Ditemukan 1082 data
Urut Berdasarkan
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011 OBEN SARBENI Bin H. HODIN
121 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;Bahwa apabila dalam suatu Pasal unsur dengan sengaja letaknyaada di depan unsurunsur yang lain, maka konsekuensinya adalah,bahwa unsurunsur lain di belakang unsur dengan sengajatersebut musti dibuktikan, bahwa unsurunsur lain itu diliputi/dijiwaioleh unsur dengan sengaja. Dengan demikian, maka dalampembuktian unsurunsur Pasal 156 a butir a KUHP perlu dibuktikan :a.
Register : 05-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 67/PDT/2018/PT SMR Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
168 — 141
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
168 — 141
Oleh karena ternyata sebagai objek harta terperkara dikuasai pihak ketiga,maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu, musti ikutdigugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai Tergugat,gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (pluriumlitis consortium) (vide M. Yahya Harahap, S.H., beberapa permasalahan hukumacara pada PA, hal. 221);M.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 30 Juli 2013 — HERRYSAWATI BAKRIE
298 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persoalan mendasar yang musti dipastikan terlebih dahulu olehBPKP sebelum melakukan penghitungan kerugian Negaraadalah apakah benar dalam perkara a quo telah terjadi kerugianNegara ? ;Seandainya guod non ada terjadi kerugian Negara, maka harusdilakukan penghitungan kerugian Negara atas dasar peristiwadan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan atasdasar perbuatan yang Terdakwa tidak ikut berperan /mengetahui dan sama sekali tidak melakukannya ;5.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
138 — 36
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
138 — 36
adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Halaman 169 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustibertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 18 Februari 2016 — RUSLI Als BUJANG GONDRONG (Terdakwa)
58 — 16
58 — 16
FATAN RIYADHI, SHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakimhakim anggota tersebut dengan dibantu oleh L.SIREGAR sebagai Panitera Pengganti, dihadiriSYAFRI HADI, SH, RICKO Z.A MUSTI, S.H, dan ALBERT, S.E, S.H. Ak sebagai PenuntutUmum serta dengan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAd.t.o. d.t.o.
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
143 — 86
143 — 86
karenanorma itu tidak tegas dengan demikian Pengguna Anggaran dalam prosespencairan itu yang dianggap oleh Pengguna Anggaran bagian daripengasilan Anggota DPRD dan arena itu dia memasukannya kedalamdaftar penghasilan dari Anggota DPRD karena masuk dalam daftarpenghasilan maka terdakwa berpendapat bahwa itu adalahpenghasilannya dan digunakan oleh terdakwa dan keluarganya, makadikelompokkan dalam pendapat pengguna anggaran adalah penghasilanmaka jika dia tidak mempergunakan seluruhnya inilah yang musti
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
145 — 43
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
145 — 43
adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahHalaman 171 dari 266 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2018/PN Smrdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
133 — 13
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
133 — 13
itu) diancam denganhukuman, maka perbuatan yang boleh dihukum adalah segala kelakuanyang diancam dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,bahwa sf pembuat dalam pasalpasal UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sipembuat musti
dipersalahkan tentang kelakuannya dan kelakuan itu mustbertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menurut perkataan yuridis yanglazim, musti melawan hak;Menimbang, bahwa menurut R.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs.DARDIANSYAH, MM Bin DARMAWI, dk ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG
47 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1037 K/Pid.Sus/201220 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa si pembuat mesti dipersalahkan tentangkelakuannya dan kelakuan itu bertentangan dengan keinsyafan hukum atau, menuruthukum perkataan yuridis yang lazim, musti Melawan Hak" ;Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan kasusini, bahwa Drs.HLHENDRIANSYAH AMIN, SMPH, MM adalah seorang PNS yangdalam kurun waktu tahun 2003 diangkat sebagai
Register : 28-09-2011 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 393/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2012 — DANA PENSIUN PERKEBUNAN >< PT. GARUDA TRADATAMA,Cs
484 — 180
484 — 180
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 317K/Pdt/1984 tanggal 9 Mei 1984, Mahkamah Agung RepublikIndonesia memberikan pendapat hukum sebagai berikut: Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalahbersifat absolut; atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secaratotal lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketayang timbul dari perjanjian; Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukaneksepsi Hakim secara ex officio, musti
Putus : 19-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mnk Tanggal 19 Oktober 2016 — - ALBERT ROMBE, SE
173 — 90
173 — 90
Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi(TPK) Dana Hibah Pembangunan Kantor Komite Olah Raga NasionalIndonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA 2012 dan TA 2013 Nomor : SR363/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015:;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk halaman 198 dari 316Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat mengenai penulisanalat bukti tersebut, Majelis berpendapat demi kepentingan proses (processdoelmatigheid) hal kekeliruan pengetikan (clerical error) musti
Putus : 18-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA Tanggal 18 Juni 2012 — HERIYANI, S.Sos.
43 — 12
43 — 12
Penyebarluasan Informasi melalui media PenyiaranTVRI Stasiun NAD tahun anggaran 2007 antara TVRINAD dan Dinas Infokom yang belum dilaksanakan;e Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kegiatanapa saja yang belum dilaksanakan namun telah dimintakanpembayarannya, Terdakwa mengetahui hal itu setelah adapemeriksaan dari TAKPA;e Bahwa terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan itu,pencairan itu bisa dilaksanakan dengan cara Kepala TVRIstasiun NAD mengajukan Surat Keterangan Bukti Tayang;e Bahwa semua kegiatan musti
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
244 — 376
244 — 376
antarasaksi dengan KHAIRUL FIKRI dan tidak pernah bersamaan;Bahwa setahu saksi yang menulis acara pak Bupati di papankontrol adalah kasubag protokol dengan memakai kertas selama1 minggu;Bahwa terhadap acara ke Bali pada bulan Februari 2011tersebut saat itu diberitahukan kepada saksi 2 hari sebelumberangkat ke Bali;Bahwa saksi menerangkan terhadap SOP ajudan bupati yaitumelakukan pengamanan dan pengawalan secara tertutup jugamengatur namun terhadap kebutuhan pribadi yang sangatprivacy dari terdakwa tidak musti
saksi harus mengetahuinya;Bahwa saksi menerangkan, bila Terdakwa selaku Bupati lombokBarat akan menelpon seseorang, tidak musti saksi harusmengetahuinya karena tidak ada keharusan mengetahuinya;Bahwa saksi menerangkan telah kenal dengan Terdakwa sekitar18 tahun yang lalu, saat Terdakwa selaku kepala DinasDIKPORA NTB, dan saat itu saksi sebagai Intel pada PoldaNTB, karena telah ada kerjasama mengenai pengamanan soalsoal Ebtanas antara Disdikpora dengan Polda NTB sehinggasaksi sering ikut jaga di
pemerintahan yang dikatakan bahwapejabat publik atau pejabat pemerintahan bila mengacu padapasal 17, maka dilarang melakukan penyalahgunaan wewenangyang meliputi tiga hal, yaitu' melampaui wewenang,mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenangwenang dan pebatasanpembatasannya sebagaimana disebutpada pasal 18;Bahwa ahli menjelaskan apapun yang ditemukan dalamperbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkanwewenang dan bertindak sewenangwenang bila telahmenimbulkan suatu kerugian negara yang tidak musti
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — SUKIMAN ALIAS KIKI ( Terdakwa)
87 — 22
87 — 22
A.PANDIA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SYAFRI HADI, SH, RICKO ZA MUSTI,S.H, dan ALBERT, S.E, S.H. Ak sebagai Penuntut Umum serta dengan dihadiriTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA(GUNTUR KURNIAWAN, SH) (WINDY RATNA SARI. SH)(M. FATAN RIYADHI, SH)136PANITERA PENGGANTI(T. A. PANDIA)
Putus : 16-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 Desember 2013 — TOTOK LESTIYO
169 — 72
169 — 72
9113 Pilih sendiri orang administrasinya kamu siapa, kan itu ada suratnya yang permohonan empat setengah sudah masuk belum suratnya, tautau belum masuk lagi ed, pakai nama salah lagimasuknya musti diulang lagi. 6888 Yang, yang mana Bu?
Halaman 95 dari 224 halaman Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.P3st. 9113 Tapi anak buahnya juga si Ansori kamu musti kasih bensin ke lo,nggak ditem, disiram gitu, dia kagak mau kerjain juga.6888 lya iya.9113 Kita kan sesuai dengan hukum.
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU
ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
157 — 60
157 — 60
Sus/2020/PNCkrperbuatan Terdakwa, adalah Dakwaan Kedua, maka perbuatan Terdakwamerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka ijinkan kami mengidentifikasiperistiwa apa yang seharusnya musti dibuktikan oleh JPU, yakni adalah sebagaiberikut :1. Apakah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa yang melakukanperbuatan pidana;2.
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
993 — 354
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
993 — 354
Diberkas penyidikan saksiFendi Kristianto tidak pernah di BAP penyidik KPK.Bahwa tuduhan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum KPKdan vonis hakim yang dengan mudahnya menjumlahkan uangkerugian yang musti diganti oleh Terdakwa/Pembanding sebesarRp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh jutarupiah) hal tersebut sangat tidak tepat karena tidak ada fakta hukumdan hasil audit lembaga yang sah BPK RI atau BPKP RI Surabaya,Jawa Timur yang menyatakan adanya kerugian negara RIBahwa pemidanaan
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana
- Munadhi Bin M. Nurdin
719 — 327
719 — 327
itutergantung locus yang diambil itu disebabkan faktor arikmatik dan geomatrik;Bahwa tatacara pengambilan sampel juga meliputi kajian metodologi,pengantar fisual dilapangan, kroscek peta, wawancara dengan karyawanyang terkait, kKerugian terhadap lingkungan;Bahwa tujuan dilakukan kroscek peta kita bisa menentukan mana lokasiyang terbakar, mana lahan yang rimbun tetapi kelemahannya karenadatanya diambil dari satelit, apabila tertutup awan hasil tidak begitusempurna;Bahwa lahan gambut yang terbakar tidak musti
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah
Melawan:
PT. USAHA AGRO INDONESIA;
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR,
PT. AYU SAWIT LESTARI,
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI;
PT. INDO SAWIT KEKAL,
PT. MITRA SAUDARA LESTARI;
PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA;
PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA;
BUPATI KETAPANG;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
108 — 50
108 — 50
Sebagaimana dikuatkan dalam PutusanMahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung No.621K/Sip/1975tanggal 20 April dinyatakan bahwa: "...oleh karena ternyata sebagaiobjek harta terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketigatersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu, musti ikut digugat.Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditariksebagai Tergugat,gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak(plurium litis consortium)."
Register : 06-01-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 5 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 0
44 — 0
Karena di adakannya klasiran pembaharuan oleh Pemerintah, yang semula dipipil atas Nama Amak Nawang berubah keatas Nama GURU KAHAR dengan pipil Nomor. 336, persil 96 b, perubahan terjadi pada tahun 1941, batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah timur perkampungan/Tanah kebun Haji Kamarudin
- Sebelah barat : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Utara:Sawah Amak Musti;
- Sebelah Timur: Parit, jalan usaha tani, Tanah sawah Amak Musti;
- Sebelah Barat : parit, Pemukiman ;
- Sebelah Utara : Parit, Sawah haji Muhtar ;
- Sebelah Selatan: Parit kecil, tanah ladang atau tanah GG Amak Arni ;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Nawang
Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Nawang