Bahwa, dengan demikian jelas penerapan hukum yang didalilkan Penggugatdalam gugatan aquo jelas sangat rancu dan obscuur liebell ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.102/G/2010/PHI.Sby, tanggal 10 November 2010, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi : Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;Dalam Eksepsi Tergugat : Menolak eksepsi tergugat ;Dalam Pokok Perkara :1.

Bahwa, berdasarkan halhal yang di uraikan tersebut di atas, terbuktiPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor : 102/G/2010/PHLSby tanggal 10 November 2010 jelas adalahsangat keliru dan khilaf dalam memberikan putusannya serta tidakmenerapkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang harusditurut dalam melakukan suatu Putusan.

: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMKsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang PenggantianHak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiTAN KING JAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Surabaya No. 102

/G/2010/PHLSby, tanggal 10November 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp 150.000, (seratus lima puuh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuanPasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dalamtingkat kasasi ini, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang Nomor

48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TAN KINGJAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanSurabaya No. 102/G/2010/PHI.Sby, tanggal 10 November 2010

Memori Banding, danPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membuat SuratKeterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2018;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 22 Juni 2018kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untukmelihat dan mempelajari berkas perkara (/Inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 102

/G/2017/PTUN Mks., diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding danKuasa Tergugat/Terbanding ;Menimbang bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2018 dan pihakPenggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 4 Mei 2018sesuai akta permohonan banding nomor : 102/G/2017/PTUN.Mks, dimanapengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimanadipersyaratkan

1986kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding besarnya yaitu ditetapkan dalam amarputusan dibawah ini :Memperhatikan undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua undangundang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkaitdengan perkara iniMENGADILLI : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor:102

/G/2017/PTUN.Mks tanggal 25 April 2018 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding, membayar biaya perkara padadua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin Tanggal01 Oktober 2018 oleh kami DILMAR TATAWI, SH, selaku Hakim KetuaMajelis, HLL MUSTAFA NASUTION, SH.

/G/2012/ PHI.Sby.

Nomor: 102/G/2012/PHI.Sby.

Perlu diketahui bahwa hakimhakim Anggota AdHoc pemutus dan Panitera Pengganti perkara Nomor: 125/G/2010/PHI.Sby yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah juga hakimhakim Anggota AdHoc dan Panitera Pangganti pemutus perkara a quo Nomor.102/G/2012/PHI.Sby yang sekarang dimohonkan kasasinya ke Mahkamah AgungRI.2 Keberatan Kedua:a Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan halaman 35 point 1 menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis HakimHal. 15 dari 21 hal. Put.

Pertimbangan dan pendapat majelis tersebut adalah keliru karena:Bahwa, dalam pertimbangan majelis hakim perkara Nomor: 125/G/ 2010/PHI.Sbytanggal 12 Januari 2011 pada halaman 20 point dan halaman 21 perkara manatelah dibatalkan Mahkamah Agung RI (Vide bukti P.1) identik denganpertimbangan perkara a quo Nomor: 102/G/2012/PHI.Sby tanggal 19 Desember2012. Untuk itu mohon dengan hormat kepada majelis hakim Mahkamah AgungRI mencermati pertimbangan kedua perkara tersebut.

/G/2012/PHI.Sby dan diputus tanggal 5 Desember 2012 merupakan gugatan nebis in idemberlaku ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dan oleh karena itu Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dalam putusannya menolakgugatan Para Penggugat sebagaimana amar putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 102/G/2012/PHL.Sby., tanggal 5 Desember2012;Bahwa putusan Kasasi Nomor: 300 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 12 Mei 2011 telahdipatuhi oleh Tergugat/Termohon

Nomor 102/G/2012/PHI.Sby.

Hindun, tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Copy Salinan putusan Nomor 195 K/Pdt.SusPHI/2013 (Lampiran. 1)Copy Salinan putusan Nomor 102/G/2012/PHI.Sby (Lampiran. 2)4.

Nomor 72 PK/Pdt.SusPHI/2014sebagaimana amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/G/2012/PHI.Sby tanggal 19Desember 2012;1.

Bahwa, terhadap gugatan pokok perkara Nomor 125/G/2010/PHI.Sbyyang dituntut para Penggugat adalah Tergugat mempekerjakan kembali paraPenggugat di perusahaan Tergugat, dan terhadap gugatan tersebut dikabulkanberdasarkan putusan kasasi Nomor 300 K/Pdt.Sus/2011; Sedangkan terhadapgugatan pokok perkara Nomor 102/ G/ 2012/ PHI.Sby yang dituntut oleh paraPenggugat adalah WHubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugatputus terhitung putusan dibacakan, maka jelas dan tegas tuntutan kedua pokokperkara

tersebut berbeda atau yang dituntut tidak sama, sehingga dalamperkara Nomor 102/G/2012/PHI.Sby tidak melekat unsur nebis in idemberdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata;2.

Bandung tanggal 7 Agustus 2015 dibawah Register Nomor102/G/2015/PTUNBDG, dan telah di Dismissal oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 102/PEN.DIS/2015/PTUNBDG tertanggal 14 Agustus2015, tentang Tidak Lolos Dismissal Proses, selanjutnya Para Penggugatmengajukan Perlawanan tertanggal 27 Agustus 2015 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Agustus2015 dibawah Register Nomor : 102

/G/PLW/2015/PTUNBDG Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Pelawan pada pokoknyamohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah yang menjadi objek sengketaberupa Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor :422.1/Kep.280Disdik /VI/2015Tanggal 4 Juni 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pesrta Didik Baru(PPDBO) jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah AtasNegeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Bekasi Tahun pelajaran2015/2016, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Menyatakan Gugatan Nomor : 102/G/2015/PTUNBDG memenuhi syaratuntuk diajukan ke Pengadilan Tata Uasaha Negara 53.

hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasanyang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil denganpatut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biayaperkaraMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 September 2015,tanggal 14 September 2015, tanggal 21 September 2015 Majelis Hakim telahmemanggil para pihak tiga kali berturutturut secara patut namun para pihaktidak ada yang hadir tanpa alasan yang jelas, yang telah dipanggil dengan suratpanggilan Nomor: 102

/G/PLW/2015/PTUNBDG tanggal 31 Agustus 2015,tanggal 07 September 2015 dan tanggal 10 September 2015, kepada KuasaHukum Para Pelawan yang juga tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawantanpa alasan yang jelas, dengan ketidak hadiran Kuasa Hukum Para Pelawan( tiga kali dalam persidangan terbuka untuk umum dengan acara pembacaangugatan perlawanan dan jawaban terlawan) tindakan Kuasa Hukum ParaPelawan tidak menghadiri persidangan hingga waktu yang telah ditentukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 7 Juni 2004 Nomor: 196/B/2003/PT.TUN.JKT Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2002/PTUNBDGtanggal 10 April 2003 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In KrachtVan Gewijsde);9 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2002/PTUNBDG tanggal 10 April 2003 (Vide Bukti P4) Juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/B/2003/PT.TUN.JKTtanggal

/G/2002/PTUNBdg Tanggal 10April 2003 jo.

/G/2002/PTUNBDG, tanggal 10 April 2003;5 BuktiP5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, Nomor 196/B/2003/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juni 2004;6 BuktiP6 : Fotokopi Penetapan Nomor 16/PEN.EKS/2008/PTUNBDG(Dalam Perkara Nomor: 102/G/2002/PTUNBDG Jo.

No. 102/G/2003/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2004;8 Bukti P8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013, NOP: 32.75.010.011.0160028.0, atas nama danalamat wajib pajak Sutikno, Jalan H.

/G/2002/PTUNBDG tanggal 10 April 2003 Jo.

CATATAN :e Bahwa setelah diperiksa dan diteliti dalam berkas perkara maupun dalamregister yang bersangkutan, perkara Nomor: 102/G/2014/PHI.SBY telah diputusperdamaian pada tanggal 15 Desember 2014.Surabaya, Januari 2015.A.N.

., M.H.NIP. 19601126 198203 1 004 e Salinan resmi Putusan Nomor : 102/G/2014/PHISBY, tanggal 15 Desember2014, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat;Surabaya, Januari 2015.A.N. PANITERA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA,Wakil Panitera,H. SO EDI,S.H., M.H.NIP. 19601126 198203 1 004

Hos Cokrominoto No.102 G RT.02 RW.06 KelurahanBelakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; Telah membaca suratsurat dalam berkas permohonan;Telah melihat suratsurat bukti; Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Menimbang, bahwaPemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register Nomor: 132/Pdt.P/2014/PN.PDG tertanggal 04 Juni

Hos Cokrominoto No.102 G RT.02 RW.06 Kelurahan Belakang Tangsi,Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan pemohon dapat mengajukan permohonanperubahan nama pada Pengadilan Negeri Padang ;Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas dari bukti surat danketerangan saksi yang diajukan pemohon serta keterangan pemohon, setelahdihubungkan satu sama lainnya, menurut Pengadilan terhadap maksud permohonanpemohonan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang,

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; --------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/G/LH/2017/PTUN JKT, yang dimohonkan banding; --------------------

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------------------

• Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; -------

/G/2010/PTUNJKT. tanggal18 Oktober 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Penundaan :Menyatakan Penetapan Nomor : 102/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober2010, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 174/KMK.03/2010, tanggal 21 April 2010 tentang PenetapanPencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama NELIACONCAP CION MOLATO tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatanhukum tetap ;Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat tersebut

/G/2010/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2010 :1.

Bahwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 102/G/ 2010/PTUN.JKT tanggal 7 Oktober 2010, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari obyek gugatan yakni Surat Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 174/KMK.03/2010 tanggal 21 April2010, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap ;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Majelis Hakim PTUNJakarta yang telah menjatuhkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2010/ PTUN.JKT tanggal 7 Oktober2010 adalah melampaui batas wewenang karena tidak sejalan dengansemangat dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwaPermohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umumdalam rangka pembangunan

Apabila tidak puas dengankeputusan dimaksud diajukan gugatan/banding sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.279/B/2010/PT.TUNJKT. tanggal 05 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.102/G/

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat, maupun Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi 1;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 102/G/2016 PTUN Mks. tanggal 31 Mei 2017;
3. Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat dan Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi 1 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 102/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 13 Januari 2021 yang diajukan banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 102/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 22 April 2014, dengan perbaikan amar, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah daluwarsa ; --------------------------------------

Putusan Nomor 20 K/TUN/2019dan Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libelli) sedangkan Tergugat IIintervensi tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 12 April 2018, kKemudian pada tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 118/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Agustus 2018:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Tertanggal 2Agustus 2018 Juncto putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 102/G/2017/PTUN.SBY tertanggal 12 April 2018, menjadisebagai berikut:Mengadili:Dalam Eksepsi:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 20 K/TUN/20191. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIIntervensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard);3.

/G/2013/ PHI.Mdn.

Nomor 102/G/2013/PHI.Mdn., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 17 April 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal 11 Juni

/G/2013/Hal. 13 dari 15 hal.

Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IKHWAN SURISIREGAR, SP., tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 102

/G/2013/PHI.Mdn., tanggal 26 Maret 2014;MENGADILI SENDIRI :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusberdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;3 Menghukum Tergugat membayar hakhak kepada Penggugat denganperincian sebagai berikut:a Uang Pesangon 9 x Rp3.510.340,00 = Rp31.593.060,00b Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp. 3.510.340,00 = Rp21.062.040,00c Uang Penggantian Hak 15% x Rp52.655.100,00= Rp7.898.265.00Jumlah =

sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;e Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/G/2011/PTUN.SBY tanggal 13 Maret 2012 yang dimohonkan banding;16MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya ;2 Menyatakan batal :Sertifikat Hak Milik Nomor 676 / Desa Semboro, Kecamatan Semboro,Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 3.579 M2,

No. 486 K/TUN/2012September 2012 dan 05 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IIIntervensi I/Terbanding dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding serta Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor414/SK/14.35.09.600/IX/2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasing pada tanggal 06 September 2012 dan 14 September 2012 sebagaimana ternyatadari Akte Permohonan Kasasi Nomor 102/G/2011/PTUN.SBY. jo No.60/B/2012/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh

Putusan Judex Facti Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 102/G/2011/PTUN.SBY tanggal 13032012 telahtepat dan benar serta obyektif sesuai Asas Audi Alteram Partem dan telahsesuai Peraturan Perundangan yang berlaku ;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Dalam Eksepsi yang hanya mempertimbangkan keputusan TUNTergugat / Terbanding menerbitkan Sertipikat atas nama Pihak Intervensiadalah Salah dalam menerapkan hukum, mengingat objek sengketa a quoberasal dari

/G/2011/PTUN.

SUGITO,Pemohon Kasasi II : TEGUH PRIHADI, Pemohon Kasasi TI : KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN JEMBER tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor60/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Juli 2012, yang membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/G/2011/ PTUN.SBY. tanggal 13Maret 2012 ;MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;e Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ---------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 102/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan

PPAT diBogor ;Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dan Mohon Kepada majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutus Perkara 102/G/2014/PTUNBDG untukmembatalkan Sertipikat Hak Milik No. 1390/Cipeucang tanggal 5 Februari2014 Surat Ukur No. 237/Cipeucang /2013 tanggal 20 Nopember 2013, luas5.170 M?, atas nama 1. Muljono Martoatmodjo, 2. Deden Arfianto, 3.

Jayadi Kusuma (pemegang hak untuk yang pertama kali) sebagai salahsatu pihak dalam sengketa ini, sehingga gugatan Penggugat menjadikehilangan sasaran, spekulatif, kurang pihak, dan tidak mempunyai dasarhukum, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmenyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ataumenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 102/G/2014/

/G/2014/PTUNBDG jo.

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 177/B/2015/PT.TUNJKT tanggal O7 September 2015 yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 102/G/2014/ PTUNBDG tanggal 15 April 2015 pada pertimbanganHakim Tingkat Pertama halaman 43 (empat puluh tiga) alinea kesatu,kedua dan ketiga, dibantah dan ditolak oleh Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan perkaradalam gugatan ini adalah mengenai kepemilikkan atas tanah (masalahHalaman

Pasal 83 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 177/B/ 2015/PT.TUNJKT., tanggal O07 September 2015 yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 102/G/2014/PTUNBDG., tanggal 15 April 2015 sebagaimanaangka 2 (dua) diatas, maka dapatlah menimbulkan ketidakpastian hukumdan kekaburan dalam penerapan Hukum

Putusan Nomor 527 K/TUN/2020 Kepentingan Penggugat belum ada kerugian/dirugikan denganditerbitkan/dikeluarkan Keputusan a quo karena Penggugat masihmenjalankan usaha perdagangannya;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor: 102/G/2019/PTUN.BDG,tanggal 3 Maret 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 159/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020;Menimbang

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 159/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 3 Maret 2020;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2.

lima belas rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak tanggal25 Januari 2013 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,yang apabila dihitung sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp 16.800.800,00(enam belas juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah);Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 102

/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor 44/BPPAB/PERS/I/13 tanggal 24 Januari 2013;Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejakputusan ini diucapkan;Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugatberupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hakperumahan/pengobatan/perawatan sebesar Rp61.470.375,00

BANTENG PRATAMA RUBBER tersebut harusditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 102/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Desember2013, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada

BANTENG PRATAMARUBBER tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 102/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 18 Desember 2013,sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor 44/BPPAB/PERS/I/13 tanggal 24 Januari 2013;3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat sejakputusan ini diucapkan;4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar