Ditemukan 1067 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : absolut absolute absolom abdolul absalun aboud absulud absolutã absoluet
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 21-01-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 02 / Pdt.G / 2010 / PN. Kb.Mn
Tanggal 14 Juni 2010 — HERI MULYONO ; DKK MELAWAN Komisi Pemilihan Umum, Cq. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Cq.---- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dan Ikut Tergugat Gubernur Jawa Timur
92 — 16
  • Bahwa menyimak substansi / materi gugatan Para Penggugat yang pada intinya mempersoalkantentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Madiun hasil Pemilu tahun 2009,pada dasarnya adalah merupakan perselisihan atau sengketa hasil pemilihan umum, sehingga haltersebut merupakan kewenangan absolud Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalamPs. 24 C ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
206 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016maka akan terjadi ketidak adilan dan konflik kepentingan yaitumenghitung sendiri dan memutus sendiri tidak ada sistim cek balancedalam keadilan, yang terjadi adalah kesewenangwenangan, danmenjadi kesewenangwenangan yang absolud bila ditambahi dengansubyektivitas suara hati Hakim yang dianggapnya sumber keadilan,padalah salah sekali, penegakan hukum harus obyektif, adil, jujur danbertanggung Jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;Dengan kehilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata
    melakukankejahatan; Dengan demikian periode persidangan yang berjalan dari tanggal 8September 2009 sampai 22 Januari 2010 tertulis dalam berkasPutusan Kasasi MA tersebut, secara hukum dianggap secara sah tidakada surat tuntutan: Berdasarkan ketentuan Perundangan sebagai dirumuskan dalamPasal 197 Ayat 2 KUHAP, Putusan pemidanaan yang tidakpencantumkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf e KUHAP adalahbatal demi hukum (van rechtswege nietig, legally null and void / voidipso jure); Sifat kebatalan adalah pembatalan absolud
    Setiap kebatalan (nulleit/neitigheid,voidness/nullity) yang ditegaskan sendiri oleh Undangundang adalahiekebatalan ex nunc (nietigheid exnunc) sehingga kwalitaskebatalannya merupakan kebatalan yang absolud / mutlak ataudisebut juga kebatalan substansial (substansiale / essentielenietigheid); Dengan demikian oleh karena Putusan pemidanaan yang tidakmemuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP menurutketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP adalah kebatalan yang bersifatabsolud/mutlak atau kebatalan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT MANADO Nomor 199/PDT/2020/PT MND
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : NON PAENDONG Diwakili Oleh : FRIEDA E. RORINGKON, SH
Pembanding/Tergugat II : JUVANI FRANSISCO MONGAN Diwakili Oleh : FRIEDA E. RORINGKON, SH
Pembanding/Tergugat III : ANNA MARIA ELISABET MONGAN Diwakili Oleh : FRIEDA E. RORINGKON, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUNICO ANTONIUS MONGAN Diwakili Oleh : FRIEDA E. RORINGKON, SH
Terbanding/Penggugat : STEPHANNIE GERSON MONINTJA
Terbanding/Turut Tergugat I : ARNOLD JULIUS UMBOH
Terbanding/Turut Tergugat II : JHON SAMPUL . S.SOS
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Camat Malalayang atau Pejabat Pembuat akte Tanah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala kantor Pertanahan Kota Manado
202 — 56
  • membatalkanAkta Jual Beli/ AJB No. 219/KMG/XI/2011 tanggal 8 November 2011,Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan petitum tersebut, karenapenerbitan Akta Jual Beli/ AJB No. 219/KMG/X1/2011 tanggal 8 November2011 berdasarkan dokumen dokumen yang tidak benar dan tidak sah,sedangkan petitum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 667/ 2015dan Sertifikat Hak Milik Nomor 668/2015 Kelurahan Malalayang Satu Timurdalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang karena berdasarkankompetensi absolud
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-11-2015 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MANADO Nomor 414/PDT.G/2015/PN Mnd
Tanggal 28 Juli 2017 — -SERLY MUMU, DKK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA BERKEDUDUKAN DI MANADO cq. WALIKOTA MANADO, DKK
124 — 20
  • memeriksadan Mengadili Perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugatharus ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima serta merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat V memohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusansela yakni :+ Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;+ Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Manado ;+ Menerima Eksepsi Tergugat V mengenai KewenanganKompetensi Absolud
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 52/PDT/2018/PT MND
Tanggal 28 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : SERLY MUMU, DKK
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA BERKEDUDUKAN DI MANADO cq. WALIKOTA MANADO, DKK
124 — 37
  • memeriksadan Mengadili Perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugatharus ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima serta merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat V memohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusansela yakni :&Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Manado ; Menerima Eksepsi Tergugat V mengenai KewenanganKompetensi Absolud
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 25-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
  • Bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah tidak tepat karenamenurut hukum acara perdata yang dapat dijadikan dasar dalammengajukan eksepsi adalah yang berkaitan dengan wewenang mutlak daripada hakim (Kompetensi absolud) dan wewenang Nisbi dari pada Hakim(Kompetensi relative) (berdasarkan Pasal 118 HIR; Pasal.142 Rbg ) ;2.
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -85/Pid.Sus/2016/PN Sos
Tanggal 17 Nopember 2016 — -ASHADI TAJUDDIN, S.H.
141 — 85
  • Misalnya perdata itu pengakuan absolud, tidak perludibuktikan lagi misalnya dalam pinjam meminjam, jika peminjam mengakumaka tidak perlu dibuktikan lagi misalnya kapan dipinjam, bagaimanabentuknya dan seterusnya, tetapi hal ini tidak berlaku pada peradilanpidana, mengakui ataupun menandatangani berita acara adalah formilkarena berita acara itu harus diadakan.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 114/PDT.G/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Februari 2013 — PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Melawan PT. Mesra Prima Coal
211 — 48
  • wajib menggunakan67jasa muatan lokal pada saat itu, namun ditahun 2008 dilakukanpenelitian ternyata benyak sekali perusahaan perusahaan lokal yangtidak siap, maka ayat 2 dibukakan dan itu dimintakan juga oleh DewanPerwakilan Rakyat mengatakan sampai ada perusahaan lokal yang siapmaka itu diperbolehkan, namun waktu itu kami memberikan pendapatjuga tidak boleh perusahaan asing yang ansit, tapi perusahan asing ituharus berbadan hukum Indonesia yang mana penanaman modalasing, sehingga pasal 1 tidak absolud
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Pkl
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 52
  • Berdasarkan fakta tersebutmaka terhadap gugatan dimaksud secara kompetensi absolud menjadiwewenang Pengadilan Agama Pekalongan;Menimbang,bahwa memperhatikan penyebutan subyek hukum olehPelawan berbalikbalik disatu sisi menyebut dirinya Penggugat dan Terlawannadalah dengan sebutan Tergugat, perlawanan dengan gugatan; disisi lainmenyebut dirinya Pelawan dan Tergugat adalah Terlawan.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 12_Pdt_G_2017_PN_Bjw
Tanggal 6 Maret 2018 — _perdata
68 — 34
  • Karena TURUT TERGUGATdalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakansebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatuInstansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga denganwewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT telah mengeluarkanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atasnama TERGUGAT dan TERGUGAT Il, maka konsekuensi yuridis dalamobyek perkara a quo merupakan kompetensi absolud dari Peradilan TataUsaha Negara, berdasarkan Undangundang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 3 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : Supriadi Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Pembanding/Penggugat II : Suarti Rauf, S.Pd Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Takalar
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Aryani Fauziah, SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Hj. ST. Hasna Mado
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Makassar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
100 — 52
  • KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Absolud)Bahwa sangat keliru dan terkesan tidak paham bagi para PENGGUGATmelaui Kuasa Hukumnya, mengingat baik didalam Posita dan dipertegaskembali didalam Petitum Gugtannya, meminta kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Takalar yang memeriksa Perkara a quo untukmembatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh LembagaPemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar (turuttergugat II) dan Surat Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan olehKPKNL
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : RAYMOND GAN
Terbanding/Penggugat : SONNY H. HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat II : BPN Kota Jayapura
124 — 74
  • Oleh karena itu jelas gugatan dalam perkara a quoyang diajukan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalahsalah alamat dan melanggar Kewenangan Absolud Pengadilan.Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;8. Bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat angka 19 perluditanggapi sebagai berikut:a. Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat telah melakukanperbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan Immateriilkepada Penggugat.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 65/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. MODA LATUPONO Diwakili Oleh : M SYAHWAN AREY SH
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
116 — 45
  • Dengan demikian gugatan Penggugat patutlahditolak;Bahwa dengan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugatll, III, 1V, V, VI, Vil, VIII dan TergugatIX, dan telah termasukdalam gugatan yang tidak jelas dan kabur, demikian pula tidak memiliki dasarhukum untuk menggugat dan gugatan mengandung cacat error in personaeserta telah melampaui kewenangan absolud, maka dengan ini TergugatIxXHalaman 23 dari 63 putusan Nomor 65/ PDT/2018/PT.AMBmohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
128 — 56
  • 20Pebruari 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quodengan alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau Aasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawaban tertanggal O02 April 2019 yang di dalamnya selainmemuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsiyang pada pokoknya mengenai kompetensi absolud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; H. Harmaini TA, Dk
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim a quo adalah Majelis Hakim Peradilan Umum,sehingga tidak mempunyai legitimasi dan wewenang untukmemeriksa, mengadili dan perbuatanperbuatan yang beradadalam ruang lingkup hukum administrasi maupun Tata UsahaNegara (PTUN) (Kompetensi Absolud).2.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
62 — 21
  • Eksepsi Absolud;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus dalam perkara ini (Onbevoegd Heids Competentie) hal inididasarkan pada gugatan Penggugat yakni;1.Bahwa menunjuk posita gugatan No. 11 didalilkan penerimaan dan penelitianadministrasi dukumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calonpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri tahun 2015;Bahwa menunjuk posita gugatan No. 13 Penggugat merasa dirugikan atauadanya perbuatan melawan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 86/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : BANK CENTRAL ASIA KCU PURWOKERTO
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
111 — 70
  • No 86/PDT/2020/PTSMGyang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidakdapat dibatalkan Hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, olehkarena tentang persoalan kewenangan mengadili (kKompentensi absolud)tersebut ternyata sudah dipertimbangkan secara jelas dan rinci oleh PengadilanNegeri Purwokerto dalam putusan selanya, dengan kesimpulan bahwaPengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela PengadilanNegeri
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 03-06-2010 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2010/PTUN.MTR.
Tanggal 2 September 2010 — IDA BAGUS GDE SUDIRA vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
102 — 52
  • La Marina kepada Tergugat sehingga terdapat duaalas hak perolehan tanah yang berbeda dan untuk mengujisecara materil kedua alas hak dimaksud merupakanKompetensi Absolud Lembaga Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Selong ;. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal7 Nopember 2000 Nomor : SK.550.2/ 12/1/10/HGB/62/2000tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas NamaIr.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 07-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjw
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DANIEL RANI
2.MARIA BHOKI
3.HENDRIKUS ROGA
Tergugat:
1.MARSELINDA NINU
2.YOSEPH KAJU
3.MARTINUS MAME
Turut Tergugat:
Kepala BPN Kabupaten Ngada
102 — 30
  • Karena TURUT TERGUGATdalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakansebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatuInstansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga denganwewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT telah mengeluarkanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atasnama TERGUGAT dan TERGUGAT II, maka konsekuensi yuridis dalamobyek perkara a quo merupakan kompetensi absolud dari Peradilan TataUsaha Negara, berdasarkan Undangundang
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-07-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kis
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 83
  • Para TurutTergugat ) diluar ahli waris, dengan demikian gugatan Para Penggugat initerdapat dua persoalan hukum yang berbeda yang gugatannya digabungmenjadi satu, dalam Pengadilan yang satu, maka gugatan ini wajiblahditolak, karena dua persoalan tersebut diatas telah menyangkutkewenangan absolud/kewenangan mengadili;Berdasarkan alasanalasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas,dengan hormat Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il memohon kepadaHal 33 dari 76 hal, Put.