Ditemukan 1872 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/PDT/2007 Tanggal 25 Nopember 2009 — H. MUSTAR ; Ny. Hj. MINAH; HADI SUROYO,
46 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bastari ;Sehingga tanah Penggugat/Termohon tidak tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat I/Pemohon dan tanah milik Tergugat II/Pemohon II ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan tidak salah dalammenerapkan atau melanggar hukum
Putus : 29-01-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/Pdt/2014 Tanggal 29 Januari 2015 — PT. NADYA VILLA, dkk ; R.E. BARINGBING, S.H., , dkk
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dikuasai dandimiliki Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat HGB Nomor 100., yangdimiliki Tergugat , Il (vide jawaban butir 50, 51, bukti TI.5, 11.13);30.Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2013, Nomor 237/PDT/2013/PT.Bdg., halaman 8, Paragraf 1 sampai dengan 8, berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., adalahberasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 34., yang pada tahun 1972 sebagaijaminan
Nomor 34., tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 100/Setia Asih., tanggal 28 Agustus 1997;55.Bahwa, mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., telah ParaPemohon Kasasi bahas pada Bagian V Memori Kasasi ini dan mengenaiSertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia juga telah Para PemohonKasasi bahsa pada Bagian VII Memori Kasasi ini;Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia., telah dijual habisoleh Main bin Milin kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs.
Register : 27-09-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Nnk Tanggal 11 Maret 2020 — ABDULLAH sebagai Penggugat Melawan MARKUS RAGI PURAB sebagai Tergugat
246 — 80
246 — 80
., halaman 12 dari 40Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat;Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah Tergugat dan Penggugat salingtumpang tindin karena Saksi tidak mengetahui batasbatas antara lahanTergugat dan Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa antara Tergugat danPenggugat mengenai tanah tersebut karena Saksi saat ini sudah tinggal diMantikas, Kecamatan Sebatik dan jarang datang ke Sei Kapal.
Register : 23-11-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 41/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
HERMAN HERRY DAWIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
191 — 73
HERMAN HERRY DAWIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
191 — 73
tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwaPenggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (vide bukti Surat P4)yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjaditumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atastanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga padawaktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjaditumpang tindin maka
Putus : 12-05-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Mei 2016 — ONG TJIEN HUANG VS PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, DKK
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aneka Industri dan Jasa Anindya, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339/Nps, yang diakuisebagai milik pihak Tergugat (satu), telan dengan sengaja dimohonkandengan syaratsyarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yaknimenggunakan datadata yang bukan berasal dari lokasi/objek tanah yangdimohonkan serta menggunakan dokumen yang tidak sah dimiliki oleh pihakTergugat :Sehingga telah terjadinya tumpang tindin pemberian hak atas tanah* dilokasi/objek berdasar
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
180 — 84
180 — 84
padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Register : 25-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt Tanggal 13 Agustus 2015 — SA'AYAH; Melawan 1. RUDIANTO; 2.CENDI;
82 — 12
82 — 12
, yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011 Tanggal 8 April 2011 —
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin
Register : 04-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan2 : Terdapat tumpang tindin peraturan secaratidak taat azasHalaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2013C. Alasan3 : Dalam prakteknya, saat pemungutansebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit ataubahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungutd. Alasan4 : Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak ("PKP") sedangkan PMK 11/2005merujuk kepada Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Samayang dikukuhkan sebagai PKPe.
Register : 04-03-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 2 Juli 2013 — ALI AKBAR vs LURAH HANDIL BAKTI
78 — 142
78 — 142
sehingga bertumpang tindihdengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) dalam hal ini : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin
Register : 10-12-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4778/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 27 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 13
80 — 13
Dan olehkarena kedudukan pihakpihak atau subyek yang berbeda bukanlah suatusebab dilenyapkannya azas " Ne Bis In Idem ", Sehingga apabila perkaraini diadili kembali oleh Pengadilan Agama Sidoarjo maka akan terjaditumpang tindin dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negerisidoarjo No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda tertanggal 11 Juni 2008 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 578/PDT/2008/PT.Sby.tertanggal 22 Desember 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2015 Tanggal 30 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN
PENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN
54 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan SertipikatHak Milik Nomor 5500/Simpang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6790sampai dengan Nomor 6798 atas nama Termohon Kasasi terbitbelakangan, yaitu setelah tahun 2003Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenyatakan bahwa tumpang tindin hak atas tanah merupakan cacadhukum administratif yang dapat menjadi alasan pembatalan hak atastanah.Dari uraian
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Unh Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Sabaruddin
2.Ilham Adiguna, S.H.,M.H
Tergugat:
PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)
104 — 36
1.Sabaruddin
2.Ilham Adiguna, S.H.,M.H
Tergugat:
PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)
104 — 36
TaniPrima Makmur, Sabaruddin dan Ilham Adiguna ke lokasi tanah saksisesuai sertifikat 00069 an Djabal Nur Moita, namun saat di lokasi saksitidak bisa pastikan tanah saksi karena saat ini sudah tidak jelas lagi karenasudah di penuhi kelapa sawit dan patokpatoknya hilang digusur, saksitidak tahu lagi apakah tanah saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak; Bahwa tidak ada yang menyampaikan tanah saksi dengan Sabaruddinsaling tumpang tindin namun saksi dipanggil untuk dimediasi untukmenentukan posisi
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
71 — 312
71 — 312
No. 973/tahun 1985 letaknya tumpang tindin dengan tanahyang dikuasai Tergugat (Kongregasi Misi), pada waktuPemeriksaan Setempat (PS) letak tanah hak milik Para Penggugatmemang tumpang tindih atau sama letaknya dengan tanah yangdikuasai oleh Kongregasi Misi (Tergugat I), pada waktu perkara ditingkat banding, tingkat kasasi kuasa hukum Tergugat tetapADVOKAT HENDRY ZULKIFLI, SH dan sampailah pada waktuTergugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (Pk),Pimpinan Kongregasi Misi(CM)Indonesia diwakili
Register : 12-07-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 91/PDT/2016/PT PBR Tanggal 14 Nopember 2016 — LILIANA CHANDARA Sebagai PENGGUGAT
Lawan
JAMALUDIN AHMAD, DKK Sebagai TERGUGAT
116 — 56
116 — 56
Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor01/14.01/IV2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindin SHMNomor 3965/2007 SU No. an. Susi Yusni dengan SHM Nomor 843/1982an.Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang;c.
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM
Melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
138 — 114
138 — 114
CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.
Register : 22-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 153/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
83 — 43
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
83 — 43
Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — LOU BUN HWA vs. ZUBIR, dkk
168 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tumpang tindin dengan Hak Milik Nomor11540/Desa Sungai Raya atas nama Lou Bun Hwa Terletak di DesaSungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak),Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 24 Oktober 2011 Nomor134/BAHGP/DV/2011 (Bukti P.10), yakni sebagai berikut:A.
Register : 15-07-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb Tanggal 11 Januari 2016 — SISILIAWATI TANRIM, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga beralamat di Jln. Darma Husada Utara Nomor: 18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, DAVID TUNY, SH, dan KORNELES LATUNY, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 375/2015 tanggal 06 Juli 2015; selanjutnya disebut Penggugat.
M e l a w a n
1. Ny. JOHANA HETERINA GASPERSZ, Sebagai Tergugat I ;
2. CLIFF GASPERSZ, Sebagai Tergugat II ;
3. Ny. JANNTY GASPERSZ, Sebagai Tergugat III ;
4. STEVEN GASPERSZ, Sebagai Tergugat IV ;
5. FRELYNO CH. GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat V ;
6. PAULINE GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat VI ;
yang semuanya ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (almarhum) dan Ny. Petrosina A. Gaspersz (almarhumah), beralamat di Jalan Mutiara Nomor : 73 RT/RW.001/01 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau â Kota Ambon, yang dalam hal ini untuk Tergugat I sampai dengan VI diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. DOMINGGUS S HULISELAN,SH DAN 2. RONALD O SALAWANE,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal t Agustus 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 421/2015 tanggal 7 April 2015 dan kemudian untuk Tergugat II,IV dan V telah mencabut kuasa pada tanggal 20 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Para Tergugat.
107 — 33
107 — 33
jelas batas sebelah timur dengan tanah negera dan sesudipengakuan penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian daritanah negera, bahwa penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milikpenggugat diperuntukan untuk perluasan jalan mutiara tetapi penggugatsendiri tidak dapat membuktikan sebagdimana menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN.Bahawa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua tergugat, telah melaluibeberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindin
Register : 09-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
SIKWANDI
Tergugat:
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
54 — 17
SIKWANDI
Tergugat:
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
54 — 17
tuntutankompensasi, dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat tentang kenaikanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdggaji dan pesangon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak jelas, selainitu dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yangbersifat normatif dalam menentukan perhitungan gaji dan pesangon;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, oleh karena konstruksigugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, dan tidak memenuhisyarat formil yaitu tumpang tindin