Ditemukan 1092 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
190181
  • AHU0044971.AH.01.07.Tahun 2016;Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya program bantuan beras dalamCadangan Pokok Daerah (CPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 untukwilayah Kabupaten Ciamis dari Sdr.
    AHU0044971.AH.01.07.Tahun 2016;Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Badan Ketahanan Pangan DaerahProvinsi Jawa Barat (sekarang Dinas Ketahanan Pangan dan PeternakanProvinsi Jawa Barat) telah menganggarkan kegiatan Rumah Tangga Miskin(RTM) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penguatan Ketersediaan danCadangan Pengan dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.600.000.000, (tigamilyar enam ratus juta rupiah) yang dalam kegiatan tersebut termasuk untukHalaman 119 dari 155 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdganggaran
Register : 28-10-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
1.BEJO Bin SURO DIMEJO. Alm
2.SUKARJO Bin SURO DIMEJO .Alm
3.Untung Puyung
4.SUHELMI
5.SUKIMAN
6.HERIYANTO
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SAMIRAN
3.MANISO
4.WAHYUDI
5.GIMAN B Alias GIMANOTO
6.HELMI. S
7.SAIMIN
8.SAIMAN
Turut Tergugat:
RALIM
755
  • Bukti P3, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor:140/176/VII/01.07/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang ditandatangani olehKepala Desa Negara Ratu, yang dari bukti tersebut diperoleh keteranganbahwa Sulinah Binti Suro Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 4Maret 1981 dan dimakamkan di TPU, Dusun Sidoharjo , Desa NegaraRatu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;2. Bukti P12, berupa foto nisan di pemakaman yang bertuliskan, "SULINAH,lahir: 1081947, wafat: 441981;3.
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 21 Januari 2016 — Bakit,Dkk
MELAWAN
Prayuda Inghardi,Dkk
5311
  • Joho,seluas 16.900 M2, terletak di Desa Joho, Kecamatan Wates,Kabupaten Kediri beralih menjadi tertulis atas nama PrayudaInghardi, yang diperoleh berdasarkan berdasarkan Kutipan RisalahLelang dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMalang tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 947/2012;h Pada tanggal 10 Februari 2015, tanah Hak Milik Nomor : 135/DesaJoho dilakukan pencatatan Sita Eksekusi berdasarkan surat dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 13 Januari 2015 NomorW.14.U.22/69/Pa.01.07
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 43/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 26 April 2019 — - MICHIKO LIDIAWATI sebagai Pembanding Melawan I KETUT KUSUMA WINATA Alias EGON, Dkk sebagai para terbanding
12668
  • MUSTARI, S.SY,keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada KantorLaw Office Indonesia Society (Kantor HukumMasyarakat Indonesia), nomor AHU0080783.AH.01.07 Tahun 2016, beralamat di JalanGora 1 No. 99NU, Kelurahan Selagalas, Sadubaya,Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa No. A1.13.Pdt.LOIS.03.2018 Tanggal 5 Maret 2018dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataram Tanggal 6 Maret 2018 denganRegister No : 141/SK.
Register : 26-10-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN SRL
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat:
1.Koperasi Usaha Bersama Ekonomi ANUGERAH ABADI
2.H. AIPI GUSTORI
Tergugat:
1.H. AHMAD NOVI
2.Rita Fitriani
6822
  • ., masingmasing Advokat/Penasihat Hukum pada KantorAdvokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBHAK), SK,MENTERI HUKUM & HAM RI Nomor : AHU0004727.AH.01.07 Tahun2017 yang beralamat di Jalan SoekarnoHatta Lrg.Harapan Gg.PurnabhaktiNo.25 RT.005 Jambi, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat kuasa khusus masingmasing Nomor SKH18/PDT/XI/2017/LBHAK dan Nomor SKH19/PDT/XI/2017/LBHAK,masingmasing tanggal 01 November 2017, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Register : 02-11-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN NEGARA Nomor - 95/Pid.B/2021/PN Nga
Tanggal 2 Desember 2021 — - Heri Kusnandar terdakwa I - Yusron Amirulloh terdakwa II
17999
  • dalammasyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihidaripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapatmenimbulkan petaka, selanjutnya dalam Pasal 3 juga menentukan bahwamenteri menetapkan jenisjenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkanwabah, dengan demikian untuk dapat menentukan suatu penyakit sebagaiwabah haruslah ditetapkan oleh Menten;Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapbkan oleh MenteriKesehatan melalui Keputusan Men teri Kesehatan NomorHK.01.07
Register : 24-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
514519
  • ., Notarisdi Kabupaten Karawang dan sesuai dengan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0052930.AH.01.07.Tahun 2016 tertanggal 03 Mei 2016, yangperubahan terakhirnya didasarkan atas Surat KeputusanMusyawarah Nasional V AMPHURI Nomor : Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020, tertanggal 20 September 2020 yangkemudian telah ternyata pada Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 1 dan Nomor 3 Tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuatdihadapan Notaris Rasyida Thalib, SH., M.Kn., Notaris
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 134/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : SHANDY RUDYANTO
Terbanding/Penggugat I : FARIDA MAGDALENA ELLEN BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat II : ANI RUKIAH BR. SIRAIT
Terbanding/Penggugat III : TIODORA HENDRIATY BR. SIRAIT
Turut Terbanding/Tergugat II : TIANGGUR Br. MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat III : WILMAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIGOR GIPSY MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat V : RUMIA Br, MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VI : PATUA MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VII : TUJUAN MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat VIII : EDWARD MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat IX : JANUAR MARPAUNG
Turut Terbanding/Tergugat X : KEPALA KELURAHAN BANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat XI : CAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
Turut Terbanding/Tergugat XII : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA KOTA MEDAN
3425
  • Hakimmenjadi kabur dan salah ;Bahwa Shandy Rudyanto Cq Tergugat/Pembanding membelitanah/rumah tua (gubuk) atap seng sesuai Surat pelepasan dan gantirugi No. 593.83/249/SKTMT/2006 tanggal 22 November 2006 dan SuratKeterangan Kepala Kelurahan Bantan Timur No. 594/70/SKTBT/MT/2006 tanggal 06 November 2006 dan mengajukan PermohonanSertifikat langsung ke BPNMedan dan juga langsung mengurus izinbangunan ruko lantai IV ke pihak dinas tata kota bidang Perizinan,sesual dengan izin bangunan No. 028/648/1722/01.07
Register : 12-05-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT PEKANBARU Nomor 119/PID.SUS/2014/PTR
Tanggal 22 Mei 2014 — AZMEE Als ME Bin JOHARI.
3512
  • Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa tanggal 15 April 2014 Nomor : W4.U8/1886/HN.01.07/1V/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelumperkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Pekanbaru untukpemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding sedangkan Terdakwamelalui Penasihat
Register : 26-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT);
10540
  • (Fotokopi sesuai dengan asii);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU161.AH.01.07 Tahun2011, tanggal 11 Oktober 2011, Tentang PerubahanAnggaran Dasar. (Fotokopi dari fotokopi);Notulen Rapat Pleno Hasil Pertemuan antara YayasanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan TinggiPersatuan Guru Republik Indonesia Nusa TenggaraTimur dengan Pengurus Besar Persatuan Guru RepublikIndonesia tanggal 11 Maret 2014.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
240125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat,10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 851/M.KOMINFO/HK.01.07/12/2014, Tanggal 16 Desember 2014;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 21 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada Tanggal 25 November 2014 dan diregister dengan Nomor 77P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
141108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAM Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007 yang ditandatangani olehERVAN FAJAR MANDALA dan surat Konfirmasi tanggal 12Januari 2007 yang ditandatangani oleh ERVAN FAJARMANDALA dan Terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BINMOH.
    RAM Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007 yang ditandatanganioleh ERVAN FAJAR MANDALA dan surat Konfirmasitanggal 12 Januari 2007 yang ditandatangani oleh ERVANFAJAR MANDALA dan Terdakwa DR. RENE SETYAWAN,MA. BIN MOH. NUH dengan jumlah investasiRp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dengan bunga15,5% per tahun.
    Indowan Investama Group.Selanjutnya PT RAM mengirimkan surat penawaran Repo SahamBMRI, dengan Nomor : 007/RAMDIR/01.07 tanggal 31 Januari2007 perihal penawaran repurchase Agreement (REPO) senilaiRp2.500.000.000, (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengankeuntungan 15 % per tahun yang ditandatangani oleh ERVANFAJAR MANDALA yang ditujukan kepada ZULFAN LUBIS.
    Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala BagianInvestasi tanggal 11 Januari 2007 ;1 (satu) lembar Fax Pengajuan Proposal PerpanjanganKontrak Pengelolaan Portofolio investasi Nomor : 004/RAMDIR/01.07 tanggal 11 Januari 2007 ;1 (satu) lembar Memo Intern PT. Askrindo (persero) dariKepala Divisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala BagianInvestasi tanggal 11 Januari 2007 ;2 (dua) lembar Memorandum PT.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
724801
  • AH.01.07.Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanKesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Tanggal 27November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yangdilegalisir).: Akta Pendirian Perkumpulan Kesatuan Nelayan TradisionalIndonesia (KNTI) oleh Notaris DKI Jakarta Dra Yurina Surtati,SH., MBA., MKn (fotokopi sesuai dengan asli).: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor C2898.
    Setelah mendapat pengesahan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dilakukan pengumumandi Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P17) Menterian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Keputusannya NomorAHU0021118.AH.01.07 Tahun 2015 telah mengesahkan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tanggal 27 Nopember2015 sebagai badan Hukum yang melaksanakan hakhak keperdataannya.Menimbang
Register : 04-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal
Tanggal 26 Juni 2015 — MUHAMMAD FARHAN AL HASNI, S.Sos
9018
  • Rek.01.07. 10609.3 atas nama MUH. FARHAN AL HASNI (CV. ALDA TAURUS).Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.16.AFRIJAL, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara dengan pengadaan gordendikabupaten Tolitoli.Bahwa pekerjaan adalah wiraswasta sebagai penjual gorden Toko PUTRA BUNGSUdi tanah abang.Bahwa saksi pernah menjual kain gorden beserta poninya kepada ibu H. ROSMA (ibuH.
Register : 13-01-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 64/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.AGUS FIMUALIF, DKK (19 Orang) Sebagai Para Penggugat
2.CARITA TAMZIL
3.DRH DYAH S LUBIS
4.JURIA AMBAR HARUNI,
5.GLORIA SINAGA
6.IDA DWISARTIKA
7.IR. SATRIO ADJI
8.YOAN TOVANI. SE, MM
9.LUCY CHRYSANTINA
10.HJ. ATIAH
11.NATALI DJODY SUDARMADI
12.DIAN FEBRIANTI
13.MOCHAMAD ILHAM SJARIF
14.IR. HAMDION NIZAR
15.JOICE FARIDA ROSANDI
16.JULIANA
17.MAJA SARI WIDJAJA
18.ANGGRAINI PUSPITA DEWI
19.BASARIA NURHAYATI PAKPAHAN
Tergugat:
1.1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR DKI JAKARTA, Cq WALIKOTA JAKARTA SELATAN, Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
2.PT. SENTRA SEJAHTERA UTAMA
3.PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, TBK
4.PT. BIMASAKTI JAYA ABADI
5.PT. TATA MANDIRI DAERAH LIPPO KARAWACI
341207
  • Olehkarena itu diperlukan adanya Jejaring Pelayanan COVID19 diRumah Sakit Pemberi Layanan Non Rujukan PIE selain RS yangtelah ditetapkan sebagai RS Rujukan Penanggulangan PenyakitInfeksi Emerging (PIE) dalam Keputusan Menteri Kesehatan RINomor HK. 01.07/MENKES/169/2020 dan Rumah Sakit RujukanPenanggulangan penyakit COVID19 sesuai Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomor 378 Tahun 2020. Adapun Jejaring PelayananCovid19 di Rumah Sakit Pemberi Layanan Non Rujukan PIEwilayah DKI Jakarta.27.
Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — BUDIARTO MALIANG
202752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madiono, MPH selakuPejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Perencanaan danAnggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran NomorPR.01.07/1/763/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Perihal UsulanRevisi POK beserta lampirannya;1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr. Budihardja, DTM&H, MPHselaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada DirekturBina Kesehatan Komunitas Nomor : PR.03.01/1/772/2007 tanggal15 Agustus 2007 Perihal Pengadaan Ronigen Mobile.3 (tiga) lembar foto copy Surat dari Dr.
    No. 89 PK/Pid.Sus/2013324.325.326.327.328.329.330.selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada SekjenDepkes Nomor : PR.01.07/2/784/2007 tanggal 16 Agustus 2007Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker BiroPerencanaan dan Anggaran TA. 2007;1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr.
    Budihardja, DTM&H, MPHselaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada SekjenDepkes Nomor : PR.01.07/2/784/2007 tanggal 16 Agustus 2007Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker BiroPerencanaan dan Anggaran TA. 2007;1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
824549
  • Nomor AHU0021118.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 27Nopember 2015 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (Fotokopi sesuai denganasli);Akita Pendirian Perkumpulan Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) oleh Notaris DKIJakarta Dra Yurina Surtati, SH., MBA, MKn(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor C2898.HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat
    Setelah mendapatpengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, makadilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P17) Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Keputusannya NomorAHU0021118.AH.01.07 Tahun 2015 telah mengesahkan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia tertanggal 27Nopember 2015 sebagai badan Hukum yang melaksanakan hakhakkeperdataannya ;Menimbang
Register : 04-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal
Tanggal 26 Juni 2015 — Drs. MOHAMMAD SABRAN, M.Si
9026
  • Rek.01.07. 10609.3 atas nama MUH. FARHAN AL HASNI (CV. ALDA TAURUS).Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.17. AFRIJAL, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara dengan pengadaan gordendikabupaten Tolitoli.e Bahwa pekerjaan adalah wiraswasta sebagai penjual gorden Toko PUTRA BUNGSUdi tanah abang.e Bahwa saksi pernah menjual kain gorden beserta poninya kepada ibu H. ROSMA (ibuH.
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
488265
  • Nomor 9/7/PMK.09/2018 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan PelanggaranDisiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan,fsetelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor:58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja PegawaiAparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru,setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.01.07
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Rhl
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
MAULANA SARAGIH
Tergugat:
PT.ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI PEKANBARU
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kepenghuluan Putat
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT TANAH PUTIH Cq PENGHULU PUTAT
188302
  • Khalidin, diberi tanda T.II2;Fotokopi Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0008418.AH.01.07.THUN 2019 tanggal 19 Agustus 2019, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Kelompok Tani Maju bersamaKepenghuluan Putat, yang diterbitkan oleh Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, diberi tanda T.1I3;Menimbang, bahwa foto copy surat bukti T.ll1 s/d T.ll3 diatas telahbermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula