Bahwa karena TERLAPOR dalam perkara tersebut MENINGGALdunia, maka proses penyelidikan terhadaap TERLAPOR tidakdapat dilanjutkan, namun demikian dari hasil gelar perkara antaraPENGGUGAT dan rekan dengan penyidik didapatkan solusi agarPENGGUGAT dan rekan membuat Laporan Polisi baru atasdugaan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik terhadap beberapaHal. 8 dari 86 Hal. Putusan No. 27/PDT/2022/PT.BDG.pihak yang sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi dalamproses penyelidikan;g.

Bahwa setelah surat resmi dari penyidik diterima oleh TERGUGATIl, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan rekan, TERGUGAT IImelakukan pertemuan dengan pihakpihak yang diduga melakukanperbuatan pidana (yang melakukan pemalsuan akta otentik), danpada kesempatan tersebut pihakpihak tersebut menawarkansejumlah dana kepada TERGUGAT Il, sebagai kompensasi atasperbuatan pidana yang telah dilakukan atas akta otentik milikTERGUGAT Il;i.

berpatokan kepadapengakuan saksi ELLEN (Pelapor), Hasil Lab Forensik yang menyatakanNon lIdentik dan keteranganketerangan saksi yang tidak mempuinyaikapasitas untuk dapat membuktikan adanya pemalsuan, yang hanyamengacu kepada ceritera yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dantidak ada saksi yang melihat langsung adanya kejadian tindak pidana dantidak ada saksi yang berwenang dalam menentukan palsu atau tidaktentang Akta Kuasa Jual tersebut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya pemalsuan

akta Otentik dan tidak dapatmembuktikan Akta Surat Kuasa Jual yang menjadi objek perkara iniadalah palsu;.

penggelapansebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;e Bahwa menurut ahli ada perbedaan antara membuat surat palsudengan menggunakan susrat palu, dimana pembuat surat alsubelum tentu ia sebagai Pengguna atau yang menggunakan suratpalsu, sehingga apabila seseorang diduga menggunakan suratpalsu maka terlebih dahulu harus dibuktikan pemalsuannyadipersidangan;e Bahwa menurut ahli pemalsuan tidak hanya dari adanya laporansaja tetapi harus membawa dan didukung oleh bukti lain,sebagaimana dalam perkara ini pemalsuan

Akta Otentik ataumenggunakan Akta Otentik (Surat Kuasa Untuk Menjual yangdibuat dihadapan Notaris), harus ada bukti pendukung yangmembuktikan bahwa Akta Otentik tersebut adalah palsu;e Bahwa menurut ahli untuk menentukan Suat Kuasa UntukMenjual itu palsu atau tidak tergantuing alat bukti dalamKUHAP itu sendiri dan Laporan Hasil Laboratorium Forensikadalah merupakan buklti otentik karena dikeluarkan olehPejabat yang berwenang, namun itupun tentunya harus didkungdengan alat bukti lain;Bahwa menurut

kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan JudexFacti/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak secara tepatdan benar mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan yangrelevan secara yuridis sesuai alatalat bukti berupa saksisaksi dan seluruh suratsuratyang diajukan dalam persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ternyata melakukan pemalsuan

Akta Otentik berupa AktaNotaris Justinus Suryo Abdi, SH., Nomor: 01 tanggal 7 April 2012 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Kertas Blabak sehingga menimbulkan kerugianbagi saksi korban Perman Yadi, uang sebesar Rp100.000.000.000, (seratusmilyar rupiah);Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka terbuktiperbuatan Terdakwa termasuk lingkup tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik,melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Primair Jaksa/PenuntutUmum, serta menjatuhkan pidana penjara seperti disebutkan dalam amar putusandengan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwasebagai

AnthoniusJonathan dan Almarhum Jao Glok Kin, dengan tidak memasukkan semuaahli waris Golongan Il tersebut kedalam SKW BHP Ilegal tersebut makatanpa perlu dianalisa lagi, Penggugat Intervensi Telah Berbohong dan ataumenipu dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia dan Melanggar UUD 1945 pasal 27 ayat (1) ; Melanggar UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia Pasal 17 ; Bahwa disangkakan melanggar KUH Pidana pasal 263 (pemalsuansurat, ancaman 6 (enam) tahun, pasal 264 (pemalsuan akta otentik

Bahwa Akta JualBeli sebagaimana tersebut pada poin 9 (sembilan)diatas adalah tidak benar adanya, melainkan rekayasa danpersekongkolan pemalsuan Akta Otentik yang bertujuan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan alasan :Penggugat tidak pernah melakukan transaksi JualBeli dengan ImronH.AmbulLuas tanah yang diperjual belikan melebihi dari luas tanah milikPenggugat ;yaitu luas tanah milik Penggugat = 1.087 M2 sedangkan didalam AktaJualBeli seluas = 1.290 M2.Status tanah yang diperjualbelikan

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 tanggal31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Medan;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor2527/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2014;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Adi Pinem, S.H terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik;Menjatuhkan pidana terhadap

21080781851287Jabatan : Batimsus 5 PokbansusKesatuan : Deninteldam XIV/HsnTempat, tanggal lahir : Denpasar, 25 Desember 1987Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asmil Deninteldam XIV/Hsn Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 65Makassar.Pada pokoknya Saksi1 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 bulanJuli 2020 di Deninteldam XIV/Hsn saat Terdakwa di periksadengan dugaan wervin/penyalahgunaan wewenang, menolakperintah dan pemalsuan

akta otentik penerimaan Secata PKTNIAD Gel TA 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa diperiksa diDeninteldam XIV/Hsn, dan Terdakwa memberikanketerangan, pada tanggal 14 Mei 2020 saat kegiatan teswawancara Gel Casis Secata PK TA 2020 seluruh Tim MI(Mental Ideologi) dikumpulkan oleh Kasmin PangdamXIV/Hsn a.n Mayor Inf Monfi Ade Candra di Aula SudirmanRindam XIV/Hsn untuk dilakukan sidak alatkomunikasi/Handphone, selanjutnya Handphone milikTerdakwa ditemukan foto

. : LP/171/I/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret 2010 yanghingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik pada DirektoratReserse dan Kriminal Umum (DIT RESKRIM UM) Kepolisian Daerah (POLDA)Metro Jaya dalam dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Surat dan atauMenggunakan Akta Palsu dan atau Surat Palsu, di mana atas laporan tersebutPenggugat telah dipanggil berkalikali oleh penyidik untuk diperiksa sebagaisaksi dalam

Pol. : LP/171/IM/2010/Bareskrim tanggal 7 Maret2010 yang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik padaDirektorat Reserse dan Kriminal Umum (DIT RESKRIM UM) Kepolisian Daerah(POLDA) Metro Jaya dalam dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik dan atau Pemalsuan Akta Otentik dan atau Surat dan atauMenggunakan Akta Palsu dan atau Surat Palsu, dan jika akibat laporan Turut TergugatIII tersebut menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi diriPenggugat

dikeluarkan oleh Penggugat berkaitan dengan perkara aquoadalah merupakan pilihan (opsi) yang dipilih oleh Penggugat sebab sesuai denganketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, tidaklah ada kewajiban hukumseseorang untuk menunjuk seorang kuasa hukum untuk bertindak mewakili seseorang incasu Penggugat di Pengadilan; Menimbang, bahwa mengenai biayabiaya yang dikeluarkan oleh Penggugatberkaitan dengan adanya laporan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam 120 Akta Otentik dan atau Pemalsuan

Akta Otentik dan atau Surat dan atau Menggunakan AktaPalsu dan atau Surat Palsu di Kepolisian Daerah Metro Jaya adalah merupakankonsekwensi yuridis dari tindakan Penggugat yang melaporkan adanya dugaan tindakpidana tersebut, sehingga biayabiaya yang timbul dari adanya permasalahan hukumtersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Para Tergugat; Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai tuntutan ganti rugi immaterialyang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampumembuktikan

Bahwa dengan dibuatnya surat SKHM No. 042/SKHM/SS/2007 oleh Lembra Turnip Dkk. di hadapan Camat ini adalahmerupakan Pemalsuan Akta Otentik.

Utrbertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalampersidangan perkara ini; Bahwa orang tua kandung Saksi adalah BASRI SUDIBYO dan GRACIALILIEK;Bahwa Saksi punya saudara kandung yang bernama SUZANNELIANY;Bahwa benar Saksi membuat Laporan Polisi NomorLP/5905/1X/2019/PMJ/DitReskrimum, tanggal 17 September 2019,tentang dugaan tindak pidana turut serta bersamasama melakukanpemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan olehpejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan

dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo.Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang didugadilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, JUNIAR, AGUS BUTARBUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN, bertindak untuk dan atasnama diri sendiri selaku anak kandung (ahli waris) dari almarhum BASRISUDIBYO;Bahwa objek dugaan tindak pidana turut serta bersamasamamelakukan pemalsuan dan atau pemalsuan

akta otentik yang dilakukanoleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsuke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawahsumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo Pasal55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang Saksi laporkan adalah:> Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/CB/V11/AK/2017tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja KristenProtestan Cisarua Bogor.> PENETAPAN Nomor: 290/Pdt.

MARTINADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersamasamamelakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yangdilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkanketerangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikanketerangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo.

Menyatakan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan pemalsuan akta otentik, sebagaimana dalam dakwaan KesatuPrimer dan Kedua Primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat)bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Menyatakan terdakwa ESTHER NOVIANTY Binti WAHYONO PRADONO(Alm) bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaanPERTAMA Kesatu dan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;2.

Akta Otentik bersamasamadengan TERSANGKA YANIH (in casu, Kuasa Ibu dari Penggugat JohannJonathan a quo) Melanggar Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 263ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUH.Pidana, berdasarkan Laporan PolisiNo.

Akta Otentik yang diatur Dalam Pasal 266ayat (1) dan ayat (2) KUH.Pidana Atas Laporan Polisi Nomor : LP/238/II/Bareskrim Tanggal 26 Februari 2015) dan juga secara tegasTergugat kemukakan bahwa hingga saat ini belum pernah diproses melaluipersidangan Pengadilan Pidana serta juga belum ada suatu) PutusanPengadilan Pidana yang inkracht van gewijsde mengenai keseluruhanTanda Bukti Lapor (TBL) tersebut di atas.Bahwa selanjutnya lagi, Tergugat perlu pertegas dan perjelas kembalimelalui Surat Jawaban Tergugat

Tertanggal 29 Desember 2016, sebagaimana telah diuraikandan dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas.Selain dari pada itu, maka secara de fakto dan de jure Tergugat jugatelah Melaporkan Kepada POLRI atas Perbuatan Yanih/ /bu dan KuasaPenggugat a quo, dimana saat ini oleh Penyidik POLRI sudah tetapkanYANIH a quo sebagai Tersangka Pemalsuan Akta Otentik sebagaimanadiatur oleh Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHPidana dan juga yang menjadi Tersangka adalah Notaris David, SH.dan

(kini Kedua Notaris tersebut sebagai Tersangkabersamasama dengan YANIH (ibu dan kuasa Penggugat) dan keduaNotaris a quo kini menjadi Buron dan DPO Tersangka) berdasarkanLaporan Polisi No. : LP/238/II/2015/Bareskrim Tanggal 26 Februari 2015.Selanjutnya, berdasarkan Laporan Polisi No. : LP / 238 / Il / 2015/Bareskrim Tanggal 26 Februari 2015 dalam mana YANIH sebagaiTersangka Pemalsuan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana, makaTERSANGKA

(Catatan Hukum, /n casu, Kedua Akta Notaris a quo didasarkan padafakta yang sesat dan Bukti palsu Ex Falso Quo Libet dan MelanggarAsas Hukum Putusan Pengadilan yang Sudah Litis Finiri Opportet, dankemudian, Sampai Sekarang ini atau Hingga Sampai Saat ini NotarisPengganti Suswantotua Sihombing, SH. dan Notaris David, SH. a quoDitetapbkan sebagai Buronan dan Masuk DPO TERSANGKA, karenaditetapbkan sebagai Tersangka Pemalsuan Akta Otentik bersamasamadengan TERSANGKA YANIH (in casu, Kuasa Ibu dari Penggugat

Bahwa dengan dibuatnya surat SKHM No. 042/SKHM/SS/2007 oleh Lembra Turnip Dkk. di hadapan Camat ini adalahmerupakan Pemalsuan Akta Otentik.

ACHMAD AFFANDI yangtelah menjual kepada JOW KIM NIO;Bahwa, identitas Achmad Affandi selaku penjual didalam Akta Jual Belliberdasarkan keterangan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKota Administrasi Jakarta Pusat dalam suratnya Nomor : 2104 / 175515tanggal 11 Juli 2019, ternyata yang bersangkutan telah meninggal duniatahun 2014, sehingga, berkas permohonan peralihan kepemilikan hak ObjekSengketa dari ACHMAD AFFANDI kepada IWAN CHANDRA SINYEMadalah tidak benar dan patut diduga telah terjadi pemalsuan

Akta Otentik;Dengan demikian, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentangAgraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan KetentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, hal ini bersesuaian denganketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5

Pkr No. 18/G/2017/PTUN.PLKhukum pidana pemalsuan surat sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1)KUHP juncto Pasal 264 ke1 KUHP Pemalsuan Akta Otentik dan Pasal266 KUHP memasukan keterangan palsu dalam akta otentik junctoPasal 55 ayat (1) ke1 Penyertaan. Halmana akan dilaporkan dalamforum hukum pidana ke kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

mengisidata, mengoperasikan laptop serta printer yang berada di mobil, TerdakwaHana Sabidin berperan bergantian dengan Terdakwa Deuse FharayaMuhammad Putra sebagai membuat KTP palsu, mengisi data, mengoperasikanlaptop serta printer, mengguting dan menempelkan kertas KTP yang dipalsukandan mengecek situasi Kantor Pos;Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Wng.Menimbang,bahwa dengan adanya pembagian tugas sedemikian, makadapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara bersamasama telahmelakukan pemalsuan

akta otentik berupa KTP sebagai sarana untuk menarikdana Western Union di Kantor Pos Wonogiri; Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi dan dapat dibuktikan;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwaperbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dalam dakwaan alternative kesatupenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan

LP/ 338 / VIII / 2015 / Bali / Spkt tanggal 10 Agustus 2015 atasdugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik, menggunakan surat palsu dan turut sertadalam pembuatan akta otentik dan menggunakan akta otentik yang diduga palsusebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP jo.

LP/338/VIII/2015/SPKTtanggal 10 Agustus 2015 atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik,smenggunakan surat palsu dan turut serta dalam pembuatan akta otentikyang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 KUHP dan pasal266 KUHP Jo., pasal 55 KUHP yang saat ini proses perkara masihberlangsung di POLDA BALI, (Vide : dalil gugatan hal. 13.

Lelang dengan tegas menyatakan bahwa Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangsudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objeklelang;Bahwa Tergugat IV keberatan atas dalil/alas an Para Penggugat padaangka 38 halaman 18 gugatannya yang menyatakan bahwa pelelanganbertentangan dengan hukum karena dasar dari jaminan atas haktanggungan berdasarkan tipu muslihat dan bersumber pada perbuatanpidana pemalsuan

akta otentik untuk melakukan peralihan pemilikan atasSHM No. 244 melalui Akta Jual Beli No.48 yang dibuat Tergugat dihadapan Tergugat II;Bahwa dalil/alasan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum samasekali karena dugaan/prasangka Para Penggugat tersebut haruslahdibuktikan terlebin dahulu kebenarannya dan mendapat putusan hakimHalaman 35 Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI10.11.12.13.14.pidana tentang ada tidaknya pidana pemalsuan, sehingga dapat dijadikanalasan/bukti yang kuat;Bahwa Tergugat

56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2020/PN JKT.SELNo.1073/Pid.B/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2018, maka sangatlahterang jika jual beli bidang tanah dengan alas hak SHMNo.179/Bangka dan SHM No. 416/Bangka beserta bangunandiatasnya yang menjadi objek jual beli dan sekarang menjadi objeksengketa diperoleh dengan cara melawan hukum yang dilakukan olehHusin Ali Muhammad/Ahli Waris Husin Ali Muhammad/Tergugat Tergugat IV bersama dengan Tergugat VI yakni melalui serangkaianperbuatan penipuan, pemalsuan

akta otentik, pemalsuan dokumen,dan menggunakan dokumen palsu ke dalam akta otentik.Selain itu, Tergugat V sebagai pihak pembeli yang membeli objeksengketa dengan harga yang jauh di bawah pasar, pada saat akanmembeli patut didugatelah membeli tanpa terlebih dahulu melakukanpengecekanke objek sengketadantidakmenaruh curiga (patutmenyangka) bahwa benda yang dibelinya dengan harga di bawahpasar apakah berasal dari kejahatan atautidak sebagaimanayangtelah diatur oleh Pasal 480 KUHP.Oleh karena itu sangatlah

Abdul Hamid, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungandengan dugaan Pemalsuan Akta otentik yang dibuat oleh Terdakwaselaku Notaris/PPAT.Bahwa Saksi bertugas di kantor Badan Pertanahan Negara Cianjursejak sejak tanggal 23 Januari 2013 dan jabatan saksi adalah KepalaSeksi Pendaftaran Hak.Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Salinan AktaKeterangan Hak Waris No.2 tahun 1993 tertanggal 26 Mei 2009 danAkta Hibah