Demikian pula Akta Jual Beli Nomor317/Duren Sawit/1993 tanggal 8 April 1993 tersebut PejabatPembuat Akta Tanah, Camat Duren Sawit tidak membubuhkantanda tangan dan tidak bermaterai, sehingga dengan demikianAkta Jual Beli Nomor 317/Duren Sawit/1993 tanggal 8 April 1993tersebut adalah juga diragukan keabsahannya;Bahwa apanila diteliti dan dicermati Akta Jual Beli Nomor 317/DurenSawit/1993 tanggal 8 April 1993 dibandingkan dengan Akta Jual BeliNomor 299/Duren Sawit/1995 tanggal 19 Juli 1995, maka ditemukanbeberapa

"Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor317 K/Pdt/1984 tersebut selanjutnya menjelaskan: eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalahbersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secaratotal lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketayang timbul dari perjanjian; sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukaneksepsi, hakim secara exofficio, mesti menyatakan diri tidak berwenangmemeriksa dan mengadili

Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 09Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor317/Pen.Pid/2019/PN Gsk tanggal 09 September 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Gsk Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen.Pid/2019/PN Gsk tanggal 10September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohonyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Candisari Kabupaten Semarang Nomor317/05/VI1I/2010 tertanggal 03 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;3.

Nomor317/500/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberitanda (T26);7. Fotocopy Surat keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Il(persero) Nomor PD0O2/04/24/11/1/PBN/PAP/P.1117, sesuai dengan aslinyadiberi tanda (T27);8.

PAZIR, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada KantorAdvokat/Penasehat Hukum R dan A yang beralamat di Jalan Lorong SukajadiNo.51 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2018Hal 1 dari 28 Hal Perkara No : 317/Pid.B/2018/PN Bgldan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor :298/SK/VII/2018/PN Bgl tanggal 4 Juli 2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Setelah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor317/Pid.B/2018/PN.BgI. tanggal 21 Juni 2018

., & RekanAdvokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan NegeriHal. 1 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN BppBalikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2020 Nomor317/Pid.B/2020/PN Bpp;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang harisidang; Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Agustus 2016 Nomor317/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkaraTerdakwa tersebut ; 22 === === d. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ; =II. Setelah mendengar dan membaca : a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM134/PSP/08/2016tertanggal 12 Agustus 2016 ; b.

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepadaTergugat sesuai surat Nomor : 303/SkI.Per/W&P/III/2020 tanggal 27 Maret2020 Perihal : Permohonan Permintaan Surat Keterangan Riwayat Tanah(Vide Bukti P1 identik dengan T1) yang mana surat tersebut oleh Tergugatdijawab melalui surat Nomor : 146/393/436.9.2.5/2020 tanggal 6 April 2020Perihal : Jawaban Permohonan Permintaan Surat Keterangan Riwayat Tanah(Vide Bukti P3 identik dengan T2), selanjutnya Penggugat melalui KuasaHukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor317

Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, dengan Nomor317/Pen.Pid/2018/PN Psp tanggal 04 Juni 2018 sejak tanggal 27 Juni 2018sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;6.

Fotocopy Surat Pengantar Pengumuman Hasil Inventarisasi danIdentifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Tahap Nomor317/500/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, sesuai dengan aslinya diberitanda (T26);Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Mpw7. Fotocopy Surat keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Il(persero) Nomor PD0O2/04/24/11/1/PBN/PAP/P.1117, sesuai dengan aslinyadiberi tanda (T27);8.

No. 50/G/2014/PTUNBDG Pasal 2 ayat (2) huruf 1 Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DalamPenyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi Jenis Perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepadaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi IzinMendirikan Bangunan : 3.Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan ataupengalihan suatu kewenangan. (Philipus M.

lingkungan bagi bangunan gedung yangmenimbulkan dampak penting terhadap lingkungan Pasal 7 ayat (1) huruf c jo 10 huruf b Peraturan Bupati GarutNomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk PelaksanaanRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang berbunyi Setiappemohon IMB harus mengisi formulir permohonan IMB danmemenuhi persyaratan dokumen administrasi yang terdiridari dokumen atau suratsurat terkait berupa dokumenanalisis dampak lingkungan (Amdal)/UPL/UKL ; Pasal 3 ayat (2) Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor317

dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang PedomanPemberian Izin Mendirikan Bangunan juncto Peraturan Bupati GarutNomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;Dalam hal kewenangan, Tergugat menetapkan objek sengketa aquo didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam ketentuanPasal 2 ayat (2) huruf a angka 97 Peraturan Bupati Garut Nomor317

IMAM SYAFI, bertempat tinggal di Jalan Kalibokor Kencana No.5Surabaya, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;Pengadilan Negeri Tersebut ;e Membaca suratsurat dan risalahrisalah dalam perkara ini ;e Mendengar pihakpihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 15 April 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 16 April 2015, dibawah Register Nomor317/Pdt.

., berdasarkan Penetapan tanggal 28 April 2020 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor317/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 15April 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Bahwa sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor317/137/P/PHV 2007 bertanggal 29 Mei 2007 angka 2 yangmenyebutkan Gugatan oleh Pekerja/buruh atas hak PHKsebagaimana dimaksudkan dalam pasal 159 dan 171 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003. dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1(satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan daripihak pengusaha (Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004) ;d.

., ParaAdvokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan RiauSejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 DesaMakmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untukmendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Nomor317/Pid.B/2021/PN Plw tertanggal 27 Oktober 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor317/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

No. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang mengenaikewenangan Peradilan Agama, karena tidak ada yang menyebutkankewenanganPeradilan Agama seperti dalam petitum gugatan para Penggugat pada Nomor 5tersebut, sehingga bukan kewenangan Peradilan Agama untuk membatalkandan menyatakan tidak berlaku lagi suratsurat peralihan hak kepemilikanmelainkan kewenangan Peradilan Umum ataupun peradilan Tat Usaha negara,hal ini juga telah disebutkan didalam putusan Mahkamah Agung Nomor317

Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengantanggal 22 Februari 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKAWULANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSumbawa Besar Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 28 September 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor317/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus

Jambi Selatan Kota Jambi berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 77/PID/1V/2021/LBHAK tanggal 28 april 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor317/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 27April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan

Memerintahkan terdakwa ditahan dalam Rumah TahananNegara (RUTAN) di Pontianak;Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (Satu) set risalah lelangNo.263/19951996 tanggal 12 Oktober 1995berupa fotocopy sesuai dengan aslinya ;Dikembalikan kepada saksi SAMSUDDIN (Kepala Kantor LelangNegara Pontianak) ;e 1 (Satu) set Warkah nomor 489/1987berupa fotocopy sesuai dengan aslinyayang terdiri dari : Surat tanda setorantanggal 13 Januari 1987 ;Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat Kalimantan Barat Nomor317/M.1/