Ditemukan 238 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 8839 8789 888 889 8802 8888 8838 8381 8489 8884 8880 8189
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67452/PP/M.VA /15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
560 — 582
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-07-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Juli 2015 — Syarif Saleh Hamid dan II Tjen Su Alias Asu
342 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pantai GadingNo. 8889 Pelabuhan Kalibaru.Asli 2 (dua) lembar untuk lembar ke3 dan lembar ke4 SuratKeterangan Asal Usul nomor. Seri 002032 tanggal 24 Nopember2009 lembar ke4 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar KabupatenLandak, jumlah 4.286 keping, volume 229,9712 M3 jenis kayudurian, asal kayu SHM 228 nama pemilik B. Salihin alamat pemilikHal. 16 dari 41 hal. Put.
    Pantai GadingNo. 8889 Pelabuhan Kalibaru.Asli 2 (dua) lembar untuk lembar ke3 dan lembar ke4 SuratKeterangan Asal Usul Nomor Seri 002032 tanggal 24 NopemberHal. 26 dari 41 hal. Put. No. 284 K/Pid.Sus/20132009 lembar ke4 Desa Serimbu Kecamatan Air Besar KabupatenLandak, jumlah 4.286 keping, volume 229,9712 M3 jenis kayudurian, asal kayu SHM 228 nama pemilik B.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 24-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 174/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 13 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Baiq Mustiarah alias Hj. Baiq Mustiarah alias Inaq Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat I : Kenek
Terbanding/Tergugat II : Amaq Lihum
Terbanding/Tergugat III : Inaq Har
Terbanding/Tergugat IV : Almin
Terbanding/Tergugat V : Baiq Ayumin
Terbanding/Tergugat VI : Juma iah
Terbanding/Tergugat VII : Lalu Masrik
Terbanding/Tergugat VIII : Baiq Ecok
Terbanding/Tergugat IX : Lalu Masrun alias Mamiq Ihwan
Terbanding/Tergugat X : Baiq Kencana
Terbanding/Tergugat XI : Lalu Masrah
Terbanding/Tergugat XII : Baiq Muliani
Terbanding/Tergugat XIII : Lalu Mustakim
Terbanding/Tergugat XIV : Baiq Murtini
Terbanding/Tergugat XV : Baiq Aminah
Terbanding/Tergugat XVI : Baiq Ayuni
Terbanding/Tergugat XVII : Baiq Ertini
Terbanding/Tergugat XVIII : Lalu Kariawan
Terbanding/Tergugat XIX : Muk alias Inaq Masnah
Terbanding/Tergugat XX : Lalu Rahman
Terbanding/Tergugat XXI : Baiq Muli
Terbanding/Tergugat XXII : Lalu Rahimin
Terbanding/Tergugat XXIII : Lalu Rahmat
Terbanding/Tergugat XXIV : Baiq Mulinah
Terbanding/Tergugat XXV : Baiq Salminah
Terbanding/Tergugat XXVI : Baiq alimah alias Inaq Udin
Terbanding/Tergugat XXVII : Setirah alias Haji Saripudin
Terbanding/Tergugat XXVIII : Sudiarman alias Bapak Lena
Terbanding/Tergugat XXIX : Sujiatman alias Uji
Terbanding/Tergugat XXX : Saleh alias Amaq Padli
Terbanding/Tergugat XXXI : Arsad alias Amaq Ratna
Terbanding/Tergugat XXXII : Gae alias Amaq Selfi
Terbanding/Tergugat XXXIII : Mokim alias Haji Salehudin
Terbanding/Tergugat XXXIV : Redok alias Amaq Lia
Terbanding/Tergugat XXXV : Palahudin, S.Ag
Terbanding/Tergugat XXXVI : Jimah
Terbanding/Tergugat XXXVII : Saripudin, S.Pd.I
Terbanding/Tergugat XXXVIII : Sepan alias Amaq Suparlan
Terbanding/Tergugat XXXIX : Amaq Serinah
Terbanding/Tergugat XL : Amaq Erun
Terbanding/Tergugat XLI : Baiq Sukmadewi
Terbanding/Tergugat XLII : Amaq Beyot
Terbanding/Turut Tergugat I : Mustafa
Terbanding/Turut Tergugat II : Baiq Amanah
Terbanding/Turut Tergugat III : Baiq Nurhasanah
81 — 63
  • Sengketa 1 maupun TanahSengketa 2;Bahwa setelah Lalu Hamzah alias Mamig Bakti meninggal dunia pada tahun1982, barulah berkisar pada tahun 1983, Tanah Sengketa1 dan TanahSengketa2 diambil alin penguasaannya dari tangan Penggugat selaku ahliwaris dari Lalu Hamzah alias Mamig Bakti, dimana kemudian pada tahun1988 mengajukan permohonan pensertifikatan Tanah Sengketa 1 danTanah Sengketa 2, sebagaimana dinyatakan didalam Surat Gubernur Tk.I.Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 Maret 1989 No.61/HM/BPN/PH/II/PRODA/8889
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 05-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/PDT/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — HANDOKO SALIM VS PT. MAJU EXPRESS INDONESIA;
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa agar gugatan a quo tidak menjadi i//usoir, maka dengangugatan ini pula, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakimpada Pengadilan Negeri Pontianak agar meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, demi terjaminnyapemenuhan hakhak Penggugat, antara lain:1) Toko Xo, yang beralamat di Jalan Sultan Syarip AbdurahmanNomor 8889, Pontianak:2) Toko Tara Selindo, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor45C, Komplek Khatulistiwa Plaza (samping Hotel Santika);3) 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 27-07-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/PID/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — STEVEN ANTONIUS GOUTAMA
106 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 620 K/PID/2016sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya di halaman 8889 Putusan No :1162/PID.B./2015/PN.JKT.PST., sebagai berikut:1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai surat dalam perkara iniadalah akta Jual Beli No. 74 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat olehNotaris Syafril Lubuk, SH;2.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67269/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
439 — 184
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67272/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
1322 — 822
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 05-08-2015 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya
Tanggal 5 Agustus 2015 — - BAPAK MALIAH, dkk. sebagai PARA PENGGUGAT Melawan : - Drs. LALU ARJUNA, dkk. sebagai PARA TERGUGAT
178 — 118
  • Danberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Barat No.SK. 66/HM/BPN/II/PRODA/8889, tanggal 27 Maret1989, permohonan kami tersebut telah disetujui (foto copy terlampir).
    l NusaTenggara Barat, nomor SK.66/HM/BPN/II/PRODA/8889, tanggal 27 Maret1989. (bukti TK11);2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALUARJUNA.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 01-08-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 8/PID.SUS-Anak/2017/PT PAL
Tanggal 16 Agustus 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
61 — 25
  • Ahli Hukum Prof.WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. menuturkan overmacht/daya paksaadalah suatu keadaan tertentu di mana seorang terpaksa melakukanperbuatan yang dalam keadaan biasa si pelaku mendapat hukuman pidana(vide AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Refika Aditama,Bandung, 2003, Hal. 8889). Hal demikian menuntun Penuntut Umum untukmempertanyakan apa yang menjadi dalil Penasihat Hukum Anak terkaitacuan alasan pemaaf dari delik yang dilakukan oleh Anak PRAYOGASADU Als YOGA?
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1049/Pid.B/2020/PN Tjk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ANTON NUR ALI,SH
Terdakwa:
ANGGA ENDARKO Bin SUPRIYATNO
87 — 16
  • Sinar Jaya Inti Mulya (gudang darmala) yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di ekspedisi Yanti/Johan sudah sejaksekira bulan febuari 2019 dan yang pertama Saksi membawa kendaraanMobil Fuso Engkel dengan Plat BG 8889 BP kemudian sekira bulanSeptember 2019 Saksi membawa kendaraan Mobil Fuso Engkel denganPlat BG 8889 BP kemudian sekira bulan November Saksi membawakendaraan Mobil Fuso Tronton Plat BG 8512 IJ kemudian Saksimembawa kendaraan baru Mobil Fuso Tronton Plat BG 8045
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67453/PP/M.VA/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
431 — 284
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Rbg
Tanggal 10 Desember 2014 — - Hj. MASRUROH (Pelawan) lawan - PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (Terlawan I) - KPKNL SEMARANG (Terlawan II) -AGUS TJAHYANA (Terlawan III)
64 — 7
  • Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00217 Desa Manggar,Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan luas 8889 M?(delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan meterpersegi), bermeterai cukup dan setelah dicocokan denganaslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti T.III 1); 2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelangtertanggal 25 April 2011, bermeterai cukup namun pihaknyatidak bisa memperlihatkan / menunjukan surat aslinya, diberitanda (Bukti T.III 2); 3.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67455/PP/M.VA /15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
750 — 2588
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67268/PP/M.VB/13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
404 — 184
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67270/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
442 — 705
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-01-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — EKO SUBEKTI VS PT. SURYA MADISTRINDO
59 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mangesti dan Bernard L.Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, him.8889) sehingga oleh karenanya tidak layak dijadikan sebagai alasanyang sah menurut hukum;Doctrine/vide:Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal16121970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia 2121970 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2662003 Reg.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
ABDUL KADIR ALS YADI BIN LAMIRE
25 — 6
  • .: 8889/NNF/2018tertanggal 26 September 2018, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALI, S.Si terhadapbarang bukti:Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2018/PN.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67271/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
373 — 150
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67267/PP/M.VB/13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
819 — 811
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal law) yang mengatur pertanggungjawaban
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67456/PP/M.VA /13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
1443 — 1179
  • ., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.