Yos Sudarso Km. 6,2 KotaMedan;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini mengakibatkan terganggunyasendi sendi perekonomian negara berupa mematikan usaha kecil danmenengah (home industri) penghasil sekop dan gas regulator dalam negeri,dan ini dapat berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan meningkatnyaangka pengangguran ; Akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan pemberitahuan pabean yangtidak sesuai dengan yang sebenarnya mengakibatkan negara mengalamikerugian sebesar Rp452.511.282,00 (empat

, sedangkan yang memegang semuah penghasil dariPutusan Nomor 317/PDT/2021/PT.BDG, Halaman 11 dari 2818.19.pengelolaan kontrakan dan toko adalah Penggugat dengan ibu kandungPenggugat dan sedangkan hasil kerja Tergugat sebagai sinse tidaklah pastikadang ada pasien dan kadang tidak ada pasien;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 14 dalam GugatanPenggugat yang menyatakanantara Penggugat dan Tergugat masih tinggalsatu rumah namun sudah pisah ranjang dan rencana untuk perceraian sudahdiketahui

Melanggar Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, b, c, d, f, g, h, i, j,k, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa perlu Para Terlawan / Para Penggugat menegaskan perhitunganpenghasilan Para Terlawan / Para Penggugat Rp.72.000 x 30 hariRp.2.160.000 / bulan telah tepat dan benar menurut Hukum sebagaimanaketentuan Pasal 157 ayat (2) dalam hal penghasil Pekerja / Buruhdibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasil sebulan adalahsama dengan 30 kali penghasil

2019/PA.Pbr Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar Tergugat berkata kasardan kotor terhadap Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan sebelumPenggugat dengan Tergugat berpisah; Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah saksi, ibu PenggugatsertaPenggugat dengan Tergugat, dan ternyata perdamaian yang diaksanakantidak membawa hasil; Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta; Bahwa dalam hal mengasuh anak Penggugat sangat layak untukmengasuh anak, Penggugat mempunyal penghasil

baiksedarah, semenda maupun sesusuan; Bahwa, Arif bin Rela mengetahui resiko menikahi anak di bawahumur, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagidengan anak para Pemohon; Bahwa, Arif bin Rela menyatakan sudah siap menjadi suami dankepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentukrumah tangga yang sebaikbaiknya; Bahwa, Arif bin Rela menyatakan saat ini bekerja sebagaiPedagang ikan dengan penghasil

.= Rp2.700.000,00;= Rp2.700.000,00 x 4 kali panen= Rp10.800.000,00;i. 2Hatanaman rotan manung Hasil : 8000 Kg/Ha; Harga : Rp500,00/Kg; Waktu Panen : Per 5 tahun (4x panen); Jumlah Kerugian : Re500,00 x 3000 Kg = Rp1.500.000,00 x 2 Ha= Rp3.000.000,00= Rp3.000.000,00 x 4 kali panen= Rp12.000.000,00;j. 209 Ha lahan penghasil kayuKayu Utama Hasil : 10.000 batang kayu/Ha; Harga : Rp300,00/batang; Waktu Panen ~ : Per3 tahun (9x panen); Jumlah Kerugian : 10.000 x Rp300,00= Rp3.000.000,00 x 209Ha= Rp627.000.000,00

Indonesia Power up Suralaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan bahwa Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana

logam jenis cinnabar tanpa disertai atautanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakanHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ambkegiatan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral danbatubara;Bahwa setahu ahli, areal pertambangan mineral logam cinnabar sebagaibahan penghasil

Pemohon Banding baru satu kali ini melakukan pelanggaranyang berakibat diajukan ke sidang pengadilan yang mulia ini,namun putusan hukuman yang diajukan oleh Majelis Hakim adalahtidak sejiwa dengan nilai nilai dan filosofi hukum yangterkandung dari UU Nomor. 35 Tahun 2009 itu sendiri, putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih bersifat tindakan represifdan jauh dari sifat edukatif dan pembinaan terhadap yangbersangkutan hanya karena Pemohon Banding berasal dari Aceh yangdianggap daerah sumber penghasil

Pengcaihan Kalape SowitWisin Beban PajekCPP pMoor PePrHeeDOP PePRY PuueKa1AoTichk MietiDiet= ovococ3oF am Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding);Halaman

eksploitasi serta menguasai Tanah Objek Sengketa a quo seluas 12 Ha atau + 120.000 M², dari tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, karena Keret Moifilit telah kehilangan kesempatan selama kurun waktu tersebut, untuk memperoleh pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp. 5.146.500.000,00 (lima milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menetapkan seper tiga penghasil pemohon untuk diberikan kepada termohon.7. Menetapkan hak asuh anak ada pada termohon.8.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalahdana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yangdialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angkapersentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah.50.

kabupaten/kota.Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumimenjadi kewenangan Pemerintah Pusat.(4) Urusan...(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(4)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA14Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber dayamineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalamDaerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerahkabupaten/kota.Daerah kabupaten/kota penghasil

dan bukan penghasilmendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan UrusanPemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untukpenghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautanyang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur darigaris pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairankepulauan.Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, bataswilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai denganprinsip

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yangbersangkutan;c. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan minyak bumi yang dihasilkan dariwilayah Daerah yang bersangkutan;d. penerimaan negara dari sumber daya alampertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan; dane. penerimaan dari panas bumi yang berasal daripenerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iurantetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayahDaerah yang bersangkutan.Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil

dan rencanapenerimaan negara dari sumber daya alam per Daerahsebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alampaling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaranbersangkutan dilaksanakan.Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yangberbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah,menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber dayaalam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dariMenteri diterima.Daerah penghasil dan rencana penerimaan

efektif dan bila terdapat salah satu dari tiga keadaan ini, yaitutingkat kesalahan pelaku berat, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelakumenimbulkan keresahan masyarakat.eBahwa aparat penegakan hukum (kepolisian) dapat langsung melakukanpenyelidikan apabila ditemukan pencemaran lingkungan tanpa harusmenunggu adanya laporan dari masyakarat.eBahwa menurut PP No. 74 Tahun 2001 jo PP No. 85 Tahun 1999 tentangPengelolaan B3, ditentukan bahwa badan usaha yang melakukanpenyimpanan, pengangkutan, penghasil

Si. dan AhliSUKMA VIOLETA, S.H., LLM. memberikan pendapat yang pada pokoknyapengelolaan limbah B3 diatur lebih lanjut di dalam PP No. 74 Tahun 2001 jo PP No. 85Tahun 1999 tentang Pengelolaan B3, diantaranya yaitu ditentukan bahwa badan usahayang melakukan penyimpanan, pengangkutan, penghasil, pengelola, pemanfaat,melakukan kegiatan ekspor dan impor memperdagangkan limbah yang merupakankategori B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidupmenurut UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang

Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);e Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;e Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);e Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari

PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor: 46004/PP/M.XV/10/2013 tanggal 28 Juni 2013 sertaberdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui:Fil: Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) terutama adalahHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1114 /B/PK/PJK/2014fi2smemberikan jasa pemboran (drilling) baik di darat maupun dilepas pantai bagi penghasil

Pengeahan talaga SowltWigan Beebe PeachCPP Py OPP PK PPH CPP DM OPP EK PPA Puoe 1c O 70Wnedstk DietIRA pl MBE NESKET #0Lake ote 7 cm 230 3 2 hulle a *Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan

Garam Sertifikat Hak Pakai No. 62 Gambar situasiNo. 891/GS/Tahun 1986;sebelah barat: Lautyang memperoleh hak pengelolaan sejak jaman Hindia Belanda sampaidengan sekarang.Bahwa keberadaan Penggugat di atas tanah tersebut merupakan pengelolaandan penguasaan secara fisik untuk kepentingan produksi garam sesuaidengan fungsi Penggugat sebagai penghasil garam;Bahwa dengan demikian keberadaan Penggugat di atas tanah sebagaimanadiutarakan di atas berlangsung sejak sebelum lahirnya undangundang pokokagrarian

Kerjanya mengangkut pisang dari petanipisang untuk dijual kepada penadah;18.Bahwa Termohon tidak tahu berapa penghasil yang didapatkan Pemohonsetiap harinya dari hasil pekerjaannya sebagai sopir tersebut;Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi dariPenggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana tersebut di atas,Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan repliknya secaralisan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;1.

KdiSetelah Saksi masuk sebagai Kadis di September Tahun 2019 barulalah adapemasukan PAD dari Dinas Perikanan sebagaimana yang saksi ketahui, adapununtuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3tempat penghasil PAD sebesar Rp200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,Namun dari jumlah Target PAD sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sampai saatini tidak Tercapai Karena adanya Pemasukan PAD oleh Penyewa

Kdie Setoran BBIe Setoran DEPO Wawotobiadapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuaidengan 3 tempat penghasil PAD sebesar Rp. 200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO WawotobiRp. 25.000.000,Saya memperoleh Dokumen untuk Sewa Cold Storage di Lalonggasumeetoyakni Berita Acara Serah terima dana sebesar Rp180.000.000, yangmenyatakan tenggang waktu lama penyeweaan alat dan sarana di TPI/PPI.b.

Rupiah), yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Sewa Alat beratmilik Dinas Perikanan berupa Eksavator, hal itu saksi ketahui karena kami diBP2RD selalu ada Rapat Evaluasai dengan SKPD Dinas Kelautan danPerikanan.e Sedangkan pada Tahun 2019 dinas Kelautan dan Perikanan memiliki SumberPAD sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari 3 Jenis yakni:v Retribusi TPI/PPIvY Retribusi BBIY Retribusi DEPO Wawotobi.adapun untuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuaidengan 3 tempat penghasil