untukdilantik dan diambil sumpah/janji Rio Terpilin di Dusun Sirih Sekapur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota Dr.

Peninjauan Kembali/Termohon (BupatiBungo) dalam bentuk rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahanpemilinan Rio di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, KabupatenBungo, maka seharusnya yang dijadikan objek gugatan adalah keputusantersebut melalui gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung/Ketua MajelisProf.

Nomor 246 K/Pid.Sus/2019dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari

., berbeda pendapat(dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaJudex Facti salah menerapkan hukum ;e Menurut keterangan ketiga orang saksi yang berhubungan denganbarang bukti, bahwa Terdakwa terbukti tertangkap tangan sedangmemiliki dan menguasai barang bukti berupa daun ganja, yangdibenarkan oleh Terdakwa.

ganja tersebut diperolehTerdakwa dari Aritonang dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 September 2011 jam 08.00 ;e Dengan demikian belum ada tindakan memakai atau menghisapbarang bukti ganja oleh Terdakwa ;e Perbuatan Terdakwa terbukti Tanpa hak dan melawan hukummemiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan dalambentuk tanaman, Pasal 111 ayat 1 UndangUndang No. 35 Tahun2009 (dakwaan kesatu) ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakandengan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuaiPasal 30 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelis telahbermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimanatersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam

., dalam Dissenting Opinion (DO) putusantersebut, dan selanjutnya Pemohon Kasasi mengambil alih pelaksanaanhukum dalam putusan Dissenting Opinion (DO) menjadi materi alasan kasasidalam perkara ini;.

Bahwa karena pelaksanaan hukum dalam Dissenting Opinion (DO) telahtepat dan benar dan menurut hukum pembuktian, pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan NegeriMakale dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan perkaraa quo adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd)bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan dasar pokok gugatanTermohon Kasasi, semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Terbanding, yaitu karena dasar dipinjamkan

Nomor 3084 K/Pdt/2013maka Penggugat Rekonvensi beralasan hukum mengajukan gugatan balik(rekonvensi) dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Hakim Anggota II Bony Daniel, S.H., dalamputusan Dissenting Opinion (DO) perkara a quo, sehingga putusanDissenting Opinion (DO) Hakim Anggota II Bony Daniel, S.H., tersebut secaraserta merta diambil alin oleh Pemohon Kasasi sebagai alasan dalam perkaraa quo, dan putusan Dissenting Opinion (DO) tersebut harus dikuatkanmenurut

Sehingga kami selaku PenasihatHalaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGHukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbanganpertimbangandalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota Il Sdr. DekaRachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan faktafaktapersidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka RachmanBudihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlahMencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di citacitakan olehKUHAP.2.

,MHdalam Dissenting Opinion dalam Putusan perkara a quo, karena sudahjelas terbukti bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai niat jahat untuktidak mengembalikan uang pinjaman berikut keuntungan 20% yang sudahdisepakati, hal itu bisa terjadi karena Telah Terjadi Longsor di LokasiProyek yang sedang dikerjakan Terdakwa sebanyak 6 kali sehinggamengakibatkan kerugian pada diri Terdakwa sebesar Rp. 566,000,000,(Lima Ratus Enam Puluh enam juta Rupiah) dan hal tersebut sudahdisampaikan kepada Saksi lis Juariah

pada saat terjadi kelongsorantersebut;Berdasarkan halhal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikandiatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus olehMajelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota IISdr.

,MH selaku Hakim AnggotaIl dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan TingkatPertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami PenasihatHukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwatidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana Dakawaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau DakwaanKedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTINGOPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan28;2.

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari anggota Majelis Hakim Dr.H.

Putusan Nomor 275 K/TUN/PILKADA/2018Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena Penggugat bukan merupakanPasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Calon tidak mempunyaikepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14

Pemohon kasasi sangat sependapat dengan salah satu Majelis Hakimlainnya (Sdr.Charisman,SH) yang menyatakan beda pendapat(dissenting opinion), pendapat yang di kKemukakan adalah sangat relevandalam pertimbangan hukum untuk mengambil putusan yang betulbetuladil dengan menggunakan dasar hukum yang sangat kuat, dalam artianpendapatnya menolak eksepsi dan menerima gugatan dalam pokokperkara.8.

Untuk lebih memudahkan Majelis Hakim kasasi dalam menelaah perkaraini, izinkan Pemohon Kasasi menyampaikan kembali mengenai bedapendapat (dissenting opinion) Bapak Hakim Charisman,SH tersebutsebagai berikut :DISSENTING OPINION : Menyatakan bahwa, dari apa yang diuraikan diatas maka anggota MajelisHakim dalam perkara ini (Charisman,SH) berbeda pendapat (dissentingopinion) dengan Majelis Hakim antara lain :UNTUK HUBUNGAN KERQA :1.

Adalah Sebagai Berikut:Alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi adalah mayoritas Hakim JudexFactie tingkat banding (II) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandan Hakim Judex Factie tingkat pertama (Il) Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum,bahkan dengan sengaja membuat pertimbangan hukum yang salahdengan cara tidak mengindahkan temuan fakta hukum persidangan a quoHalaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 218 K/TUN/2017Pemohon Kasasi sependapat dengan dissenting

opinion dari HakimAnggota Judex Factie tingkat banding yaitu sesuai temuan faktapersidangan bahwa Hakim Anggota yang dissenting opinion memberikanpertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek sengketa a quo (SertifikatHak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, SuratUkur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330m*, atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan terletak di DesaKubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sertifikat No.7029) dan Sertifikat

, namun sertipikat yangmerupakan buku tanah di Tergugat/Kantor Pertanahanternyata tidak ada arsipnya;Bahwa dari kutipan dissenting opinion dari Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding di atas, maka adalah benaratau tepat dissenting opinion dari pertimbangan hukumHakim Anggota Judex Factie tingkat banding yangmenyebut sangat tidak masuk akal alasan hibah dari ParaPenggugat seperti diuraikan di bawah ini:a.

Bahwa disamping dissenting opinion dari pertimbanganhukum Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding diatas, juga temuan fakta hukum persidangan bahwa asilidari AKTA HIBAH tidak ada, fotocopy akta hibah tersebuttidak layak diakui sebagai bukti penerbitan Sertifikat No.346 dan Sertifikat No. 347 seperti terbukti dari temuanfakta hukum persidangan sebagai berikut:Bahwa dasar surat penerbitan hak atas nama AzrulHarun hanya berdasarkan foto copy; Akta Hibah no08/SH/1979 dan Akta Hibah no 07/SH/1979;

0291"Sehingga dengan demikian, dissenting opinion Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding adalah sudah tepat dan benar karenadissenting opinion tersebut sesuai dengan fakta persidangan sepertidikutip dissenting opinion dari pertimbangan hukum Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding pada halaman 13 dan 14 sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 52 (1) tentang harusadanya kepentingan bagi Para Penggugat dinilai tidak terpenuhikarena SertipikatNo. 346 dan 347 milik Para Penggugat

., tanggal 9 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai mengenai lamanyapidana penjara yang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Sri Murwahyuri,S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:Alasan kasasi Penuntut

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah

ada tapi dilatarbelakangi oleh tindakannya yangtelah merasa menjadi pemilik barang/tanah a quo sehinggameskipun terjadi bukan merupakan tindak pidana tapididasarkan atas hak keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang,maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padatanggal 27 ~=April 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu R.

kedua surat a quo tersebut di atas adalah belumdapat dibenarkan, dan tidak dapat di anggap/dinyatakansebagai jual beli atas tanah a quo ; Bahwa saksi korban mempergunakan senapan angin= +teleskopnya tidak dapat dianggap sebagai bukti adanyajual beli atas tanah ;(Berdasar alasan tersebut maka Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, olehkarena itu) Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting

Opinion) di antara para AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyakyaitu. menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwadilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada

Put. 40/Pdt.G/2017/PTA MksMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Agama Makassar, terjadi adanya pendapat yang berbeda(dissenting opinion) yaitu. berpendapat dari Hakim Anggota nama(Dra, Hj.

ada larangan untuk bertemu dengananaknya untuk memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah ataupunsebagai seorang ibu;Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota yang bersangkutan atasdasar pendapatnya tersebut, dalam menentukan siapa yang harus memelihara,merawat dan mendidik masingmasing kedua orang anak yang terperkarasampai sudah mumayyiz yang didasarkan demi kepentingan si anak, sesuaiPutusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda(dissenting

opinion), sebagaimana diuraikan di atas, namun sesuai denganketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat HakimTinggi terbanyaklah yang menjadi Putusan sebagai tertuang dalam amarputusan perkara ini.Hal. 8 dari 10 hal.

Pasal 5 ayat KepmenakertransRI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yaitu sifat pekerjaan yang dapat dilakukandengan PKWT sebagaimana yang telah disepakti dalam PKWT a quo (videbukti T2 dan T3).Bahwa Putusan Kasasi dalam perkara a quo terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dan Pemohon sependapat dengan pertimbangan salahHal. 13 dari 20 hal.

Put.Nomor 105 PK/Pdt.SusPHI/2014seorang Hakim Kasasi menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion),dengan berpendapat sebagai berikut: Bahwa keberatankeberatan dariPemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dan kelirudalam menimbang, memutus dan menerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

pertimbangan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris dalammenentukan dimulainya hubungan kerja hanya berdasarkan Kartu Pesertajamsostek dan history saldo Termohon Peninjauan Kembali/dahulu TermohonKasasi/dahulu Penggugat/Pekerja (vide bukti P1 dan P2) adalah suatukekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris,karena Kartu Peserta Jamsostek dan history saldo tidak bisa dijadikan alat buktidalam hal menentukan dimulainya hubungan kerja dibuktikan terjadinyaperbedaan pendapat (dissenting

opinion) dalam musyawarah Majelis HakimKasasi dalam perkara a quo, salah seorang Hakim menyatakan berbedapendapat (dissenting opinion), dengan berpendapat sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dan keliru dalam menimbang, memutus danmenerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

., mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagaiberikut :Hal. 7 dari 26 hal.Put.Nomor 250 K/Pdt.Sus/2012Seharusnya Undangundang No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang sampai saat ini berlaku dipahami, dimengerti,dipatuhi, dan dihargai oleh pekerja dan pengusaha sebagai hukum positifyang berlaku di Negara Republik Indonesia yang memuat hukummateriel dalam menyelenggarakan hubungan industrial yang harmonisdan dinamis.

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas IA Bandung tersebut diatas, diputuskan tidak bulat dan ada bedapendapat atau Dissenting Opinion sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, diatas tentang pokok perkara dalam sidang pleno rapatpermusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusan terhadapgugatan Penggugat PT.Yupi Indo Jelly Gum dengan 1 (satu) orang Hakimyaitu DR.

Drs.Totoh Buchori, SH, MH, MBA, mengajukan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) sebagai berikut :1. Seharusnya Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang sampai saat ini berlaku dipahami, dimengerti,dipatuhi, dan dihargai oleh pekerja dan pengusaha sebagai hukum positifyang berlaku di Negara Republik Indonesia yang memuat hukummaterial dalam menyelenggarakan hubungan industrial yang harmonisdan dinamis.

Opinion dalam PutusanNo.57/6/2011/PHVPN.BDG = Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA bandung yang dilakukan Hakim AdHocpengganti Hakim AdHoc yang ditetapkan sebagai tersangka telahmembuktikan sekali lagi bahwa Putusan diambil dan ditetapkan bukan atasdasar pengetrapan peraturan perundangundangan yang benar tetapi atasdasar pengetrapan peraturan perundangundangan yang keliru;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:mengenai

Opinion) dari Anggota Majelis Pembaca yaitu Horadin Saragih,SH., MH., berpendapat :Menimbang setelah membaca dengan seksama memori PemohonKasasi dan jawaban memori Termohon Kasasi diperoleh permasalahan pokokantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah:Hal. 20 dari 26 hal.Put.Nomor 250 K/Padt.Sus/2012Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukanpelanggaran Peraturan Perusahaan sehingga beralasan hukum untuk diputus hubungan kerja (PHK) karena telah melakukan perbuatanmencemarkan

mengenai pidana yang dijatuhkan karenapermainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarangmenurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilainilaikemasyarakatan yang dapat menimbulkan konduite yang tidak sehat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula PutusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Hal. 6 dari 9 hal.

Putusan Nomor 267 K/Pid/2019Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H.

Tentang Pokok Perkara danPermohonan Penundaan :Setuju dan sependapat dengan pendapat berbeda(Dissenting Opinion dari Hakim Anggota I (putusan hal.344s/d 366) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehinggapendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagaipendapat dan pertimbangan Hakim Anggota I Andi Lukman,SH.,MH.

Tentang Memori Banding Penggugat /Pembanding :~~Menimbang, bahwa seluruh uraian dan dalildalilPenggugat/Pembanding dalam memori banding dinilai cukupberalasan hukum sehingga karenanya dapat diterima danterhadap dalildalil kontra memori banding karena dinilaitidak cukup alasan, maka harus ditolak ;~~Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraiandalam Dissenting Opinion (D.0O) ini maka, Hakim Anggota AndiLukman, SH.,MH., berpendapat :~~~~~~~~~~~~~~~1.

karenakepemilikannya tanpa ijin adalah sudah tepat;Bahwa alasan kasasi selebinnya berkaitan dengan berat ringan pidanabukan merupakan alasan alasan kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuaiketentuan Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

pendaTerbanding yang menyatakan apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan PemolBanding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai, den,demikian Majelis berpendapat sudah tidak ada lagi sengketa atas Sewa Fasilitas Ruangabahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding dissenting

opinion) dengan uraian sebagai berikut:bahwa pembayaran sewa fasilitas ruangan merupakan bagian dari bangunan y:disewakan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik IndoneNomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan APenghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan jo.

menyatalapabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan btpendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai, dengan demikian Majelis berpendasudah tidak ada lagi sengketa atas biaya kwh meter;MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangbahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding dissenting

opinion) dengan uraian sebagai berikut:bahwa pembayaran Kwh Meter merupakan bagian dari bangunan yang disewalsebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan APenghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan jo.