Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyiPembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945;b. Pasal 93 ayat (2) Hurup f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi, Pengusaha wajib membayar upah apabila: "Pekerja atau buruhbersedia melakukan pekerjaan yang telah janjikan tetapi Pengusaha tidakmempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupun halangan yangseharusnya dapat dihindari oleh pengusaha;c.

M.M selaku Direktur Utama BankPembangunan Daerah Papua yang mengakibatkan kerugian keuangannegara sejumlah Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliarseratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tigapuluh delapan rupiah).Hal tersebut sebagaimana Hasil Audit BadanPemeriksa Keuangan Repuplik Indonesia Nomor : 64/S/IX/06/2017 tanggal14 Juni 2017 perihal Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangkaPenghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamPemberian

IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill:1.Bahwa pokok perkara sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugatdalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register perkaratertanggal 09 Juni 2011 Nomor 10/PDT.G/2011/PN.ATB adalah samaseperti perkara perdata Nomor 1/PDT/G/1994/PN.ATB, jo putusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 April1995, jo Putusan Mahkamah Agung Repuplik

tentang PengukuhanKembali Guru Taman KanakKanak Al Mu'awanah (foto copy sesuaidengan fotocopy) ;2 222 enoneKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU.2363.AH.01.04 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010tentang Pengesahan Yayasan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU.2072.AH.01.05 tahun 2012, tanggal 25 April 2012tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik

Tujuan dari rujukanuntuk mendapatkan tindakan medis yang lebih baik tersebut diatas adalahmerupakan hak dari Penggugat Konvensi sebagai pasien sebagaimana diaturdalam Pasal 52 huruf b dan huruf c Undangundang Repuplik Indonesia Nomor29 tahun 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN, yang menetukan kriteriahukum sebagai berikut:Huruf b:meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainHuruf c:mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisHalaman 96 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt BrtDan perlu

Dan tindakan Tergugat Konvensi Ill telah pula sesuai denganHalaman 98 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt BrtPasal 52 huruf b dan huruf c Undangundang Repuplik Indonesia Nomor 29tahun 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN serta Pasal 10 SuratKeputusan Pengurus Besar Ikatan Doktetr Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002TENTANG PENERAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA.Dan Tergugat Konvensi Ill dengan tegas menyatakan bahwa setelahmelakukan rujukan tidak pernah mengintervensi tindakan apapun yangakan

Dimana hal tersebut diatas adalah merupakan hak dari TergugatRekonvensi sebagai pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf b danhuruf c Undangundang Repuplik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 TENTANGPRAKTIK KEDOKTERAN, yang menetukan kriteria hukum sebagai berikut:Huruf b:meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainHuruf c:mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisDan perlu diketahui bahwa saat itu Tergugat Rekonvensi telah memberikanpersetujuan dan tidak menolak rujukan tersebut atau sekalipun

Tergugat Rekonvensi tidak membedakan Peraturan Pemerintah sebagaiaturan hukum / kaedah hukum (rechtsnorm) dengan administrasi.Pasa 7 (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 menentukan jenishirarkiPerundangundangan Repuplik Indonesia adalah sebagai berikut:Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangPeraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah;aOPWNPPendekatan hukum memikirkan tentang pembuatan aturan yangmenyuruh atau melarang untuk

Baahwa dalil angka 13 yang mengajukan permohonan agar hak asuhatas kedua orang anak diberikan kepada Pemohon adalah tidakberalasan hokum dan tidak benar, oleh karena tidak dibenarkan olehUndangUndang Repuplik Indonesia tentang Perkawinan ;ll.

., Sp.N selaku PPATtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 PeraturanPemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/dPasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997, Surat Ukur Sementara No. 4076/1985 seluas89.643 m2 ;6.

Bahwa benar Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 1054/Tanjung Mulia tanggal 03 April 1986, semula terdaftar atasnama MARULI SIRAIT kemudian beralih kepada HENRY TJANDRA danHUSAINY yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 17/2013tanggal 30042013 yang dibuat oleh Lindawati Girsang, S.H., Sp.Nselaku PPAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo.

Permodalan Nasional Madani (Persero) unit Kesamben/Selopuro
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Repuplik Indonesia cq Kementerian Keuangan Repubik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang
Terbanding/Tergugat III : HERU SUBAGIO
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDANG S. KARTOSUDIRO W, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat IV : HESTINING CHOLIFAH, S.H.

ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pada alat bukti P7,serta berdasarkan alat bukti P8 terbukti telah mengabaikan Pasal 38 ayat (3)UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia atau padaalat bukti P9, dan juga Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 atau telah mengabaikan ketentuan padaalat bukti P10.E Bahwa mengingat Keputusan Pihak Termohon atau berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Repuplik

Dimanapada Pasal 2 disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster(Panulirus spp) dari wilayah Negara Repuplik Indonesia hanya dapat dilakukandengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang kerapatdiatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) diatur mengenai sanksiyaitu, setiap orang yang mengeluarkan Lobster (panulirus spp) dalam kondisiyang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repuplik Indonesia Nomor AHU31926.AH.01.01.Tahun 2009Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. BATARA GURUGROUP tanggal 10 Juli 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0027464.AH.01.02 Tahun2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT. BATARA GURU GROUP tanggal 20 Mei 2019;2.

Palle yang kemudian tanah objek sengketa telahdijual kepada Penggugat Hasan Guriman;Hal. 46 dari 53 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN ArmMenimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dalil pokok yang harusdibuktikan oleh para pihak yaitu apakah tanah objek sengketa milik dari PenggugatHasan Guriman tersebut telah dijual kepada Tergugat;Menimbang, Bahwa, dalam dalil gugatannya Pengggat mendalilkan bahwapada tahun 2013, Tergugat menjanjikan untuk meluluskan salah satu anakPenggugat dari tes Kepolisian Repuplik

., M.H.bahwa secara hukum pemberhentian itu ada 2 (dua), yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat;bahwa dari aspek teori dan konseptual maka pemberhentian ituberkaitan dengan tidak lagi terpenuhinya syaratsyarat, dalam konteksini untuk menjadi Anggota Kepolisian Negara Repuplik Indonesia;bahwa pemberhentian dengan hormat misalnya jika seseorang sudahselesai masa tugasnya, masuk masa pension, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat jika seseorang melakukan suatuperistiwa

UPAYAADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN.Bahwa objek gugatan a quo telah diajukan upaya Banding Administrasi kepadaPresiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan sebagai atasanlangsung dari Tergugat, Pengajuan upaya hukum Banding Administrasi tersebutdilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat Nomor 020/SKLO.HRM/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021, Perihal Banding Administrasi SuratBadan Kepegawaian Negara Repuplik Indonesia Nomor 4423/BAK.0202/SD/F/2021, Tanggal 12 April 2021 Perihal

MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997Halaman 25 dari 48 hal PerkaraNomor 175/Pdt/2020/PT Mdn10.11.tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan No.24 Tahun1997 tentang Pendafataran Tanah ;Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 180/Teladan Barat beralin kepada RobertTobing, Sarjana Hukum berdasarkan Akta Hibah No. 31/2003 tanggal 17042003 yang dibuat oleh Abidin Soaduon Panggabean, SH Selaku PPATtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 PeraturanPemerintah Repuplik

Jo Pasal 42 ayat (1) yang menyatakanPenyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasaibenda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untukkepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benta itu harusdiberikan surat tanda penerimaan.Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon jugabertentangan dengan Peraturan kepala kepolisian Republik Indonesianomor 8 tahun 2009 tantang implementasi prinsip dan setandar hamdalam peyelenggaraan tugas kepolisian negara repuplik

(Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan pertambangan dilokasi objeksengketa dengan PT Duta Inti Perkasa Mineral, sehingga sekarangmasih melakukan pengapalan ekspor hasil tambang dari objek perkara,dengan adanya proses kegiatan pertambangan tersebut PT Duta IntiPerkasa Mineral mengalami kerugian yang cukup besar;Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia Nomor 284K/TUN/2009, Penggugat (PT Aneka Tambang (Persero) Tbk)mengajukan permohonan peninjauan kembali, yang selanjutnya padatanggal 6

Dan demi terwujudnyasupremasi hukum yang dicitacitakan oleh bangsa Indonesia maka MahkamahAgung Repuplik Indonesia Sebagai lembaga Judikatif diharapkan dapatbertindak lebih bebas dari pengaruh dan tekanan dari manapun datangnya demiterciptanya hukum yang berkeadilan sebagai tembok terakhir mencari keadilan.Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali, ijinkan kami sebagai PemohonPeninjauan Kembali untuk menguraikan halhal yang menjadi substansipermasalahan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu

Lupian Bin Mida, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;