Ditemukan 1158 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transparan tranparansi tangaran tranmiran tapparan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
128 — 38
  • Tranparan dan Kontrol Sosial.Bahwa sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia,Negara menjamin Hak Konstitusional setiap orang berhak untukmendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukumsebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, salah satunyaialan Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang manasecara hukum Hak atas Bantuan hukum merupakan Hak AsasiManusia, hak tersebut tegas dan jelas dijamin dalam Konstitusi(UUD 1945) Khusus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 April 2014 — EFFENDY KOMALA, Dk
123 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 457899a821624e6/fb581c5cf797a36f ;3 20130506180000.irf dengan nilai MDS5: a22bb4e79005bd14c15a043eb6b84e62 ; 1 (satu) Keping DVD merek Verbatim dengan S/N: KN 642A300477GHkapasitas 4.7 GB tanpa label berisi rekaman CCTV Century Park; 1 (satu) buah CD dengan serial number SN : MAPA10QF06104543 1 yangberisi file/data hasil penyadapan; 1 (satu) buah FlashDisk JetFlash Transcend 32GB, dengan S/N:53B41SO0G38WVM2I1, warna Putih Kuning, yang berisi file rekaman CCTVpada Hotel Borobudur ; 1 (satu) Ordner Tranparan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31 /Pid.Sus / TPK /2012 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2012 —
82 — 110
  • MM dalam pengadaan Genset tidak memperhatikan pedoman pengadaanbarang/jasa yang berlaku di lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawangdiantaranya Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan tujuandiberlakukannya keputusan presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasayang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif,terbuka dan bersaing, tranparan,
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
277 — 293
  • boleh dibatalkan oleh pihakbohir demi hukum, kecuali penanggung mau melakjukan Ediorsmen pihakbohir sudah berubah dan dia menganalisa dengan prinsip mereka bahwaitu tidak masalah tidak cukup diendor suatu Polis, tetapi ada laporan ;Bahwa apabila sudah penutupan penjaminan surtibon si penanggung tidaktahu fakta yang sebenarnya si tertanggung sudah berubah fakta materialtranparansi Asmos gusway, maka tertanggung akan dirugikan .Bahwa Admos Gudway adalah itikad yang sangat baik, harus dilaporkansecara tranparan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi
Tanggal 10 April 2013 — BELLY J. PICARIMA, S.H., M.M
179 — 27
  • dana 100% yang tidak disertai dengan prestasi pengerjaansesuai dengan kontrak; Pembuangan hasil pengerukan tidak sesuai dengan surat Nomor: PP.204/1/4/ADJBI2011 bulan Nopember 2011 tentang Penetapan Dumping Area;e Bahwa penyimpangan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuansebagai berikut ketententuanUndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3ayat (1) menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, tranparan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238 / Pdt.Sus-KPPU / 2014 / PN. Mks
Tanggal 12 Februari 2015 —
145 — 35
  • Putusan No. 09/KPPUL/2013 pada angka 5 halaman 263 sd. 279..Tentang Transparansi Proses Tender Bahwa salah satu pertimbangan KPPU dalam menyatakanTerlapor dan Terlapor Il melanggar Pasal 22 UndangUndangNo. 5 Tahun 1999 adalah karena pada intinya Terlapor danTerlapor Il dianggap tidak transparan dalam proses tender quod non sebagaimana angka 5.2.1 halaman 263 sd.265.Terlapor dan Terlapor ll secara tegas membantah danmenolak seluruh pertimbangan KPPU terkait anggapanTerlapor dan Terlapor Il tidak tranparan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
62 — 18
  • Sidoarjo di Notaris, sudah disampaikan kepada Anggota KPRI Depag Kab.Sidoarjo ;Bahwa Belum, belum ada Rapat Anggota Tahunan, nanti saat ada rapat Anggota Tahunanakan disampaikan secara tranparan,Bahwa tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi, menyatakan benar ;Saksi H. ROHMAT NASRUDIN L.C., M.Ag.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, tidak ada paksaan ;Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris di KPRI DepagKab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 22-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Ir. SINTONG SIANIPAR,MT
226 — 107
  • Roadmixindo Jayadari bulan Juni 2012 sampai dengan Mei 2013, yang dibuat hanya untukkelengkapan pertanggungjawaban administrasi pencairan dana adalahbertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah :1) Pasal 5 berbunyi : pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakandengan prinsipprinsip efisien, efektif, tranparan, keteroukaan bersaingadil tidak diskriminatif dan akun tabel2) Pasal 6 huruf (a), (d), dan (g) yaitu para pihak dalam pelaksanaanpengadaan barang
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KEBUMEN Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Kbm
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Emi Nugraheni Solihah, S.H.
2.Margono, S.H
3.LADY LANNY TARORE, SH
Terdakwa:
PETRUS YUDHI RIANTO Als BABAHE YUDI anak dari UNTUNG
15 — 4
  • strong>6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    • 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    1. Menetapkan barang bukti berupa:

    9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dimasukkan ke dalam plastik klip tranparan

Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Juni 2018 — Arif Yosodipuro, dkk.; Melawan; YAYASAN PESANTREN INDONESIA;
103 — 59
  • tersebut karena tidak ada kejelasan agenda dan Anggota Koperasi tersebut.Halaman 41 dari 229 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg.Serta Para Penggugat juga mengkritik atas program Jahe Membangun Masjid(JAMMAS) berupa pungutan dari upah para guru yang kemudian berubah menjadiJalan Menuju Masyarakat Sejahtera.10.Bahwa Para Penggugat memberikan saran kepada Tergugat, agar ManajemenYayasan mengikuti sertifikasi ISO (International Standar Organisation) dan TQM(Total Quality Manajemen) agar lebih tranparan
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-10-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PN BANYUMAS Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bms
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
ALHERI, SH
Terdakwa:
ANTO PRASETYO Bin DIARTO
52 — 12
  • bruto 0,36gram; e. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,36gram;
  • 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 9,55 gram;
  • Potongan isolasi warna kuning;
  • 1(satu) buah kotak dusbook handphone merk Oppo A5s yang didalamnya berisikan:a. 1 (satu) buah isolasi kertas warna kuning; b. 1 (satu) bendel plastik klip tranparan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
195 — 303
  • Lampiran Bab II Huruf A angka 1 hurufk butir 3) :a. huruf c) :" terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota i panitiajpejabat pengadaan jpejabat yangberwenang; danjatau",b. huruf d) :"Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yang sehat".b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarangjJasa Pemerintahan, Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5huruf e "menghindari dan mencegah
    Lampiran 6ab Il Huruf A angka 1 hurufk butir 3) :a. huruf c) :" terjadi pratek KKN diantara peserta lelang dan ataudengan anggota panitiajpejabat pengadaan jpejabat yangberwenang; danjatau",b. huruf d) :'Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yangmengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak tranparan dan tidakterjadi persaingan yang sehat".b) Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarangjJasa Pemerintahan, Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5huruf e "menghindari dan mencegah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1130 — 664
  • Sumsel,tanggal 11 Mei 2011.650 1 (satu) bendel map warna hijau muda transparan yang berisi surat GubernurSumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal 31 maret 2011 tentangpenambahan dana venues Sea Games di Sumatera Selatan dan Catatan kebutuhantambahan dana untuk meubeler wisma atlet dan veneus Sea Games 2011 di SumateraSelatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.651 1 (satu) bendel map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan pembangunanAquatik Centre, stadion atletik, venue
    Sumsel,tanggal 11 Mei 2011.650 1 (satu) bendel map warna hijau muda transparan yang berisi surat GubernurSumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal 31 maret 2011 tentangpenambahan dana venues Sea Games di Sumatera Selatan dan Catatan kebutuhantambahan dana untuk meubeler wisma atlet dan veneus Sea Games 2011 di SumateraSelatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.651 1 (satu) bendel map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaanpembangunan Aquatik Centre, stadion atletik, venue
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
122 — 27
  • Dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang dimilikihakim untuk menetapkan besaran Kerugian Negara, mengindiksikan:karena dakwaan berasal dari Jaksa,sangatlah wajar, apabila Jaksadapat menghitung besaran Kerugian Negara, selama perhitungannyaproporsional, tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan,selanjutnya diperiksa, dibuktikan dan diputuskan di depan persidangan;Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUUX/2012, tanggal 8Oktober 2012, halaman 53, disebutkan, menurut MahkamahKonstitusi, KPK bukan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
98 — 29
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara:Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah:Keuangan daerah dikelolah secara tertib, taat pada peraturanperundang undangan, efektif, tranparan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
250 — 88
  • pengelolaan Badan Usaha MilikNegara (BUMN), sebagaimana diamanahkan peraturan perundangundanganyang berlaku dan relevan dengan perkara ini adalah UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (BUMN)serta peraturan Menteri Negara Badan Hukum Milik Negara (BUMN) Nomor :Per05/MBU/2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barangdan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yaitu untuk dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, komperatif, tranparan
    untukmelaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimanadiamanahkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan relevandengan perkara ini adalah Undangundang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Hukum Milik Negara (BUMN) serta peraturan Menteri Negara BadanHukum Milik Negara (BUMN) Nomor Per05/MBU/2008 tentang pedomanUmum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara,yaitu untuk dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, efektif, komperatif, tranparan
    Jkt.PstBarang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yaitu untuk dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, komperatif,tranparan, adil dan wajar serta akuntabel tetap melekat pada diri TerdakwaBUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku General Manager Divisi Gedung PT.HUTAMA KARYA (Persero) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 pada BadanUsaha Milik Negara;Menimbang, bahwa dari uraianuraian fakta tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukanPasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
253 — 103
  • terdakwa , kecuali ataspenyimpangan penyimpangan tersebut atas pengaruh , kolusi dari terdakwa ;Menimbang bahwa dalam fakta persidangan majelis tidak menemukanpengaruh pengaruh yang menyimpang yang di lakukan terdakwa terhadap aturaninteren BJB seperti yang di dakwakan Jaksa penuntut umum dan tidak diketemukan bukti itiked jahad terdakwa mempengaruhi Wawanindrawan,bersekongkol dengan Wawan indrawan selaku kepala divisi umum saat itu ,semua proses presentasi , penawaran di lakukan secara terbuka tranparan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
154 — 66
  • Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun2005 tentang Hibah Kepada Daerah, disebutkan, pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah, dilakukan sesuai dengan ketentuanyang berlaku dalam APBD, kemudian Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaradikaitkandengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, samasamadinyatakan, pengelolaan keuangan daerah, termasuk hibah,dikelola secara tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, tranparan