Ditemukan 1085 data
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
143 — 64
., didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada Tahun 2013 sd. 2017, saksi sebagai Kabid Perbendaharaanpada BPKA Kabupaten Jember.Bahwa pemrosesan dan penerbitan serta pendistribusian SP2D, khususuntuk pencairan Hibah/Bansos di tahun 2015 yaitu : adanya suratHal. 79 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.19.permohonan pencairan keuangan dari SKPD terkait selaku SKPD Verifikatorkepada Bupati cq Kepala BPKA atau langsung kepada Kepala
137 — 29
SPP dari Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang selanjutnya membuat dan menandatangani SPM fiktifsebanyak 225 SPM yang mengakibatkan diterbitkannya pula SP2D sebanyak 225kali transaksi pembayaran sehingga total dana yang dikeluarkan senilai Rp.12.351.500.000, (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah),yang selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang masuk ke rekening pararekanan untuk dibagaibagi kepada orangorang tersebut dimana Majelismemandang bahwa pada setiap kali pemrosesan
95 — 34
Sehingga prosespersidangan perkara ini bisa lebin cepat dan lancar;Bahwa, pada posita selanjutnya , angka 26 s/d 29 Penggugat keberatanatas terjadinya pemrosesan tanah oleh Turut Tergugat 1 dan TurutTergugat 2. Keberatan ini harus dikesampingkan karena Penggugat tidakmemiliki alas ha katas tanah objek sengketa;Penggugat merasa didolimi olen Para Tergugat dan menganggap ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini harusdikesampingkan.
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
198 — 33
Kasi Pelayanan.Tugas Pokok:Menjalankan fungsi pusat laba perusahaan dengan merencanakandan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di kantorcabang yang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit,penghimpunan dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, administrasikredit, dan pembinaan nasabah, pencatatan transaksitransaksiberdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporanpelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen yang dikehendaki olehperaturan dan ketentuan perbankan dengan tujuan mencapaisasaran
74 — 9
Banjarnegara No. 027/2880 tanggal 22 Juli 2011 perihal : Permohonan Pemrosesan Pengadaan Barang/Jasa Secara E-PROC.- 1 (satu) bendel foto copy SK Bupati Banjarnegara No. 050/8 Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 perihal : Penetapan Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kabupaten. Banjarnegara Tahun 2011.- Uang tunai Rp.4.000.000,00.8.
MULIANA, S.H
Terdakwa:
DODI ANSHARI, S.T MAPPI (Cert) BIN H. MASâÂÂUD
227 — 312
258 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Permohonan Pengalihan Aset Escavator (Beko) Kecil Untuk Operasional TPA;
- FC Surat DLHK Nomor 660.1/278 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Permohonan Pengalihan Aset Escavator (Beko) Kecil Untuk Operasional TPA Perihal Permohonan Lahan Untuk TPA Lhok Batee;
- FC Surat BPN Kota Sabang Nomor: 76/11.72/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 Perihal Pengukuran Tanah Untuk TPA Lhok Batee;
- Foto Copy dokumen 1 Eks Capaian Kinerja Penanganan Tahun 2020 Pemrosesan
SEPNI YANTI, SH
Terdakwa:
1.PANGKI EK SUKO Alias PANGKI
2.ERIKKO
65 — 30
Buana Media Teknologi, yakni:
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bank Indonesia No. 23/309/DKSP/Srt/B tanggal 8 April 2021 perihal: persetujuan izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagai fitur uang elektonik;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bank Indonesia No. 22/289/DKSP/Srt/B tanggal 5 Mei 2020, perihal: Persetujuan Penyelenggara Kegiatan Pemrosesan Transaksi Menggunakan Standart Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesia Standart) QRIS-MPM;
268 — 648
Telkom, pemasangan gas oleh Perusahaan GasNegara, pemasangan saluran air minum oleh PDAM, pencetakan oleh PerumPercetakkan Negara, Penelitian dan pemrosesan data oleh perguruan tinggi danLembaga IImiah Negara atau PTS dan Lembaga I/miah Swasta yang telahmendapatkan akreditasi dari pemerintah.Pekerjaan lanjutan dari bangunan yang telah ada harga standardnya denganmenggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran danyang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak
111 — 31
Noertjahyasekitar April 2010 yang isinya segera tindak lanjuti, lembar disposisi itu dilekatkandi usulan SKPD Dinas Perindustrian perdagangan dan pertambangan Sampang,yang ditujukan kepada bapak Bupati pada bulan April tahun 2010 yang isinyapermohonan pembentukan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa);e Bahwa ketika masuk tindak lanjuti adalah diproses di bagian hukum, karena waktuitu sebagai Kepala Bagian Hukum saksi tugaskan ke Kasubag Perundangundangansaudara Taufiqurrahman untuk memprosesnya, dalam pemrosesan
181 — 50
masihdalam proses maka MAK dimaksud tetap dibahas;Bahwa besaran outstanding/ baki debet PT Likotama Harum pada saatpenyusunan MAK No. 247/GKKDK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013sebesar Rp.116 milyar, sedangkan outstanding/ baki debet PT LikotamaHarum pada saat penyusunan MAK No. 442/GKKDK/V/2014, tanggal22 Mei 2014 Perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit diatas Rp. 200milyar.Bahwa yang dimaksud dengan Reaktifasi hampir sama denganperpanjangan namun sifatnya hanya sementara, hal ini terjadi bila padasaat pemrosesan
untuk tidak mengurusi klaim asuransi meski debitursudah mengajukan surat klaim dan juga melakukan intervensi / perintahatas proses klaim asuransi.Bahwa catatan : atas keterlambatan Klaim Dulles Tampubolon sengajamelakukan perintah dan disposisi untuk tidak melakukan klaim terlebihdahulu, tapi melakukan edukasi kepada Debitur untuk mengejar tagihan,dan dengan sengaja untuk menjaga colektibilitas dengan melakukanperintah Reaktivasi (bukti Disposisi pimpinan Group GKK).Bahwa terdakwa mulai ikut dalam pemrosesan
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
177 — 51
Bahwa pemrosesan dan penerbitan serta pendistribusian SP2D, khususuntuk pencairan Hibah/Bansos di tahun 2015 yaitu : adanya suratpermohonan pencairan keuangan dari SKPD terkait selaku SKPD Verifikatorkepada Bupati cq Kepala BPKA atau langsung kepada Kepala BPKA; Bahwa permohonan tersebut setelan mendapatkan disposisi dari KepalaBPKAD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) ke saksiselaku Kabid Perbendaharaan, selanjutnya saksi mendisposisi ke KasubidPerbendaharaan Belanja yang merangkap sebagai
348 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontraktor harus melakukan pemrosesan secara berkala untuk tanahterkontaminasi di area pengolahan SBF sesuai dengan SOP yangtelah disetujui (bencampuran tanah terkontaminasi menjadi campuranyang homogen; tiling untuk aerasi, pengairan untuk mengontrolkandungan air, penambahan pupuk untuk mengontrol nutrisi danpembersihan di lokasi SBF);Pengambilan sampel, pengujian dan pemantauan:1.Kontaktor harus mengambil sampel sedang diproses dari tanahterkontaminasi yang sedang diproses pada setiap area pemrosesanSBF
353 — 419
Dokumen PPD/Dep/1/3, Bab IV : Deposito, Sub I: Kebijakan yaitu :Huruf C : PEMBUKAAN DEPOSITO MUDHARABAHHal.61 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelPembukaan Deposito Mudharabah hanya dapat ditakukan di Kantor BSMuntuk jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal nominal yang telahditentukan ;Customer Service bertanggung jawab atas kelengkapan penerimaan datacaton deposan, memeriksa secara tetiti kebenaran dan keabsaharrnya sertamelakukan pemrosesan dokumen pembukaan Deposito ;Customer
76 — 30
Pekerjaan khusus bersifat pemrosesan data, perumusankebijakan, pengujian dilaboratorium, pengembangan sistemtertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi / lembaga ilmiahpemerintah.h. Pekerjaan yang bersifat rahasia.Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara swakelola haruslahberdasarkan perencanaan yang telah dibuat dengan menyusunKerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan : uraian kegiatan,Halaman 231 dari 270Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 66/ Pid. Sus. K/ 2012 / PN.
677 — 483
Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan LPG No.Pihak Pertama : 078/PG0000/2013SO tanggal 12 Desember1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang didalamnyaterdapat :a) 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Surat Perjanjuan antara PT.Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentangb)d)e)8)h)Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas Nomor pihak pertama :004.PJ/061/DIRUT/2007 tanggal 20 Juli 2010;1 (satu) bundel Perjanjian antara PT.
Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan NomorPihak Pertama : 078/PG0000/2013SO tanggal 12 Desembert) 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. KubicGasco dengan PT.
Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan LPG No.Pihak Pertama : 078/PG0000/2013SO tanggal 12 Desember1 (satu) buah ordner warna hitam merek INDEX yang didalamnyaterdapat :a) 1 (satu) bundel dokumen Amandemen Surat Perjanjuan antara PT.Pembangkitan Jawa Bali dengan PT. Media Karya Sentosa tentangb)9)d)e)g)h)Perjanjian Penggunaan Lahan dan Fasilitas Nomor pihak pertama :004.PJ/061/DIRUT/2007 tanggal 20 Juli 2010 ;1 (satu) bundel Perjanjian antara PT.
Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan NomorPihak Pertama : 078/PG0000/2013SO tanggal 12 Desembert) 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Kubic Gascodengan PT.
Media Karya Sentosa tentang Pemrosesan Nomor PihakPertama : 078/PG0000/2013S0 tanggal 12 Desember 2013 ;t) 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Bersama antara PT. Kubic Gascodengan PT.
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
156 — 46
Rp 1.000.000, yang didapat perbulan, kemudianTerdakwa memberikannya perminggu;Bahwa dalam melakukan pemrosesan kredit, dilakukan secara sadardan diketahui oleh Syafrizal, Zulyusri dan Herry, selain itu proses yangdilakukan tidak sesuai dengan SOP;Bahwa menurut ketentuan pada Bank Riau Kepri berdasarkan SuratKeputusan Pedoman Pemberian kredit kepada Pengusaha Kecil danPedoman Pemberian kredit kepada Kredit perumahan, seharusnyasebelum memutuskan kredit tersebut harus dilakukan proses sebagaiberikut
160 — 60
administrasi sesuai kewenangannya.25) Menginformasikan dan menjelaskan perkembangan terbaru kebijakanperkreditan, dana, dan fee based kepada unit kerja dibawah kelolaannyasehingga unit kerja dibawah kelolaanya tersebut memiliki pengetahuan danmengetahui kebyakan yang paling mutakhir.26) Memonitor dan mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesankredit agar setiap permohonan disusun, direview dan disetujui atau ditolaksesuai dengan standar waktu yang berlaku sehingga Service LevelAgreement (SLA) pemrosesan
154 — 60
BPDM Ambon Nomor : Amb/02/639 tanggal 10September 2012, perihal Pemberitahuan ;22 Pernyataan Notaries, tentang pemrosesan pengikatan sesuai permintaan PT.Bank Maluku SHGB an Koperasi sebanyak 21 buah pada tanggal 3 April2014 ;23 Cover note Nomor : 09A/N/2013 tanggal 3 April 2014 terkait 32 buah Sertifikatan Koperasi KPN KGM untuk kredit sebesar Rp.4.000.000.000, ;24 Surat Dirut PT.
131 — 85
BPDM Ambon Nomor : Amb/02/639 tanggal 10September 2012, perihal Pemberitahuan ;22 Pernyataan Notaries, tentang pemrosesan pengikatan sesuai permintaan PT.Bank Maluku SHGB an Koperasi sebanyak 21 buah pada tanggal 3 April2014;23 Cover note Nomor : 09A/N/2013 tanggal 3 April 2014 terkait 32 buah Sertifikatan Koperasi KPN KGM untuk kredit sebesar Rp.4.000.000.000, ;24 Surat Dirut PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
190 — 148
tidakdiminati oleh Penyedia Barang/Jasa;pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu,sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkanketidakpastian dan risiko yang besar;penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;pekerjaan Survei, pemrosesan