Ditemukan 1075 data
105 — 32
Wiyono SH dalam bukunya UndangUndangPemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 3840 disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut.
164 — 70
Pelabuhan Perseroan II ( Bukti T.II17 ) ;Surat Ukur Nomor 2/1999 tertanggal 1941999 luas 3840 M2 DesaMargasari , Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang (bukti T.18);Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 01/Margasari tertanggal 5111997 atasnama PT.
90 — 73
SUNARYO dan Saksi ketahuikepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) bermaterai 6000.Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 900/724/SPSPP/DPU/XI2011 tanggal 14 November 2011 yang ditanda tangani oleh Pihakkesatu BURAHMAN,SST, pihak kedua EKO SUNARYO dan Saksiketahui selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) bermaterai6000.Selanjutnya Saksi buat surat penyataan pengajuan SPPLS tanggal14 November 2011 yang Saksi tanda tangani selaku Kepala DinasPekerjaan Umum (PU).Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/3840
54 — 12
Wiyono SH dalam bukunya UndangUndangPemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 3840 disebutkan bahwa yangdimaksud dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau SaranaHalaman 173 dari 253 Putusan Nomor 18/PidSus/TPK/2014/PN Pgpyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut
118 — 101
Wiyono SH dalam bukunya UndangUndangPemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 3840 disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut.Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp
2898 — 3981 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846. Voucher Biaya Jakarta, No.
Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 Hal. 329 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846.
50 — 11
,SH, Advokat dan Pengacara pada (Law Firm) SETIJO BOESONO S.H &ASSOCIATES yang beralamat kantor di Gedung Perkantoran ANDHIKA PLAZALantai III Office I Jalan Simpang Dukuh 3840 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Juli 2009 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacan surat dakwaan Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memeriksa barang bukti
129 — 54
SRIMULYA HARTONO dari Fraksi Golkar ; 2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.36-3840 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Prov Banten ; 3. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Pengumuman Nomor: 02/P/DPRD/IX/2014 tentang Fraksi-fraksi DPRD Prov. Banten Masa jabatan 2014-2019 tanggal 15 September 2014. 4. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov.
125 — 54
SRIMULYA HARTONO dari Fraksi Golkar.2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.36-3840 tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Prov Banten.3. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Pengumuman Nomor: 02/P/DPRD/IX/2014 tentang Fraksi-fraksi DPRD Prov. Banten Masa jabatan 2014-2019 tanggal 15 September 2014. 4. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Keputusan DPRD Prov.
69 — 37
Bintang TimurJaya sebesar Rp. 840.000, (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)dan kepada Yunire sebesar Rp. 9.688.000, (Sembilan juta enamratus delapan puluh delapan ribu rupiah).Kontrak ATK Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill Angkatan V dan Diklatkepemimpinan tingkat IV angkatan V, VI dan VIl Tahun 2015 Nomor: .3840/PPTK.IIL1/VIl/Bandiklat Tanggal 03Agt15 Oleh CV.
74 — 15
Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rp.6.686.800, tanggal 19 Desember2013; B.K.U :3840/XII/2013b La mpiran SPD Nomor : 0920/944/DPRD/2013 Sebesar Rp.6.686.800,Cc Boarding Pass Lion Air JT 0215(Medan Jakarta ) tanggal 27 November 2013;d.
58 — 22
Kwitansi tanpa Nomor : tanggal 3 Desember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 25Oktober s/d 30 Oktober 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah II di Campurdaratyang ditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), INGGIT YULIA PD,Ssi (selaku bendahara pengeluaran), dan SUTIGA, ST(selaku yang menerimakan)3840.