;Setelanh mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUH.DIMAZ DZAHWAN DZAKI Alias DIMAZ BinHAMZAH LATIF bersalah melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) Ke 3e,4e,5e KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak sebagaimana dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum;.

persetubuhan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandunganberdasarkan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor132/Pid.Sus/2021/PN SimPidana Anak (Pasal 1 Ayat 3, 4 dan 5 Undang undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak), sedangkan anak korban adalahanak yang berusia 14 (empat belas) tahun sehingga sangat tidak mungkinmengarang cerita perbuatan asusila atau persetubuhan yang dilakukanterdakwa kepadanya;Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UUUU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telahterbukti dan terpenuhi, maka

April 2008, sebagaimanatermuat dalam identitas peserta didik sekolan Madrasah tanggal 20Desember 2017.Perbuatan Anak SAMUEL FRANSISCUS TAMBUNAN alias ROBY anak daribapak PAMANUT TUA TAMBUNAN diatur dan diancam pidana menurutpasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi UndangUndang Jo pasal 1 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umumtanggal 18 Mei 2021 NO.REG PERKARA : PDM06/L4.12/Eku.2/RGT/05/2021 Anak telah dituntut sebagai berikut:1.

dahulu dilakukan proses diversi,sebaliknya langsung ditangkap dan ditahan dan penahananterhadap Tersangka ditempatkan dalam satu sel / penjarabersamaan orang dewasa selama 1 (satu) malam yaitu dari pukul22.00 Wib s/d tanggal 29 Januari pukul 22.00 Wib tanpa diberimakan.Ditanggapi sebagai berikut:Bahwa pelaksanaan diversi sama sekali tidak diharuskan untukdilakukan sebelum penetapan seorang anak menjadi Tersangka, haltersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 7 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak "Diversiadalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilanpidana ke proses diluar peradilan pidana", kKemudian pada Pasal 7ayat (1) dirumuskan "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakanDiversi, ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan a.

UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;ATAU :KEEMPAT :Bahwa Anak INDRA SETIAWAN Bin KASIDIN bersamasamadengan saksi KRISTANTO BUDIMAN Bin HERMANSYAH, saksi DEBIIRWANTO alias BALUNG Bin RUSDI, Saksi Anak RIZKY MAULANA AliasBOLANG Bin HERU SETIADONO(dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdr. RUDI Als BRAM (DPO), Sdr. PUCUK (DPO) dan Sdr.

Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimanadalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Mirhan Lubis oleh karena itudengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesarRp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sbh3. Menyatakan agar Terdakwa Ali Mirhan Lubis tetap ditahan.4.

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim akan terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa2. Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3.

UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang Undang Undang Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana serta peraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutanMENGADILI1.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak NURWAHYUDI Als IYUT BinMARZUKI, Anak IIL MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , AnakII ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVINFEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJARRIFAI Als PAY Bin H.

Rajo Amat, SHmenerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2001 telah lahir Isra Devina,dengan demikian pada saat kejadian Anak korban masih berumur 17 tahun danmasuk dalam kategori Anak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Contohya seperti melakukan mediasi, pertemuandan seputar pemberian sanksi);Menimbang, bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu kritikanterhadap paradigma penyelesaian perkara pidana Hukum Pelaku HabisPerkara, yang seringkali Kurang akomodatif terhadap kepentingan dan hakkorban untuk mendapatkan pemulihan;Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratifdalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anaksebagaimana UndangUndang Sistem Peradilan Anak yang

Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiaptahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugaspokok masingmasing komponen yang ada.

sehingga merupakanpenilaian dan pertimbangan yang obyektif dalam menjatuhkan pidana terhadapAnak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG Bin MULYADI ;Menimbang bahwa dengan mencermati Tuntutan Penuntut Umum yangtelah menuntut Anak DIAN NUR WASISI Alias BENGONG Bin MULYADIdengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan danmengikuti latinan kerja selama 2 (dua) Bulan, Hakim tidak sependapat dengantuntutan penjara tersebut karena prinsip dasar dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, kepentingan Anak merupakanpaling utama dan terbaik sehingga penjara merupaka upaya terakhir apabilaanak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG Bin MULYADI sudah tidak bisa dibinalagi, maka oleh karenanya demi kepentingan Anak Hakim akan menjatuhkanhukuman pidana terhadap Anak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG BinMULYADI sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke1 dan huruf cHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor 03/Pid.

Sebutan ANAK tersebuttelah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Anak ditangkap pada tanggal 02 Maret 2015 berdasarkan Surat PerintahPenangkapan Nomor : Sp.Kap/17/TII/2015/ Reskrim tertanggal 02 Maret 2015;Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompuberdasarkan Penetapan Penahanan oleh:Penyidik tanggal 03 Maret 2015, Nomor: Sp.

Kamal Bin JumpoMalam kiranya diberikan tuntutan/putusan "Pidana Penjara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, agar anak/klien agar diputus denganmenjalani pidana penjara dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) ;Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakimsependapat bahwa dikarenakan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidikmembimbing Anak, dan untuk menjamin masa depan anak meskipuan tindakanHalaman

Pasal 76 D Undangundang Nomor. 35 Tahun 2014tentang perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta Ketentuan UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

BurAnak jo Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 01 tahun2016.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.SaksiSAKSI Alias SAKSI Binti IBU SAKSI 1, tidak disumpahdikarenakan saksi masih anakanak dan pemeriksaan saksi berdasarkandengan Sistem Peradilan Anak, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi telah menjadi korban persetubuhan

bertentangan dengan program pemerintah dalammelakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;Keadaan yang meringankan:Anak belum pernah dihukum;Anak mengakui perbuatannya ;Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaikiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

bisamenyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji akan mengontroldiri, sikap dan perilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan melanggar hukum;Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2020/PN WgwMenimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebutdan dihubungkan dengan keterangan dari Wali Anak dan pembelaan dariPenasihat Hukum Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa grand design undangundang perlindungan anakdan undangundang sistem

peradilan anak adalah menganut asas kepentinganterbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapatmungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatifdalam masyakarat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dankeadilan bagi Anak Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta yang terungkapdalam persidangan dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Hasil PenelitianKemasyarakatan dan pendapat Wali Anak

antara asas paedagogis, keadilan dan kepastian hukum dalamSistem Peradilan Pidana Anak pada umumnya, khususnya untuk kepentinganperkembangan Anak itu sendiri, maka penjatuhan pidana penjara terhadapAnak dalam perkara ini menurut penilaian Hakim merupakan yang paling tepat,namun mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan tidaklahsebagaimana penjatuhan pidana penjara bagi orang dewasa, sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 ayat (2), (3) jo Pasal 71 ayat (3) Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan 132 jo Pasal 111 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam denganpidana pokok berupa pidana penjara Anak juga diancam pidana pokok berupadenda, namun karena Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda sebagai pidanapokok, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (8) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti denganpelatinan