Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus sudah tertulis:Menjadi Kuasa Hukum, memperjuangkan hak hak dan kepentinganhukum Pemberi Kuasa sebagai Kuasa Hukum TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, guna mewakill TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap sidang di PengadilanAgama Kebumen dalam perkara No. 554/Pdt.G/2021/PA.Kbm melawanistrinya yang bernama PENGGUGAT NIK 3305066911850001, Tempattanggal lahir Kebumen 29 November 1985 (Umur + 36 tahun), AgamaIslam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

uang yang disita oleh penyidik Polda NTB pada saksi tanggal 14Juni 2020 sekitar Rp 5.000.000,00 (sekitar lima juta rupiah) sekian untuktahap ke II dan yang di bawa ke Polda uang itu sudah di jadikan satudengan menggunakan kresek warna hitam ;Bahwa saat rapat tanggal 09 Mei 2020 di pimpin oleh Terdakwa selakukepala Desa Bukit Tinggi dengan di dampingi oleh para kadus dan aparatpemerintah Desa lainnya ;Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah desa yangditandatangani oleh warga yang mewakill

;Bahwa saat menyerahkan uang bantuan pada warga yang berhakmenerima bantuan itu maka saksi sambil mengingatkan terkait denganuang sumbangan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa langsung melakukansosilisasi terkait dengan masalah potongan tersebut ;Bahwa seperti yang terurai dalam Berita Acara Penyidik point 8 bahwaSaksi selaku Kepala Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Gunung sariLombok Barat tidak pernah melakukan rapat musyawarah mewakill

., setiaporang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindaksebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidangPengadilan mewakill pihakpihak yang berperkara tersebut dengan membuatsurat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yangdijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang

Adhi Kartiko berkedudukan di Kota Kendari berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan Nomor. 05 Tanggal 10 September 2007 denganIvy Djaya Susantyo selaku Direktur untuk dan atas nama mewakill PT.Makmur Nickel Mining berkedudukan di Jakarta berdasarkan AnggaranDasar Perseroan Nomor. 12 Tanggal 30 April 2008, Bukti T3 (tidak ada asli)4. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor. 07 pada hari Rabutanggal 6 Agustus 20808 dihadapan Yosephina Vestha Raya,S.H., Notarisdan Kota Kendari.

Mencantumkan tanggal pembuatan Surat Kuasa serta tanda tanganpemberi kuasa;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, yang dengan ditandaimenggunakan kata dan, maka semua syaratsyarat yang disebutkan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung tersebut diartikan sebagai syarat yang bersifatkumulatif, oleh karena itu, dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat,mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan cacat formil, sehinggapenerima kuasa tidak memiliki kKedudukan untuk dapat mewakill kepentinganpemberi

Bahwa wilayah mereka itu masuk Sempulatn, sekarang Jelmu Sibak; Bahwa saksi tidak mengetahui didalam lokasi ada Pondok; Bahwa DINAS punya lahan dekat Jalan, tidak mengetahui didalam adaatau tidak, tidak mengetahui ada lahan Pak Sundan; Bahwa Puti Kakah Jagu masuk ke Kampung Sambung dan masuk kedalam yang 184,5Ha; Bahwa Foto yang sama ditunjukan, pernah lihat dulu saat berburu dan dariGaharu kemudian diceritakan itu Puti kami Rawat; Bahwa Dulunya dekat situ tidak ada yang berladang; Bahwa saksi mewakill

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum PadaPengadilan Pajak (PMK No. 61 Tahun 2012).Bahwa PMK No. 61 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai KuasaHukum Pengadilan Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3PMK No. 61 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izinmenjadi Kuasa Hukum dari Ketua dan memperoleh Surat KuasaKhusus dari pihakpihak yang bersengketa untuk dapatmendampingi dan/atau mewakill

sebagaimana halnya Advokat yang beracara di persidangan Pengadilansebagai kuasa hukum, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tersebut;Menimbang, bahwa disamping itu jasa hukum hanya dapat diberikanoleh orang yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , yangselengkapnya berbunyi: Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokatberupa memberikan konsultasi hukum, menJalankan kuasa, mewakill

Apabilasecara tegas hak itu diberikan kepada penerima kuasa, makapenerima kuasa dapat mewakill pemberi kKuasa dalam bertindak.Akan tetapi apabila hak itu tidak dicantumkan secara tegas, makapenerima kuasa dilarang untuk bertindak mewakili pemberi kuasa;Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9September 2020 tidak ada memberikan hak kepada rekansejawat (Irwasnyah Rambe, S.H dkk) untuk mengajukan gugatanrekonvensi;Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 9September 2020 tidak ada memberikan

Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 15(lima belas), Tergugat VI menyatakan memberi tanggapan kalau yang hadir /kehadiran Tergugat VI saat membacakan surat Wasiat tersebut, bukanlah selakuahli waris, dan kehadirannya hanyalah selaku sekee sanggah / sekee dadia ;karena Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat VI ;Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (tujuh) point 16(enam belas), Tergugat VI menyatakan kalau yang hadir mewekali empat kumpitersebut adalah mewakill

ZUFRAN dengan membawaKontrak Nomor : 524/21/KONT/KanNak/Bid.Nak/2009 tanggal 29 Agustus2009 yang mewakill dari pihak CV. TIA KARYA, itupun pada saat droopingPertama tanggal 26 Oktober 2009. Bahwa benar pada saat drooping bibit ternak kerbau tersebut tiba di Kab.Sarolangun mengenai kelengkapan dokumen surat keterangan bebaspenyakit Brucellosis.

TIA KARYA setelah mendistribusikan bibit ternak kerbausebanyak 100 (seratus) ekor tersebut kemudian terdakwa tidak menempatkanwakil/pendamping yang ditunjuk sebagai orang yang dipercaya yangmempunyai wewenang penuh untuk mewakill pihak CV.

Sedangkan direksihanya bertindak mewakill (representative)berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 UndangUndang No. 1 Tahun 1995. Penerapan itu diikutioleh putusan pengadilan. Misalnya Putusan MA No.480 K/Sip/1973 menegaskan, oleh karena persiltanah yang diperkarakan tercatat atas nama PTGunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur,yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yangbersangkutan. Penegasan yang samaterdapatdalam Putusan MA No. 436 K/Sip/1973.

sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang UnitPenyertaan termasuk untuk mewakili Reksa Dana baik di dalam dan di luarpengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.1 (xii) dan (xix) AktaKontrak Reksa Dana, yang kami kutip sebagai berikut:Pasal 9.1 (xii)mewakili RDSPT SYAILENDRA ORCHID PROPERTI SYARIAH didalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkansuara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalamportofolio RDSPT SYAILENDRA ORCHID PROPERTI SYARIAHPasal 9.1 (xix)mewakill

menunjukkan akta kelahiran bahwabenar ahli waris dari yang meninggal dunia dan harus membuatpenetapan waris dari pewaris;Bahwa menurut ahli Surat keterangan waris itu sudah lazim dibuat didaerahdaerah kalau mau penetapan secara pengadilan juga bisa,tergantung dari para pihak memilih;Bahwa menurut ahli jika salah satu pemegang saham telah meninggaldunia pergantian Pemegang saham harus dicantumkan dalam undanganPT kalau ada yang meninggal dan harus dijelaskan yang menjadi atauyang ditunjuk sebagai mewakill

UnrIndonesia (GBI) sebagai Badan Hukum Keagamaan yangselanjutnya bernama Gereja Bethel Indonesia Ambarawa......danseterusnya maka sudah seharusnya Penggugat dapatmenunjukkan Akta Pendirian beserta perubahan terakhir yangbisa menunjukkan kedudukan Penggugat dapat mewakill GerejaBethel Indonesia Ambarawa dalam sengketa di Pengadilan, olehkarena Penggugat tidak pernah menunjukkan Akta Pendirianyang menunjukkan Penggugat dapat mewakili Gereja BethelIndonesia Ambarawa di persidangan maka Penggugat tidakberhak

Kutim.Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah sebagai ketua kelompoktani windu jaya yang mengelola lahan di kampung Kenyamukan DesaSangatta Utara maka Terdakwa berperan sebagai koordinator untukmelakukan penunjukan lahan kepada Dinas PLTR untuk menunjukanlahan lahan yang diakui anggota kelompok tani Windu Jaya;Bahwa seingat saksi pada tahun 2011 saat akan melakukan negosisasidengan Dinas PLTR, saksi dihubungi Terdakwa untuk mewakill undangana.n. Hj.

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugatsependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan a Quo halaman 71dan dictum halaman 81 yang Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat tentangtidak ditariknya Faradiba Yusuf sebagai Pihak adalah sangat tepat karenaFaradiba Yusuf adalah salah satu unsur Pimpinan BNI Cabang sehinggabertindak mewakill Terbanding/Tergugat PT.BNI Cabang Ambon, akan tetapiMajelis Pengadilan Negeri Ambon pada pertimbangan dan amarnyaberbalikpikiran dan tidak konsisten dengan menyatakan perbuatan

Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Seksi atauStaf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadyadan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat desa/Kelurahan yangditunjuk untuk mewakill, sebagai anggota;Halaman 117 dari Halaman 132 Putusan No.86/G/ 2017/ PTUN.Mksd.

yang hanya bertindak untuk dan atas nama pemegang saham PT.Dharmindo Adhiduta, Tbk, tidak bertindak untuk dirinya sendiri.Sedangkan TAN HENG LOK (Tergugat II) yang menandatangani AkanJual Beli tertanggal 27 September 2013 bertindak untuk diri sendiri.TAN HENG LOK (Tergugat II) menandatangani Kesepakatan Akan JualBeli tertanggal 27 September 2013 sebagai natuur person, bukansedang mewakill sebuah Badan Hukum (rechts person);Bahwa dalam Akta No. 27, tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuatdihadapan Martina

bertindak sebagai Penjualberdasarkan Akta Kuasa Nomor 96 Tanggal 17 Juli 1993 yangdibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Singgin Susilo (TurutTergugat I) mewakill Wahyono Sumardi (Sebagai Pemberi Kuasa),dan Wahyono Sumardi telah meninggal dunia tanggal 07 April2012, Sementara Misnawati selaku istri dari Wahyono SumardiTidak mengetahui adanya perbuatan hukum tersebut;C.1.B Sertifikat Hak Milik Nomor 768 An. HERRY PURNOMO;Sertifikat Hak Milik Nomor 768 An.