Ditemukan 1292 data
Terbanding/Terdakwa : NUR ABIDIN BIN ALLAJI
82 — 55
Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian
kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu
64 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 459 K/PID.SUS/2016119.120.121.122.Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaBatulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar.1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor: 823.2 /KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIPSUPRIATNA bin UDIN.1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang KecamatanPataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 TentangPengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa BatulawangKecamatan Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI
H. DARUSALAM
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
218 — 121
didasari pada ketentuanketentuansebagai berikut : 220222 2n enn n en ene nnn en ene nn nceHalaman 31 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDGa)Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianKepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 82/2015)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan Pemberhentian
Kepala Desa (Selanjutnya disebut Permendagri(1) Calon Kepala Desa terpilin disahkan pengangkatannyadengan Keputusan Bupati/Walikota;(2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilin dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkanKeputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahanpengangkatan Calon Kepala Desa
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
ANSYARULLAH alias RUL bin AHMAD TAHIR
183 — 249
Sumbawa Baratberdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 687 Tahun 2013tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan PengangkatanHalaman 12 dari 73 hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN MtrKepala Desa Terpilin Desa Labuhan Lalar, Kec. Taliwang, Kab.
1.MUNIR SUPRIADI, S.H
2.USMAN. SH
3.AHMAD LUTHFI FIRDAUS, SH
4.YOHANES FIODAS JAMAN, SH
Terdakwa:
HEROL RONGA, A.Md.
120 — 51
Anugerah Citra Pratama hari Rabu tanggal 04 bulan Maret tahun 2020
9)1 Rangkap (2 lembar) copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 86 /KPTS/IX/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Sangaji Nyeku dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sangaji Nyeku Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 14 September 2020
10)1 Rangkap (3 lembar) copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 105 /KPTS/VIII/2019 tentang Pemberhentian
Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa pada 2 (dua) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 26 Agustus 2019
11)1 Lembar copy bermaterai 6000 Surat pembatalan Kesediaan Bertanggungjawab yang di tanda tangani mantan camat Tabaru an.
2)1 (satu) lembar asli berita acara nomor : 001/BPD/SN/I/2020 Tentang pemberhentian Kepala Desa dari BPD Sangaji Nyeku
3)1 (satu) lembar asli Berita Acara Nomor : 002/BPD/SN/I/2020 Tentang Permohonan Penyidikan Bendahara Desa Sangaji Nyeku kepada Kapolsek Ibu tanggal 20 Januari 2020
4)1 (satu) rangkap asli Berita Acara Rapat Masyarakat Tanggal 10 Januari 2020
5)
75 — 17
Sukoharjopada tahun 2007 sampai September 2012;Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku KetuaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah membahas dan menetapkanrancangan peraturan desa bersama pemerintahan desa, melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkanpengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk panitiapemilihan Kepala Desa;Bahwa saksi menerangkan peran saksi selaku Ketua BPD (BadanPermusyawaratan Desa) berkaitan dengan Alokasi Dana Desa
Terbanding/Terdakwa : AMIRUDDIN BIN ARANG
78 — 46
Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian
kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terdakwa:
MURAT
35 — 21
td>
17
1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Klarifikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dana Desa tahun 2019 Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak
18
1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Landak Nomor : 141/412/HK-2020 Tentang Pemberhentian
Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
Register : 21-06-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022Putusan PT SURABAYA Nomor 36/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 8 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : EVI LIGITO
Terbanding/Terdakwa : SAIFUL BARI BIN TO IMAM BAKTI ALM
114 — 41- 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/440/430.11.4/2018 perihal Permohonan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukosari, tanggal 09 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Camat Sukosari Nomor : 141/578/430.11.4/2019 perihal Peringatan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/02/430.11.4/2020 perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Register : 04-02-2022 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 20-05-2022Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 18 Mei 2022 — Penuntut Umum:
EVI LIGITO
Terdakwa:
SAIFUL BARI BIN TO IMAM BAKTI ALM
134 — 43- 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/440/430.11.4/2018 perihal Permohonan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukosari, tanggal 09 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Camat Sukosari Nomor : 141/578/430.11.4/2019 perihal Peringatan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Sukosari Lor, tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Camat Sukosari Nomor : 141/02/430.11.4/2020 perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Register : 20-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 11-11-2021Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penggugat:
zulkipli
Tergugat:
Bupati Tebo. Dr. H. SUKANDAR, S.Kom. M.si.
Intervensi:
KASONO
236 — 128JBI.Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, yaitu:tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenaiPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ulak Banjir RambahanKecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo;mannan tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungankekuasaan eksekutif;kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi
Register : 23-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 18-08-2021Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
SRI INDAHWATI PRIYANA, S.Pd
Tergugat:
KEPALA DESA KAMBINGAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
229 — 163mendugaPenggugat melakukan perbuatan Asusila tanpa adanya putusan pidanadari Pengadilan Negeri manapun juga, maka secara hukum Keputusantata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat itu adalah Keputusan yangjelasjelas bertentangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa, yangseharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusantersebut juga bertentangan dengan Peraturan Kabupaten Gresik No. 19 Tahun2017 tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan,Penyatingan, pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa serta asasasas pemerintahan yang baik, maka Mewajibkan Tergugat untukmengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat padakedudukan atau jabatan semula ( Rehabilitasi) sesuai Pasal 97 (11)UndangUndang R.I.
Register : 12-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 22-12-2021Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG WIDIYANTO, SH
Terdakwa:
SUGITO Bin TAYIB
102 — 0Nomor: 900/217 tahun 2018, tanggal 13 Maret 2018, tentang Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 141.1/547 Tahun 2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 140/147 Tahun 2019, tanggal 11 April 2019, tentang Pemberhentian
Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.
Register : 02-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 25-06-2018Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.R.BAYU PROBO SUTOPO,SH
2.M. KARYADIE, SH
3.TRI AGUNG SANTOSO. SH
4.ADHITYA YUWANA, SH
Terdakwa:
1.SULAIMAN Bin GUSTI ERAT
2.RIJA PERMANA SARI Binti M. KURBANSYAH
107 — 57(fotocopy)
- 1 (satu) exsemplar surat keputusan (SK) Bupati Lamandau Nomor : 188.45/272/VII/HUK.2013 tentang pemberhentian kepala desa kujan peiode 2007 2013 dan pengangkatan kepala desa periode 2013 2019 di kecamatan bulik kab. Lamandau tanggal 23 Juli 2013. (fotocopy)
- 1 (satu) exsemplar buku cek bank kalteng dengan nomor rekening 403-002-000000956-2 atas nama kas desa kujan.
Register : 12-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 17-10-2018Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
RHAKSY GANDHY ARIFRAN SH MH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO Bin H PANDI
85 — 26apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Foto copy Petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/486/Kum TAHUN 2013 tentang Pemberhentian
Kepala Desa Bungur dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bungur Kec.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 17-02-2017Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
86 — 12Batu Lanya.1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 /BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala UhaUhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggaitertanggal 12 Mei 2014;2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat KepalaDesa Nomor : 141 /03/ BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU /2015 tertanggal 09 Februari 2015;1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran
Batu Lanya.1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPDTentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat KepalaUhaUhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei2014;2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala DesaNomor : 141 /03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015tertanggal 09 Februari 2015;Halaman 170 dari 220 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN Pal85)86)87)88)89)90)91
Batu Lanya.1 (Satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPDTentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat KepalaUhaUhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei2014;2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala DesaNomor : 141 /03 /BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015tertanggal 09 Februari 2015;1 (Satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran
Register : 07-05-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 04-09-2018Putusan PN PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
TRI YUDHA WARDHANA FAMMI
Terdakwa:
1.BAHMID NAWIR, S.Sos alias MIT alias BAPAK IKA
2.MUKMAL Alias MAL
106 — 8Tolitoli Tahun Anggaran 2017:
- 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 227 Tahun 2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Santigi dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara;
- 1 (satu) eksampler dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan MCK, Volume 1 (satu) Unit Lokasi Desa Santigi;
- 1 (satu) eksampler Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Desa Santigi Kec.
Tolitoli berdasarkan SK Bupati Nomor 227 Tahun 2017Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Santigi danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara,menduduki jabatan sebagai Pj.
Tolitoli TahunAnggaran 2017:3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 227 Tahun 2017 tanggal08 Maret 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Santigidan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara;1 (satu) Eksampler Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban KegiatanPembangunan MCK, Volume 1 (Satu) Unit Lokasi Desa Santigi;1 (satu) Eksampler Rencana Anggaran Biaya (RAB) KegiatanPembangunan WC Desa Santigi Kec. Tolitoli Utara Kab.
Register : 05-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 23-01-2020Putusan PTUN SEMARANG Nomor 4/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
212 — 81Kabupaten Kendal (DPMPTSPKabupaten Kendal), sebelumnya di Bagian Pemerintahan ;: Bahwa tugas Saksi pada waktu di bagian pemerintahan terkaitdengan kasus ini, sesusi dengan Perbup 71 Tahun 2016 yaitu tentangSOTK untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, di mana Saksidipasrahi untuk menjabat sebagai Kasubag AdministrasiHalaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMGPemerintahan Umum dan Desa salah satu tugasnya adamengkoordinir dan memfasilitasi terkait dengan pengangkatan danjuga pemberhentian
kepala desa, perangkat desa dan pembentukanBadan Permusyawaratan Desa(BPD) ; : Bahwa pada saat seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendalini Saksi yang memfasilitasi dari pemerintah Kabupaten Kendal,fasilitasinya yang pertama membuat jadwal secara serentak dan jugauntuk fasilitasi dalam penunjukan pihak ke tiga dalam pelaksanaanseleksi ; Bahwa terkait masalah seleksi, setelah terbitnya perbupterkait perangkat desa, Kami menghubungi pihakpihak terkait yangbisa melaksanakan tes melalui CAT, dalam
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
53 — 41bersifatfinal dan mengikat; 22222 n nn nnn enn nnn ee n=Sesuai Pasal 24 Ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menyebutkan kepala daerah di Kabupaten adalahBupati juncto ketentuan Pasalpasal sebagaimana disebutkan diatas terlihatjelas BUPATI dalam hal ini menjalankan atribusi Suatu ketentuan hukum,termasuk dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata CaraPencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa;Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut diatas, Maka BUPATI/Walikotayang memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pilkadesdalam hal ini Pilkades Desa Mekarsari, oleh karena PTUN Bandung tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara @ QUO;1.
Putus : 05-03-2015 — Upload : 15-11-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 139 /PID.SUS- TPK/2014/PN Smg
Tanggal 5 Maret 2015 — SOEHENDAR,Spd bin SUWARYO (TERDAKWA)
66 — 18Perda Kabupaten Banyumas Nomor 24 tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal35 A ayat (1) : Biaya pemilihan Kepala Desa dan pengawasanpelaksanaan pemilihaan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desadan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuanPemerintah Daerah dan danadana lainnya yang sah.b.