Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;Bahwa persoalan hukum ini terjadi karena Penggugat dituduhmeninggalkan pekerjaan kantor selama beberapa hari , padahalPenggugat sesungguhnya telah mengajukan izin cuti Sesuai denganPasal 42 ayat (1) huruf d Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, sedangkanPenggugat II tanoa dasar ditudun melakukan provokasi

Tahun 2007 tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bab II, Pragraf 2 Pasal 7huruf b. tentang Pembinaan Pegawai;Telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bab II bagian Kedua Pasal42 ayat (1) huruf d, cuti karena alasan penting atau cuti untukmenunaikan ibadah haji, pada hal Penggugat meninggalkan kerjasesungguhnya telah mengajukan permohonan cuti selama 3 (tiga) hari,sedangkan tuduhan terhadap Tergugat II yang melakukan provokasi

Mulyadi (ParaPenggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasutkaryawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimanaBerita Acara dan kronologis terlampir: Dan atas perbuatan sdr. Mulyadi melakukan perbuatan tidakmenyenangkan pada saat rapat tanggal 14 Mei 2013 tersebut saat inisdr.

Mulyadi (Penggugat) sebagai Kepala LitbangPDAM Kabupaten Bengkalis dan nota dinas ketiga pada tanggal 22Mei 2013 atas provokasi yang dilaksanakan oleh oknum PDAMKabupaten Bengkalis; Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai dengan Berita dari Cabangyang meminta Direktur untuk datang sehubungan adanya keributan diCabang dan melalui rapat pertemuan yang dituangkan dalam BeritaAcara diketahui bahwa adanya tindakan tidak positif dari 2 (dua)karyawan PDAM yaitu sdr. Abel Iqbal, ST. dan sdr.

Mulyadi (ParaPenggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasutHalaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/2014karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimanaBerita Acara dan kronologis terlampir: Bahwa sdr.

Indonesia dan citacita dan perjuanganPartai Komunis sejalan dengan namanya yaitu PDI Perjuangan yangartinya PKI kembali dengan menjadi PDI Perjuangan; Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menulis yang pada intinyaSebaiknya Bapak Jokowi jangan menggiring masyarakat menjadi bodohsoal dirinya bukan PKI....dst, Bapak Jokowi harusnya menjelaskan bahwadia adalah budak Partai Komunis yaitu partai yang bernama PDIP: Bahwa postingan Terdakwa hanya untuk diskusi namun mengandungkalimat notasi negatif dan provokasi

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10 danangka 11 adalah dalildalil yang keliru oleh karena Tergugat V dan TergugatVI tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara inmateriil dapat dilihat kembali chatchat Tergugat V dan Tergugat VI tidak adasama sekali upaya provokasi atau ajakan kepada warga net untuk tidak ataumengatakan jangan beli ayam milik Penggugat, lantas dari segi manaTergugat V dan Tergugat VI dinyatakan telah melanggar kepentingan hukumPenggugat

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9, angka 10 danangka 11 adalah dalildalil yang keliru olen karena Tergugat V dan TergugatVI tidak pernah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara inmateriil, dapat dilihat kembali chatchat Tergugat V dan Tergugat VI tidak adasama sekali upaya provokasi atau ajakan kepada warga net untuk tidak ataumengatakan jangan beli ayam milik Penggugat, lantas dari segi manaTergugat V dan Tergugat VI dinyatakan telah melanggar kepentingan hukumPenggugat

Adanya tuduhan Pekerja sebagai provokasi terhadap karyawan yang ikuttest CPNS serta usulan untuk penambahan karyawan baru;Bahwa SK No. 027/SK.0000/II/2005 tanggal 9 Februari 2005 tentangPembebasan Tugas sebagai Dokter PTT Pusyandik Bakti Timah adalahtidak sesuai dengan PP Pusyandik Bakti Timah dan Kepmenkes RI No.1540/Menkes/SK/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 Bab V tentangpenempatan Tenaga Medis masa bakti dengan cara lain; Bahwa mengenai tarif UGD yang dinaikan itu. bukan untukkepentingan pribadi

Tetapi pemberian Tergugat tersebut menjaditidak berarti apaapa, karena setiap kali Penggugat akan melakukan penjualan,selalu. dihalanghalangi oleh anakanak Tergugat , antara lain denganmelakukan provokasi kepada calon pembeli tanah untuk tidak membeli karenaobyek sengketa masih atas nama para Tergugat ;Bahwa atas dasar provokasi para Tergugat tersebut, maka adalahseharusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum agar apa yang Penggugatperoleh nantinya bukan atas dasar pemberian Tergugat I, melainkan

Bahwa setelah dilakukan pengosongan/pengambilalihan rumah negara milik BPKP No. 17 di Komplek BPKP RT 05/02 Kelurahan Sudimara Pinang,Kecamatan Pinang, Tangerang, Tergugat 1 dan Tergugat Il telahmelakukan upayaupaya provokasi melalui beberapa media massa yaitumedia cetak dan elektronik (TV dan jejaring sosial) yang menyudutkan danmerugikan kepentingan dan nama baik BPKP tanpa bukti yang telahmemenuhi unsurunsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.: Bahwa dengan diajukannya Gugatan dan upayaupaya

provokasi oleh Hal. 30 Putusan No. 433/Pdt.G/2010/PN.Jit.

Kerugian Immateriil :Gugatan dan upayaupaya provokasi oleh Tergugat dan Tergugat Ildalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat ,Penggugat Il, dan Penggugat Il dalam Rekonvensi karena telahmembentuk image di masyarakat bahwa Penggugat I, Penggugat Il, danPenggugat Ill dalam Rekonvenat telah mengganggu konsentrasiPenggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi dalambekerja, mencemarkan nama baik BPKP secara kelembagaan, danmenghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP serta

dan Tergugat III sebagai beban anggaran negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mengenyampingkan dalildalil gugatan Para Penggugat maupun dalildalil sangkalan Para Tergugat,maka petitumpetitum lain dalam gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ; Dalam Rekonvensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalahbahwa dengan diajukannya Gugatan dan upayaupaya provokasi

Juliana Alias Juliana Gucci didalam GroupWhatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untukmelakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa Terdakwa 1. NovitaHalaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2.

Juliana Alias Juliana Gucci didalam GroupWhatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untukmelakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa Terdakwa 1. NovitaZahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2.

Juliana Alias Juliana Gucci didalam GroupWhatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untukmelakukan kerusuhan atau perbuatan pidana. Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa Terdakwa 1. NovitaZahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2.

JULIANAalias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDANtersebut,mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusuhan atau perbuatanpidana. Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketikTerdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2.

Bahwa, tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2014adalah tidak benar apabila dianggap Tergugat telah melakukan hal yangmeresahkan pekerja (melakukan provokasi) karena hal sebenarnyaadalah merupakan kehendak semua pekerja pada perusahaan Penggugatyang telah melakukan pelanggaran pelanggaran normatif yang nyatadiantaranya yang paling mencolok adalah dengan membayar upahpekerja di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku,disamping masih adanya HakHak Normatif pekerja lainnya

Bahwa, dengan demikian tidak benarlah apabila Tergugatdianggap telah melakukan provokasi terhadpa pekerjapekerjayang lain; 15. Bahwa, atas peristiwa tanggal 20 Januari 2014 tersebut,Penggugat secara semenamena, arogan dan membabi butamemberikan sanksi yang berlebihlebih kepada Tergugat, yaitudengan memberikan SP Ill, dan Demosi, bukan mutasisebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;16.

No. 1637 K/Pid/2014Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai muatan pengetahuan hukumyang benar, bersifat provokasi, tidak terkonsep dengan jelas dan cenderungngawur. Untuk itu Majelis kesampingkan.

Apakah ketikaPenasihat Hukum kritis dianggap melakukan provokasi, ngawur,tidak terkonsep dengan jelas dan sepanjang sidang digelar(sebanyak + 17 kali sidang) Majelis Hakim Judex Facti PengadilanNegeri Semarang penuh kebencian, apakah hal tersebut wajar??

Berdasarkan fakta tersebutsiapa sebenarnya yang telah menghina persidangan (contempt ofcourt) dan melakukan provokasi? (Surat Pengaduan ke KYterlampir).Alangkah bijaksananya apabila Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara Judex Facti tersebut secara pribadi memanggilPenasihat Hukum PEMOHON KASASI dan menyampaikankebenciannya secara langsung, tidak menyalahgunakan wewenangdengan membenci Penasihat Hukum yang mana berimbas padaketidakadilan bagi PEMOHON KASASI selaku Terdakwa.

Jadi bukanlah provokasi atau memperlebar masalah.Akan tetapi dikarenakan jalannya peradilan di Pengadilan NegeriSemarang terhadap perkara a quo telah terjadi penyimpangan, tidaksesuai KUHAP dan peraturan perundangundangan lain yangrelevan.Bahwa setiap tuduhan harusnya diikuti oleh alat bukti yang sah.Mengapa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Semarangtidak menyebutkan dan menyampaikan bukti bahwa PenasihatHukum PEMOHON KASASI berperilaku dan bermoral yang tidakbaik....?

Lantasyang mana yang dimaksud Majelis Hakim Judex Fact tersebutmerupakan provokasi Penasihat Hukum Terdakwa? Untuk itu kamimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) untukmemberikanpertimbanganhukumyang lengkap mengenaiapakah penerapanhukumyang membenarkankesalahanberkas perkara yang mencapai18 item tersebut? ApakahdibenarkanSuratDakwaan tidak jelas bentuknya?

akan mengikutikebijakan perusahaan untuk menerapkan "TidakBekerja Tidak dibayar ( Formulir SuratPernyataan terlampir ) ;Bahwa PENGGUGAT tidak mengambil dan mengisi formulirpemyataan tersebut dengan alasan PENGGUGAT tidak pernahmelakukan kesalahan pada perusahaan/Management dan PimpinanPerusahaan ;Bahwa pada Tgl 2 September 2010 TERGUGAT mengeluarkan suratpengumuman No : O1 8/intPers/Cmd/2010 mengenai PemutusanHubungan Kerja dengan tuduhantuduhan terhadap PENGGUGATsebagai berikut1011.12se Melakukan Provokasi

Bahwa, dalildalil posita yang disampaikan oleh Pemohon dalampermohonannya adalah dalil yang mengadaada dan tidak berdasarkanpada fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga sampai saat ini Termohonmasih berkeyakinan jika keinginan Pemohon mengajukan cerai talakadalah karena adanya provokasi dari pihak ketiga yang memilikikeinginan untuk merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon danatau pihak ketiga dimaksud memiliki motif untuk merebut Pemohon selakusuami Termohon5.

Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalahdengan dilandasi dengan etikat buruk karena Pemohon sudah tersugestidengan provokasi dari pihak ketiga yang hendak merusak rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon, yang mana sebelum Pemohonmengajukan permohon cerai maka Termohon sering mendengar kabardan patut diduga jika Pemohon selama ini telah berselingkuh denganseorang wanita yang bernama Xxx wanita tetangga dekat yangmerupakan Pegawai Xxx dan kabar yang telah sampai ke Termohon

Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatassebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGGUGAT tidak terima kalausetiap kali TERGUGAT datang melakukan penagihan disertai nada kerasserta sebuah intimidasi dan provokasi kepada PENGGUGAT karena biarbagaimanapun PENGGUGAT masih berupaya untuk beritikad baik supayabisa menyelesaikan tanggung jawabnya kepada TERGUGAT, namunTERGUGAT tidak mau memberikan kesempatan kepada PENGGUGATseolah olah kantor PENGGUGAT mau tutup saja.

menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kredituryang tidak baik;Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampaiTERGUGAT melakukan pengancaman pelelangan/ penyitaan, yang tentukedepannya akan timbul tuntutan tuntutan hukum di kemudian hari olehkarenanya TERGUGAT wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulusampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) danmenghentikan segala tindakan baik pengancaman pelelangan/penyitaan danpenagihan yang disertai dengan intimidasi dan provokasi

Karena antara PENGGUGAT danTERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila bergantinama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawanhukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut .PENGGUGAT sudahmemberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak maumengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih melakukan suatupenekanan disertai intimidasi dan provokasi untuk menjual aset kepadaHal 6 dari 37 hal Putusan Nomor

dibelikonsumen secara angsuran sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UURI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : PenjaraPidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyarrupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan sampai melakukan tindakanyang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yangmengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baikancaman pelelangan/penyitaan, intimidasi,provokasi

tersebut di hadapan warga Desa Marana di antaranya saat ituada terdakwa AZWAR yang mendengarnya. padahal yang sebenarnya saksiHERIANTO Alias HERI di lempar terhadap warga Desa Masaingi, sehinggapenyampian saksi HERAINTO Alias HERI warga Desa Marana menjadi emosidan melakukan aksi penyerangan ke Desa Masaingi dengan cara mendatangirumah Kepala Desa Masaingi yang di pimpin oleh terdakwa AZWAR danbeberapa sekelompok pemuda dari Desa Marana yang melakukan penyerangankarena terdakwa AZWAR melakukan provokasi

bersifatpembinaan, mulai dari teguran lisan, surat peringatan tertulis pertama,sampai dengan ketiga (terakhir).Bahwa sesuai surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tertanggal 24Maret 2008, alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat dianggap telahmelakukan mogok kerja/unjuk rasa yang tidak sah sesuai ketentuan undangundang yang berlaku dan Para Penggugat dianggap telah melakukan perbuatanyang dapat menghasut teman sekerja dan atasan (provokasi

kerja tidak syah tetapi pemberian sanksinya berbeda beda,terhadap Para Penggugat diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHk),sedangkan para pekerja lainnya diberikan sanksi yang bersifat pembinaan(mulai dari teguran lisan, surat peringatan tertulis pertama sampai denganterakhir), hal ini dirasakan oleh Para Penggugat bahwa sesungguhnya alasanmendasar Tergugat dalam memutus hubungan kerja terhadap Para Penggugatadalah karena Para Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan yangdapat menghasut (provokasi

No.435 K/Pdt.Sus/2009Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat menghasut (provokasi)rekan sekerja dan atasan atas terjadinya protes secara masal pada tanggal 20sampai dengan 23 Maret 2008 yang menjadikan alasan pemutusan hubungankerja terhadap Para Penggugat tidak dibuktikan dengan bukti apapun, hal inimenunjukkan fakta bahwa tuduhan tersebut hanyalah mengadaada dansangat tidak berdasar hukum, sedangkan atas tuduhan tersebut ParaPenggugat dapat membuktikan bahwa 181 (seratus delapan puluh

surat persetujuanpemutusan hubungan kerja (PHK), karena atas anggapan mogok kerja tidak sahtersebut, sesuai dengan surat himbauan dari Tergugat Nomor : LAN/PM/004/III/08 tertanggal 23 Maret 2008 tentang himbauan untuk kembali bekerja,Para Penggugat sudah mengahadap kepada Departemen Personalia untukmendaftarkan diri kembali bekerja pada Tergugat tetapi ditolak oleh Tergugatdengan alasan yang tidak jelas dan atas tuduhhban yang menyatakan ParaPenggugat telah melakukan perbuatan yang dapat menghasut (provokasi

Anjuran Tertulis Pegawai DisnakerKota Samarinda, yaitu Anjuran angka 1 (satu) menganjurkan kepada Tergugatmembayar pesangon kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini sama artinya bahwa PegawaiMediator Disnaker Kota Samarinda setuju dengan pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Para Penggugat, sedangkan pendapat Pegawai Mediator angka6 (enam) menyatakan, tuduhan Tergugat terhadap Para Penggugat yang manaPara Penggugat dituduh telah melakukan provokasi

Ujaran kebencian adalah tindak komunikasi yangdilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi,hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalampelbagai hal yang berkaitan dengan SARA. Ujaran kebencian, dariperspektif hukum dipahami sebagai perkataan, perilaku, tulisan,atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinyatindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pelaku maupunkorban.

Provokasi yang dilakukan Sdr. RIKI KAREL YAKARMILENAitu, dalam perspektif Filsafat Bahasa terkategori bersifat ekspositif(menyederhanakan sesuatu hal dengan logika terbalik), yaitu agarpembaca FBnya (terutama orangorang Papua) meyakini bahwahidup di bawah NKRI adalah kesengsaraan belaka. Hal ini dapatdilihat contohnya pada unsur ilokusi Sdr.

Alhasil, dalam hal provokasi, praktikkolonialisme Indonesia itu akan memunahkan orangorang Papua,jika orangorang Papua masih tetap bersatu dengan NKRI); dan (4)Rakyat Papua dari SorongMerauke mohon dukungan doa danKampaye Referendum Bougenville (dibaca: dengan gayaverdiktif, yaitu hanya mendasarkan diri pada opini pribadi, Sadr.RIKI KAREL YAKARMILENA menegaskan secara provokatif bahwaPapua Barat akan merdeka dari NKRI.

RIKI KAREL YAKARMILENA nyatanyataHalamanan 16 dari 41 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Japmelakukan provokasi terhadap para pembaca FBnya, penghinaanterhadap TNI/Polri, ekspositif (menyederhanakan masalah), danverdiktif (opini pribadi) dengan tujuan hendak memicu dayaperlokutif (kKemunculan respons yang negatif) dari para pembacaFBnya, agar para pembaca FBnya percaya, yakin, dan teguhberpendirian bahwa Papua Barat harus merdeka. Dari sudut etikaberbangsa dan bernegara, perilaku Sdr.

Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II danTerbanding Ill atau Para Terbanding sangat menolak semua keberatankeberatan pembanding, pada keberatankeberatan pembanding No.2 No.3 (3.1, 3.2) dan No.4 (4.4), yaitu mengenai hasutan/provokasi Tergugat IIdan Tergugat Ill karena Tergugat Il dan Tergugat IIl tidak pernahmelakukan hasutan/provokasi terhadap warga masyarakat DusunKeboijo dan Dusun Peron Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang yang melakukan Demo adalah warga masyarakatKeluranan

antara lain kandangayam milik Penggugat garus pindah selambatlambatnya pada September2018, sehingga Penggugat/Pembanding tidak tepat sama sekali.Bahwa keberatankeberatan Pembanding No. 5, No. 6, No. 7 dan No. 8adalah sesuatu yang diadaadakan dan sama sekali tidak benar, karenakeberatan tersebut hanya diulangulang sesuatu dengan jawabannya dalampersidangan dalam tingkat pertama dan Tergugat II dan Tergugatl/Terbanding Il dan Terbanding Ill tidak pernah sama sekalimelakukan/menyuruh lakukan hasutan/provokasi

pamit untuk pulang kemudian pada tanggal 24Oktober 2014, saksi LAODE IMRAN FIRMANSYAH kembali melakukankonfirmasi tentang pembangunan air bersin Desa Awu kepada terdakwadan saat itu terdakwa kembali memberikan penjelasan yang sepertipada tanggal 21 Oktober 2014 sehingga dengan adanya penjelasan dariterdakwa tersebut kemudian saksi LAODE IMRAN FIRMANSYAHmenulis berita dalam koran Luwuk Pos edisi Nomor : 2040 hari Jumattanggal 24 Oktober 2014 pada halaman 10 dengan judul "OKNUMTEKNISI PDAM DISEBUT PROVOKASI

Saksi LAODE IMAN FIRMANSYAH, yang dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa benar saksi yang menulis berita pada Koran Luwuk Pos edisinomor 2040 tanggal 24 Oktober 2014 dengan judul OKNUMTEKNISI PDAM DISEBUT PROVOKASI MASYARAKAT;e Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Ontet menjadiprovokator sehingga terjadi penolakan masyarakat di Desa Boyousehubungan dengan pembangunan air bersih Desa Awu yaitu yangpertama pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 16.30wita

Tidakada kesengajaan untuk melakukan agresi (perobuatan yang dimaksudkanuntuk menyakiti seseorang) yang bermaksud untuk menyakiti korban.Kemarahan bersifat spontan, tidak ada rencana dan sematamata munculkarena "provokasi dari korban". Terkait dengan agresi dan provokasi ini,perkenankan Pemohon Kasasi mengutip beberapa teori psikologi berikutini :. Agresi adalah setiap bentuk keinginan (drivemotivation) yangdiarahkan pada tujuan untuk menyakiti atau melukai seseorang.