Bukti T23 Danamon Laba Rp.4,04 triliun Tahun 2013. Penghargaan No.HRER.046.20TH.S1.15 Sebagai ungkapanterima kasih yang tak terhingga, dari manajemenmenyampaikan Penghargaan atas Masa Kerja Pegawai di24. Bukti T24Danamon yang terus menerus selama 20 tahun, kepada :Eddy Safrisal Nomor Induk Pegawai 00010709, PT. BankDanamon Indonesia, Tok. Jakarta, 01 Juli 2015. PIAGAM PENGHARGAAN No.: HRER.02607.PMK diberikankepada : Eddy Safrisal NIP: 00010709 atas masa kerjanya25.

(satu triliun tiga ratus limapuluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluhenam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT. Indosatdan PT Indosat Mega Media (PT.

Up Front Fee yaitu biayapenggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yangpembayarannya di lakukan (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaanpita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya HakPenggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR1024/D6/1/2012tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun

Front Fee yaitu biayapenggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yangpembayarannya di lakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaanpita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya HakPenggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR1024/D6/1/2012tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun

Front Fee yaitu biaya penggunaan pita spektrumfrekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannyadi lakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaanpita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan BiayaHak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negarasebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara BPKP Nomor : SR1024/D6/1/2012 tanggal 9 November2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasejumlah Rp. 1.358.343.346.674,00 (satu triliun

rupiah) untuk pengadaansamurai tersebut, setelah samurai bisa diperlihatkan kepada peminatuntuk tes peragaan ketajaman samurai tersebut harus menyediakandana sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyard rupiah).Bahwa yang akan membeli samurai tersebut sepengetahuan saksi,adalah saksi Muhammad Supian Noor, adapun samurai tersebut akandijual dengan harga Rp.1.000.000.000.000, ( satu triliuan rupiah )tetapi oleh sakst Muhammad Supian Noor samurai tersebut akandihargai sebesar Rp.7.500.000.000.000, ( tujuh triliun

Apabila Pembanding/semula Tergugat tidak bisa menyerahkan tanahmaka harus diganti dengan nilai uang sejumlah Rp. 1.285.833.500.000,(satu triliun dua ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluhtiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepadaPembanding/Penggugat;Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.PLG.2. Menghukum Pemohon Kasasi Il juga Termohon Kasasi untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.

Pipa PVC Triliun 1 40 35.000 1.400.0005. Pipa PVC Triliun 3/4 40 25.000 1.000.000 Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms. 6 Roofting 5 cm Pcs 3000 500 1.500.0007. Roofting 2,5 cm Pcs 2000 300 600.0008. Triplek Kayu 4mm Lembar 100 75.000 7.500.0009. Asbes 200 Lembar 150 50.000; 7.500.000Total yang harus dibayarkan 27.545.0003. Invoice tagihan sebesar Rp.39.220.000,00.

Pipa PVC Triliun 1" 40 35.000 1.400.0005. Pipa PVC Triliun 3/4 40 25.000 1.000.000 Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms. 6 Roofting 5 cm Pcs 3000 500 1.500.0007. Roofting 2,5 cm Pcs 2000 300 600.0008. Triplek Kayu 4mm Lembar 100 75.000 7.500.0009. Asbes 200 Lembar 150 50.000 7.500.000Total yang harus dibayarkan 27.545.0003. Invoice tagihan sebesar Rp.39.220.000,00.

LATAR BELAKANG PERKARA1.1.2. 2.3. 3.4. 4.Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaringan yangtersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana dalam melakukan kegiatanusahanya Penggugat didukung dengan keberadaan 40 (empat puluh)kantor cabang dan 163 (seratus enam puluh tiga) titik penjualan (point ofsales), serta memiliki aset yang secara total diperkirakan berjumlahsekitar Rp.1.425.000.000.000, (satu triliun empat ratus dua

Sehubungan dengan haltersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa proses restrukturisasi utangdilakukan antara Penggugat dengan para krediturnya yang terdiri dari25 (dua puluh lima) kreditur perbankan dan krediturkreditur nonperbankan lainnya dengan total nilai utang sebesar Rp.1.028.220.665.763, (satu triliun dua puluh delapan miliarduaratus duapuluh jutaenam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tigaRupiah), dimana ketentuanketentuan terkait dengan pinjaman yangdiberikan oleh para kreditur

Terbanding tidak menerangkan secara jelas dasarTerbanding menuntut kekurangan emas seberat 1.136 Kg yang menurutTerbanding masih harus diterima Terbanding dari Pembanding ataspembayaran Terbanding yang seluruhnya berjumlah Rp.3.593.672.055.000, (tiga triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enamratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).

Judex Facti pada halaman 299 Putusan a quo memberikanpertimbangan hukum bahwa dari 311. transaksi' senilai Rp1.684.701.700.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuhratus satu juta tujun ratus ribu Rupiah) terlinat bahwa hubunganPenggugat (Terbanding I) dengan Tergugat (Pembanding) dan Tergugattergugat lain bukan seperti lazimnya pembelian emas oleh masyarakatbiasa.

Bukti P401, sertapengakuan Terbanding dalam gugatannya yang menyatakanTerbanding telan membayar kepada Pembanding sejumlahRp3.593.672.055.000, (tiga triliun lima ratus sembilan puluh tigamiliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu Rupiah)dan telah menerima emas dari Pembanding seluruhnya sebanyak5.935 kg (vide angka 35 hal. 38 Gugatan a quo).Jika di suatu bidang usaha mungkin sering terjadi adanya diskonuntuk pembelian dalam jumlah besar, tidak dengan sendirinyapembelian dalam jumlah

AntamTbk merugi Rp. 743,5 Milyar, tahun 2015 kerugian semakin dalam menjadiRp. 1,44 Triliun (vide Bukti P4).7.

lima ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratussebelas juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);Halaman 314 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi dan II di atas, MajelisHakim Tingkat Banding menemukan total bukti jumlah transfer Terbanding /Penggugat sejumlah Rp 3.595.311.290.500,(tiga triliun lima ratus Sembilanpuluh lima milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh ribu limaratus rupiah) pada rekening Pembanding /Tergugat selaku penjual

Harga tanah terperkara apabila dialinkan haknya kepada pihak ketigadiperkirakan seharga Rp10.000.000,00/meter sehingga seluruhnya menjadiRp10.000.000,00 x 269,103 Hektar (1 hektar adalah 10.000 meterpersegi dikali dengan 269,103 dibulatkan 269 Hektar = 2.690.000 meterpersegi) maka jumlahnya menjadi sebesar Rp26.900.000.000.000,00(dua puluh enam triliun sembilan ratus miliar rupiah);25.Bahwa dengan demikian kerugian materi il yang dialami Penggugat sebagaiakibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Tergugat I, TergugatIl dan Tergugat III tersebut dirinci sebesar Rp26.916.000.000.000,Q@ua puluhenam triliun sembilan ratus enam belas miliar rupiah);26.

Putusan Nomor 528/B/PK/PJK/2016menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subjek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MAinimerupakanterobosanhukumataupelanggaranhukum,kiranyaperludiskusiparaahlisebelum putusan telanjurdipandang sebagaipreseden yang

Putusan Nomor 528/B/PK/PJK/2016e.Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian.

Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat diHarian Kompas tertanggal 21 Januari 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subjek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak;Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenaihukumanpidanaberupadendamaupungantikerugian.Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya;7.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjaradalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidanaberupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangatkeliru penerapan hukumnya;Halaman 23 dari 140 halaman.

Atmasasmita, S.H., LL.M, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian. Putusan itu. sangat kelirupenerapan hukumnya,7.

Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdi atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana perpajakan Menyampaikan Surat Pemberitahuandan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak LengkapSecara Berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas millarsembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ributiga

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubjek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA ini merupakan terobosan hukumatau pelanggaran hukum, kiranya perludiskusi paraahlisebelumputusantelanjurdipandang sebagaipreseden yang

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Halaman 27 dari 137 halaman. Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadendamaupun ganti kerugian. Putusan itusangat kelirupenerapan hukumnya.e.

Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnyayang Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subjekhukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp. 2,7 triliun

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadendamaupun ganti kerugian. Putusan itu sangat kelirupenerapan hukumnya.7.

., L.LM, Guru Besar (EM)Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PTAsian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun suratdakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selakusubyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidanapengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PT AA.Apakah Putusan

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agni bukan subyek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat kelirupenerapan hukumnya:e.

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunanAsian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yangdihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian.

Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2015RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Januari 2012, di antaranyayang diputus:1.Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebutdi atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana perpajakan Menyampaikan Surat PemberitahuanDan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak LengkapSecara Berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar200% atas potensi kerugian negara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat diHarian Kompas tertanggal 21 Januari 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.Apakah putusan MA inimerupakan terobosanhukum atau pelanggaran hukum, kiranya perludiskusiparaahlisebelumputusantelanjurdipandang

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak;Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya:; e.

Pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat diHarian Kompas tertanggal 21 Januari 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagaiberikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA;Apakah putusanMAinimerupakanterobosanhukumataupelanggaranhukum,

Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonismembayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadapperusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusanperkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahunpenjara dalam kasus pajak;Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidanaSuwir Laut, sehingga tidak dapat dikenaihukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya; Halaman 101 dari 141 halaman. Putusan Nomor 525/B/PK/PJK/20167.

yang dimuat di Harian RakyatMerdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnyayang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana SuwirLaut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak;Asian Agri bukan subjek pidana dalam kasus terpidana SuwirLaut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupadenda maupun ganti kerugian.

Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru BesarHukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikelKriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasr yangdimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013,menyatakan pendapatnya yang Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidanaSuwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam

yang dimuat diHarian Kompas tertanggal 21 Januari 2013,menyatakan pendapatnya yang PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalamkasusPT Asian Agri merupakan preseden bahwasekalipun surat dakwaan penuntut tidakmencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, Mahkamah Agung telah menjatuhkanpidana pengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PTAAApakah Putusan Mahkamah Agung ini merupakanterobosan hukum atau pelanggaran hukum,kiranya perlu diskusi para ahli

Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi KerugianNegara yaitu sebesarRp2.519.955.391.304,00 (dua triliun limaratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tigaratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atauekivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir Laut, al.Liu Che Sui, al Atak yang mewakili dan tergabung dalam 14(empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian AgriGroup, telah dibayar lunas dengan

Nomor 781 K/Pdt/201810.Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satusatunya pemilik yangsah atas tanah sengketa a quo;Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepadaPenggugat sebesar Rp5.315.385.000.000,00 (lima triliun tiga ratus limabelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian permeter Rp15.000.000,00 x 354.359 meter;Menghukum Para Tergugat untuk

dengan jumlah nasabah yang cukup besar.122 Bahwa berdasarkan Laporan Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 pada triwulan IV tahun 2012, nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 berjumlah 3.887.420 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh empatratus dua puluh) yang terdiri dari nasabah perorangan dan nasabah kumpulan,sedangkan total asset nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2012 adalahRp23.020.858.590.000,00 (dua puluh tiga triliun

Tab13.14.15.16.menderita kerugian IMMATERIIL senilai Rp. 1,000,000,000,000,(satu triliun rupiah);Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan gugatan perlawananadalah tidak tepat dan merupakan TINDAKAN YANG DISENGAJAuntuk menghalanghalangi Pengadilan Negeri Tabanan menjalankaneksekusi terhadap Harta Bersama PENGGUGAT sebagaimana telahdiputus melalui putusan No. 37/Pdt.G/2012/ PN Tbn tanggal 15 Oktober2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/Pdt/2013/PT Dpstanggal 9 April 2013 jo.

Bahkan sebaliknya yang terjadi negara diuntungkanpuluhan triliun setiap tahunnya karena Terdakwa dalam kedudukanselaku P2T dan merangkap sebagai anggota tugas dan kewajibannyadapat terakselerasi dengan baik dengan kehendak pemerintahmembangunan proyek PLTU Kabupaten Indramayu untuk kepentinganrakyat/masyarakat umum ;5.

Jusuf Kallayang hadir sebagai saksi yang meringankan, rnenerangkan bahwaapabila proyek ini gagal dan tidak berhasil maka negara akan dirugikanhingga mencapai Rp 17 triliun ;Hal. 57 dari 67 hal. Put.

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yangwajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000, ( SembilanRatus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;Berdasarkan halhal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon denganhormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PNKupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranyamempertimbangkan dalildalil terurai dalam gugatan kami ini

Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp109.300.000.000, (Seratus Sembilan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dankerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000, (Sembilan RatusSembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)7. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan /uang paksa(dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000, perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)8.

Megah Jaya Prima Lestari mengenaipeningkatan pagu (plafond) menjadi tidak boleh lebih Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dalam pertemuan tersebut,sdr. THE JOHNNY menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestarimembutuhkan tambahan pagu (plafond) untuk pembiayaan proyekproyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestarikarena PT. Megah Jaya Prima Lestari akan mengikuti tender beberapaproyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar sehinggaPT.

CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 untuk penambahanatau peningkatan pagu (plafond) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditandatangani oleh sdr. EKOWILIANTO, Terdakwa 1. DENIS DOMINANTA, Terdakwa 2. TJONGCHANDRA, sdr. ARDI SEDAKA (Head Client Relationship) dan sdr.ANITA SISWADI (Head Client Relationship) dari Pihak WholesaleBanking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah sadri.Hal. 8 dari 74 hal.