Ditemukan 1172 data
101 — 60
Dengan demikian, meskipunsecara substansial masalah yang disengketakan merupakanbidang pedata yang masuk ke dalam yurisdiksi PN, namun haknyauntuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase.Berdasarkan berbagai peraturan perundangundangan terdapatyurisdiksi absolut peradilan khusus.Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kekuasaan mengadiliperadilan khsusus yang bersifat extra judicial, yang secaraabsolut berwenang mengadili sengketa tertentu:e Arbitrase berdasarkan UndangUndang No
57 — 12
Hal. 37) ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan azas specialitas apabila dalamwaktu tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifatumum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yangbersifat khsusus ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian
106 — 23
SUBSIDAIRBila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahhadir Kuasanya Yana Sukmana Permana, $.H, M.H dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khsusus tertanggal 30 Oktober 2017, sedangkan Tergugat diwakili olehkuasanya Ocy Jaya Saputra, S.H, LL.M, & Beni Suranta, S.H,
76 — 15
CHAMELIAGUNAWAN, SH.MH. dan THEODHORUS WARLANTO, SH Para Advokat danPengacara pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO((AKHI) berkantor di Chase Plaza Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav.21Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khsusus masingmasing tertanggal 14Juli 2014 dan 15 Juli 2014;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakimtelah menunjuk MASUD, SH.MH sebagai hakim mediator untuk mendamaikankedua
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 79
Sebagai Premis Mayor yakni Premis yang besifat khsusus Kesimpulan adalah Peradilan Umum dst....4. Bahwa apa yang didalilakn pada point 6 pada halaman 7 merupakanPembanding mencari pembenaran dan untuk memperngaruhi HakimTinggi atas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas A., dalildalil yang diajukan dalam Memori Bandingnya.
422 — 390
Dan menurutpara saksi tersebut, belum pernah ada cerita PS meninggalkan caf karena alasan68tersebut dan kalaupun ada masalah karena tidak kerasan, menurut para saksi tersebut itudapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Koordinator PS ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge GEDE SUKARTANAmaupun yang merupakan Chief Security di persidangan tidak ada tugas khsusus bagipara security untuk menjaga agar para PS melarikan diri melainkan tugas security justrumembantu para PS yang sakit atau
217 — 153
LPM MAGISTRA diantaranya bergerak dibidangpelatinan dan konsultan pajak maka sedikit banyak terdakwa mengetahuiseluk beluk tentang perpajakan meskipun terdakwa tidak pernahmengikuti pendidikan khsusus maupun pelatihan di bidang perpajakan;Sebagai salah satu mitra dari LPM MAGISTRA adalah CV TANDO JAYAdengan Pesero Komanditernya adalah saksi HUGO SAMBUDI yangdalam kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha kontruksi,perdagangan umum, distributor, industri plastik/alat teknik, propertyperbengkelan dan
LPM MAGISTRA diantaranya bergerak dibidangpelatinan dan konsultan pajak maka sedikit banyak terdakwa mengetahuiseluk beluk tentang perpajakan meskipun terdakwa tidak pernahmengikuti pendidikan khsusus maupun pelatihan di bidang perpajakan;Hal. 33 dari 178 hal.
LPM MAGISTRA diantaranya bergerak dibidangpelatinan dan konsultan pajak maka sedikit banyak terdakwa mengetahuiseluk beluk tentang perpajakan meskipun terdakwa tidak pernahmengikuti pendidikan khsusus maupun pelatihan di bidang perpajakan; Sebagai salah satu mitra dari LPM MAGISTRA adalah CV TANDO JAYAdengan Pesero Komanditernya adalah saksi HUGO SAMBUDI yangdalam kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha kontruksi,perdagangan umum, distributor, industri plastik/alat teknik, propertyperbengkelan
Terbanding/Terdakwa : Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.
177 — 46
Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khsusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
8.
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
242 — 126Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 telah diterima Surat Pengantar dariDisnakertrans Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada GubernurJawa Barat yang berisikan rekomendasi Bupati Purwakarta Nomor561/1773/Disnakertrans perihal Penetapan Upah Minimum PadatKarya Khsusus Industri Garmen Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 ;q.
Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 telah diterima Surat Pengantar dariDisnakertrans Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada GubernurJawa Barat yang berisikan rekomendasi Bupati Purwakarta Nomor :561/1773/Disnakertrans perihal Penetapan Upah Minimum PadatKarya Khsusus Industri Garmen Kabupaten Purwakarta Tahun 2017;q.
Register : 29-07-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 05-03-2014Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 10 Oktober 2013 — Ir. WAHYUDI RAHARJO Bin ROEMEDI
53 — 20tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Pasal 9 berbunyi ;Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negari atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankansuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khsusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
50 — 37Eksepsi Gugatan Penggugat yang menjadikan Objek Sengketa telah salahobjek yang digugat (Error Objecto) dan salah Subjekyang digugat (ErrorSUDJ@CtO) ; 22 nnnnnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nenBahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap SK Bupati Bekasi Nomor:141/Kep.319DPMD/2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa diKabupaten Bekasi Tahun 2018 Khsusus Lampiran Keputusan Bupati BekasiNomor Urut
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — TN. JEFRRY KURNIAWAN, DIREKTUR UTAMA PT LIBROSS DERAP ABADI VS 1.PT BHANDAWIBAWA ASIH, diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu BENNY TJOKROSAPUTRO, dk. dan PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG serta 1. YANAH ahli waris dari AIT bin SAUNAN, dkk.
70 — 39 — Berkekuatan Hukum TetapMenghukum Tergugat Intervensi (PT Libross Derap Abadi) untukmembayar seluruh biaya perkara;Atau:Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono):Eksepsi Tergugat Intervensi I:Surat Kuasa Penggugat Intervensi tidak memehuhi syarat dan formulasi SuratKuasa Khsusus;1.Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat Intervensi bertindak untuk danatas nama Yanah Ahli Waris Ait bin Saunan, Dkk berdasarkan
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
213 — 784 — Berkekuatan Hukum TetapSemuafasilitas tersebut terouka untuk umum;Perubahan lahan peruntukan terhadap hak atas tanah tidakdiatur secara khsusus dalam suatu undangundang,Halaman 45 dari 99 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2017melainkan perubahan peruntukkan~ tersebut tidakmenghilangkan pentingnya pedoman dalam menentukanatau setidaknya mengatur bagaimana perubahan itu dapatterjadi.
Register : 21-08-2019 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 07-10-2020Putusan PN BOGOR Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
324 — 101Putera PandawaAsli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 pada faktanyatidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus (RUPSLB) danPENGGUGAT juga tidak pernah dipanggil apalagi diberikankesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS khsusus tersebut,sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 106 UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Jikapun terdapat RUPS yang diselenggarakan TERGUGAT setelahtanggal pemberhentian sementara (22 Desember 2017)
Register : 22-02-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 17-01-2022Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
FERDINAN BAITANU
Tergugat:
1.Ir. Piter Tanone
2.Lurah Alak
3.Hendrik Lay
4.Sarce Lay Thionone
5.Lenny Lay
6.Dr. Since lay
7.Kosmas Wilson Lay
8.Charles Wilson Lay DR
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
78 — 74A, Manafe, Nomor 7,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,berdasarkan surat kuasa khsusus Nomor : 03/mtd.Pts/Il2021, tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Kupang dibawah Register Nomor :78/LGS/SK/PDT/2021/ PN.KpgTanggal, 19 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagaiKuasa Penggugat;Lawan1. Ir.
Putus : 24-03-2010 — Upload : 15-07-2015Putusan PN MANOKWARI Nomor 50/Pid.B/2009/PN.MKW
Tanggal 24 Maret 2010 — Pidana - Drs. FRANS. W.W. FYMBAY, MM
108 — 58khusus Kabupaten TelukWondama yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa pencairan dana Fres Money yang dilakukan Terdakwaadalah pencairan dana otonomi khusus tahap pertamaKabupaten Teluk Wondama sebesar 15% (Lima belaspersen) sebesar Rp. 1.993.951.200 ( satu milyar sembilanratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa diBank Papua Jayapura ;Bahwa setelah saksi melakukan audit saksi menemukanbahwa Terdakwa telah mencairkan Dana Otonomi Khsusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — DRS.H.ABDUL LATIF, AH.MSI
73 — 35Elfindri ketikadilakukan sosialisasi pendidikan inklusif layanan khsusus di seminar yangdiselenggarakan di Bandung. Sementara itu, pada saat kegiatan Bansos pendidikanlayanan khusus ini dilaksanakan, peraturan khusus yang mengatur tentang layanankhusus belum ada dan baru pada tahun 2013 keluar Permendikbudnas RI Nomor 72Tahun 2013 yang khusus mengatur tentang Layanan Khusus.
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
146 — 109@iGeBURITEANGanBUGS), bahkan sejak semula, bila klaim/tuntutan dariPenggugat Intervensi atas bidang tanah Dusun DATI TITAOEKOEdan/atau TITAUKU, untuk selanjutnya dapat disebut: Bidang Tanahsengketa aquo, yang adalah milik sah dari Anakanak DatiNASELA, termasuk/berikut ke4 (keempat) Dusun DATI lainnya,yaitu HUHUNA, HATUPEAHAHA, TONOHUHU, SEITIAN, lantasklaim dari Penggugat Intervensi sebagai milik sah dari Moyangmereka yang bernama: Haji Adjarang Nasela, khsusus atas DusunTitaoekoe dan/atau Tatauku
Putus : 10-09-2014 — Upload : 12-05-2015Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — RAHMAN FAUZI Alias MAMAN Bin MAHYUDIN NANUNG
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetapdan untukpencairan dana dari dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragadilakukan oleh Kepala Sekolah dan Terdakwa dibayar olehKepala Sekolah berdasarkan hasil pekerjaannya yang sudahdiselesaikan oleh Terdakwa;3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 angka V HurufD menyatakan bahwa : Kepala Sekolah bertanggung jawabterhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkatsekolah, Kepala Sekolah wajib membayar pajak ataspenggunaan Dana Alokasi Khsusus
Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-01-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2015 — SUWITO Bin SOEPATMO ; KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG ;
52 — 13;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan azas specialitas apabila dalam waktutempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum denganketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khsusus.