Tahun Anggaran 2017 di Desa Sungai Kunyit Laut dan SungaiHalaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mpw10.11.12.Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah,Propinsi Kalimantan BaratFotokopi Surat Pengantar Nomor : 319/61.02/IX/2017 tanggal 19Desember 2017 tentang Pengumuman Hasil Inventarisasi danIdentifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Tahap PengadaanTanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Terminal KijingKabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat Nomor317

Tanah seluas + 3.000 m2,tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal6 Nopember 2017.1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas + 3.000 m2,tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal6 Nopember 2017.1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas + 2.000 m2,tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal7 Januari 2018.1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas + 600 m2, tertanggal7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor317

Bahwa Termohon Keberatan II telah melaksanakan proses penetapan nilaganti rugi pengadaan tanah sesuai dengan prosedur mulai daridilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 15 Agustus 2017, Identifikasi denganSurat Tugas nomor: 383/ST61.02/500/2017 tanggal 8 September 2017,Inventarisasi dengan Surat Tugas Nomor: 391/ST61.02/500/2017 tanggal 11September 2017, Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi nomor317/500/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dan Penyerahan HasilInventarisasi dan Identifikasi

perselisinan itu adalah suatu perkara yang tidak termasukwewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidakberwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengakutidak berwenang;Berdasarkan Pasal 134 HIR tersebut jelas bahwa kewajiban Hakimmenyatakan diri tidak berwenang mengadili adalah bersifat exofficio,sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia (Yurisprudensi MARI) Nomor317

Fotokopi print out Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor317/Pdt.G/2018/PA.Dps. tertanggal 3 Januari 2019 dari DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda P.8;9. Fotokopi Surat Keterangan Kredit Serbaguna Mandiri atasnama dr. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT. Bank MandiriHalaman 36 dari 117 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA. Tbnan.(Persero), Tok. MMU Denpasar Gatot Subroto Barat, tanggal 29 April2020, diberi tanda P.9;10.

Tbnan.karenanya alat bukti tersebut secara materiil dapat dijadikan sebagai alatbukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.8 merupakanfotokopi print out Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor317/Pdt.G/2018/PA.Dps., tidak diperlinatkan aslinya sehingga tidak dapatdicocokkan, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 jo.

dilakukan olehPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyetor uangkepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).Berdasarkan beberapa ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada angka 1 tersebut diatas, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan Diktum KEDUAangka 3 dan angka 5 Keputusan Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor317

Sertipikat Hak Milik Nomor 587 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor317/Jagur/2009 tanggal 26122009 luas 1.178 M2 atas nama Hj. Djuriah.. Sertipikat Hak Milik Nomor 588 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor318/Jagur/2009 tanggal 26122009 luas 1.178 M2 atas nama Maryadi,Ahli Madya.. Sertipikat Hak Milik Nomor 589 / Desa Jagur, Surat Ukur Nomor319/Jagur/2009 tanggal 26122009 luas 1.100 M? atas nama DriHartono..

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor317/Pdt/2019/PT MDN tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 317/Pdt/2019/PT MDN tanggal26Juli 2019 tentang hari sidang perkara ini;4.

Kedudukan Hukum Tergugat;1.Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalamperkara a quo adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kabupaten Garut;Bahwa Tergugat menurut ketentuan perundangundangan adalahPejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untukmenerbitkan objek sengketa, dalil ini terbukti dengan ketentuanperundanganundangan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) huruf 1 nomor 97 Peraturan Bupati Garut nomor317 tahun 2013 tentang Pendelegsian Wewenang Bupati KepadaKepala

Nomor317/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 20 Maret 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim, Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dps.tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

Pembanding/Pemohon Kasasisekarang Pemohon PeninjauanKembali (PPK) sedangkan dalam Putusan Kasasi perkara sekarang/terakhiradalah justru menolak permohonan kasasi dari Tergugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasisekarang Pemohon Peninjauan Kembali(PPK),Dalam kaitan tersebut di atas, Putusan Kasasi perkara terdahulu (videPutusan Mahkamah Agung Nomor 1522 K/PDT/2010 tanggal 16 Desember2010) adalah justru telah menguatkan Putusan banding maupun Putusantingkat pertama (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor317

Bahwa Termohon Keberatan II telah melaksanakan proses penetapan nilaiganti rugi pengadaan tanah sesuai dengan prosedur mulai daridilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 15 Agustus 2017, Identifikasi denganSurat Tugas nomor: 383/ST61.02/500/2017 tanggal 8 September 2017,Inventarisasi dengan Surat Tugas Nomor: 391/ST61.02/500/2017 tanggal 11September 2017, Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi nomor317/500/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dan Penyerahan HasilInventarisasi dan Identifikasi

Menyatakan hokum bahwa harta warisan berupa bidang tanahsebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung RI NOmor317 K/PDT/3171 K/PDT/1990 bertanggal 18 Juni 1996, dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1251 K/Pdt/2007 bertanggal 22 Januari 2008,jucto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 PK/Pdt/2011bertanggal 26 April 2011, hal mana bidangbidang tanah tersebut telahtereksekusi sesual Berita Acara Eksekusi Nomor8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG., tanggal 15 Maret 1996 dan Berita AcaraEksekusi

Bahwa Termohon Keberatan II telah melaksanakan proses penetapan nilaiganti rugi pengadaan tanah sesuai dengan prosedur mulai daridilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 15 Agustus 2017, Identifikasi denganSurat Tugas nomor: 383/ST61.02/500/2017 tanggal 8 September 2017,Inventarisasi dengan Surat Tugas Nomor: 391/ST61.02/500/2017 tanggal 11September 2017, Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi nomor317/500/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dan Penyerahan HasilInventarisasi dan Identifikasi

lainnya melakukan penolakan mulai darimembuat pernyataan sikap hingga melakukan mogok kerja ;8.Bahwa karena sikap Penolakan Para Penggugat, Tergugat 1mengeluarkan Surat Panggilan Klarifikasi (SP1) dan Panggilan Klarifikasi(SP2), kepada masingmasing para Penggugat dimana surat tersebutmelampirkan surat pernyataan yang harus ditandatangani, yang isinya agarpara Penggugat menerima penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan olehTergugat 1 ;9.Bahwa langkah berikutnya Tergugat 1 menerbitkan surat edaran nomor317

Bank Mandiri(Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraianmenguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016tanggal 01 Agustus 2016;Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor317/Pdt.Sus/2016/PN.PRP antara Ilham Syahputra melawan PT.

BANKMANDIRI (PERSEROO, Tbk, yang mana Pengadilan Negeri PasirPangaraian menguatkan PutusanBadanPenyelesaianSengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor443/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 tanggal 01 Agustus 2016;Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor317/Pdt.SusBPSK/2016/PN.PRP antara ILHAM SYAHPUTRAmelawan PT.

Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukungdengan Perjanjian KreditKeputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK Nomor314A/BKAP/Al/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 FPK Nomor317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukungdengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapatpersetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatanganioleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris);Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatanganibaik oleh Bank maupun

Total fasilitas yang diberikan kepada PT Al adalah sebesar Rp128Miliar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada : tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 Miliar ; tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 Miliar ;Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian KreditKeputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK Nomor314A/BKAP/Al/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008, FPK Nomor317/TKAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukungdengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK

Tanjung Balai menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 232/Arbitrase/BPSKBB/111/2016tanggal 1 April 2016;Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor322/Pdt.SusBPSK/2016/PN.PRP antara Azim melawan PT BankMandiri (Persero) Tbk. yang mana Pengadilan Negeri PasirPangaraian menguatkan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor443/Arbitrase/BPSKRB/V1/2016 tanggal 1 Agustus 2016;Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor317

Bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1995melalui proses lelang resmi berdasarkan surat berita acara lelang Nomor317/199596 yang dahulunya sertifikat tersebut bernomor 1530/BLtanggal 15 Desember 1976 Desa Marga Agung Kecamatan KedatonKabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan surat ukurnomor 6272/1973 terdaftar atas nama Paijan telah diganti sertifikatnyamenjadi Sertifikat Hak Milik No.17 Tanggal 4121995 Desa Margo AgungKecamatan Tanjung Bintang (saat ini menjadi kecamatan