Ditemukan 11795 data
Mayor Chk Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Roekan
110 — 35
236 — 12
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Mukidin
129 — 65
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 hanya kenalmuka saja dan pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 bertemu saatpengamanan kayukayu yang diduga hasil ilegal logging di gudangpenyimpanan kayu di Jalan Imam Bonjol Karang Taliwang Cakranegara,Kota Mataram NTB, namun tidak ada hubungan keluarga.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00Wita, petugas dinas LHK Prov.
NTBPada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungankeluarga.Bahwa tugas Saksi seharihari sebagai Pengendali Ekosistem Hutanyang mengurusi tentang perijinan Dokumen angkut, SATS DN dan jinedar kayu sonokeling.Bahwa Saksi sebagai Saksi Ahli dalam dugaan tindak pidanakehutanan.Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, Saksi menerimainformasi dari teman Polisi Kehutanan Provinsi NTB bahwa adainformasi dugaan tindak pidana Kehutanan/Ilegal
363 — 9
268 — 91
18 — 3
Yudho Wibowo,Amd.S.H
Terdakwa:
Samsul
102 — 17
225 — 85
140 — 72
180 — 27
246 — 45
Terbanding/Oditur : Sarjo Hidayat, S.H.
137 — 66
301 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 6
64 — 19
25 — 9
Hulu Sungai Selatan;e Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti yang ditunjukanoleh pihak penyidik sebagai barang bukti milik terdakwa dan setelah di ukur di dapatukuran bentuk pacakan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) potong dengan kubikasi /volume 2, 4808 M3 dan kayu dari jenis kayu ulin;Bahwa terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dokumen atau SKSHHmaka dianggap kayu ilegal dan dapat dikenai UU No. 41 tahun 1999 tentangKahutanan yang telah di rubah dan ditambah
ketentuan yang ada pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadapkayu yang diangkut harus terlebih dahulu membayar beberapa retribusi diantaranyaPSDH dan DR yang merupakan penghasilan atau pemasukan untuk Negara;Untuk kayu jenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 2,9356 M3 maka pembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 489.786, +Rp. 768.043, = Rp. 1.257.829, yang menjadi kerugian Negara.Bahwa terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dokumen atau SKSHHmaka dianggap kayu ilegal
sesuai ketentuan yang ada pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadapkayu yang diangkut harus terlebih dahulu membayar beberapa retribusi diantaranyaPSDH dan DR yang merupakan penghasilan untukk Negara;e Untuk kayu jenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 2,4808 M3 maka pembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 489.786, +Rp. 768.043, = Rp. 1.257.829, yang menjadi kerugian Negarae Bahwa terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dokumen atau SKSHHmaka dianggap kayu ilegal
sesuai ketentuan yang ada pada Dinas Perkebunan dan Kehutananterhadap kayu yang diangkut harus terlebih dahulu membayar beberapa retribusidiantaranya PSDH dan DR yang merupakan penghasilan untukk Negara dan untuk kayujenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 2, 4808 M3 makapembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 489.786, + Rp. 768.043, = Rp.1.257.829, yang menjadi kerugian Negara serta terhadap kepemilikan kayu yang tidakdilengkapi dokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal
alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapuskanpidana dari perbuatan terdakwa tersebut dalam hal ini berarti terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan oleh karenanya terdakwaharusdinyatakan bersalah dan dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam menjalankan hukuman kepadaterdakwa, akan memperhatikan pula halhal yang memberatkan dan yang meringankan,sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan ilegal
155 — 38
40 — 4
38 — 2
karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya ditentukan dalam amar putusan.Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini.Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan hal hal yang meringankan.Hal hal yang memberatkane = Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan ilegal
262 — 38