Ditemukan 1024 data
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (bukti Novum tertanda Peninjauan Kembali1) telahmenerangkan antara lain: Bahwa para Terdakwa bansos itu ada staf Terdakwa sebagai WalikotaBandung; Bahwa kenapa sampai ajudan Terdakwa juga terkena masalah bansos,apa kaitannya ajudan kepada kebijakan atau penyimpangan bansos,apa ada kaitan pekerjaan kepada perkara bansos kaitan pekerjaan tidakada karena penugasan kemudian uang yang harus dibayarakan kepadapara yang menerima hibah ada yang tidak betul ada juga yang betul; Bahwa ajudan perannya hanya
466 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian, buktibukti Novum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Vil (d/h sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam PerkaraPeninjauan Kembali No. 99 PK/TUN/2016) tersebut tetapdipaksakan dan diterima sebagai Novum walaupun tidakbersifat menentukan dan tidak sah sebagai bukti Novum.
453 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dibuktikan denganNovum PK1 sampai dengan bukti Novum PK13 berupa invoice yang diajukanoleh Koperasi TKBM Komura kepada PT.PSP. Invoice ini berdasarkan SuratPermohonan Tenaga Kerja Bongkar Muat dari PT.
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 396 PK/Pdt/2017tingkat pertama hingga sampai putusan kasasi belum diungkapkan/belumdiketemukan dipersidangan terdahulu, maka sangatlah patut alat bukti tersebutdinyatakan sebagai Novum/bukti baru dalam perkara a quo;Bahwa, juga oleh karena dengan adanya Bukti Novum ini maka telahterbukti Pemohon Peninjauan Kembali adalah pembeli beritikad baik danbelum pernah lahan diganti rugi, sedangkan Termohon Peninjauan Kembalisama sekali tidak pernah melakukan ganti rugi kepada orang atau badanyang sudah
108 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Bukti Novum Berupa Peraturan Penjelasan Ketentuan PPKTahun 1999 ;1.1.1.2.1.3.Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa/menuniut Terdakwa Rudi Wibisono bertanggungjawab terhadap isi/materi kreditsesuai ketentuan PPK Tahun 1999 Bab IX Sub Bab E butir ehuruf 1, yang selengkapnya berbunyi :"Business Unit (antara lain Kepala Divisi Corporate Banking,Kepala Divisi Government Relations, Kepala Divisi CommercialBanking, Kepala Divisi Credit Restructuring Unit, Kepala Cabang,Relationship Manager Corporate
No. 2 PK/Pid.Sus/2012bertanggungiawab atas isi/materi perjanjian kredit (vide, BuktiP.PK2.A) ;Berdasarkan Bukti Novum tersebut, terbukti Terdakwa RudiWibisono selain bukan pejabat yang dimaksud dalam ketentuanPPK Tahun 1999 tersebut di atas, juga terobukti bahwa ketentuantentang jabatan, tanggung jawab dan wewenang dalam PPKTahun 1999 sudah tidak berlaku lagi, sehingga beralasan kiranyaMajelis Hakim Peninjauan Kembali menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini ;2
114 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.144 PK/Pid.Sus/20146 Ditemukannya bukti pembayaran Jasa Notaris tertanggal 22 Desember 2009sebesar Rp.25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), bukti pembayaranJasa Notaris, ini merupakan novum baru yang ditandai dengan: buktiPK6;Surat bukti/novum baru tersebut telah dilegalisir dan dilampirkan aslinyadalam berkas permintaan/permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohonajukan ini.Atas dasar novum baru dimaksud Pemohon memohon kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI kiranya berkenan menerima, menilai,
3268 — 2719 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan hal itu maka jelas kiranya bahwa hasil RUPSLB 18 Maret 2005telah terdaftar secara sah di Turut Tergugat, sedangkan hasil RUPSLB 17Maret 2005 yang dilakukan secara melawan hukum memang tidak pernahterdaftar dan/atau diajukan pendaftarannya di Turut Termohon PK 6.Apabila isi keterangan di dalam suratsurat bukti (novum) tersebut diketahuioleh Majelis Kasasi ataupun oleh Judex Facti pada tingkat sebelumnya,maka Judex Juris Kasasi dan Judex Facti tentunya akan menjatuhkanputusan yang berbeda
101 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana jabatan tersebut tidakberfungsi dan tidak punya anggaran serta tidak pernah melaksanakankegiatan di PEMDA Pelalawan SK tersebut berada pada TermohonPeninjauan Kembali (bukti Novum) ;. Bahwa (Syahrizal Hamid) tidak pernah menyampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Al Azmi) luas tanah David Chandra 115,3 Ha, akantetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Pelalawan baru Pemohon Peninjauan KembaliHal. 105 dari 128 hal. Put.
529 — 1335 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali Terpidanayang didasarkan pada adanya keadaan baru (novum) yaitu bukti PK.01 sampaidengan PK.14, bukti L/PK sampai dengan L/PKXXV dan bukti PK/VR01sampai dengan PK/VR20 serta 1 (satu) orang saksi tidak dapat dibenarkan,karena buktiobukti permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut meskipun tergolong buktibaru, tetapi secara materiil muatan dari buktibukti Pemohon PeninjauanKembali / Terpidana tidak dapat dinilai sebagai bukti
novum yang bersifatmenentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;Hal. 132 dari 134 hal.
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti ad informandum Pemohon Pk).Alat bukti (novum) di dalam Permohonan PK tersebut di atas,sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:1.Novum (Bukti Pemohon PK1) dan Novum (Bukti Pemohon PK2)membuktikan bahwa PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) dalamkondisi prihatin (tidak tersedianya dana) sehingga sangat mengharapkanbantuan dana talangan dari Kementerian Negara BUMN untuk menjagakelangsungan hidup perusahaan di tengah minimnya likuiditas;1.1.
105 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 199 PK/Pid.Sus/2011Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Mei 2007 Nomor : 32/Pid.Sus/2008/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 579 K/Pid.Sus/2009 denganjelas memperilnatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :1.Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang pada pokoknyamenyatakan telah ditemukan adanya bukti novum berupa bukti PK5 sampaidengan bukti PK17 dan didukung
41 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmenyatakan bahwa proyek tersebut karena bencanaalam ;Dalil Jaksa ini, walaupun sebenarnya tidak perludibantah karena secara hukum bukan~ merupakantanggung jawab Pemohon (KONTRAKTOR), tetapi kareanJudex Juris pada Tingkat Kasasi telah menerimasebagai suatu bukti, maka Pemohon telahmembantahnya baik melalui keterangan saksi atauNovum ataupun keterangan para saksi untukmembuktikan bahwa memang terhadap objekpemeriksaan JPU terkena hujan deras, banjir danterkena bencana alam ;Bahkan berdasarkan bukti
Novum, Pemohon' dapatmembuktikan telah terjadi hujan sangat lebat sertabanjir.
378 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
lokasi nomor9904868 tanggal 18 November 1999, adalah pertimbanganyang tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan;Bahwa sangat tidak berdasar hukum Judex Facti dan JudexJuris menyatakan bahwa Hadislani adalah pimpinan HPKPserta Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18November 1999 atas nama HPKP bukan LSMHPKP;Halaman 269 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017Pertimbangan tersebut dikatakan tidak berdasar hukumkarena sesuai dengan pengakuan Hadislani (TermohonPeninjauan Kembali) dalam Bukti
Novum PPK01 dan AktaNomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H.
Bahwa Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor9904868 nama HPKP bukan LSMHPKP tidak membuktikanbahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP karena sebagaimanaTermohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas bahwa sesuaidengan pengakuan Hadislani (Termohon Peninjauan Kembali)Halaman 273 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017dalam Bukti Novum PPK01 dan Akta Nomor 9 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (BuktiT.II.Int1), maka Ketua Umum LSMHPKP adalah AhmadMipon dan tidak
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 99 PK/Pid.Sus/2015dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata ;Bahwa setelah Majelis Peninjauan Kembali memperhatikan alasanalasanPeninjauan Kembali Pemohon tidak ada satupun yang dapat melemahkanatau menghapuskan perbuatan dan kesalahan Pemohon dalam perkara aquo, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak ;Bahwa alat bukti maupun alat bukti novum yang diajukan Terdakwa tidakdapat dibenarkan sebab tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang digunakandasar bagi
1351 — 848 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dinilai sebagai bukti Novum yang bersifat menentukansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf aKUHAP;Bahwa fakta yang telah diperiksa dan terungkap di persidangan, Terpidanamengajukan permintaan dana sebelum APBD 2005 disahkan pada tanggal25 Mei 2005 yaitu: Permintaan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) Triwulan tahun 2005 tanggal 6 Januari 2005, Terpidana selakuSekda/Atasan Pemegang Kas yaitu
247 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dinilai sebagai bukti Novum yang bersifat menentukansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;Bahwa fakta yang telah diperiksa dan terungkap di persidangan, Terpidanamengajukan permintaan dana sebelum APBD 2005 disahkan pada tanggal25 Mei 2005 yaitu: Permintaan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa(TPAPD) Triwulan tahun 2005 tanggal 6 Januari 2005, Terpidana selakuSekda/Atasan Pemegang Kas yaitu
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
189 — 124
Bahwa adapun judex yuris Majelis Hakim Mahkamah Agung RIdalam Putusannya No.596 PK/PDT/2018 tertanggal 18 SeptemberHalaman 82 dari 245 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN2018 pada hal.7 alinea 2s/d 4 yang bersambung ke hal 8 alinea 1s/d 3 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa bukti novum yang diajukan permohonan
227 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Print. 01/F.2/Fd/105/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Tersangka Awang Faroek Ishak, tidakdapat dikualifikasi sebagai bukti Novum yang bersifat menentukan, sebab,bukti SP3 tersebut terbit setelah adanya proses perkara Pemohon PeninjauanKembali dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai putusan Mahkamah Agung RIpada tanggal 20 November 2012; dan lagi pula terbitnya SP3 atas nama AwangFaroek Ishak tidak mutatis mutandis menghilangkan tindak pidana yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
207 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Karena adalah jika perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidanadikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dimana Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana murni sebagai Pengusaha yang berbisnis dengan PT.Jamsostek sebagaimana bukti Novum / P.PK 1 s/d P.PK 3 maka yangtelah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana korupsi a quo adalah 2 pejabat PT. Jamsostek yakni Terpidana AndiRahman Alamsyah sebagai Direktur Investasi PT.
101 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besar harapan kami semogaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat Peninjauan Kembali ini, sependapat dengan kami, bahwaKTP ini memenuhi syarat sebagai Barang bukti (novum).