., Kesemuanya Pegawaidari Unit Pengelola Perparkiran DinasPerhubungan Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 1 Pulomas, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 580/1.876, tanggal 29 Juli 2008, untukselanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 97/PENDIS/2008/PTUNJKT., tertanggal 24Juli 2008, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa

PURBA, S.H 5 27 =" Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro HukumSetda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, berkantor pada BiroHukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, beralamat di Jalan MedanMerdeka Selatan Nomor 89, Kota Administrasi Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1566/1.876, tertanggal 16Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; ll PT. BUMI TENTRAM WALUYA, suatu Perseroan Terbatas, beralamat diJalan KH.

Menyatakan objek Tanah tanah sawah yang terletak di Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Persil Nomor 114 Kls D.IV Blok Sirangdu Kohir Nomor 206 Luas 1.876 M2 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) terdaftar dalam himpunan ketetapan Pajak (DHKP) PBB dengan Nop. 32.11.170.004.005.0177.0 A/n.

No. 402 PK/Pdt/20061997 dan ditindaklanjuti oleh Tergugat III dengan mengeluarkan surat No.1603/1.876 tanggal 10 Juni 1997 (bukti P.5 dan P.6) tetapi Tergugat IV selakupelaksana teknis di lapangan tidak pernah memerintahkan Tergugat untukmenghentikan pembangunan rumah di atas tanah sengketa bahkan Tergugat IVmembiarkan Tergugat terus melaksanakan pembangunan di atas anah aquo,hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidakmelaksanakan kewajiban hukumnya secara benar ;Bahwa meskipun

., semuanya Pegawai PemerintahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 440/1.876, tanggal 18 April 2013,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat Il Intervensi ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagaiPara Terbanding

Sawah Rohana, ukuran 64 meter;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, ukuran 31, 50 meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Umi Djamal, ukuran 52,50 meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Katijah, ukuran 34 meter;

1.11. Tanah yang diatasnya sudah dibangun rumah dengan luas 1.876

Bahwa yang di dalilkan oleh Penggugat padaposita gugatan poin 3 angka 3.15 Tentang tanah seluas 1.876 M2yang diatasnya sudah dibagun rumah adalah kabur, karenaPenggugat tidak menguraikan atau menjelaskan secara jelas tentangberapa lebar dan panjang rumah, rumah terbuat dari apa, apakah darikayu, semi permanen, permanen, bertingkat atau tidak. Maka olehkarenanya objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak atausetidak tidaknyan tidak dapat diterima;3.

Bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Poin 2Eksepsinya yaitu tentang objek gugatan pada angka 3.15 yangmana berupa tanah seluas 1.876 M yang diatasnya telah dibangunrumah, yang menurut Tergugat adalah kabur karena PenggugatHal. 37 dari 195 hal Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/MSMbotidak menyebut panjang dan lebar serta luas rumah didalamgugatannya, bahwa alasan Tergugat tersebut tidak benar karenadalam Gugatan Penggugat sudah cukup jelas menyebutkan alas hakberupa akta jual beli, dan juga telah

Tanah diatasnya telah dibangun rumah dengan luas 1.876 m2yang terletak di Desa Pasie Jambu, Kecamatan Kaway XVI, KabupatenAceh Barat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 206 Tahun 1996, berikutdengan rumah dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan sawah Zubaidar, ukuran 70, 80meter ; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Meulaboh Tutut, ukuran29,80 meter; Sebelan Selatan berbatas dengan Sawah GuruAbdullah/sekarang tanah Marzuki, ukuran 70,80 meter; Sebelah Barat berbatas dengan tanah

Aceh baratdengan luas 1.876 M2. yang beri tanda bukti P17. Surat bukti initidak ada aslinya;18. Akta Jual beli nomor: 68 tahun 2002 tanggal 12 April 2002 yangdibuat dihadapan PPATS Mohd. Jamin G. BA untuk tanah desa PayaBaro kecamatan Kaway XVI Kab. Aceh barat dengan luas 40.000 M2.yang beri tanda bukti P18. Surat bukti ini tidak ada aslinya19. Akta Jual beli nomor: 110 tahun 2015 tanggal 6 juli 2015 yangdibuat dihadapan PPATS Drs. Muharir untuk tanah desa Baleekecamatan Mereubo Kab.

Dan majelis hakim berpendapat bahwa penjualan tanah objektersebut sudah dengan sepengetahuan Penggugat dan hasilnya juga dinikmatibersama Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat pada poin 3.14 harus ditolak karena tidak terbukti sebagaiharta bersama;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pada poin 3.15 gugatanPenggugat agar tanah yang telah dibangun rumah dengan luas 1.876 (Seribudelapan ratus tujuh puluh enam) meter persegi dengan

., Kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Biro Hukum Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus nomor 604/1.876 tertanggal 20 Mei 2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Halam 1 dari 66 Halaman.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provisi DaerahKhusus lbukota Jakarta, memilin domisili hukum padaBiro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, JalanMedan Merdeka Selatan No. 89, Kota AdminitrasiJakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :312/1.876 tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebutsebagai TERMOHON KEBERATAN/DAHULUTERMOHON INFORMASI PUBLIK;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

., M.Si ; 2 ELVERI, SH ; 3 FITRIAULIA, SH ; 4 LEDY NATALIA, SH; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta,berkantor pada Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, berkedudukan di Kompleks Dinas DinasTeknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru Nomor 1,Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus, No. 113/1.876, tanggal 30 Januari2012, selanjutnya disebut ......... TERGUGAT ;2.

Putusan Nomor 24/G/2017/PTUNJKTberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/1.876, tanggal 07Februari 2017. Selanjutnya disebut sebagai ........

GUBERNUR PROPINSI DAERAHKHUSUS IBU KOTA JAKARTA, beralamat di JalanMerdeka Selatan, Blok 89, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili Kuasa Hukumnya Agustin Susanto, SH. danKawankawan berdasarkan Surat Tugas Nomor2104/1.876 tanggal 28 Nopember 2014, Surat KuasaInsidentil Nomor : 97/12/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 11Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor :2401/1.875 tanggal 15 Oktober 2014, terdaftar padaKepaniteraan Nomor : 97/2014 tanggal 11 Desember2014, selanjutnya disebut PEMBANDING/TERBANDINGsemula

., kesemuanya Pegawai Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Sarinahlantai XII, Jalan Thamrin Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 1605/1.876, tanggal 10 Agustus 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon

tentangHalaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor :118/G/2016/PTUNJKT.26.2/.28.20.30.31.32.Surat jin Penyelenggaraan Reklame, (fotokopi darifotokopi);Bukti PI 26 : Terjemahan resmi Akta Kepemilikan 6334 No. 27 b atasBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiPl 27Pl 28nama Ratoewulandari tanggal 18 Oktober 1933,diterjemahkan oleh Arifin Muhamad dibawah sumpah,(fotokopi sesuai dengan asili);: Putusan Kasasi Nomor : 385 K/TUN/2002 tanggal 20Pebruari 2003, (fotokopi dari fotokopi);: Surat Walikota Jakarta Utara Nomor : 1057/1.876

., kesemuanyapegawai pada Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKIJakarta, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1,Pulomas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor594/1.876, tanggal 4 Maret 2016;Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Pembanding/TergugatIl Intervensi 1, 2 dan Tergugat;Halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2017Vi.Vil.Vill.melawan:PT. NOBI PUTRA ANGKASA, beralamat di Jalan Pulo Buaran RayaKav.

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro HukumoO ON Oa FW YP +Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, berkantor pada BiroHukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan MerdekaSelatan Nomor 89, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 281/1.876, tertanggal 26 Maret 2015;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN APARTEMEN ROBINSON, berkedudukan di JalanJembatan Dua Nomor 2 Jakarta Utara, dalam perkara ini diwakili olehJONI PUTRA, S.E.

HK.04.0385/75 tanggal 01Februari 2011, diberi tanda dengan T.I39 ; Foto copy Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta No.1055/1.876 tanggal 16 Juni 2011 perihal tindak lanjut Putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberi tanda dengan T.I40 ; Foto copy Girik Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaTimur No. 122/33175/1/2010 tanggal 19 Januari 2010, diberi tanda denganFoto copy Girik Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaTimur No

., masingmasing warga negara Indonesia,pekerjaan Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Kuhsus loukota Jakarta,berkedudukan di Gedung Balai Kota Blok.G Lantai.IX, Jalan Medan Merdeka SelatanNo.0809, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4725/1.876,tertanggal 11 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ......

Purba, SH.Johan Horas Irwanto, SH.een oor @& eSKesembilannya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, beralamat di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok GLantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 KotaAdministrasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/1.876 tanggal 22 Januari 2015;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAHSUSUN KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN THEJAKARTA RESIDENCE DAN PUSAT PERDAGANGANTHAMRIN CITY KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

., masingmasing Pegawai Negeri Sipilpada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota ( DKI) Jakarta,Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Gedung Balaikota Blok.G Lt.Ix,Jalan Medan Merdeka Selatan No.0809, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.792/1.876, tertanggal 25 Juni 2013 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 1. PT.

ADITYA BAGUS PRATOMO, S.E ;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili pada BiroHukum, Gedung Balaikota, Blok G Lantai IX, Jalan MedanMerdeka Selatan, Nomor 89, Kota Administrasi Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 738/1.876, tertanggal 12Juni 2013, untuk selanjutnya disebutSCDAZAL 0... eee eeeeeeececstececsteceeeteceenteeeenseeees TERGUGAT ;2. PT. HANSOLL INDO, dalam hal ini diwakili oleh Ny.

Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 738/1.876, tertanggal 12 Juni2013 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugattelah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2013, sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas penerbitankeputusan Tergugat yang selanjutnya disebut obyek sengketa, yaitu Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang PersetujuanPenangguhan Pelaksanaan