UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya

terdiri dari 11 (Sebelas) wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PermenKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jikaterbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus

Bahkan Pasal 14Permendikbud a quo menegaskan dalam siklus pendanaanyang meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaandana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkansecara transparan kepada pemangku kepentinganpendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komitesekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;Dengan ketentuan yang jelas dan oprinsipil tersebut,Termohon menyatakan bahwa dari sisi peraturan perundangundangan baik dalam UU Nomor 20/2003 tentang SistemPendidikan Nasional

Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.538/Menhutll/2010 tanggal 4 Oktober 2010,serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 ;Bahwa dalam siklus pengaliran batu bara dimana satu siklusterganggu maka semua terganggu, kapasitas PT Indomino adalah50.000 55.000 ton dalam 24 jam sehingga perjam ada 2.000 tonbatu bara yang dialirkan, sehingga dengan adanya penutupan jalanhauling selama satu jam ada sekitar 2.000

;bahwa tuntutan uang nafkah iddah yang ditutntut oleh PR selama7 bulan, adalah tidak sesuai dengan hukum Islam dan denganyang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KompilasiHukum Islam (KHI), yang berbunyi : Apabila perkawinan putuskarena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari (sembilanpuluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilanpuluh) hari, hal ini dikarenakan PR adalah seorang istri yangmasih mempunyai siklus

Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambangpembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, makapanas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganketebalan ratarata sekitar 510 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut.

Tau Vietnam.Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.SusPrk/2016/PN RanMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Riwayat melahirkan: disangkal;Riwayat haid: haid pertama saat usia 12 tahun, siklus teratur tiga puluhhari, lamanya 5 lima) har, hari pertama haid terakhir 15 April 2020;6. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai dengan klasifikasiTanner V. Gigi geraham belakang ketiga belum tumbuh;7.

suatu sistem bisnis perikanan;Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupansumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;Ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan,ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala Jjenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.SusPrk/2017/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkan;(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa secara siklus bisnis, tidak ada suatu

Keadaan ini akan mengganggu danmerusak proses siklus rantait makanan dialam, karena fungsi satwa dalamkawasan sebagai penyeimbang ekosistem, seperti halnya keberadaan HarimauSumatera di dalam kawasan hutan berfungsi sebagai pemangsa bagi jenis satwalamnya. Oleh karena itu keberadaan satwa Harimau Sumatera (Panthera TigrisSumatrae) disuatu kawasan harus dipertahankan.

Sehingga dengan demikian PENGGUGATtelah memegang Jabatan Rangkap selama 6 (enam) tahun sejak 1 Juli 2003s/d 30 Juni 2009 sebagai Executive Strategic Analyst dan dilanjutkan sebagaiExecutive Accountant pada Induk Perusahaan (TERGUGAT) disampingJabatan sebagai Direktur Keuangan dan Direktur di Anak Perusahaan,sebagaimana terlihat dalm Siklus Jabatan (Bukti P.16);Kelima,Bahwa setelah PENGGUGAT kembali ke PT.Tugu Pratama Indonesia(TERGUGAT) tanggal 1 Juli 2009 maka Gaji PENGGUGAT sebagaiExecutive Accountant

Pada kenyataannya dalam melaksanakan kegiatan BudidayaUdang, berdasarkan perhitungan Hasil Penjualan Panen yang dikelola oleh Penggugat darisetiap siklus panen udang pada Lot Tambak milik Petambak Plasma termasuk Para Tergugatdiperoleh hasil yang berfluktuasi, sehingga hasil keuntungan yang diperoleh tersebut tidakmencukupi untuk membayar biaya: hutang awal dengan PT PPA, angsuran pinjaman/kreditpada Bank berikut bunga Bank, membayar Hutang Bulanan Plasma (HBP), paket natura,listrik, benur, pakan

Oleh karena itu, pada fase ataupada siklus tebar benur udang berikutnya Penggugat memberikan pinjaman kepada setiapPetambak Plasma termasuk Para Tergugat yang dituangkan di dalam bentuk Laporan PosisiHutangPiutang setiap Petambak Plasma termasuk Para Tergugat berikut hutangnyaterhadap Bank yang dikelola oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1)huruf b dan huruf g jo.

Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in casuTergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam,hal ini seiring eengan firman Allah dalam Alquran sebagal berikut:$939 ai 2 Few ail cpa 50 2llballsArtinya : Wanitawanita yang Sein hendaklah menahan diri frf@nunagul tiga kali guru.Menimbang bahwa Termohon masih berhaid dan satu siklus

Pemantfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkan;(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa secara siklus bisnis, tidak ada suatu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makaMajelis berpendapat unsur hukum mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Siklus tahunan desa.2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.4) Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a. Tim pelaksana desayang akanmelaksanakankegiatan mengajukanrencana penggunaandana (RPD) denganketentuan :1.

Siklus tahunan desa.Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a. Tim pelaksana desayang akanmelaksanakankegiatan mengajukanrencana penggunaandana (RPD) denganketentuan :5.

Siklus tahunan desa.Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a.

Siklus tahunan desa.2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Hal. 163 dari231 hal perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps1643) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.4) Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a.

Kemudian Kasi Pemasaran meminta sub kredit untukmembuatkan analisis kredit yang mencakup analisis kelayakandebitur, analisis kemampuan membayar debitur (yang dinilai daripendapatan, siklus usaha dan tanggungan keluarga) dan analisisjaminan kredit.Setelah analisis kredit dibuat maka disampaikan kepada KasiPemasaran untuk direview kembali.

Pada Komite Kredit biasanya akandibahas bagaimana kelayakan debitur meliputi nilai jaminan,dokumen asli jaminan, bagaimana usaha debitur, siklus usahadebitur sehingga dapat diyakini persetujuan pemberian kredit.Apabila Komite Kredit menyetujui pemberian kredit maka akandituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatanganioleh Pinca, Kasi Pemasaran dan Sub Kredit..

dan/atau sub kredit yang hasil survei seharusnyadituangkan dalam Laporan Kunjungan debitur namun demikian,dalam prakteknya Saksihanya menyampaikan secara lisan ataudalam selembar kertas (tulisan tangan) kepada Sub kreditbagaimana hasil kunjungan debitur tersebut;Kemudian Kasi Pemasaran meminta sub kredit untukmembuatkan analisis kredit yang mencakup analisis kelayakanHalaman 52 dari 240 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnrdebitur, analisis kemampuan membayar debitur (yang dinilai daripendapatan, siklus

Hasil analisis kemudian disampaikan kepada Pemimpin cabanguntuk dilakukan pembahasan dalam Komite Kredit (Pinca, KasiPemasaran, dan sub kredit) pada Komite Kredit biasanya akandibahas bagaimana kelayakan debitur meliputi nilai jaminan,dokumen asli jaminan, bagaimana usaha debitur, siklus usahadebitur sehingga dapat diyakini persetujuan pemberian kreditapabila Komite Kredit menyetujul pemberian kredit maka akandituangkan dalam Form Rapat Komite Kredit yang ditandatanganioleh Pinca, Kasi Pemasaran

Pada Komite Kredit biasanya akan dibahas bagaimanakelayakan debitur meliputi nilai jaminan, dokumen asli jaminan,bagaimana usaha debitur, siklus usaha debitur sehingga dapat diyakinipersetujuan pemberian kredit.

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukansesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha; e. Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa pada tahun 2009 pihak Pemerintah Daerah Kab.

pinjaman (SP39) ; Penetapan jasa pinjaaman DUD/K bagi anggota atau kelompok peminjamUED/KSP ditetapkan melalui musyawarah desa/kelurahan ke dua dan terteradalam berita acara musyawarah desa/kelurahan dengan ketentuan minimalsebesar 12 persen pertahun; Jadwal pengembalian pokok pinjaman di tambah jasa / jasa pinjaman darianggota/kelompok pemanfaat kepada UED/KSP disepakati melaluimusyawarah desa/kelurahan dan tertera pada surat perjanjian pemberian kredit(SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus

Jadwal pengembalian pokok pinjaman di tambah jasa / jasa pinjaman darianggota/kelompok pemanfaat kepada UED/KSP disepakati melalui musyawarahdesa/kelurahan dan tertera pada surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha;. Dana simpan pinjam dalam penggunaanya disesuaikan dengan kesepakatan mus yawarah desa/kelurahan;. Pembagian jasa pinjaman UED/KSP mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam panduan pengelolaan administrasi keuangan;.

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha;. Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa ada dana yang di salurkan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan yang mendapatkan Bantuan dana tersebut adalah sebanyak 12 Desadi Kab.

Penyaluran DUD/K dari UED/KSP ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukansesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha; Halaman 184 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRe.