Lampiran Bab Il Huruf Aangka 1 huruf k butir 3) :a. hurufc) : terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yangberwenang; dan/atau,b. huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu. yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yang sehat.b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Bagian Kelima EtikaPengadaan Pasal 5 huruf e menghindari dan mencegahterjadinya

Lampiran Bab Il Huruf Aangka 1 huruf k butir 3) :c. hurufc) : terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yangberwenang; dan/atau,74d.huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu. yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yangsehat.Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Bagian Kelima EtikaPengadaan Pasal 5 huruf e menghindari dan mencegahterjadinya

diterima, maka PPK/Pejabat yang bewenang dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelanganulang.Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Lampiran Bab Il Hurua A angka 1 huruf k butir 3) :e hurufc) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau dan dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,e huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan

diterima, maka PPK/Pejabat yang bewenang dapatmemerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang4126) Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah, Lampiran Bab Il Hurua A angka 1 huruf kbutir 3) :e hurufc) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau dan dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,e huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan

Lampiran Bab Il Hurua A angka1 huruf kbutir 3) :huruf c) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau den dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dantidak terjadi persaingan yang sehatTerhadap sanggahan tersebut PPK memberikan jawaban dengan SuratNomor 447/10/PPK/Alked/DPIDP/2010 tanggal 20/Oktober 2010 denganmenyatakan bahwa

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengaturmengenai prinsipprinsip pengadaan sebagai berikut:a. efisien;b. efektif;c. tranparan;d. terbuka;e. bersaing;f. adil/tidak diskriminatif; dang. akuntabel;3.1.4.

tindakandiskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu; (e)melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f)melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya.UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelolasecara tertiob, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, tranparan

UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelolasecara tertiob, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asaskeadilan dan kepatutan..

10.11.12.13.14.15:kertas tipis tranparan ternyata tanda tangan Sastro Budojo baik panjanglebar serta tingginya sama persis dengan tanda tangan Sastro Budojoyang ada didalam Surat Kuasa pembelian SHM.32 tanggal 6 April 1970yang diberikan oleh Sastro Budojo kepada Hanali Setiowargodjojo danLiem Khe Lip.

Bahwa Tergugat dianggap melanggar asas keterbukaan dirasaberlebihan karena berdasarkan literatur manapun keterbukaan dimaksudkanadalah seluruh kegiatan dan data yang tersimpan pada instansi pemerintahdapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tranparan, faktanya dengandiberlakukannya "Layanan AHU Online pada Dirketorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan agar layananpengesahan badan hukum perkumpulan dapat lebih cepat, mudah dan murahsehingga dalil Penggugat

Ayat 3 tahap kualitatif dilakukan oleh Senat dan Organ Yayasanterhadap calon Rektor secara objektif dan tranparan yang materinyamenyangkut penyampaian visi misi dan hasilnya ditentukan oleh Senatminimal 2 (dua) orang yang diserahkan kepada Pembina melaluipengurus; d.

Lampiran Bab Il Huruf Aangka 1 huruf k butir 3) :a. hurufc) : terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yangberwenang; dan/atau,b. huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yang sehat ;b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Bagian Kelima EtikaPengadaan Pasal 5 huruf e menghindari dan mencegahterjadinya

Lampiran Bab Il Huruf Aangka 1 huruf k butir 3) :a. huruf c) : terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabat yangberwenang; dan/atau ;73b.huruf d) :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu. yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yang sehat ;Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Bagian Kelima EtikaPengadaan Pasal 5 huruf e menghindari dan mencegahterjadinya

diterima, maka PPK/Pejabat yang bewenang dapat memerintahkan evaluasi ulang atau pelelanganulang.Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Lampiran Bab Il Hurua A angka 1 huruf k butir 3) :e hurufc) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau dan dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,e huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan

diterima, maka PPK/Pejabat yang bewenang dapatmemerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang3916) Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah, Lampiran Bab Il Hurua A angka 1 huruf kbutir 3) :e hurufc) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau dan dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,e huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan

Lampiran Bab Il Hurua A angka1 huruf kbutir 3) :huruf c) yang berbunyi: terjadi pratek KKN diantara peserta lelangdan atau den dengan anggota panitia/pejabat pengadaan /pejabatyang berwenang; dan/atau,huruf d) yang berbunyi :Terdapat rekayasa pihakpihak tertentuyang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dantidak terjadi persaingan yang sehatTerhadap sanggahan tersebut PPK memberikan jawaban dengan SuratNomor 447/10/PPK/Alked/DPIDP/2010 tanggal 20/Oktober 2010 denganmenyatakan bahwa

Penanaman ModalDalam Negeri Nomor: 95/3213/IP/PMDN/2018 a.n PT ALFASENTRA PROPERTY tanggal 2 Februari 2018. 54.1 (satu) bundel Dokumen Proposal Proyek pembangunanKawasan Industri Terpadu PT ALFA SENTRA PROPERTY,Desa Sawangan dan Desa Wantilan Kecamatan CipeundueyKabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, 2018. 55. 1 (satu) bundel dokumen Proposal Kawasan Industri Company Halaman 13 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPkK/2018/PN Bdg Profile PT PURA BINAKA MANDIRI (PURA GROUP). 56.1 (satu) buah Odner Tranparan

berisikan Surat PermohonanRekomendasi PT PURA BINAKA MANDIRI tanggal 5 Februari2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum danRuang Kabupaten Subang beserta Kartu Penerus Disposisi,dan Ceklis Dokumen Kelengkapan Fasilitas Penanaman Modal 57.1 (satu) buah Odner Tranparan berisikan Surat PermohonanRekomendasi PT ALFA SENTRA PROPERTY tanggal 5Februari 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Ruang Kabupaten Subang beserta Kartu PenerusDisposisi, dan Ceklis Dokumen Kelengkapan FasilitasPenanaman

tanggal 9 Februari 2018. 53.2 (dua) lembar Copy Dokumen Izin Prinsip Penanaman ModalDalam Negeri Nomor: 95/3213/IP/PMDN/2018 a.n PT ALFASENTRA PROPERTY tanggal 2 Februari 2018. 54.1 (satu) bundel Dokumen Proposal Proyek pembangunan KawasanIndustri Terpadu PT ALFA SENTRA PROPERTY, Desa Sawangandan Desa Wantilan Kecamatan Cipeunduey Kabupaten Subang,Provinsi Jawa Barat, 2018. 55.1 (satu) bundel dokumen Proposal Kawasan Industri CompanyProfile PT PURA BINAKA MANDIRI (PURA GROUP). 56.1 (satu) buah Odner Tranparan

berisikan Surat PermohonanRekomendasi PT PURA BINAKA MANDIRI tanggal 5 Februari 2018ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan RuangKabupaten Subang beserta Kartu Penerus Disposisi, dan CeklisDokumen Kelengkapan Fasilitas Penanaman Modal 57.1 (satu) buah Odner Tranparan berisikan Surat PermohonanRekomendasi PT ALFA SENTRA PROPERTY tanggal 5 Februari2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan RuangKabupaten Subang beserta Kartu Penerus Disposisi, dan CeklisDokumen Kelengkapan Fasilitas

MDS:457899a821624e67b58 lcScf797a36f3 20130506180000.irf dengan nilai MDS:a22bb4e79005bd 1 4c 15a043eb6b84e62 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park.1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yangberisi file / data hasil penyadapan1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38W VM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTVpada Hotel BOROBUDUR1 (satu) Ordner Tranparan

dengan nomor panggil 081351107888. 1 (Satu) buah handphone NOKIA Model: 100 TYPE: RH130, IMEI:355502/05/647703/3, yang didalamnya terdapat SimCard XL dengan ICCID:HHUO1 8962119112 444121499, 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Type: RM713 Model: X101, IMEI 1:351961/05/110502/9, IMEI 2: 351961/ 05/110503/7 yang didalamnya terdapat SimCard XL dengan ICCID: 8962.1167.1302.5195.993 yang di temukan di dalambagasi Motor Honda Revo dengan No Pol: L 5785 EN yang dikuasai oleh EkoDarmayanto. 1 (satu) Ordner Tranparan

MDS: 457899a821624e67658 1cScf797a36f3 20130506180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park. 1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yangberisi file / data hasil penyadapan 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41S0G38W VM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTVpada Hotel BOROBUDUR 1 (satu) Ordner Tranparan

atas dana bantuan Program PPKIPM tersebut sejak menerima bantuan harus tercatat keberadaannyadalam APBD Kota Tasikmalaya hingga kini, terlepas siapa Pejabatnya,bukan membiarkan hingga berlarut larut dan menjadi bola liar , mengingatapapun alasannya dana bantuan PPKIPM itu. memang nyatakeberadannya sehingga apapun alasannya harus nyata pula dalam APBDKota Tasikmalaya, baik sebelum maupun sesudahnya kegiatan ProgramPPKIPM, untuk itu Walikota kini berkewajiban untuk membuat laporanyang terinci dan Tranparan

gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengesahan Surat Keputusan a quo dilakukansecara diskriminatif, tidak trasparan, cacat prosedural dan sewenangwenang.Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas poin 43dan 44 posita gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakanbahwa tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang telahmengganti PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD KotaCirebon Periode 2019 2024 melalui surat Keputusan yang disahkan danditerbitkan secara tidak tranparan

Agustimaizol yangsekaligus Camat Rao Utara;Surat tersebut juga telah diterima langsung oleh Penggugat;Asas Kejujuran dan KeterbukaanAdalah suatu asas yang menghendaki keterbukaan dalam urusanpenyelenggaraan pemerintah sehingga hubungan timbalbalikantara pemerintah dan warga negaranya jelas dan tranparan;Bahwa Tergugat telah bertindak benar dan telah melaksanakanAsas Kejujuran dan Keterbukaandalam menerbitkan Keputusan inlitis;Bahwa Tergugat pada saat akan menerbitkan Keputusan a quotelah melalui

BUMI PANGITA HANDITAMA secara jelas, tranparan danbenar, agar Penggugat tidak dipersalankan melakukan pembayaran pajakkepada pemerintah, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikandan atau menyerahkan Suratsurat berharga berupa Sertifikat bukti HakKepemilikan atas assetasset benda tidak bergerak yang menjadi milik ataukekayaan dari PT.

No. 37 PK/PID.SUS/201480 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakantujuan diberlakukannya keputusan presiden ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBDdilakukan secara efisien, efektif, terouka dan bersaing, tranparan, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel, serta Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor027/SK

(Barang Bukti No.148) 1 (satu) Ordner Tranparan milik M. DIAN IRWAN N yang berisi SLIPGAJI, SLIP UANG MAKAN, TANDA TERIMA PEMBAYARANTUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA, RINCIANPENGHASILAN BULANAN periode JULI 2011 April 2013 atas namaMOH. DIAN IRWAN NUQISRA. (Barang Bukti No.149) 1 (satu) lembar asli print out dokumen booking Hotel Century parkNo.377315 Tanggal cetak 22/5/2013 a.n. sdr. ABDURAHMANASSAGAF.

dengan nomor panggil 081351107888. 1 (Satu) buah handphone NOKIA Model: 100 TYPE: RH130, IMEI:355502/05/647703/3, yang didalamnya terdapat SimCard XL denganICCID: HHU01 8962119112 444121499. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Type: RM713 Model: X101, IMEI 1:351961/05/110502/9, IMEI 2: 351961/ 05/110503/7 yang didalamnyaterdapat Sim Card XL dengan ICCID: 8962.1167.1302.5195.993 yang ditemukan di dalam bagasi Motor Honda Revo dengan No Pol: L 5785 ENyang dikuasai oleh Eko Darmayanto. 1 (satu) Ordner Tranparan

: 457899a821624e67fo581c5cf797a36f3. 20130506 180000.irf dengan nilai MD5: a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62 1 (satu) Keping DVD Merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park. 1 (Satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1yang berisi file / data hasil penyadapan 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41SO0G38WVM2I1, warna Putin Kuning, yang berisi file rekamanCCTV pada Hotel BOROBUDUR 1 (satu) Ordner Tranparan

(BB No.50)1 (satu) buah Odner Tranparan berisikan Surat Permohonan Rekomendasi PTPURA BINAKA MANDIRI tanggal 5 Februari 2018 ditujukan kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Ruang Kabupaten Subang beserta Kartu PenerusDisposisi, dan Ceklis Dokumen Kelengkapan Fasilitas Penanaman Modal.

(BB No.56)1 (satu) buah Odner Tranparan berisikan Surat Permohonan Rekomendasi PTALFA SENTRA PROPERTY tanggal 5 Februari 2018 ditujukan kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Ruang Kabupaten Subang beserta Kartu PenerusDisposisi, dan Ceklis Dokumen Kelengkapan Fasilitas Penanaman Modal.(BB No.57)1 (satu) lembar Dokumen Rekomendasi Nomor : 591/058/Bid. PR TentangHalaman 12 dari 213Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Agustina Karnawati,SH), Pihak Penggugat selaku PihakKedua/pihak pembeli mengikatkan diri tidak akan menuntut Tergugat selaku Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.MDN.Pihak Pertama/Penjual baik secara perdata maupun secara pidana pihak lainyang berkaitan dengan obyek tanah.Bahwa dengan dalil sangkalan Pembanding/Tergugat sesuai fakta faktadi atas, tidak ada unsur perbuatan berupa tindakan tidak tranparan ataumengelabui keadaan status obyek yang sebenarnya terutama tanah tersebutternyata

Tulungagung ;e Bahwa pemanfatan dana penguatan modal (bansos) tersebut digunakan diluarRUK yang telah diajukan tidak dibenarkan ;Semua pengeluaran dana yang bersumber dari dana penguatan modal usaha, semuaharus disertai dengan tanda bukti yang sah ;Pengadaan harus dilakukan secara tranparan, sesuai dengan jenis dan jumlah dalamRUK (Rencana Usaha Kegiatan) yang diajukan kelompok, jika terdapat perubahandiluar RUK harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu dari PPK ;e Bahwa ahwa Sesuai RUK anggaran

denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;