Ditemukan 1066 data
PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT
Tergugat:
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
367 — 317
Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atasoleh Termohon, maka dasar/alasan hukum mengajukan permohonanpembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon patutditolak karena menggunakan dasar hukum yang tidak benar.ALASAN PENOLAKAN KEENAM (VI) :TERMOHON TIDAK MELANGGAR PRINSIP KERAHASIAAN UUARBITRASE KARENA PEMBERITAAN PADA MEDIA ELEKTRONIK(WEBSITE) SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON TERNYATAMERUPAKAN PEMBERITAAN SEHUBUNGAN DENGAN PERKARAGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
43 — 19
Yunelhas Basri dansaksi Hendry Efrizal, S.Sos selaku anggota menandatangani Berita Acaratersebut atas permintaan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL meskipunmereka tidak dilibatkan oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dalamproses peninjauan lokasi.Bahwa Selanjutnya sebagai pengantar atas ketiga Berita Acara tersebut di atasoleh saksi Rully Dwi Putra dan saksi Nurwulan Handoko dibuatkan konsepNota Dinas yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi ZULFAHMI, yakni NotaDinas Nomor : 052.A/ND/Setda.Umum.
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H TASRIP
54 — 18
nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotikagolongan (satu) nomor utut 61 UndangUndang Republik Indonesia No.35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansiyang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabusabu,sehingga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas makamenurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan Narkotika golongan bagi dirisendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasoleh
95 — 61
:1.Bahwa sebelum PENGGUGAT sampai pada substansi pokok gugatannyamaka ijinkan PENGGUGAT terlebih dahulu menyampaikan alasan hukumgugatan ini harus digugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan yaitu sebagai berikut :a.Bahwa PENGGUGAT sudah dan telah pernah mengajukan gugatanyang terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT VII pada PengadilanNegeri Bekasi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriBekasi Nomor 128/PDT.G/2013/PN.BKS ;Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebut di atasoleh
232 — 112
(Sepuluh Ribu Rupiah) ;Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat pada hari : Rabu, tanggal 17 Mei 2017 putusan mana diucapkan dalamsidang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atasoleh kami : Frangki Tambuwun,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Jhon HalasanButarButar,S.H.,M.Si.,M.H. dan Emilia Djajasubagia,S.H.,M.H, sebagai HakimHal 200 dari 201 Hal.
KONG HONNY DHAMMAS STANSYA
Tergugat:
1.Direktur PT.BPR Sri Artha Lestari (disebut juga PT. BPR Lestari Bali)
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR;
3.PUTU ADI YULIARTHA, SH.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BADUNG;
140 — 92
telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga lelangyang dilaksanakan dalam perkara a quo batal demi hukum, makaperbuatan Tergugat II merupakan sengketa Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan maka hal tersebutmenjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai di atasoleh karena dalam perkara a quo yang menjadi Tergugat II adalahKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SAMIN Bin PAWIRO SUKARTO Alm
101 — 23
Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;Ad.1 Unsur setiap orangMenimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsider sama denganunsur setiap orang dalam dakwaan Primair sebagaimana telah terurai di atas, olehkarena itu pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut atasoleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan primer, maka unsur tersebut harus dianggap telah
88 — 52
Bahwa tidak terpenuhinya ketentuanketentuan termaksud di atasoleh pegawai yang bersangkutan, dapat mengakibatkandicabutnya surat Penunjukkan rumah yang ia miliki;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6 s/d 7mendalilkan dasar hukum izin penghunian Para Penggugat untuktinggal di rumahrumah perusahaan PT.
PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA ATAU PT. HCMI
Tergugat:
1.Asep Hamdhani
2.Azis Rubiyanto
3.Fahmi Julianto
4.Fatihurrohman
5.Ivan Nurcahyo
6.Iwan Setiawan
7.Khafid Setiawan
8.M. Abdul Rosyid
9.M. Ardi Billah
10.Mochamad Rosyidin
11.Muamarudin
12.Muhamad Khoirul Mustofa
13.Muhamad Khusnan Nirohim
14.Muhammad Taufik Akbar
15.Nur Kholis
16.Nur Setyawan
17.Nurul Saepudin
18.Puji Arianto
19.Revin Riskyono
20.Ridwan Eko Sriyono
21.Singgih Firmansah
22.Sofiqi
23.Sony Dwi Saputro
24.Sutrisno Wibowo
25.Wahidun Rizal
26.Wahyu Faelani
27.Wajidin Agus Susanto
28.Yanuar Akbar
212 — 77
peraturanperundangundangan sebagaimana pendapat Pengawas Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Il Karawang dalamNota Pemeriksaanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Pemagangan yangdilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan makahubungan pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhirsesuai dengan Perjanjian Pemagangan yang dibuat oleh Penggugat denganPara Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
289 — 164
sebagaimana Surat Hibahtertanggal 28 Juli 2019, maka menurut Majelis Hakim hal tersebutsudah memasuki pokok perkara dan tidak sesuai dengan esensi daripengertian eksepsi itu sendiri karena untuk menentukan apakahPenggugat Intervensi Il merupakan keluarga sedarah dalam garis luruskebawah dari Pewaris (alm) sehingga berhak mendapat /egitiemeportie sebagaimana Pasal 913 KUHPerdata, maka hal tersebut perlupembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasoleh
HERU PUJAKESUMA, SH
Terdakwa:
SOPYAN KURNIAWAN Als KOKO Bin H. SAMSIR. HZ
81 — 43
ARI HERMANTO JAYA sejumlah Rp38.010.000, (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atasoleh karena terdakwa dalam hal ini telah menerima sejumlah uang daripembayaran pemasangan instalasi listrik dan Kwh PLN dari para pelangganCV. Ari Hermanto Jaya dengan total seluruhnya adalah sejumlah Rp38.010.000, (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah), dimana uangtersebut seharusnya adalah milik dari CV.
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
SITI HOLIJAH Als IJAH Binti SARMADI Alm
84 — 67
., maka dengan demikian terhadap unsur menghilangkannyawa orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasoleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum Pidanatelah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa SitiHolijah Alias jah Binti Sarmadi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut
90 — 22
desa sukarame,telah mengakui menggunakan anggaran tersebut dan akan menggatisecepatnya dan yang telah membuat proposal pengajukan anggarantersebut dan sebelumnya di buat proposal terlebin dahulu diadakanrapat atau musarakat setelah di sepakati baru dibuatkan proposalBahwa benar saksi menerangkan yang mencairkan anggaran tersebutdi atas bersama terdakwa WAWAN RIDWAN sebagai kepala desaSukarame dan uang setelah di cairkan di pegang oleh terdakwaWAWAN RIDWAN, dan tidak tahu sisa anggaran tersebut di atasoleh
127 — 62
akan mempertimbangkanterhadap eksepsi Turut Tergugat V yaitu pada ad. 2 yang menyatakan gugatantidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena terlalu mencampuradukan antaraperbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup perdata denganHal 84 Putusan No.92/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.perbuatan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum Tata Usaha Negara,menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut sama dengan eksepsi Tergugat , Il,ll dan 'V dan telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana tersebut di atasoleh
48 — 14
Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa ini adalah sama denganpengertian unsur barangsiapa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair di atasyang telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam di atasoleh karena itu Majelis Hakim mengambil alin pertimbangan unsur barangsiapa dalamdakwaan Pertama Primair di atas untuk dijadikan pertimbangan Majelis
61 — 40
MUSA, yang antara lain: Dimulai pada rentang waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atasoleh karena saksi korban MUSAHIDIN Als. MUSA yang minta pulangakan tetapi tidak diijinkan oleh terdakwa hingga terdakwa yang marahdan emosi langsung menyetrum dada saksi korban SUWARDI Als.WARDI dengan menggunakan alat berbentuk kotak berwarna hitam,Halaman 11 dari 101 halaman Putusan. No. 16/PID/2017/PT.DK1selanjutnya terdakwa mencubit dada dan perut saksi korbanMUSAHIDIN Als.
41 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa IV/Pemohon Kasasi IV didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum berdasarkan Peraturan Tata Tertiob DPRD Propinsi NTB KEP42/KPTS/DPRD/2000. tanggal 14 Desember 2000 telah dibentuk PanitiaAnggaran yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan AnggotaPanitia Anggaran DPRD Propinsi NTB Tahun 20012002 yang mempunyaitugas pokok:* menyampaikan rencana anggaran DPRD kepada pimpinan DPRD ;* serta merumuskan rencana anggaran belanja DPRD ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa IV/Pemohon Kasasi IV tersebut di atasoleh
68 — 45
prevensi / pencegahan bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa selain itu) pula Majelis Hakim perlu untukmempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dalammenentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;e Perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan; Terdakwa berbelitbelit di persidangan;e Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atasoleh
82 — 43
prevensi / pencegahan bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa selain itu) pula Majelis Hakim perlu) untukmempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dalammenentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa yaitu :Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;e Perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan;e Terdakwa berbelitbelit di persidangan;e Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atasoleh
Terbanding/Penggugat : EKO KRISTIAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA NGALIYAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEMANGGUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. MULYADI BAMBANG SUKARNO
Turut Terbanding/Tergugat III : SUKIRMAN
128 — 54
.:6228/1998 tanggal 9 September 1998 Adalah tidak sah ataucacathukumdanbatal demihukum maka secara Mutatis MutandisPenguasaan/ pemanfaatan Objek Sengketa dan 3 (Tiga) Sertifikat di atasoleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan Melawan Hukum;IV. KERUGIAN PENGGUGAT38.