Kalimantan Timur (Bukti P8 ) ;(iv) Bahwa sebagai kelanjutan pemberian ijin ijintersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka padatanggal 12 September 2006 PENGGUGAT mengajukanpermohonan Hak Guna Usaha ( HGU) atas lahandimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) melalui Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Timur ( Kanwil Kaltim) (Bukti' = P9).Kemudian permohonan HGU ttersebut diteruskan olehKanwil Kaltim kepada BPN RI melalui surat KanwilKaltim tertanggal 12 Nopember 2007 No.550.2

seratus tujuh) Hektar di DesaSabintulung dan Muara Kaman Ulu Kecamatan MuaraKaman Kabupaten Kutai Kartanegara; (bukti P 8)Bahwa tanggal 12 September 2006 Penggugat mengajukanBahwapermohonan Hak Guna Usaha atas lahan tersebut kepadaBadan Pertanahan Nasional RI melalui kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur danditeruskan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasionalmelalui Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Timur tertanggal 12 Nopember 2007No.550.2

SIERadalah uang pemasukan perpanjangan penggunaan tanahindustri untuk periode 20 tahun berikutnya danbukan biaya perpanjangan HGB, kemudianmenjelaskan dasar hukum Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 1977 dan Surat Menteri NegaraAgraria / Kepala BPN RI Nomor : 550.2 2244 tanggal14 Agustus 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 serta pemegang HPL bertanggung jawabmemberikan persetujuan sepanjang ketentuan dansyarat syarat telah dipenuhi, selanjutnyamengingatkan tidak dipenuhi' ketentuan

kewenangannya,sebagaimana telah dituangkan dalam Surat KeputusanDireksi Nomor : 019/SKD/D.5/VI/1997 tentang UangPemasukan Atas Hak Guna Bangunan Diatas HakPengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal26 Juni 1997, Juncto Surat Keputusan DireksiNomor : 043/SKD/B.14/XI1I/2007 tentang UangPemasukan Atas Hak Guna Bangunan Diatas HakPengelolaan Yang Habis Masa Berlakunya, tertanggal20 Desember 2007, dimana Surat Keputusan di atasdilandasi dengan Petunjuk dari Surat Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor : 550.2

SIER adalah uang pemasukan116perpanjangan penggunaan tanah industri untukperiode 20 tahun berikutnya dan bukan biayaperpanjangan HGB, kemudian menjelaskan dasar hukumPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977dan Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN RINomor : 550.2 2244 tanggal 14 Agustus ...... eee ee eee14 Agustus 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 serta pemegang HPL ibertanggung jawabmemberikan persetujuan sepanjang ketentuan dan syaratsyarat telah dipenuhi, selanjutnya

Ketabangkali Elektronics tetap padapendiriannya bahwa besaran pembayaran uangpemasukan dalam perpanjangan HGB diatas HPL sebesar4,5 %tidak Mempunyai ........ ee ee eemempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena SuratMenteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 550.2 2244hanyalah sekedar surat balasan belaka dan bukanPeraturan Menteri ;118 Bahwa karena semakin dekat jangka waktu berakhirnyaHak Guna Bangunan atas nama PT.

Kemudianpermohonan HGU tersebut diteruskan oleh Kanwil BPN Kaltim kepadaBPN RI melalui Surat Kanwil BPN Kaltim tertanggal 12 Nopember 2007No.550.2/672/BPN44/2007 perihal Permohonan untuk MendapatkanHak Guna Usaha An. PT.

No. 208 K/TUN/2010mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan dimaksudkepada Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) melalui KantorWilayah Propinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kaltim) (vide Bukti P9).Kemudian permohonan HGU tersebut diteruskan oleh Kanwil Kaltim kepadaBPN RI melalui surat Kanwil Kaltim tertanggal 12 November 2007 No.550.2/672/BPN44/2007 perihal Permohonan untuk mendapat Hak GunaUsaha atas nama.

Pasirnangkadan Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa atas nama PT.MegaMustika Gemilang (Penggugat); Terbit Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 06 FEBRUARI 1995,No: 460.03.0421995; Telah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian atas tanah yangdimohonkan oleh Panitia Tanah "A", tanggal 13 DESEMBER 1995,No: 299/PAN/HHT/HGB/XII/1995;e Terbit Surat Usul Pemberian Hak kepada PT.Mega MustikaGemilang (Penggugat) berdasarkan Surat KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG (Turut TergugatVIl), tanggal18 DESEMBER 1995, No: 550.2

/2108/04.XII/95;e Terbit Surat Usul Pemberian Hak kepada PT.Mega MustikaGemilang (Penggugat) berdasarkan Surat KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG (Turut TergugatVIl), tanggal18 DESEMBER 1995, No: 550.2/2108/04.XII/95;e Terbit SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT (sekarang TurutTergugatVl) tanggat 15 FEBRUARI 1996, No: 1234/HGB/KWBPN/1996, tentang:1.

Mega Mustika Gemilangberdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerangtanggal 18 Desember 1995 No.550.2/ 2108/04.XII/95 dan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat tanggal 15 Februari 1996 No.1234/HGB/KWBPN/1996 tentang :1. Surat tanda setoran uang pemasukan kepada Negara.;2. Uang Pemasukan kepada Negara sebesar Rp.41.485.950.;3. Uang Pemasukan Pel9ksanaan Landreform;4.

Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh PanitiaPemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari2002, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,berkastersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui suratnomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002.

Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh PanitiaPemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari2002, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berkastersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui suratnomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002.

Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh PanitiaPemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari2002, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berkastersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui suratnomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002.

SK. 126/HGBBPP. 36/BPN16/197/1997 tanggal 14 Oktober 2007 ;Daftar Pengantar No. 550.2/170/BPN16.2/33VII/1997 tanggal O7 Oktober 1997 perihalpermohonan hak guna bangunan atas tanah diKelurahan Sepinggan an. PT.DAKSA KALIMANTANPUTRA ;Asli Gambar situasi Tanah No.2162 / 1997 tanggal 30September 19974, Peta Gambar Situasi No. 1377/1997 ;5. Surat Keterangan dan Pernyataan an. Ir H. M.9.SULFAS. E. A.

SK.126/HGBBPP.36/BPN16/197/1997 tanggal14 Oktober 1997; Putusan Perkara Nomor: 25/G/2011/PTUNSmd hal. 70 dari 116 halFoto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar No.550.2/170/BPN16.2/33VIII/1997 tanggal 07 Oktober 1997Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah diKelurahan Sepinggan an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA;: Tidak jadi diajukan sebagai bukti: Tidak jadi diajukan sebagai buktiFoto copy dari foto copy Surat Keterangan dan Pernyataanan. Ir.H.M. SULFAS.

Garmak Motor (Ltd) berkedudukan di Jakarta,sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1814/Panaikang,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya UjungPandang Nomor 550.2/2/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994;Bahwa kemudian para pemegang saham PT. Garmak Motor Ltdberkedudukan di Ujung Pandang. menjual sahamnya kepada Probosutedjoberdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 26 Juli 1976 yang dibuat olehNotaris R.

Kemudian permohonan HGU tersebutditeruskan oleh BPN Kanwil Kaltim kepada BPN RImelalui surat BPN Kanwil Kaltim tertanggal 12November 2007 No. 550.2/672/BPN 44/2007 perihalPermohonan untuk Mendapatkan Hak Guna Usaha An.PT.

Putra Rantau Bersatu dan Surat Ukur No.93/ Bukit Baru/2006 tanggal 02Nopember 2006 luas 99.994 M2 ( photo copy sesuai aslinya );Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Selatan Nomor: 12 550.2 26 2006 tanggal 18 April 2006 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT.

T7 dari 45 halaman putusanNomor 42/G/2015/PTUNPLG tentang fotokopi Lampiran SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Selatan Nomor 550.2/130/26/1997 tanggalHalaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 154 PK/TUN/201721 Juli 1997 mohon ditinjau kembali dan dicermati isi yangterdapat pada nomor urut 68 (enam puluh delapan) dan nomorurut 70 (tujuh puluh) antara lain:a.

haknya kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berdasar Daftar PengantarNo. 550.161053.02 tanggal 27 Desember 2005;Bahwa berdasar usulan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2)Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan SuratKeputusan No. 550.2

Putusan Nomor :34/G/2018/PTUN.SMG.Menimbang, bahwa persoalan hukum tersebut diatas secaraberturutturut akan dianalisa secara yuridis berdasarkan faktafakta hukumdipersidangan, buktibukti tertulis para pihak dan keterangan saksisaksi sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P1 dapat diketahui yangmenjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugatadalah pemberian hak atas tanah negara yang didasarkan atas keputusanKepala Kantor Pertanahan Kodya Semarang Nomor SK.PAKTO 550.2

Hak miilik ini kemudian menjadi Hak Guna Bangunan karena SubjekHak badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 22111995No.550.2/78/XI/1995 menjadi Hak Guna Bangunan no.2149/KelurahanPanaikang pemegang Hak tercatat atas nama PT.ASINDOINDAHGRIYATAMA.

Merbabu,dengan Nomor Warkah 108/8/1992 Bukti bertanda TT27 yangdidalamnya terdapat Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1992 NO.SK.550.2/586/1/1227/33/92 yang memutuskan memberikan kepada PT.Merbabu berkedudukan di Magelang Hak Guna bangunan diatas hakpengelolaan No.1 Desa Pucungrejo atas nama Pemerintah kab.Dati IlMagelang;Bahwa dalam Surat Peranjian Kerasama Nomor : 974/335/11/1992tentang Pembangunan Rumah Toko (RUKO) di Bekas Terminal

asal usul tanah sampai ke warkahnya, sedangkanmengenai asal usul tanah perkara aquo hanya dapat dilihat dalamwarkah sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugatll berupa Foto copy sesuai asli Warkah dari Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 229 /Desa Pucungrejo atas nama Pemegang hak PT.Merbabu,dengan Nomor Warkah 108/8/1992 Bukti bertanda TT27 yangdidalamnya terdapat Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1992 NO.SK.550.2

Sari Kec.Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, kemudian diberitanda TT5;Buku Tanah HGB Nomor :104/Gu.s/ tertanggal 26 Februari 1994dengan surat ukur Nomor : 4490/1993, tanggal 2 Desember 1993kemudian diberi tanda TT6,P9 ;710111213Rekomendasi Walikota Bandar Lampung No.590/436/02/2009,tanggal 6 April 2009 tentang persetujuan perpanjangan HGBdiatas HPL Pemerintah Kota Bandar Lampung atas namaFatmawati, kemudian diberi tanda TT7 ;Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota BandarLampung NO. 130/550.2

Tanjungkarang PusatKota Bandar Lampung,atas nama Kwan Yusuf, kemudian diberitanda TT12 ;Rekomendasi Walikota Bandar Lampung No.590/436/02/2009,tanggal 1 April 2009 tentang persetujuan perpanjangan HGBdiatas HPL Pemerintah Kota Bandar Lampung atas nama KwanYusuf, kemudian diberi tanda TT13 ;14151617181920Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota BandarLampung NO. 154/550.2/.08.01/2009, tanggal 4 September 2009,tentang pemberian perpanjangan HGB atas nama Willian SantosoYab Dkk atas tanah di Kel

GMTD.Tbk (Tergugat II IntervensiIII), selanjutnya dengan Surat KeputusanKepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNo. 550.2/26/09/5301/2003 tanggal 04 November 2003 diterbitkanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 20013/Barombong, tanggal 10November 2003 atas nama PT.

Pemeriksaan Tanah A Nomor : 24/PPTA/2003tanggal 06102003, yang diberi tanda bukti (T19); 20.Foto copy Kuasa Menjual Nomor : 132 tanggal 26 Nopember 1991, yangdiberi tanda bukti (T20); 21.Fotocopy..............86 Perkara No. 05/G/2013/P.TUN.Mks21.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan legalisasiNomor : 18/1V/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang diberi tandabukti (T21); 22.Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 550.2

Sk.550.2/13/1/14/62/94, tanggal 9 Juni 1994 yangselanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.I6;Fotocopy Salinan Resmi Putusan PTUN Mataram No.55/G/2017/PTUN MTR,tanggal 30 Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.I7;Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor: 79/Pdt.G/2017/PN.Pya8.

SK. 126/HGBBPP.36/BPN16/197/1997 tan ggal14 Oktober 2007; == == ===Daftar Pengantar No. 550.2/170/BPN16.2/33VH/1997 tanggal O7Oktober ; ~~ == =n nnn1997 perihal permohonan hak guna bangunan atas tanah di KelurahanSepinggan an. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA, Asli Gambar Situasi Tanah No. 2162/1997 tanggal 30 September 1997 ; Peta Gambar Situasi No. 1377 / 1997; Surat Keterangan dan Pernyataan an. Ir. H. M. SULFAS. E. A.

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh MajelisHakim yang terhormat untuk mengesampingkan dalil gugatan Penggugatdan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada angka 17 dan 21 yangmenyatakan Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 940/Daya (Referensi Nomor 20291/Paccerakang) atas nama PT.United Tractor yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor 550.2/09/iv/94 tanggal 30041994 yang kemudian

Kemudianpermohonan HGU tersebut diteruskan oleh Kanwil Kaltim kepada BPN RImelalui surat Kanwil Kaltim tertanggal 12 Nopember 2007 No. 550.2/672/BPN44/2007 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Hak Guna Usaha An. PTSawit Kaltim Lestari (Bukti P10), yang ditembuskan pula kepada Penggugat,yang pada intinya Kanwil Kaltim mengusulkan kepada BPN RI untukmengabulkan permohonan HGU yang diajukan oleh Penggugat;(v) Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2008 setelah menerima surat pemberitahuandari PT.