Ditemukan 91948 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Juli 2013 — DR. F. YUNADI.SH., L.LM., MBA vs Sdr. HASHEMI ALBAKRI, dkk
9654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Vdan Tergugat VI adalah per tanggal 25 September 2008 yaitu Rp170.046.776,dengan dalih ketika transaksi telah beda hari yaitu tanggal 26 September 2008,sehingga Penggugat dibebani tambahan denda dan bunga;Bahwa kemudian Tergugat VII menyodorkan perhitungan LoanAmortization (bukti P 8), Penggugat menanyakan dengan dengan rumus dandasar hukum apa perhitungan yang dimaksud?
    Tergugat Rekonvensi tanpa didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum,telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah memaksa Tergugat Rekonvensimembayar kewajiban hutang berdasarkan perhitungan sepihak dariPenggugat Rekonvensi;3.
    tersebut melawan hukum:Bahwa perhitungan sepihak yang diberikan oleh Termohon Kasasi V danTermohon Kasasi VI adalah jauh berbeda dan menyalahi apa yang telahtertuang dalam perjanjian kredit Nomor 034/PK/908/1/6/2007, tertanggal 18Juni 2007 (vide Bukti P2), dimana disepakati pada awalnya, pinjamanPemohon Kasasi adalah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluhlima juta rupah) dengan bunga 8,25% per tahun, fixed untuk 3 Tahun sertasystem perhitungan bunga add on in Advance atau ditambahkan/diperhitungkan
    didepan dengan dibayar dimuka sehingga cicilan per bulannyasebesar Rp8.853.785,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuhratus delapan puluh lima rupiah) selama 36 Bulan atau 36 kali cicilan;Bahwa merasa keberatan dengan perhitungan sepihak yang diberikanTermohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, maka Pemohon Kasasimenyerahkan perhitungan sebagaimana yang telah disepakati pada awalmenggunakan fasilitas pinjaman P.T.
    sebesar Rp155.431.295,00 sedangkan menurut Tergugat Konvensisebesar Rp170.046.766,00 akan tetapi karena kenyataannya Penggugat telahmelunasi hutangnya sesuai dengan perhitungan Tergugat Konvensi, makadianggap bahwa Penggugat Konvensi telah mengakui perhitungan dariTergugat Konvensi.
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51366/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11728
  • Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut := Rp 612.432.401,00= Rp 489.945.921,00= Rp 122.486.480,00= Rp = 12.248.648,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2004sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut : Pajak MasukanRp 64.842.495,00 Pajak
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanTerbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukan oleh Terbanding pada proseskeberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakanyang
    berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa PajakAgustus 2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untukMasa Pajak Agustus 2004 adalah sebesar Rp313.888.956,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah
Register : 28-09-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42665/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12738
  • VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP50/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan NotaHasil Penelitian Ulang Nomor : 23/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP50/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang
    Yang Diekspor OlehPemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : 23/WBC.03/BD.02/2012tanggal 27 Februari 2012;bahwa atas tagihan sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonBanding tertanggal 13 April 2012, telah dilunasi pada tanggal 01 Juni 2012;bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan banding inidikarenakan adanya kealpaan dan kurangnya
    Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak junctoPasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006bahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian
    Ulang Nomor :23/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan BeaKeluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkan kembaliperhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah
    Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP50/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Pemohon Banding;bahwa Surat Banding Nomor : 004/TAXEMA/09/2012 tanggal 25 September 2012,memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud
Register : 19-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
PT. Sari Keramindo International diwakili oleh: Fiona Pusparani Bratanata ( Direktur Utama)
Tergugat:
Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Binwasnaker & K3 Kemennaker RI
Intervensi:
Abdul Samad. dkk (156 orang)
353163
  • Oleh karena itu Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor: KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Burun Berupa Kekurangan Upah MinimumSektoral Kabupaten Bogor Atas Nama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157(Seratus Lima Puluh Tujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memintapenghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk.(4) "Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.Sehingga seharusnya Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum SektoralKabupaten Bogor Atas Nama Sdr
    Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.Dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat PengawasanNorma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di atas tidakdisebutkan untuk dapat mengeluarkan perhitungan dan penetapanulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.Sehingga Surat Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan Rl Nomor : KEP.5/60/AS.00.01/X/2019 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakhak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Minimum
    Menyatakan sah Nota Penetapan Ulang Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan RI Nomor : KEP. 5/60/AS.00.01/X/2019tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/BuruhBerupa Kekurangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor AtasNama Sdr. Abdul Samad Dkk. 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) OrangPekerja/Buruh PT.
    Bukti T 14KEP.5/60/AS.00.01/X/2019, tanggal 30 Oktober2019, tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Burunh Berupa Kekurangan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Bogor Atas NamaSdr. Abdul Samad dkk. 157 (Seratus lima puluhtujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.
Register : 27-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj
Tanggal 22 Maret 2016 — DEDI HENDRI pgl. DEDI bin SUBRATA
263
  • volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literHal. 7
    volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atas3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah
    volume barang bukti Bahan Bakar Minyak yang berada di atasHal. 19 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj3 (tiga) unit mobil jenis Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning, (satu) unit TruckToyota Dyna warna biru dan (satu) unit mobil minibus Suzuki APV dengan hasil :1 Mobil Truck BG 8959 JBHasil Perhitungan : 6270 liter2 Mobil Truck BG 4145 MMHasil Perhitungan : 8403 liter3 Mobil Truck BG 8186 XAHasil Perhitungan : 6270 liter4 Mobil Truck BG 1188 WAHasil Perhitungan : 1894 liter5 Mobil Truck
    BA 8307 MRHasil Perhitungan : 8054 literTotal jumlah (1+2+3+4+5)Jumlah Perhitungan : 30894 literBahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium PT Pertamina (Persero)Terminal BBM Teluk Kabung Padang Nomor : 532/F11434/2015S7 tanggal 10Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Operation Head Ahmad Jam Lauma menyatakanbahwa sampel barang bukti dengan kode LP/138/VII/2015/SPKTRes Sjj adalah BBMjenis Minyak Tanah dengan titik nyala 30 Derajat Celcius dan dinyatakan bahwa BBMMinyak Tanah tersebut belum memenuhi
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (38.505.413.505,00)1e. Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,001f. Jumlah PPN kurang bayar Rp 682.913.160,001g. Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 327.798.316,001h. Sanksi kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 682.913.160,001i.. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.693.624.636,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa November 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding URAIAN Jumlah1a.
    Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (4.188.326.565,00)1e.
    Kompensasikan ke masa berikutnya Rp 4.188.326.665,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak
    Dari perhitungan persediaantersebut memudahkan Majelis untuk mengetahui alur penjualan per jenisbarang, per unit, dan customernya;5. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulai daripersediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;6. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a.
    persediaan tersebut memudahkanMajelis untuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, perunit, dan customernya;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai perunit barang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaiandan penjualan;Bahwa dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat:a.
Register : 19-04-2012 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-07-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 1010_Pdt.G_2012_PA.Slw
Tanggal 23 Mei 2012 — PEMOHON vs TERMOHON
64
  • Nafkah 3 (tiga) orang anak atas nama (ANAK I umur 23 tahun, ANAK II umur 18 tahun, ANAK III umur 13 tahun), yang sekarang dalam asuhan Termohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;--------------------------------------
    Nafkah 3 (tiga) orang anak atas nama (ANAK I umur 23 tahun, ANAKIl umur 18 tahun, ANAK JI umur 13 tahun), yang sekarang dalamasuhan Termohon sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiapbulan sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 %setiap tahun ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.211.000.
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 16/Pdt.G.S/2018/PN SDA
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. BPR KRIAN WIJAYA Diwakili Direksinya HERI SANTOSO
Tergugat:
1.TRI HARSONO
2.SUWARTI
6931
    1. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
    3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
    4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban Tergugat pada PT.BPR Krian Wijaya dengan membayar seluruh pokok dan bunga angsuran, pinalty, denda dengan perhitungan
    Mulai angsuran ke 10 yang jatuh tempo tgl 17 Pebruari 2018sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat telah menunggak 8 xangsuran.Atas hal tersebut diatas kami mengajukan gugatan untukdilakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban Tertugat sSesuaiperjanjian kredit diatas dengan perhitungan per tgl 6 Oktober 2018 sbb:8 X angs : Rp. 4.933.600,00Sisa Pokok : Rp. 3.783.886,00Bunga Pelunasan :Rp. 128.940,00Denda : Rp. 1.676.190,602 % Pinalty Rp. 111.780,33Total Pelunasan : Rp. 10,634.396,93f.
    Report pembayaran angsuran dan perhitungan pelunasan pertanggal 6 Oktober 2018.Keterangan Singkat :Terlampir dalam berkas gugatan.Membuktikan report pembayaran kewajiban oleh Tergugat yang tidaksesuai dengan Perjanjian KreditBerdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas,Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yangbersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu gunamemeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.
    /PN Sdabahwa Tergugat belum sempurna memenuhi prestasinya, sehingga merupakanperbuatan ingkar Janji/wanprestasi;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugatangka 2 beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasimaka untuk petitum angka 3 yang menyatakan agar Tergugat dihukum untukmembayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban Tergugat padaPT.BPR Krian Wijaya dengan membayar seluruh pokok dan bunga angsuran,pinalty, denda dengan perhitungan
Register : 11-07-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Sda
Tanggal 28 September 2022 — Penggugat:
Ronaldo Agustinus De Vries
Tergugat:
Ang Liem Kian Ching
9728
  • Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar Janji terhadap Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan pe rincian sebagai berikut:
    1. Piutang pokok yaitu uang yang dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    2. Bunga atau keuntungan yang telah diperjanjikan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jumlah ini berdasarkan perhitungan
Putus : 29-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 K/PID/2012
Tanggal 29 Januari 2013 — M. IQBAL ANWAR, SE Bin H. ANWAR
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CSUL Makassar ;1 (satu) lembar tabel perhitungan denda keterlambatan atas nama PT.Marindah senilai Rp 147.929.275, ;1 (satu) lembar tabel perhitungan yang dibuat sendiri oleh M. Iqbal Anwar keCustomer PT. Marindah yang dikirim email ke Yulham Mangiri senilai Rp245.095.085., ;1 (satu) buah Buku Pedoman Karyawan PT. CSUL Edisi V Tahun 2009 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan M. Iqbal Anwar, SE selakuKacab PT. CSUL Makassar, tanggal 2 Februari 2001 ;1 (satu) lembar foto copy Slip Gaji M.
    Iqbal Anwar bulan Juli 2011 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;1 (satu) lembar Asli Aplikasi Transfer Tunai Bank Papua tanggal 4 Oktober2011 senilai Rp 100.000.000, ;1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri Cabang Merauke tanggal5 November 2010 senilai Rp 100.000.000, ;1 (satu) lembar tabel perhitungan Customer : PT.
    Marindah, HPA Nomor 41HP001952001 senilai Rp 245.095.085, ;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2011 ;1 (satu) lembar Asli Print Out Berita Email tanggal 26 Agustus 2010 ;1 (satu) lembar tabel Perhitungan Customer PT. Marindah, HP Nomor : 41HP001952001 senilai Rp 245.095.085, dikembalikan kepada PT.
    CSUL Makassar ;e 1 (satu) lembar tabel perhitungan denda keterlambatan atas nama PT.Marindah senilai Rp 147.929.275, (seratus empat puluh tujuh juta sembilanratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ; 1 (satu) lembar tabel perhitungan yang dibuat sendiri oleh M. Iqbal Anwar keCustomer PT.
    Trakindo cabang Merauke ;Bahwa dari proses perhitungan tersebut, terjadilah kesepakatankesepakatan melalui telepon, Saudara Simon Abraham (PT.
Register : 15-10-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51364/PP/M.XVIII.A/16/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12019
  • Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2004 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut := Rp572.137.486,00= Rp457.709.989,00= Rp114.427.497,00= Rp 11.442.750,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan
    Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut :Pajak Masukan = Rp 60.302.945,00Pajak
    Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan
    Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding
    dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2004 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2004 adalah sebesar Rp289.333.157,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskanbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah
Register : 19-01-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42658/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12029
  • Bea Keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon Banding sudah sesuai saat barangtersebut diekspor sehingga tidak diperlukan penetapan kembali perhitungan bea keluar atasekspor barang;3.
    Perhitungan bea keluar Pemohon Banding sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;bahwa alasan Terbanding menetapkan tagihan kekurangan bea keluar, karena ketentuanpengenaan Bea Keluar memakai Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku saatPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai, seperti yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan BeaKeluar
    Tanggal Pelunasan dan Kurs yang digunakanbahwa Pemohon Banding telah melunasi Bea Keluar, pada tanggal sebagaimana yangtercantum di dalam tabel dibawah ini, yaitu atas PEB dengan nomor yang disebut pada kolom(2) dan tanggal yang disebut pada kolom (3), pada tanggal yang disebut pada kolom (4);bahwa pelunasan dilakukan dengan perhitungan menggunakan kurs per USD 1,00 sebesarrupiah yang disebut pada kolom (5), yaitu berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Keuanganyang disebut pada kolom (6) yang masa
    Kesimpulan Majelisbahwa perhitungan kembali bea keluar sebagaimana yang tercantum di dalam KEP162/WBC.15/2011 tanggal 21 Oktober 2011 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku ketentuan sebagai berikut :a.
    Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku padasaat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis tersebut, perhitungan Bea Keluar oleh Terbandingsudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar olehTerbanding sesuai : KEP162/WBC.15/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh PT.
Register : 21-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SARWONO SINGGIH, SE Bin SASTRO SOEDJITO Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAENUROFIQ, SH
539277
  • Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahan Kanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan);

    5). Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis center kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan)

    6).

    Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan).

    Terlampir dalam berkas perkara.

    Membebankan kepada Terdakwa membayarbiayaperkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

    Perpres Nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 Pasal 28ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) huruf d, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlahRp7.142.043.750,00 (Tujuh milyar seratus empat puluh dua juta empat puluhtiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau perekonomian Negara sesuaidengan perhitungan
    Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Hal.34 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMR5. Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6.
    Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KIJPPSIH WIRYADI & Rekan).Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.
    tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);5) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.9.
    tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan)Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
342401 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24 Juli 2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal29 November 2009);w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);b.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Keempat Libo SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal08122009);. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses SiklusKeempat Libo SBF (tanggal 1822010);r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal24Juli2010);s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah ProsesSiklus Kelima Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal12 November 2010);t.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah ProsesSiklus Keempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF (tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun 2009:a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses SiklusKetiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal2182009);.
    Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses SiklusKeempat Mutiara SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 21 Mei2010);. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat Mutiara SBF(tanggal 10 Juli 2010);4. Berita Acara Tahun2009:. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga PematangSBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 13052009);. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga Pematang SBF Kontrak No. 6841 OK (tanggal 2182009);.
Register : 18-10-2013 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54531/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 21 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11820
  • VITB/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PIB Nomor:222715 tanggal 05 Juni 2013 telah menetapkan Nilai Pabean sebesar CIF USD62,951.25sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: SPTNP009886/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 21 Juni 2013, sedangkanPemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor: 222715 tanggal 05 Juni 2013sebesar CIF USD58,228.41;bahwa perhitungan biaya transportasi sesuai Pasal 20 Peraturan
    Bahwa hal tersebut di atas, maka untuk perhitungan biaya transportasi sesuai pasaPeraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 160/PMK.04/2010 adalah 10% dari rFOB;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas bancdiperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Pmenetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 222715 tanggal 05 Juni 2013 ymengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP009886/NOTUL/KPUTP/BD.02/2tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp.21.358.000,00;bahwa dalam
    Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ytelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang ybersangkutan; bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggalSeptember 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, berbunyi:Pasal 21) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang inyang bersangkutan yang memenuhi
    Bahwa hal tersebut di atas, maka untuk perhitungan biaya transportasi sesuai pasaPeraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 160/PMK.04/2010 adalah 10% dari rFOB;bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode I dengan penambabiaya freight, dengan alasan FOB ditetapkan sesuai invoice yaitu sebesar USD57,22dan Freight ditetapkan 10% dari FOB yaitu sebesar USD5,722.84 sementara itu PemoBanding memberitahukan freight sebesar USD800.00 namun demikian tidak melampi1bukti freight seperti tercantum
    Pengangkutan melalui udara ditentukan berdasarkan tarif International Air Trans;Association (IATA ).bahwa ketentuan Nilai Transaksi Nomor 4.e. menurut lampiran I Peraturan MerKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabuntuk Perhitungan Bea Masuk dinyatakan sebagai berikut:e.
Register : 29-11-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PA PASURUAN Nomor 1792/Pdt.G/2012/PA.Pas
Tanggal 15 Januari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
81
  • ANAK 2, umur 2 bulan;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis danbahagia, namun sejak bulan Juni 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohonterlalu perhitungan dalam mengelola uang, misalnya Pemohon mempunyai usahaternak beberapa sapi sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat ternaktersebut, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta
    Bahwa sekitar tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena karena Termohon terlaluperhitungan dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternakbeberapa sapi sehingga Pemohon membutuhkan biaya untuk merawat ternaktersebut, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta uangkepada Termohon padahal Pemohon juga telah memberikan semua uang hasilkerja Pemohon ketika Pemohon bekerja menjadi TKI bersama Termohon;d.
    Bahwa sekitar tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena karena Termohon terlaluperhitungan dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternakbeberapa sapi, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon memintauang kepada Termohon untuk perawan sapisapi tersebut, padahal Pemohonjuga telah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon ketika Pemohonbekerja menjadi TKI bersama Termohon;d.
    dalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usahaternak beberapa sapi, namun Termohon selalu perhitungan ketika Pemohon meminta uangkepada Termohon untuk perawan sapisapi tersebut, padahal Pemohon juga telahmemberikan semua uang hasil kerja Pemohon ketika Pemohon bekerja menjadi TKIbersama Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalselama 2 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harusdinyatakan
    memenuhi syaratsebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut sahsebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohontersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwa antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon terlalu perhitungandalam mengelola uang, Pemohon mempunyai usaha ternak beberapa sapi, namunHlm. 5 dari 8 hal.Termohon selalu perhitungan
Register : 27-11-2012 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 150/PDT.G/2012/PN.PBR
Tanggal 26 Juni 2013 — PT. MERBABU LAWAN PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANG PEKANBARU, A. YANI DAN PEMERINTAH RI Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU
854
  • Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatanterhadap perhitungan jumlah hutang yang harus dibayar olehPenggugat kepada Tergugat karena menurut Penggugat dengandiklasifikasikannya fasilitas kredit Penggugat sebagai kredit macetmaka Penggugat tidak berkewajiban membayar bunga berjalan dandenda, tetapi menurut Penggugat ternyata Tergugat masihmemperhitungkan bunga berjalan dan denda terhadapPENQQUQAL. ~~~~ nn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnennsb.
    Bahwa perhitungan hutang Penggugat adalah telah sesuai dengan AktaPerjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal 21 September 2004 yangdibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH., Notaris di Pekanbaru jo. AktaNo.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuat dihadapan Mohammad DaharUmar, SH, Notaris di Pekanbaru yang telah disepakati Penggugat clanT@rguat. nne nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nanan n mann ncnnnsb.
    Bahwa perhitungan bunga clan denda akan terus berjalan sesuaikesepakatan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati19antara .Penggugat clan Tergugat , kecuali apabila hutang Penggugattelah lunas. Bahwa apabila Penggugat terus bersikap tidak kooperatifuntuk melakukan pembayaran/pelunasan kredit clan beritikad tidak balkdengan seolaholah melakukan pembayaran angsuran padahalpembayaran tersebut jauh diluar perhitungan yang diperjanjikan, makaPenggugat tetap akan dikenakan bunga clang.
    Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 6 sampai denganbutir 8 agar Penggugat melakukan perhitungan ulang atastunggakankewajiban kredit Penggugat dengan melibatkan jasa kantor akuntan. Haltersebut didasarkan alasanalasan sebagai berikut:a.
    Bahwa Perhitungan bunga yang dilakukan oleh Tergugat terhadapfasilitas kredit Penggugat telah sesuai dengan kesepakatan Penggugatdan Tergugat di dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.53 tanggal21 September 2004 yang dibuat dihadapan H.Indra Purnama, SH.,Notaris di Pekanbaru jo. Akta No.31 tanggal 22 Mel 2001 yang dibuatdihadapan Mohammad Dahar Umar, SH, Notaris di Pekanbaru. b.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. SUPRA MATRA ABADI
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bea Keluar oleh Terbanding atas barang yangdiekspor, berdasarkan PEB Nomor 005387 tanggal 30 Desember 2010;Perhitungan Menurut Terbanding;Bahwa perhitungan menurut Fiskus kekurangan pembayaran Bea Keluar adalahsebagai berikut:Bea Keluar Rp 683.214.000,00Denda Administrasi Rp 0,00Jumlah Rp 633.214.000,00Alasan Pengajuan Banding:Bahwa alasan pengajuan banding adalah tidak memenuhi persyaratan dalamperaturan perundangundangan antara lain:Bahwa pemasukan barang ke dalam Kawasan Pabean di pelabuhan muat
    telahdisetujui oleh Terbanding;Bahwa barang ekspor di dalam Kawasan Pabean di Pelabuhan muatpemuatannya ke dalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut kepengusaha TPS;Perhitungan Menurut Pemohon Banding;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku eksportir telah benardan Bea Keluar telah dibayar sesuai ketentuan adalah sejumlahRp 1.370.166.000,00;Halaman 2 dari 36 halaman.
    mengatur perhitungan BeaBahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadapekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 .......Penetapan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedurekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur ........
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan Dasar Hukumdan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang ketentuan dalamhal Ekspor dan Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar di BidangKepabeanan, sebagaimana tersebut di bawah ini:1.
    Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalahberdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku padatanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke KantorPabean);c.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — YANDI KAMITONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelisberpendapat bahwa sepanjang dalam proses keberatan Terbanding tidak keluardari ruang lingkup koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan dalam halini DPP PPN dan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur dasar penetapandan dasar perhitungan yang harus diikuti oleh Terbanding pada proseskeberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbanding pada proseskeberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;Halaman 10 dari 16 Halaman.
    Putusan Nomor 972/B/PK/PJK/201 7Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPNMasa Pajak Maret 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2006 adalah sebesarRp799.444.380,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding
    dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding sudah benar sehingga koreksi Terbanding dipertahankan danmenolak permohonan banding dari Pemohon Banding;Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp0,00) nihil; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baikyang diserahkan
    Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau fundamental bukan alpa tetapi cu/va sehingga tidak adakepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasarpenetapan maupun dasar perhitungan;5.
    Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatantidak bias digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasarperhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Maret 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:DPP PK = Rp773.620.891 ,00;DPP (80/100xDPP PK) =Rp618.896.713,00;Selisih = Rp154.724.178,00;PPN = Rp 15.427.418,00;Kesimpulan: Bahwa sesuai
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1933 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ELDERS INDONESIA;
4219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan uji arus barang yang Terbandinglakukan terdapat beberapa kesalahan yaitu:a. Pada jumlah sapi awal, Terbanding kurang memperhitungkan 1sapi yaitu sapi dari shipment 84;b.
    Atas sengketa koreksi peredaran usaha sebesarRp23.349.383.644,00;yang terdiri atas:1) Koreksi perhitungan arus piutang dan penerimaan kasRp719.977.447,00;Halaman 49:Majelis berpendapat bahwa perhitungan uji arus piutangoleh Terbanding telah menggunakan data yang sama yangdigunakan oleh Pemohon Banding dalam bantahannya,sehingga perhitungan Terbanding dengan menambahkanunsur pengurangan Saldo Fund deposit atau sisi debit fundHalaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 1933/B/PK/PJK/2017deposit dimaksud
    Terkait koreksi perhitungan arus' piutang danpenerimaan kas sebesar Rp719.977.447,00, diperolehberdasarkan pengujian arus piutang dan penerimaankas;b.
    Jika perhitungan tagihanberdasarkan banyaknya sapi yang dipotong kurang dariRp5.000.000,00 maka pihak IPB berhak menagihperusahaan sebesar Rp5.000.000,00 tanpa didasarioleh banyaknya sapi yang dipotong.
    Perhitungan yang tidak diyakini yaitupada saat perut sapi dipotong, bagian perut yang keluartidak langsung ditimbang akan tetapi dibawa ke ruanganlain terlebih dahulu.