Ditemukan 1179 data
69 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai kekayaan atau utang;Kemudian dalam bukunya hukum perseroan terbatas, yayasan danwakaf, cetakan pertama, penerbit Eresco, Bandung, tahun 1993halaman 2 berpendapat bahwa *Naamlooze vennotschap yangdiartikan dalan bahasa Indonesia dengan istilah Perseroan Terbatas;Selain daripada pendapat para ahli hukum yang sebagaimana disebutkandi atas, hukum tentang kekayaan/piutang negara dalam perkara konstitusitentang Pengujian Undang Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WAHYUDI Bin SAPARUDIN
166 — 234
Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN);b. Lelang Eksekusi pengadilan;C. Lelang Eksekusi pajak;d. Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan (UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;h.
126 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenaipertangung jawaban atas kerugian tersebut seharusnya mengunakan doktrinBisnis Yudgement Rule ;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.77/PUUIX/2011 tertanggal 17 September 2012 menyatakan Kekayaan BUMNterpisah dari kekayaan Negara, sehingga Piutang Bank BUMN bukan lagipiutang Negara yang harus dilimpahkan kepada PUPN.
174 — 530 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahankredit macet kepada PUPN, hanya dilakukan PimpinanCabang BNI Tebing Tinggi tanpa memerlukan perintah dankuasa Direksi BNI Pusat, Jakarta;e Oleh Karena itu, Cabang BNI dapat digugat sebagai pihak didepan pengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindakmewakilinya.Pendirian yang sama dijumpai juga dalam Peraturan MANomor 558 K/1984/'46 antara lain mengatakan:e Cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilanuntuk dan atas nama perseroan
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
101 — 55
dan/atau lisan yang semakinmeningkat atau Menurun untuk mencapai harga yang tertinggi, yangdidahului dengan pengumuman lelang.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan ataupenetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 6 PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi terdiri dari :Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
333 — 245
Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (duajuta Dollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusanPiutang Negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang Jakarta / Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara (KP2LN) Jakarta IV atau sekarang dikenaldengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Jakarta IV sesuai Surat Nomor 07/LGL/II/O6 tanggal23 Februari 2006.
123 — 28
Bahwa pelaksanaan lelang dimaksud dan sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 4 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenentukan:"Lelang Eksekusi adalah lelang = untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan atau dokumen dokumen lain, yangsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakanhukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, LelangEksekusi Harta Pailit, Lelang
144 — 97
* antara lain dijelaskan:e pimpinan cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasaatau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentingan BNIdi daerahnya.e hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahan kredit macetkepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi tanpamemerlukan perintah dan kuasa Direksi BNI Pusat, Jakarta;e oleh Karena itu, Cabang BNI dapat digugat sebagai pihak di depanpengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindak mewakilinya.Pendirian
104 — 25
;ksi tidak tahu kapan kredit modal kerja dari LPDBKUMKM cair kerekening KSU Gema Bersama;Bahwa kreditnya yang macet sekitar Rp.3.000.000.000,(Tiga milyar rupiah) saksitahu ketika dipanggil oleh PUPN (kantor Piutang Negara) ;Bahwa tugas Manager Operasional (MO) KSU Gema Bersama adalah :e Memandu pengurus Koperasi baik itu Ketua, Sekretaris maupun Bendaharasupaya dalam melaksanakan kerjanya mendapatkan hasil yang baik tetapikenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik malahmenguasai
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
160 — 146
Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (dua jutaDollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusan Piutang Negaranyakepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jakarta / KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta IV atau sekarangdikenal dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJakarta IV sesuai Surat Nomor 07/LGL/II/O6 tanggal 23 Februari 2006. Halini terjadi karena Bank Indovest telah dilikuidasi. Saat ini piutang tersebutmenjadi milik PT.
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
478 — 414
Bank Indovest dengan jumlah piutang US$ 2.000.000, (duajuta Dollar Amerika Serikat) telah dialinkan pengurusan PiutangNegaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang Jakarta / Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta IV atau sekarang dikenal dengan nama KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sesuaiSurat Nomor 07/LGL/II/06 tanggal 23 Februari 2006. Hal initerjadi Karena Bank Indovest telah dilikuidasi.7.
125 — 17
jugamelanggar pasal 10 terkait persyaratan pinjaman/pembiayaan ayat (2)dan (8) Perjanjian Pinjaman /Pembiayaan nomor 85 tanggal 25 Oktoberantara pihak LPDBKUMKM dan KOHIPPI.Bahwa berdasarkan laporan dari bagian Administrasi Piutang dan danaPengalihan LPDBKUMKM Bahwa sisa pinjaman yang harus dibayaroleh KOHIPPI adalah sebesar Rp. 3.701.805.555,(tiga milyar tujuh ratussatu juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).Bahwa sampai saat ini penanganannya telah dilimpahkan kepada PUPN
128 — 22
Bahwasampai saat ini penanganannya telah dilimpahkan kepada PUPN(Panitia Urusan Piutang Negara) pada tanggal 15 Juni 2015 sesuaiketentuan pasal 06 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umumtanggal 28 Desember 2009.
157 — 272
PerjanjianPinjaman/Pembiayaan nomor 85 tanggal 25 Oktober antara pihakLPDBKUMKM dan KOHIPPI ;Bahwa berdasarkan laporan dari bagian Administrasi Piutang dan DanaPengalihan LPDBKUMKM bahwa sisa pinjaman yang harus dibayarHalaman 241 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgoleh KOHIPPI adalah sebesar Rp. 3.701.805.555, (tiga milyar tujuhratus satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh limarupiah) ;Bahwa terkait pinjaman KOHIPPI sampai saat ini penanganannya telahdilimpahkan kepada PUPN
425 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengganti sejumlah yang sama pada saat yangditentukan), sehingga kalau ia dianggap tidak berhatihati/salah dalam menyalurkan uangyang dipinjamnya, maka ia sebenarnya merugikan dirinya sendiri sebagai pemilik uangdan bukan lagi merugikan keuangan negara.Bahwa usahausaha Jaksa/Penuntut Umum mengambil jalan pintas denganmempidanakan perbuatanperbuatan ingkar janji harus diwaspadai, karena perusahaanperusahaan negara oleh undangundang telah diberi jalan pintas keistimewaan menagihpinjaman/hutang melalui PUPN
157 — 75
Lelang eksekusi PUPN ;2. Lelang eksekusi Pengadilan ;3. Lelang eksekusi Pajak (Pemerintah Pusat/ Daerah) ;4. Lelang eksekusi harta pailit ;5. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU HakTanggungan ;6. Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;7. Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;8. Lelang eksekusi barang rampasan ;9. Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;.
128 — 43
Lelang Ekseskusi :wR WNPwk WNLelang eksekusi PUPN ;Lelang eksekusi Pengadilan ;Lelang eksekusi Pajak (Pemerintah Pusat/ Daerah) ;Lelang eksekusi harta pailit ;Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU HakTanggungan ;Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;Lelang eksekusi barang rampasan ;Lelang eksekusi barang temuan ;. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;. Lelang eksekusi Gadai ;.
301 — 122
dalam peraturan perundang undangan denganmenentukan bahwa BUMN yang menerima modal dari APBN atau APBDmaka hubungan antara modal itu dengan APBN/APBD putus, dengandemikian berarti bahwa modal yang masuk kedalam BUMN itu tunduk padaUU PT dan menjadi kekayaan dari PT itu dan andai kata badan hokummengadakan bisnis dengan pihak ketiga maka hal itu harus diselesaikanmelewati hokum perdata atau hokum acara perdata.Bahwa keputusan itu terakhir telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi denganmenentukan bahwa PUPN
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
Jadi dari pusat ada PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) dan kementrian pun itu menjadi tanggung jawab kita terkaitdengan pengurusan itu baik di kementrian pengelola PNBP maupun dikementrian keuangan karna di dalam undangundang itu Sudah jelas dikatakanbahwa pengelolaan PNBP itu ada di kementrian atau lembaga dan kementriankeuangan seperti yang saya katakana bahwa itulan dua fungsi yang satusebagai pimpinan pusat, jadi SKPD pun tidak punya kewenangan mengaturmerencanakan mengelola dalam pertanggungjawaban