Ditemukan 1347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bapn bpkn bppã
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-01-2014 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 September 2013 — LANY SUSANTI SUTRISNO melawan KOO, KIEM KHING, sekarang SOEGENG RAHARDJO
45 — 10
  • Tergugat tersebut, PihakPenggugat mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;Menimbang,bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :1Fotocopy buku catatan daftar pengeluaran tiap bulan mulaibulan Oktober 1999 sampai dengan bulan Juni 2012 dariPenggugat.......... cc cece eee eseeees Bukti P.1Fotocopy Surat keterangan Lunas fasilitas pinjaman dariBadan Penyehatan Perbankan Nasional dengan nomor 0118/SKLP/CRDSMG/BPPN
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TUAL Nomor 23/PDT.G/2014/PN Tul
Tanggal 29 Juli 2015 — JOSEPH E. SAVSAVUBUN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. Team Leader Business Banking Floor Ambon Pantai Mardika) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI Jakarta, Cq. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kepala Cabang Pembantu Tual) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Wilayah Makassar AHMAD YANI Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ambon
146 — 53
  • Debitur merupakan Bank dalam likuiditas, Bak Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha atau eks BPPN ; f) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggung jawab apabila ada gugatan Perdata dan atautuntutan pidana ; g) Salinan / foocopy Surat Peberitahuan Rencana Lelang kepada debitur olehkreditur yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecualidebitur Hak Tanggungan adalah merupakan Bank Dalam Likuiditas, BankBeku Operasional, Bank Beku
    Kegiatan Usaha atau eks BPPN dan ; h) Salinan / fotocopy Surat Pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasilpenilaian dari penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor dan tanggal laporan penilaian dalam hal ;1.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-02-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
PT. FLORIE ANDOR JAIA
Tergugat:
PT BANK MANDIRI Persero
Turut Tergugat:
KPKN Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang
164 — 118
  • yangharus dipenuhi;salinan/fotokopi bukti bahwa:a) debitor wanprestasi, antara lain surat surat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:1) putusan pailit; dani) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauiil) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN
    Adokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1)2)3)salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-04-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Mei 2012 — NAZARWAN CHANDRA, MELAWAN 1. IRVAN YUSRIZAL, 2. HUTOMO MANDALA PUTERA, 3. Notaris Dan PPAT Ny. SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, SH., 4. PT. SEKAR ARTHA SENTOSA, 5. PT. PUTRA INDONESIA BERSAMA, 6. HUTAMA KARYA (HK), 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, Cq. KEPALA DINAS P2B PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA SUKU DINAS P2B JAKARTA SELATAN, 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
100 — 56
  • SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukandi Jakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SHpengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT.
    SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukandi Jakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SHpengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT. PUTRA MANDIRI FIANCE,berkedudukan di Jakarta ;Hal. 187 dari 238 hal.
    SP236/BPPN/0601tanggal 12 Juni 2001, didaftar diKantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006, kepada BADANPENYEHATAN PERBANKANNASIONAL (BPPN), berkedudukan diJakarta ;e Selanjutnya Cessie, berdasarkanPerjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang PPAT Aulia Taufani, SH.pengganti dari PPAT Sutjipto, SH No.163 tanggal 25 Juni 2003, didaftar diHal. 191 dari 238 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.192192Kantor Pertanahan Jakarta Selatantanggal 29 Mei 2006 No.163, kepadaPT.
    Soenarto Reksoprodjo yang mengajukan permohonan SKPTkepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap EV 6418 atas namaKoeroe Alimoedin dan selanjutnya bukti P28 dan P29 berupa surat dari BadanPertanahan Nasional tentang surat ukur tanggal 14 Juni 1871 No.6A yangmenerangkan surat ukur tersebut sudah sangat tua dan sulit terbaca ;selanjutnya bukti P30, berupa surat dari BPPN yang menerangkan bahwaTanah Ex Tanah Goro tidak merupakan bagian dan Asset yang di serahkanHumpuss Group dan HMP kepada BPPN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 468/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat I : SRI RATNA Diwakili Oleh : YUNASRIL YUZAR, SH Dkk
Pembanding/Penggugat II : FADILI Diwakili Oleh : YUNASRIL YUZAR, SH Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Perkreditan Rakyat Bpr Mitra Harmoni indramayu Cab Cirebon
Terbanding/Tergugat IV : Bpn Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Hj Damayanti
49 — 17
  • Salinan/fotocopy bahwa :1) Debitur wanprestasi, antara lain Suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetepan insolvensi (dalam hal pemohon lelang krediturseparatis);3) Debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;e. Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang Isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana;f.
    Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan kepada KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalahbank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatanusaha, dan eks BPPN; dan;g.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 368/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 21 April 2022 — Uni Bank Pusat, berkantor di Jakarta (Likuidasi) cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq Bank Indonesia Kantor wilayah Propinsi Jawa Barat
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara/DJKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbangkan Nasional/BPPN),
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq Kantor Badan Pertanahan
21 — 12
  • Uni Bank Pusat, berkantor di Jakarta (Likuidasi) cq Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq Bank Indonesia Kantor wilayah Propinsi Jawa Barat
    2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara/DJKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbangkan Nasional/BPPN),
    3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq Kantor Badan Pertanahan
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 10-02-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN SIGLI Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-SGI
Tanggal 10 Februari 2015 — Ir. MOHD. RIDHA RASYIDI LAWAN NURASIAH, DKK.
156 — 16
  • RidhaRasyidi ;Bahwa Setelah Bank DUTA ditutup (likuidasi), Administrasi kredit yang lancardiserahkan kepada Bank Danamon dan yang macet diserahkan ke BPPN Medan ;Bahwa saksi tidak ingat kapan permohonan kredit yang diajukan ke Bank Duta ;Bahwa Ir. Mohd.
    Ridha Rasyidi juga ada menandatangani kredit ;Bahwa setelah kredit dicairkan Sertifikat tanah tersebut disimpan pada BankDUTA ;Bahwa sertifikat tersebut diserahkaan ke BPPN Medan setelah Bank DUTAditutup (likuidasi);Bahwa sebahagian para Tergugat adalah debitur di Bank DUTA Lhokseumawe ;Bahwa para tergugat ada membuat permohonan kredit, dan pada saat dicairkandana oleh bank yang menerima pencairan kredit tersebut Ir. Mohd.
    RidhaRasyidi ;Bahwa para Tergugat pernah menayakan kepada saksi masalah kredit tersebutdan saksi mengatakan penyelesaian kredit tersebut ke BPPN Medan ;Bahwa sebelum dicaikan kredit tersebut Pihak Bank DUTA ada ke lapanganmelihat objek jaminan;Bahwa setelah BPPN Medan ditutup, Aset tersebut diserahkan ke bagian AsetNegara di Kementrian Keuangan di Jakarta ;Bahwa Bank DUTA ditutup ditutup tahun 1999 ;Bahwa perumahan yang dibangun oleh Ir. Mohd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 31-01-2007 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839K/PDT/2002
Tanggal 31 Januari 2007 —
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Status Hukum Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Kasasi ; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI pada bulan April 1999yang lalu, bahwa Termohon Kasasi (PT Bank Internasional IndonesiaBll) telah berada dalam status direkapitalisasi, dan dengan demikianberarti bahwa PT BIl berada di bawah pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; Bahwa dengan demikian, gugatan Penguggat dalam perkara ini harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaPT BIl tidak berwenang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 05-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/PDT.SUS/2010
PT. PALUR RAYA; PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA
79 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengesahanperdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum hartapailit berada dalam keadaan insolvensi";Bahwa Bukti PK4 merupakan Daftar TagihanKreditor Lain yang didaftarkan pada tKurator dandiakui kebenarannya oleh Debitor/Termohon PK padasaat Rapat Pencocokan Piutang, sehingga pengakuannyajelas merupakan alat bukti yang sempurna tentangadanya kreditur lain;Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.14 PK/ N/2002 tanggal 11 Juni 2002 dalamperkara antara BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — PT. PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat tersebut adalah kebijaksanaan Perusahaan yang sangatterpaksa diambil oleh Direksi untuk mengefisiensikan kinerjaPerusahaan karena sebagai Perusahaan yang bergerak di bidangFinance/Pembiayaan sedang dalam kondisi yang kurang sehat danmemerlukan modal kerja yang belum / tidak bisa dipenuhi oleh paraPemegang Saham dan adanya Restrukturisasi Hutang antara PT.Pembiayaan Artha Negara dengan Badan Penyehatan PerbankanNasional: (BPPN ) berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — PT. PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat tersebut adalah kebijaksanaan Perusahaan yang sangatterpaksa diambil oleh Direksi untuk mengefisiensikan kinerjaPerusahaan karena sebagai Perusahaan yang bergerak di bidangFinance/Pembiayaan sedang dalam kondisi yang kurang sehat danmemerlukan modal kerja yang belum / tidak bisa dipenuhi oleh paraPemegang Saham dan adanya Resirukturisasi Hutang antara PT.Pembiayaan Artha Negara dengan Badan Penyehatan PerbankanNasional: ( BPPN ) berdasarkan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 03-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 31/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 3 Mei 2018 — IDA BAGUS NYOMAN PUTRA sebagai PEMBANDING L a w a n : 1. I NYOMAN AGUS ROSSENA sebagai TERBANDING I 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI AGRARIA / MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai TERBANDING II 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI AGRARIA / MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL GIANYAR sebagai TERBANDING III 4. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEUANGAN NEGARA (DJKN) WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA CQ PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG BALI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR sebagai TERBANDING IV 5. PT. BANK BALI JAKARTA sebagai TERBANDING V 6. NOTARIS I GEDE ARDANA, S.H., M.Kn sebagai TERBANDING VI 7. I MADE DHARMA sebagai TERBANDING VII D A N NOTARIS I NYOMAN GUNAWAN, S.H sebagai TURUT TERBANDING
62 — 22
  • Bahwa setelah itu terjadi Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar terhadapputusan Nomor 53/Pdt.Plw/1999/PN.Gir pada tanggal 26 08 1999,akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut samasekali tidak ada putusan berbunyi membatalkan mencoret dan menggantisertifikat hak milik Nomor 2125 Desa Bitera atas nama Ida Bagus NyomanPutra (Penggugat);Bahwa oleh karena proses perkara tersebut di atas berproses lama;akhirnya hutang Penggugat diambil alin oleh Badan PenyehatanPerbankkan Nasional (BPPN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 30-12-2010 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 12-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 107/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 7 Juli 2011 — Hj. PETUM BINTI BAKRAN, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
52 — 30
  • Desa Sukmajaya, terbit tanggal 1281982, GambarSituasi Nomor :17 tanggal 1771978 dengan luas 3.480 M2 (tiga ribu empat ratusdelapan puluh meter persegi), semula atas nama SAAT bin MIUN yang terletak diDesa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor yang berdasarkan AktaJualbeli Nomor 40/1972 tanggal 1591972, beralih ke atas nama NYAK UMAR,kemudian Para Penggugat memperoleh informasi, telah beralih ke atas namaJOSEPH JANUARDY dan kemudian beralih ke atas nama BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL (BPPN
    Guna Bangsa Perkasa, dengan urutanurutan peralihan sebagaiberikut : Tahun 1990 peralihan dari Nyak Umar ke Jauw Thung Sin alias Joseph Januardi ;Tahun 1996 terhadap objek sengketa dibebani Hak Tanggungan pada BankEkspor Impor Indonesia hingga penyelesaian melalui Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2008 dimana melalui proses CESSIEobjek sengketa beralin dan tercatat atas nama PT. Panca ManunggalMandiri ; Setelah tercatat atas nama PT.
    Nomor: 107/G/2010/PT UNBDGPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052K/PID/2006
Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; EDYSON, SE ; SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG ) ; Drs. DIMAN PONIJAN
155 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran asset kredit PT. TahtaMedan ditransfer ke dalam rekefling PT. Media Televisi IndonesiaNo. 2883005295 pada BCA Cabang Puri Indah ;Hal. 7 dari 96 hal. Put.
    Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang aset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran aset kredit PT. Tahta Medanditransfer ke dalam rekefling PT.
    Tri ManunggalMandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT.Tahta Medan dari BPPN dengan harga US $ 10,855,289.52equivalen + Rp. 97 milyar ;* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi HendrikChandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 memintakepada Azalea Ltd agar pembayaran asset kredit PT. TahtaMedan ditransfer ke dalam rekefling PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
HARIJONO NGASIMUN Alias HARI Bin SUJONO NGASIMUN
30 — 12
  • pernahdijalani Terdakwa agar kesehatan Terdakwa benarbenar kembali sehat danterbebas dari ketergantungan Narkotika ;Menimbang, bahwa mengenai tempat dan lamanya Terdakwaditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan social, apabila hal inidikaitkan dengan pendapat dan saran TIM Assessment Tepadu BNNP DKIJakarta, dimana surat nya telah terlampir dalam berkas perkara, dan telahdisampaikan oleh ahli didepan persidangan maka Majelis Hakim sependapatdengan ahli yang merupakan anggota TIM Assessment Terpadu BPPN
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
54 — 23
  • Fotocopy Surat Nomor s907/KN.5/2014 perihal informasi terkait SHMNo. 7 / Desa Pekan Labuhan Deli, diberi tanda P8;Fotocopy Surat Penggugat kepada Direktur Jendral Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI terkait Penebusan Asset eks BPPN di BankArya Panduarta Cabang Medan, Sertifikat No. 7, diberi tanda P9;Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negera Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi tanggal 7 Maret 2014 perihal : informasi terkait
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 91/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
HO KIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
BADRUS SHOLEH
195 — 82
  • Fotocopy sesuai copy, Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan, Nomor : 913/2000, tanggal 24 April2000, atas nama Pemegang Hak TanggunganBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;2. Fotocopy sesuai salinan, Akta Pemberian HakTanggungan, Nomor : 21/Asrw/2000, tanggal 29Maret2000 ;1.
    Fotocopy sesuai copy, Salinan Buku Tanah Hak Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN.SBY12,Bukti P 12Tanggungan, Nomor : 914/2000, tanggal 24 April2000, atas nama Pemegang Hak TanggunganBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;2. Fotocopy sesuai salinan, Akta Pemberian HakTanggungan, Nomor : 22/Asrw/2000, tanggal 29 Maret 2000 ;Fotocopy sesuai copy, Surat Kuasa Hukum (para ahliwaris Tn. H. Moch.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-07-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Februari 2015 — PT. INTIKARSA DAKSA,dk lawan Nyonya NAZMIYAH SAYUTI
87 — 57
  • . ; Bahwa Sepengetahuan saksi upaya dari Tergugat untuk menuntutHaknya kepada Pihak pengembang karena sudah membayar 70% yaitu Tergugat sering ajak saksi, dan diajak ke Marketing GDCuntuk menanyakan bagaimana status rumah Tergugat tetapi20tidak ada jawaban yang pasti, dan pernah menanyakan kepadaBank Artha Graha dan BPPN.;e Bahwa saksi tahu reaksi dari Penggugat yang saksi tahu Cuma janjijanji saja tidak ada kejelasan.;e Bahwa saksi tahu rumah belum diserahkan oleh Penggugat kepadaTergugat.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 08-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PID/2020/PT SMR
Tanggal 16 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : HERU BAMBANG, SE Bin H.ANWAR CHANANI Alm Diwakili Oleh : HERU BAMBANG, SE Bin H.ANWAR CHANANI Alm
Terbanding/Penuntut Umum : RIANA DEWI, SH
186 — 83
  • M.H.beralamat di Jalan Sulkawesi RT 60 No. 14 Kelurahan Karang RejoKecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/APH/Pid/2020/Bppn tanggal 07 Januari 2020;Kemudian surat Kuasa tersebut dicabut dengan surat 29 Januari 2020 danselanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. MANGARAMAIDLANDO GULTOM, S.H.M.H. 2. SAPTO HADI PAMUNGKAS, S.H., M.H.3. NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H., 4. SAEFUL AL FATAH, S.H. 5.Halaman 1 dari 23 hal Put.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat III : PT Perkebunan Nusantara VII Persero Diwakili Oleh : PT Perkebunan Nusantara VII Persero
Terbanding/Penggugat : Gunawan
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen PPK Terbanggi Besar Simpang Pematang II
44 — 22
  • ADP kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu PTPN VII yangmemenangkan lelang terhadap lahan PT.ADP tersebut;bahwa setelah terjadi peralinan hak tersebut lalu Tergugat III melakukanperubahan Sertifikat Hak Guna Usaha yang tadinyaSertifikat Hak GunaUsaha Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT.ADP berubah menjadiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT.Perkebunan Nusantara VII dengan luas lahan 2.436, 16 hektar yangtermasuk objek gugatan seluas 4 hektar termasuk bagian/kesatuandengan