1813 BW.Bahwa penyelundupan hukum yang ahli maksudkan kemungkinanadalah pengalihan hak tetapi ada juga yang katakan bisa sajaseandainya adalah kuasa mutlak, maka itu masuk akal kalau sudahtidak ada masalah lagi, dan semua harga sudah lunas atau tidakbermasalahBahwa setelah salah satu pihak meninggal dunia, maka akte yangdibuat batal demi hukum.Bahwa kegunaan novum dalam perkara peninjauan kembali sebagaidasar untuk memenangkan perkara, dimana akte seolaholah benar,kalau ada alasan untuk itu maka bukti

novum bisa dinilai Kembali olehpengadilan mengenai asli atau tidak novum tersebut, maksudnyadalam penindakan pemalsuan atau apa.Bahwa terhadap Akte Pelunasan No. 164 tanggal 12 Pebruari 1996secara hukum akte itu batal karena pemberi kuasa sudah meninggaldunia.Bahwa dikatakan kalau di notaris akteakte sudah dibuat, ada kuasamutlak saat surat kuasa dibuat dan peberi kuasa tidak hadir menurutahli pada tahun 1992 undangundang dalam jabatan notaris dilihat dariesensi pemberi kuasa bisa kosong sebelum

tanggungjawab jabatan untukmelakukan Sosialisasi Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Tengah,karenanya jelas dan terang tidak ada Niat yang dominan PemohonPeninjauan Kembali melakukan perbuatan yang telah dipertimbangkan baikoleh Judex Facti Tingkat Pertama, Judex Facti Pengadilan Tinggi dan JudexJuris, untuk itu beralasan hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Agungselaku yang memeriksa serta memutus perkara pada Peninjauan Kembaliuntuk sudi kiranya mempertimbangkan kembali adanya unsur NIATberdasarkan bukti

Novum dimaksud, sehingga menjadi dasar meringankanmaupun menjadi dasar menghilangkan unsur pidana bagi PemohonPeninjauan Kembali;B.

Yang jika dikaitkan dengan alasanalasan pengajuanUpaya Hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam pasal263 ayat (2) UU 8/1981, dapat juga diartikan berlaku untuk semuaalasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.Sedangkan Permohonan Pengujian UndangUndang yang diajukanPemohon ini hanya khusus jika ditemukan alat bukti (Novum) baru, tidakuntuk semua alasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.Novum baru tersebut harus didasarkan pada perkembangan ilmu dantehnologi, yang pada saat perkara

Bahwa Surat Bukti NOVUM untuk membuktikan bahwa angkaangkaperolehan suara yang tertulis dalam SuratSurat Bukti P.8, P.3 1,P.54, P.113, P.122, dan P.141, adalah benarbenar bersumber dandibuat oleh KPUD Kabupaten Kolaka dan Panitia PemilinanKecamatan (PPK) Kacamatan KOKALUKUNA, MURHUM,SORAWOLIO, BUNAI, dan BETOAMBARI.3. Bahwa angkaangka perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 ic.Hal. 65 dari 85 hal. Put.

Bahwa terlebih lagi dasar dibuatnya SPK No.090/1589/404.2/2003 adalah SK No 12.2 Tahun 2003 yang secara jelasdan tegas SK tersebut tidak pernah diketahui prosespembuatannya serta pula tidak pernah disosialisasikan kepadaPemohon Peninjauan Kembali dan juga SK Pimpinan bukan dasarhukum untuk melakukan pengelolaan dan pencairan anggaran di DPRDdan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pengelolaananggaran di DPRD berupa Bukti Novum PK 3 sebagaimana diuraikan diatas.

Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (novum), jika keadaan itusudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadapperkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;Keadaan baru atau novum baru berupa keterangan Terpidana, saksi barudan barangbarang bukti baru yang belum digunakan dalam persidanganpemeriksaan dan putusan perkara Pemohon dan Pemohon ajukan dalampeninjauan kembali ini adalah sebagai berikut : Alat Bukti / Novum BaruKodeKeterangan Keterangan Terdakwa yang sekarang

Marsaid, SH, MSi bin Kasan Rejo;Bahwa semua bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya di depanpersidangan serta telah di bubuhi materai cukup dan nazegelen sehinggamemenuhi kualifikasi sebagai bukti/novum;. Bahwa selanjutnya dalam memori permohonan peninjauan kembali yangtelah diajukan juga menguraikan tentang adanya pertentangan putusanantara peraturan karasi nomor 1847.K/Pid.Sus/2009 atas nama PemohonKasasi Drs.

PemohonPeninjauan Kembali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidakmenjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuanUndangUndang dan keluar dari kewenangan yang dimilikinya;Bahwa Novum PK1 dan PK2 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyataNovum PK1 dan PK2 telah diajukan dalam persidangan pada Judex Facti dantelah pula dipertimbangkan baik Judex Facti maupun Judex Juris, sehinggatidaklah tepat menggunakan bukti

/novum PK1 dan PK2 karena telahdipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi a quo dantidak memenuhi persyaratan sebagai suatu) keadaan baru (novum)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon/Terpidana ditolak dan putusan Judex Juris yang dimohonkanPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 266 Ayat

Judex Facti hanyamenimbang dalil Termohon Peninjauan Kembali dan tidak memeriksaserta mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalamjawaban atas gugatan dan dupliknya serta buktibukti yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yangterungkap dalam persidangan;Bukti Novum berupa surat pemberitahuan tertanggal 1 Maret 2016 yangditerbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para TermohonPeninjauan Kembali tentang pembayaran kompensasi pemutusanhubungan

Yang Menuniukan Bahwa Terdakwa TidakPernah Menerima Pengiriman Uang Hasil Keiahatan Suaminya Hary AgusTumewu Sebagaimana Yang Didakwakan Jaksa/Penuntut Umum:Berdasarkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP Jo UUNo. 14 tahun 1985 jo, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,PEMOHON PK telah menemukan keadaan baru (Bukti Novum) yangbersifat menentukan sekaligus dapat membantah keterkaitan PEMOHONHal. 90 dari 108 hal. Put.

dan terhadap 9 (sembilan) Terdakwalainnya yang tidak pernah dituntut/didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tenggarong terkait dengan perkara a quo, maupun terhadap 8(delapan) putusan, Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebagaimana tersebut di atas patut menurut hukum dikualifikasi sebagaibukti Novum ;Bahwa untuk membuktikan adanya Novum atau adanya keadaan barusebagaimana dasar dan alasan alasan yang telah diuraikan di atas, maka untukitu perlu dikemukakan bukti

Novum a quo sebagai berikut :1.

ALASAN YURIDIS SURATSURAT BUKTI (NOVUM) SEBAGAIBERIKUT:BUKTIPPK1 : FO SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA JASA (SPPuJ)NOMOR 602.1/591/2008 TANGGAL 28 AGUSTUS2008;BUKTIPPK2 : FC JAMINAN PENAWARAN;BUKTI PPK 3: FC JAMINAN PELAKSANAAN;Dengan diajukannya bukti PPK 1 sampai dengan bukti PPK 3 bahwa:Tahapan pelelangan diawali dengan Pengumuman di Papan PengumumanULP dan melalui media;penyedia jasa harus aktif untuk mengikuti proses pelelangan daripendaftaran, aanwijzing sampai dengan pemasukan dokumen penawarandisertai

yangberwenang: Bahwa kedua Syarat ini bersifat imferatif dan Komulatif artinya apabilapenemuan surat itu tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataandibawah sumpah, kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkanoleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhisyarat sebagai alasan permohonan PK, sementara itu, pernyataansumpah saja oleh Pemohon PK tanpa disahkan oleh Pejabat yangberwenang juga mengakibatkan alat bukti surat tersebut tidak sahsebagai alasan permohonan PK;21.Bahwa bukti

Novum yang diajukan oleh Terlawan 1,Il dan III dahulu PemohonPeninjauan Kembali berupa Putusan Mahkamah Agung No. 281/TUN/2013tanggal 20 Agustus 2013 tidak dinyatakan dibawah sumpah dan disahkanoleh pejabat yang berwenang.

Denpasar dengan alasanalasan tersebut diatas, maka menurut ketentuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari yang ditentukan,karenanya patut untuk diterima;SETELAH PERKARA A QUO DIPUTUS TELAH DITEMUKAN SURATSURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM) YANG PADAWAKTU PERKARA A QUO DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN;Suratsurat bukti

(Novum) yang bersifat menentukan tersebut adalahsebagai berikut:Il.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Niaga PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/PAILIT/2010/PN.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 49/PID.B/2010/PN.TNG, tertanggal 12 Maret 2010;Bahwa telah didapatkan bukti Novum berupa Putusan MahkamahAgung Nomor 1146 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Juni 2011 jo.

PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 49/P1D.B/2.010/PN.TNG,tertanggal 12 Maret 2010;Bahwa bukti Novum berupa putusan seperti yang telah kami jelaskanpada poin 28 di atas menunjukkan bahwa Dakwaan Ketiga PenuntutUmum di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaPusat dipandang nebis in idem, mengingat dakwaan yang sama pernahdiajukan penuntutan terhadap Terdakwa di Pengadilan NegeriTangerang yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti Novum berupa

Medan memilikipenilaian tersendiri dengan menyatakan "agar uang tunai sejumlahRp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dinyatakan dirampas untuknegara ;Bahwa hal ini menimbulkan situasi yang membingungkan buat Pemohon,sementara barang bukti uang tunai tersebut sudah sepenuhnya berada diPihak Negara, dalam hal ini Penyidik Polres Tobasa, sama sekali tidaktersangkut paut dengan diri Pemohon, atau dengan kata lain uangtersebut sama sekali tidak berada di tangan Pemohon ;Bahwa dengan memperhatikan bukti

novum surat tanda penerimaantersebut di atas, secara jelas dan tegas membuktikan bahwa Pemohontidak pernah terlibat baik langsung dan tidak langsung, baik sebagaiSaksi atau seseorang yang mengetahui keberadaan Barang Bukti UangTunai tersebut di atas ;Lebih tepatnya lagi bahwa Pemohon tidak mengetahui dan tidak terlibatdi dalam proses pembuatan "data ganda" tersebut sebagaimanaKeterangan Saksi Ir.

KODE BUKTI NOVUM TANGGAL PENEMUANPK1 Surat Peringatan II yang 01 Agustus 2009diberikan kepada Yoyadas Wautertanggal 15 Juli 2008PK2 Permohonan Pemutusan WHubungan 01 Agustus 2009Kerja/ Perhitungan UangKompensasi Pengunduran Diri atasnama Yoyadas Wau tertanggal 15Juli 2008PK3 Surat Peringatan yang 01 Agustus 2009diberikan kepada Firman = Zaitertanggal 13 Desember 2007PK4 Surat Peringatan INI yang 01 Agustus 2009diberikan kepada Firman = Zaitertanggal 20 Februari 2008PK5 Surat Peringatan INI yang 01

Dan hal ini telahPemohon jelaskan secara terperinci dalam "Kekhilafan Kedua Judex Junsterhadap pertimbangan hukum halaman 262 paragraf terakhir tidakdiulangi lagi ;Maka secara hukum berdasarkan bukti novum (PK1) tersebutmembuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugasdan kewenangan selaku Rektor Unsyiah terhadap pengabdian dalamlingkungan kampus dan kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinyauang yang diterima dari biaya manajemen dan uang yang dikeluarkan,secara hukum dan kepatutan

ruhnya CivitasAkademika Kampus tersebut ;Bahwa terhadap Manajemen Fee tersebut, telan menjadi kebiasaan hukumyang dilakukan pada setiap Universitas maupun Perguruan Tinggi lainnyadi Indonesia dalam mencari dan memperoleh dana di luar dari padabantuan APBN dan APBD, untuk peningkatan sumber daya pendidikansebagaimana maksud dari pada UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 23 sebagaimana yangtelah diuraikan di atas sebelumnya ;Bahwa selanjutnya sebagaiaman Bukti

Novum (PK2) dimana PemohonPK selaku Rektor telah memberikan atau menyalurkan biaya ManjemenFee dimaksud untuk pembayaran Insentif Anggota Senat Unsyiah terdiridari 63 (enam puluh tiga) orang ;Bahwa kemudian atas kekuatan bukti baru berupa pembayaran TunjanganHari Raya (THR) yang selanjutnya diberi tanda PK3, PK4, PK5, PK6,PK7 dan PK8 kepada tenaga pendidik/pengajar dalam lingkunganUnsyiah yang diterima secara berturutturut oleh :1.

Musliar Kasim, M.S., mengenai mekanisme dan imbalanManajemen (Management Fee) kerja sama Universitas Andalas denganpihak lain dan dasar hukum diterbitkannya surat Keputusan ini,sebagaimana yang termuat di dalam Konsideran Mengingat telahmerujuk pada UndangUndang RI Nomor 23 tentang Sistem PendidikanNasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentangPendidikan Tinggi ;Bukti novum PK8 ini merupakan perbandingan hukum yang berlaku dantelah terjadi di lingkungan kampus pada UniversitasUniversitas

.; berdasarkan bukti Novum; danbukti Peninjauan Kembali tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini,untuk nantinya dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi yang Mulia MajelisHal. 79 dari 123 Put.

CGA,hal ini sesuai bukti Novum yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali Bukti PK1 yakni : Laporan HasilAudit Klaim Atas Pembangunan Dermaga Labuhan HajiKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007 NomorLHA731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. Dimanadalam laporan hasil audit klaim tersebut direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Lombok Timur Cq.