mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidanganmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 63 dari 88 No.39/G/2019/PTUN.SRGMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini danyang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk

bagiPARA PENGGUGAT sehingga apabila Guagatan a quo di kabulkanakan sulit bagi PENGGUGAT mendapatkan kepastian hukum,sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan aquo, dan juga karena dikhawatirkan adanya tindakanpengalihan/peralinan termasuk dan tidak terbatas adanya rencanapembangunan diatas Objek KTUN tersebut, maka PARAPENGGUGAT berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) danPasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.Mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk

Seranguntuk kegiatan pembangunan gedung sekolah program pendidikanmenengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. SerangHalaman 85 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Srqg.Bahwa selaku ketua panitia yang bersangkutan tidak memberikanpenjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat karena ybsmendelegasikan tugas tersebut kepada kepala bidang SMA/ SMK Sadr.Drs.INZUL AROB.M.Si dan yobs.

Seranguntuk melaksanakan survey dalam program pengadaan lahan SMKNCiruas.Dasar saksi melakukan surfey adalah surat undangan dari Kepala DinasPendidikan Kab. Serang Nomor : 005/ 139Dis.Pend tanggal 3 Januari 2012dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang Nomor : 090/539Dis.Pend tanggal 3 Januari 2012.Bahwa saksi menerima surat tersebut dari sekretariat DTIRDB Kab.

sesualdengan Peraturan PerUndangUndangan serta Asas Umum Pemerintahanyang Baik, sehingga dalam sengketa a quo yang dipermasalahkan adalahpenerbitan objek sengketa a quo melainkan bukan mengenai perselisihanproses jual beli antar Penggugat dan Lim Dup;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatasMajelis Hakim berpendapat penggugat telah memenuhi tiga tolok ukursengketa tata usaha negara secara kumulatif sehingga sengketa dalamperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk

diuraikan dalam duduk Sengketamaupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan,dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana termuat dalam uraian duduk perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Surat Gugatanyang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk

,MSi. di Perumahan Griya Permata AsriBlok E8 No. 4 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Seranguntuk membicarakan pembentukan Lembaga/Yayasan untuk dijadikanpenerima hibah lalu Sutan Amali, SH.

Bahwa agar gugatan ini tidak siasia, maka Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Seranguntuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah danbangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 115A RT 01 RW 02Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agarmemberikan putusan sebagai

Lalu terdakwa Dickybersama anak terdakwa Dicky mengendarai sepeda motor menuju Seranguntuk menemui saksi Syahir dan dijemput di terowongan jalan tol Serang;Bahwa terdakwa Dicky dan kedua anaknya oleh saksi SYAHIR diajak kePandeglang untuk menemui seseorang yang bernama Abah IYUS dan untukmenenangkan diri;Bahwa akhirnya abah Iyus mencarikan kontrakan di daerah Depok untukterdakwa Dicky bersama anakanak saksi;Bahwa setelah 4 hari berada dirumah kontarakan datang TV dan dispenser,dan saat itu saksi

Seranguntuk melakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Pasca Bencana AnginPuting Beliung di Desa Tengkurak Kec. Tirtayasa Kab. Serang,berdasarkan Surat Perintah nomor : 800/234/Sekret/2012 tanggal 16Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 53/Pid.SusTpk/2015/PN.SrgApril 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. HULAELI ASYIKIN, M.BAselaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Serang. Bahwa tugas saksi adalah memonitoring realisasi bantuan pascabencana terebut kemudian melaporkan kepada pimpinan dalam hal iniadalah Drs.

Bahwa pada tahun 2017, Para Penggugat Rekonvensi/Para TergugatKonvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Seranguntuk pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sebagai berikut:Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT BTN1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 00032/Desa BaktiJaya tanggal 20 Juni 2008, Surat Ukur Nomor: 06/Bakti Jaya/2008tertanggal 13 Juni 2008 seluas 10.995 M2 (Sepuluh ribu sembilan ratussembilan puluh lima meter persegi) atas nama PT.

BRI (Persero), TbkUnit Usaha Syariah Kantor Cabang Serang Seranguntuk membiayai pembelian perumahan di Alea TownHouse dan setelah melalui proses negosiasiakhirnya disepakati perjanjian pembiayaan dengansistem murabahah (perjanjian yang tertuang dalamPerjanjian Kerjasama (PKS) Nomor :B.712 #KCSV/PEM/06/2007 tanggal 18 Juni 2007 ~=tentangPemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah Alea TownHouse yang ditandatangani oleh Terdakwa . Ir. AMIR53ABDULLAH NAHDI selaku Direktur Utama PT.

BRI (Persero),TbkUnit Usaha Syariah Kantor Cabang Serang Seranguntuk membiayai pembelian perumahan di Alea TownHouse dan setelah melalui proses negosiasiakhirnya disepakati perjanjian pembiayaan dengansistem murabahah (perjanjian yang tertuang dalamPerjanjian Kerjasama (PKS) Nomor :B.712 KCSV/PEM/06/2007 tanggal 18 Juni 2007 ~=tentangPemberian Fasilitas PembiayaanMurabahah Alea Town House yang ditandatangani olehTerdakwa I. Ir. AMIR ABDULLAH NAHDIselakuDirektur Utama PT. NJS dan H.

Hal 67 dari 113 HalMeminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Seranguntuk menunjuk seorang juru sita pada Pengadilan NegeriSerang, dengan dibantu/disertai oleh 2 orang saksi yangmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 197HIR, untuk melakukan eksekusi penyerahan berupa:Kepemilikan dan pengusaan atas fasilitas metering dan jaringanpemipaan/pipagas yang terletak dari Stasiun Meter GasPertaminaCilegon beralamat di Krakatau Industrial EstateCilegon (KIEC) Jl.

Kubangsari KecamatanCiwandan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12April 1922 yang dibuat di Bandung oleh Notaris D.J.M de Hondt danDrs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalamberkas terpisah) selaku Kepala BPN Kota Cilegon serta selaku WAkilKetua Tim Khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota CilegonNomor: 593.4/Kep.301.Org/2003, bertempat di Kantor BagianUmum Setda Kota Cilegon atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Seranguntuk

Korban bersamaKakak Kandung Anak Korban;Bahwa, Saksi melakukan pencarian sejak 1 Desember 2017 sampaidengan ditemukannya mayat Anak Korban dengan radius mencapai + 10(sepuluh) kilometer dari tempat tinggal Anak Korban;Bahwa, jarak antara rumah Korban dengan tempat mayat Korbanditemukan adalah sekitar 3 (tiga) kilometer;Bahwa, Saksi mendapat telepon dari Kakak Kandung Anak Korban adapenemuan mayat, lalu Saksi mendatangi rumah Orang Tua Anak Korbandan kemudian pergi ke bagian forensik Rumah Sakit Umum Seranguntuk

Menetapkan jatuh talak satu Khul`i Tergugat (Pulung bin SArmin) terhadap Penggugat (Roikhatul Jannah binti Ruslani) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka,Kabupaten Seranguntuk

Seandainya sebelum sertifikat itu diterbitkandilakukan Publikasi tentunya masyarakat pemilik tanah yang sah akanmengajukan keberatan karena faktanya masyarakat masih mengklaimsebagai Pemilik dan menguasai lahan objek sengketa dan kemudianmelepaskannya melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seranguntuk kepentingan umum pembangunan Pelabuhan Bojonegara.107PN.Jkt.UtBahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Para Penggugat butir 7halaman 34 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwaSertifikat

sengketa tersebut diadakan untukTergugat I guna kepentingan pembangunan pelabuhan Bojonegarayang akan diselenggarakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasakepelabuhan bagi kepentingan umum.DALAM REKONPENSI118119PN.Jkt.Ut1 Bahwa mohon kepada MajelisHakim Yang Terhomat agarterhadap halhal yang telahdiuraikan oleh PenggugatRekonpensi / Tergugat IKonpensi dalam Konpensitersebut di atas termasuk dandipertimbangkan juga dalamRekonpensi ini.2 Bahwa dalam rangkapembangunan PelabuhanBojonegara di Kabupaten Seranguntuk

danPenggugat II tidak sah, dan surat kuasa khusus kontradiktif dengangugatan Penggugat dan Penggugat II;Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca secara cermatsurat kuasa Penggugat dan Penggugat II tertanggal 15 Juli 2014,dimana dalam surat kuasa tersebut sudah secara jelasmenyebutkan siap pemberi kuasa, dan kepada siapa kuasa suratkuasa diberikan serta dalam hal khusus tujuan dari pemberiankuasa sudah jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Seranguntuk

Seranguntuk melakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Pasca Bencana AnginPuting Beliung di Desa Tengkurak Kec. Tirtayasa Kab. Serang,berdasarkan Surat Perintah nomor : 800/234/Sekret/2012 tanggal 16April 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. HULAELI ASYIKIN, M.BAselaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Serang.Bahwa tugas saksi adalah memonitoring realisasi bantuan pascabencana terebut kemudian melaporkan kepada pimpinan dalam hal iniadalah Drs.

UndangUndang No.5/1960 tentang Pokokpokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah danPasal 3 UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, oleh karenanya berdasarkan haltersebut maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Seranguntuk

Bali Pasifik Pragama di Seranguntuk mencari pekerjaan serta mengikuti proses pelelangan, saksihanya menerima laporan secara global dari Kantor Cabang, danHalaman 79 dari 280 hal Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.memberikan arahan pekerjaan kepada pengelola Kantor Cabang diSerang agar melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, danmengikuti proses pelelangan sesuai ketentuan;Bahwa PT.