Ditemukan 1108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor reforman ref.rm report
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 14-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 100/PDT/2016/PT-MDN
RUSMAN SIMANJUNTAK X TIMBUL BR. TAMPUBOLON, DKK.
48 — 48
  • Terlebih lagi, pendapat tersebut justru bertentangandengan hukum (contradictio in juridique) serta tujuan reformasi dibidangpertanahan (land reform) sejak terbitnya Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Jo. PP No. 10 tahun 1961sebagaimana diubah menjadi Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
221 — 80
  • Selain itu. berbagai organisasimasyarakat sipil juga menyatakan keberatan terhadap sepertiKontraS, Amnesty International Indonesia, Pusat Studi Hukumdan Kebijakan (PSHK), Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Lokataru dan Penggugat sendiri;11. Selain organisasi masyarakat sipil, Komnas HAM danOmbudsman juga menyampaikan sikap dan keberatannya atasdibentuknya Tim Asistensi Hukum oleh Tergugat.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 180/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : CAYADI LAUWRENCE Diwakili Oleh : CAYADI LAUWRENCE
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
53 — 31
  • Satrio, Penjelasan Hukumtentang Cessie, Nasional Legal Reform Program Jakarta, 2010) sehinggadalildalil Penggugat posita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 29,30, 31, 33 dan 34 terkait Penggalinan Hutang/ Cessie yang KONONdilakukan Tergugat kepada Tergugat III dianggap melawan hukumadalah harus dikesampingkan secara hukum ;14.Bahwa Tergugat menolak tegas dalildalil Penggugat posita 22, 23, 24,25, 26 dan 27 yang KONON mendalilkan jika Perjanjian Kredit yangdibuat oleh dan antara Tergugat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
127 — 43
  • badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
    Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan denganalat bukti, berupa:"sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangkawaktu haknya;"Surat Sewamenyewa tanah;"Surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;"Surat ijin garapan/membuka tanah; atau"surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.3.
    badan keagamaan, atau instansipemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secaraturun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2)Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan denganalat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangkawaktu haknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.I WAYAN BUDHI YASA
2.I NENGAH SUARDI ARSANA
3.I KOMANG ARTIKAYASA
4.I KETUT ARSADANA
Tergugat:
1.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat
2.KEPALA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
3.KEPALA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Lombok Barat
2.Ketua Pengurus Pasar Seni Desa Sesela
146 — 64
  • Bahwa perjanjian bagi hasil antara Almarhum KOMANGGARA dengan Ketiga orang penyakap tersebut termuat dalam Lampiran 4halaman 4 Surat Keputusan Panitia Land Reform Kabupaten Lombok Barat No.IX/193/30/PL.390. tanggal 18 Nopember 1968 sebagai implementasi daripelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960, yang mensyaratkan: Apabila tanahtanahmiliknya tidak dikerjakan sendiri Supaya mengadakan perjanjian bagi hasildengan tidak mengadakan penggantian penggarap kecuali halhal yangdiperkenankan oleh UndangUndang No
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 403/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk kantor Cabang Medan Imam Bonjol
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : HERBERT ERFISON
68 — 39
  • Oleh karena itulah MajelisHakim selain mempertimbangkan halhal yang diatur dalam undangundanglelang secara khusus, harusnya juga membahas bagaimana peran yangdapat dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasi permasalahan hukumHalaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor 403/Pdt/2021/PT MDNdibidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuan peraturan lelangdalam mewujudkan law and legal reform di masyarakat.3) Bahwa pengertian lelang menurut Vendu Reglement (Stbl.
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
7050 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • @ coverkebatalan perjanjianv4arsipdpn.pdf 1 12/15/10 4:48 PM A 1 Hn ANSIElly ErawatiHerlien Budiono Sse PENJELASAN HUKUMTENTANG KEBATALANPERJANJIAN Penjelasan Hukum tentang Kebatalan PerjanjianHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egarketorm Program Penulis: Elly Erawati, Herlien Budiono Editor: Sebastian PompePengulas: Didi Dermawan Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
    Selain itu, juga karena ketidakpastian dalampenerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan.ICM IYO (Cntan perundanNEON Besta COMME ata)CeTLeNTT Nem Tete ote Pee celePaSUTN PAOD)DPASeCSTUE SICA ISBN 978b029b75342i TTT9Phone : +62 2152906813 786029'675382Fax : +62 2152906824 Nasional Legal Reform Program34608100146
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 301/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2019 — PT. PHINTRACO TECHNOLOGY, lawan BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
261 — 149
  • karena adanya teguran danperintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menangguhkanpembayaran, merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan hal tersebutdiluar kesalahan badan hukum publik yang bersangkutan sebagai debitur,dan dapat dikualifikasikan kedalam keadaan memaksa yangrelative/overmacht force majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 777/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
295 — 84
  • Satrio dalam bukunya yangberjudul Penjelasan Hukum tentang Cessie penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010 halaman 42:6. St. Malikul AdilTuntutan piutang atas nama merupakan hak dari orang yangNamanya (Namanya) disebutkan dalam surat utang sebagaiyang berpiutang. (Hak) milik ini dapat dipindah ke tangan oranglain. Pemindahan ini dinamakan cessie; yang memindahkandinamakan cedent; dan orang yang menerima pemindahan hakitu. (disebut) cessionaris.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — H. SAIDI WAIK VS Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI DKK
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggarap yang tertera dalam surat keputusan tersebut;Bahwa peralihnan kepemilikan tanah yang timbul karena sebab SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 273/D/VIII/47/1965tertanggal 22 Desember 1965 tidak dibenarkan untuk dialihnkan dengancara jual beli sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik atas namapenerima SK Kinag quod non Penggugat, dimana Penggugatmerupakan penerima redistribusi tanah dan/atau pembagian tanahtanah yang dikuasai oleh negara serta telah ditegaskan menjadi objekland reform
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.
Tanggal 16 Juli 2014 —
155 — 87
  • Menjadi narasumber pada harian Rakyat Merdeka;8 Berpartisipasi dalam dengar pendapat di dalam "PokokPokok Pandangan TimPanja Mahkamah Agung Komite I DPD RI terhadap RUU Perubahan MA" yangdiadakan pada tanggal 26 Nopember 2012 di Hotel Century, Jakarta;9 Aktif sebagai ketua Kerukunan Keluarga Mantan Hakim TUN dengan rapat anggotapertama pada hari Senin 25 Agustus 2008 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;10 Aktif sebagai pengurus Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan diIndonesia (eovernance reform
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Tjb
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
TENGKU BAHRIAL
Tergugat:
Ralat Panjaitan
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA,Cq KANTOR WILAYAH PERNAHAN NASIONAL SUMATER UTARA DI MEDAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI PROPINSI SUMATERA UTARA
2.Sangkot Panjaitan
3.Asmuni
4.Samsul Harahap
5.Madir
6.Rahmad Riadi
125 — 23
  • Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat atas nama Tengku Bahrialdiberikan kuasa untuk mengurus persoalan tanah warisan tengkuabdurahman setelah ditunjuk oleh para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa saksi tidak tahu letak pasti lokasi tanah yang pengurusannya diterimaoleh tengku bahrial dari para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa lokasi makam tengku Muhammad husen syiah menjadi bagian darilandreform yang terletak di kelurahan land reform; Bahwa Tengku Muhammad Yassir menjelaskan kepada saksi bahwa
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 57/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
LODIA NIUFLAPU
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
Intervensi:
Dominggus Amnahas
276 — 146
  • Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RPT/2001 tanggal21 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh seluruh anggotaPanitia A atas permohonan dari Dominggus Amnahas;Bahwa dalam hasil pemeriksaan tanah yang tercantum dalamRisalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RP 1/2001tanggal 21 Oktober 2001, diperoleh hasil bahwa ada beberapa halmenjadi pokok pemeriksaan tanah, yakni Riwayat Tanah,Keadaan Tanah, Kepentingan Orang Lain dan KepentinganUmum, dan Peninjauan dari Aspek Pengaturan PenguasaanTanah (Land Reform
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-10-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 06/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 11 Oktober 2011 — KAROLUS YOMAN WAIN, SP
77 — 24
  • Hak piutang dianggap telah berpindah padawaktu akta cessie itu dibuat jadi tidak pada waktu akta itudiberitahukan pada si berutang (Penjelasan Hukum TentangCessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.42);e bahwa dengan demikian buku tabungan adalah suratberharga jenis surat yang berharga (papieren van waarde),yakni surat bukti tuntutan utang yang dapat diperjualbelikandengan cara pengalihan hak tagih kepada pihak ketigasebagai kreditur baru (cessie) dengan syarat adanyapemberitahuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 17 Februari 2017 — MULYATI, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk
92 — 50
  • Bernhard Limbong, dalam bukunya berjudul Reforma Agraria, halaman258, penerbit Pustaka Margaretha, 2012 memberikan pengertian dariredistribusi tanah, sebagai berikut:Redistribusi tanah adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasaldari Tanah Obyek Land Reform kepada para petani/oenggarap yangmemenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.Bahwa Angka 2, Bagian Umum dari Penjelasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
119 — 53
  • Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) : ICJR merupakanorganisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskandiri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, danreformasi hukum pada umumnya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
YAYAK LASWANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
H. Drs. SUDJONO, S.H.
80 — 25
  • Pada lampiranSK tersebut diterangkan berapa luasannya, terdapat di blok Kong, blok Rejodan blok Kendal, dimiliki Pak Sudjono, Pak Yayak dan Pak Asmoro masingmasing satu bidang/blok;Bahwa, pada saat pengukuran Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah tidakmenjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa, Saksi tidak pernah tahu bahwa pada tahun 2009 di Desa Watutulisada proyek Land Reform (Redistribusi tanah) dari BPN;Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor: 04/G/2018/PTUN.SBYBahwa, setahu Saksi, perolehan tanah
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 04-05-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 99/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 31 Januari 2019 — PT. Toyota Astra Financial Services melawan • Negara Cq, Pemerintah RI, Cq.Kejaksaan Agung, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Depok, Dkk
118 — 83
  • tidakmenjawab dan berkunjung kerumah dalam keadaan kosong dan sudahpindah; Bahwa saksi tidak melakukan pemberitahuan kendaraan ada dipolda,akan tetapi saksi kerumah custumer; Bahwa Prosedur pembiayaan dengan cara analisis dan surveil; Bahwa pekerjaan Siti Parliningsih karyawan swasta dibank BCA;Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.DpkBahwa prosedur pihak yang menunggak dimana Pihak menunggakselama 7 hari, 30 hari ,60 hari dan tiga bulan;Bahwa pihak ketiga yang dilakukan hasilnya limit;Bahwa reform
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Olm
Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon:
1.AYUB TOSI
2.METUSALAK TOSI
Termohon:
2.Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kupang
3.Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang
119 — 62
  • .> Surat tersebut berupa:Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.v Gambar kasar tanah laporan kelebihan maksimum atas namaHAU HATI seluas 20 hektar tanggal 2 Desember 1968, danv Tanah sawah seluas 1,5 hektar.> Suratsurat tersebut telah Para PEMOHON pergunakan sebagaibukti surat (P1, P2 dan P3) dalam kapasitas sebagai Penggugatdalam Perkara Perdata Nomor : 107/PDT.G/2008/PN KPG yangdimenangkan oleh Para PEMOHON (Penggugat); serta bukti surat(T1, T2, T3) dalam
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 18-04-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 2128/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI melawan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI
32 — 5
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.