akan mempunyai hak untuk menyuruh mengembalikantanah melalui pembayaran yang berjumlah sama;Menimbang, bahwa menurut Ter Haar Bzn selanjutnya, gadai dalam hukum adatmengenal gadai biasa dan gadai jangka waktu, hal ini mengatur jangka waktupembayaran didalam menebus tanah yang digadai dari pemberi gadai kepada penerimagadai;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum adat selama belum dilakukanpenebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, hal tersebutjuga sejalan dengan hukum agrarian

objeksengketa antara ayah kandung Penggugat dengan Tergugat, namun apabilapengadaan tanah objek sengketa bukan untuk kegiatan pembangunansebagaimana dimaksud didalam pasal 5 ayat (1), Keputusan PresidenRepoblik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 dilaksanakan secara langsungoleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah atas dasar musyawarahdengan pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/ataubenda benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan (Pasal 47Peraturan Menteri Negara Agrarian

umum sehingga dikenallah istilahpelepasan hak (surat pelepasan hak atau akta pelepasan hak) danHalaman 6 dari 78 Putusan Nomor 9/Pat.G/2020/PN Klb15.16.pelepasan hak atas objek sengketa bersertipikat Nomor 266 terbit tahun1991 dilakukan oleh ayah kandung Penggugat dengan Tergugat dengantertanggal 14 Januari 1992 dengan surat pelepasan hak Nomor :06/PPAT/KABL/1992 tanggal 15 Januari 1992, namun kejanggalannyaadalah pada waktu itu tahun 1992 Keppres Nomor 55 tahun 1993 danPeraturan Menteri Negara Agrarian

Bahwa OBJEK SENGKETA sudah bersertipikat hak milik Nomor 266 atasnama ayah kandung Penggugat terbit tahun1991 berdasarkan Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrarian danPeraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 10 tahun 1961 tentangpendaftaran tanah dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961tentang Pendaftaran tanah yang terbit tahun 1961 sampai tahun 1992,belum ada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Negara AgrariaKepala BPN tentang Pelepasan hak atas tanah

hak milik atau penerima hak guna bagunan atau hakpakai dengan melampirkan;huruf b Sertipikat hak milik yang dibebanidengan hak guna bangunan atau hakpakai;huruf c akta PPAT yang bersangkutan;Bahwa faktanya sertipikat hak milik Nomor 266 atas objek sengketa masihada ditangan ayah kandung Penggugat hingga ayah kandung Penggugatmeninggal dunia tahun 2001 dan kemudian masih disimpan oleh Penggugathingga sekarang dan dari itu jika merujuk kepada pasal 120 huruf b danhuruf c Peraturan Menteri Negara Agrarian

Dengan demikan berdasarkanketentuan ini mencukupkan untuk pendaftaran atas tanah guna penerbitansuatu akta atas tanah terhadap tanah yang telah dibukukan denganmenyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan serta akta peralinan yangdibuat oleh dan dihadapan pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri agrarian;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan alat bukti T.T4 tentangSurat Ukur (SU) No.163 Tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997 dengan luas 1.933M2, terhadap obyek sengketa dilakukan pengukuran tanah.

BuktiT1 : Foto copy sesuai dengan aslinya permohonan konversi haktanah menurut undangundang pokok agrarian No.5/1960 joperaturan menteri pertanian dan agrarian No.2/1962, atasnama Dra. A. Handrayati Mamma, yang ditujukan kepadaBapak Bupati Kepala Daerah Tk.Il Wajo, Up. Kepala KantorAgraria, tanggal 30 September 1986 ; Putusan Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 36 dari 56 halaman2. Bukti T 23. Bukti T 34. Bukti T 45. Bukti T56. BuktiT 67, Bukti T 78.

) yang terletak di Desa SukaMukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan GS wee $Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan;Sebelah Timur berbatasan dengan : GS 8665;Sebelah Barat berbatasan dengan : GS 8667;Bahwa tanah tersebut sebagai tanah sengketa ;Bahwa atas kepemilikan tanah pekarangan tersebut Penggugat diberikansertifikat hak pakai kemudian di konversi menjadi sertifikat hakmilik,berdasarkan keputusan kepala kantor agrarian

:Bahwa adalah benar sertifikat No 1121 dan 1122 adalahsah dan mengikat dan telah diproses sesuai denganUndang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturandasardasar pokok agrarian di Republik Indonesia;Bahwa adalah benar berdasarkan putusan aquo, luastanah yang menjadi objek sengketa adalah 26.000 m2dengan perincian seluas + 15.000 m2 berasal dariSertifikat Hak Milik No. 1122 tanggal 28Agustus 1984dan seluas + 11.000 m2 berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 1121 tanggal 28 Agustus 1984. sehingga terdapatkekeliruan

perbuatan melawan hukum(Onrecht matigedaad).Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan padapokoknya bahwa Penggugat adalah pemilik rumah atau ruko yang dibangun padabulan Juni tahun 1987 yang dijadikan tempat usaha dan berdiri di atas tanah terletakdi Jalan Iskandar Muda No 150C Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan BaruKota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 237, atas nama pemegang hak FerrySuhendro (ic Penggugat) seluas 100 M2 diterbitkan tanggal 17 Februari tahun 1988oleh kantor Agrarian

Sekarang ini setempat dikenal dengan RT 007 RW 07kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yang masih satuhamparan dengan tanah milik Para Penggugat berdasarkan Girik C No. 355Persil 45 D Il atas nama Untrung Wijdjaja adapun batasbatas tanah tersebutadalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Empang lbun ; Sebelah Barat : Empang Plan Cui ; Sebelah Selatan : Empang Yang Bo; Sebelah Timur : Empang Tan Tek Tjoan ;Bahwa disamping itu juga , Kepala Agrarian Daerah Bekasi telahmenerbitkan Surat

No. 992 K/Pdt/2010dengan kode perolehan hak atas tanah KS (Kasih/Pemberian) adalahperbuatan melanggar hukum bertentangan dengan Pasal 19 PeraturanPemerintah No. 10 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 jo Pasal19 UndangUndang Pokok agrarian Tahun 1960 bahwa perjanjian yangbermaksud untuk memindahkan hak atau tanah harus dibuat dalam bentukakta Pejabat Pembuat Akta Tanah;Bahwa melihat sikap dari Tergugat Il dan Tergugat Ill yang tidak baik,maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap

Gunung Kidul yang masih satu pekarangandengan rumah saksi dan juga pekarangan tempat ketiga batang pohon kayu Jatitersebut berada yang berjarak 15 (lima belas) Meter dari rumah orangtua terdakwadan saksi, hanya dibatasi oleh pathok agrarian, namun sertifikat tanah yangdiatasnya berdiri rumah saksi adalah atas nama saksi sedangkan sertifikat tanahpekarangan yang diatasnya ditanami pohon kayu Jati yang menjadi objek dalam11perkara ini adalah atas nama sdri.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Pemegang HakXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, KantorSub Direktorat Agrarian Kabupaten Bogor Badan, bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 152 atas nama Pemegang HakXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, KantorHal. 55 dari 104 hal.

Putusan No. 0030/Padt.G/2014/PA.JP56Sub Direktorat Agrarian Kabupaten Bogor Badan, bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Pemegang HakXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, KantorSub Direktorat Agrarian Kabupaten Bogor Badan, bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Pemegang HakXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, KantorSub Direktorat Agrarian Kabupaten Bogor Badan, bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);. Fotokopi Salinan Resmi penetapaan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.P/2012/PN.Cbn tanggang 5 Maret 2012, dikeluarkan olehPengadilan Negeri Cibinong, bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, diberi tanda (P.8);.

Bahwa dalidalil dalam gugatan tidak sesuai atau berbeda dengan aktaotentik menyangkut objek perkara dimaksud.DALAM POKOK PERKARA Bahwa tergugat II membeli tanah tersebut telah melalui prosedur yangmengacu pada undangundang pokok agrarian ( UUPA ) Bahwa akta jual beli No.52/Pr/206/2010 tanggal 15 November 2010antara H.Usman Abdullah ( Tergugat ) selaku penjual dan M.Yahya( Tergugat II ) selaku pembeli melalui proses yang dilakukan oleh PPATSKecamatan Panteraja Kabupaten Pidie jaya.

Ali Ubit menjual tanah yang berbatas dengan tergugat Il( M.Yahya ) kepada pemerintah melalui Kementrian PUPR Dirjen BinaMarga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satker Pelaksanaan JalanNasional.Bahwa ahli waris Keurani Ubit ( Muhammad Ali Ubit ) telah menerimaganti rugi lahan yang berbatas dengan tergugat II (M.Yahya ) sesuai denganberita acara pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tanggal 8 September2020 , sedangkan tergugat II belum menerima ganti rugi tanah yang menurutundangundang pokok agrarian

danperkara No.38/Pdt/G/1988 merupakan perkara perdata yang objek danHalaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mrnsubyek nya sama dan telah mempunyai hukum tetap yaitu putusanMahkamah Agung dengan nomor Reg No.2982K/Pdt/1990 tanggal 6Januari 1994.Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan bantahannyasecara tertulis terhadap gugatan Penggugat , Il, III, dan IV sebagai berikut:Bahwa tergugat II membeli tanah tersebut telah melalui prosedur yangmengacu pada undangundang pokok agrarian

kepada pemerintah melalui Kementrian PUPR Dirjen BinaMarga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satker Pelaksanaan JalanNasional.Bahwa ahli waris Keurani Ubit ( Muhammad Ali Ubit ) telah menerimaganti rugi lahan yang berbatas dengan tergugat II (M.Yahya ) sesuai denganberita acara pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tanggal 8 SeptemberHalaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mrn2020 , sedangkan tergugat II belum menerima ganti rugi tanah yang menurutundangundang pokok agrarian

Bahwa dalidalil dalam gugatan tidak sesuai atau berbeda dengan aktaotentik menyangkut objek perkara dimaksud.DALAM POKOK PERKARA Bahwa tergugat II membeli tanah tersebut telah melalui prosedur yangmengacu pada undangundang pokok agrarian ( UUPA ) Bahwa akta jual beli No.52/Pr/206/2010 tanggal 15 November 2010antara H.Usman Abdullah ( Tergugat ) selaku penjual dan M.Yahya( Tergugat II ) selaku pembeli melalui proses yang dilakukan oleh PPATSKecamatan Panteraja Kabupaten Pidie jaya.

Ali Ubit menjual tanah yang berbatas dengan tergugat Il( M.Yahya ) kepada pemerintah melalui Kementrian PUPR Dirjen BinaMarga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satker Pelaksanaan JalanNasional.Bahwa ahli waris Keurani Ubit ( Muhammad Ali Ubit ) telah menerimaganti rugi lahan yang berbatas dengan tergugat II (M.Yahya ) sesuai denganberita acara pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tanggal 8 September2020 , sedangkan tergugat II belum menerima ganti rugi tanah yang menurutundangundang pokok agrarian

danperkara No.38/Pdt/G/1988 merupakan perkara perdata yang objek danHalaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mrnsubyek nya sama dan telah mempunyai hukum tetap yaitu putusanMahkamah Agung dengan nomor Reg No.2982K/Pdt/1990 tanggal 6Januari 1994.Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan bantahannyasecara tertulis terhadap gugatan Penggugat , Il, III, dan IV sebagai berikut:Bahwa tergugat II membeli tanah tersebut telah melalui prosedur yangmengacu pada undangundang pokok agrarian

kepada pemerintah melalui Kementrian PUPR Dirjen BinaMarga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satker Pelaksanaan JalanNasional.Bahwa ahli waris Keurani Ubit ( Muhammad Ali Ubit ) telah menerimaganti rugi lahan yang berbatas dengan tergugat II (M.Yahya ) sesuai denganberita acara pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tanggal 8 SeptemberHalaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Mrn2020 , sedangkan tergugat II belum menerima ganti rugi tanah yang menurutundangundang pokok agrarian

Jelas Pasal 1955 dan1963 merupakan pelaksanaan Pasal 610 BW yang menyangkutagraria, tetapi terhadap yang bukan agrarian secara acontrario masihberlaku. Selain dari alasan di atas, maka pasalpasal itu juga tidakberlaku lagi berdasarkan logika, karena :a. Mengatur perubahan bezit menjadi hak eigendom, dimana dualembaga ini tidak dikenal dalam hukum agraria nasional (Pasal 16);b.

Sidik tidak mempunyai tanah di So Lambari;Bahwa peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3/1997 sebagai ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 74 ayat (3) antara lain disyaratkanbahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karenanya dianggap diakui dan dibenarkan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;Bahwa sertifikat yang di buat dengan mengajukan persyaratan/dokumendipalsukan sehingga lolos dalam pembuatan sertifikat

P 5 menandakankepemilikan Lantara dan tidak pernah diganti rugi oleh Desa Tambanganyang dipakai sebagai lapangan sepak bola dimana Tergugat telahmembangun tribun dan tidak terdaftar sebagai Aset Desa Tambangan (P8);= Bahwa Letter C pada Simanna Buttaya (pajak tanah) berletter C adalahbukti kepemilikan tanah sebelum terbit Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang pokokpokok agrarian;Keberatan kasasi yang ke tujuh:Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 29 alinea ke empat danbersambung pada halaman 30

merupakan ikutan atau accessoir pada suatu piutangtertentu, yang di dasarkan pada suatu perjanjian utang piutang.14.Bahwa ketentuan Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Bab bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1)menyatakan : Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan tanah yang selanjutnya di sebut dengan HakTanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan kepada hak atastanah sebagai di maksud dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok agrarian

untuk membeli Chainsaw sebanyak 2 (dua)buah yang digunakan untuk menebang kayukayu besar yang ada di tanahperkara tersebut dan saksi ikut menebang kayu di sana;21e Bahwa saksi tidak ingat jarak antara sertifikat tanah tersebut terbit dengandigadaikannya ke bank, akan tetapi seingat saksi begitu sertifikat keluarlangsung digadaikan ke bank karena uangnya akan dipergunakan untukmembersihkan tanah tersebut oleh Husni Zailif dengan cara mengupahorang lain;e Bahwa saksi mengetahui dan melihat orang agrarian

(BPN) mengukur tanahmilik Husni Zailif tersebut, karena saksi juga mempunyai tanah di sana,setelah orang agrarian (BPN) yang bernama si Ir, Thabrani, dan M.

Bukti P9FotokopiPeraturan Menteri agrarian Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2017 Tentang tata cara Blokir Dan Sita (Sesuai denganfotokopi);10. Bukti P10Fotokop!Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Olie Bidi kepada Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 27 dari 59 HalamanYislia Lilis, tertanggal 3 Januari 2010 (Sesuai dengan asli);11. Bukti P11Fotokop!Resume Kuasa Pemohon atas Proses PerkaraPermohonan Atas Nama Andry KP.

dariPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran TanahBlokir itu bersifat sementara; Bahwa, untuk mediasi Sengketa Pertanahan itu diselesaikan oleh ParaPihak itu sendiri, tidak ada keterlibatan Pejabat atan Badan Tata UsahaNegara didalamnya, sebagaimana diatur dalam di atur dalam UndangUndang Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 38 dari 59 Halaman Bahwa, untuk Tenggang Waktu Blokir Tanah Diatur dalam PeraturanMenteri Agrarian

SYAMSUNAR RASYID kepadaHENGKY DAWIR;Bukti T.Il15, merupakan surat keterangan yang di buat oleh OCTOVIANUSMANO selaku kepala Desa Tobati tertanggal 15 Maret 1998, dibuat olehpihak yang berwenang akan tetapi sifatnya menerangkan, dengan demikiandapat digolongkan sebagai akta dibawah tangan yang menerangkan adanyakepemilikan atas tanah adat ;Bukti T.II16, merupakan permohonan untuk mendapatkan izin pemindahanhak menurut peraturan mentteri agrarian No 14 tahun 19961, digolongkansebagai akta dibawah tangan

No.41/Tobati/2010luas 20.000 M2 atas nama ALFISYAH LIKADINATA;Bukti T.Il16, merupakan permohonan untuk mendapatkan izinpemindahan hak menurut peraturan mentteri agrarian No 14 tahun19961, antara lain berisi permohonan SYAMSUNAR RASYID untukmemindahkan tanah hak milik bekas adat luas 20.000 M2 milikHENGKI DAWIR, alasan pemindahan berdasarkan akta jual belliNo.594.4/138/VII/98 tanggal 15 Maret 1998;Bukti T.Il17, merupakan Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/VII/1998yang di buat hari Rabu tanggal 15 Maret

.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) (bukti T.IIl17), dandengan surat berita acara pelepasan hak atas sebidang tanah adat (USWEYT)pada tanggal 15 Juli 1998 antara HENGKI DAWIR dengan Tergugat II (bukti T1), kemudian dengan mendasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/VII/1998tanggal 15 Maret 1998 dan surat pelepasan hak Tergugat Il pada tanggal 15Maret 1998 mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Jayapura(Turut Tergugat Il) untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut peraturanmenteri agrarian

/PT JAP.Pembanding III) untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut peraturanmenteri agrarian No 14 tahun 19961, selanjunya Kantor Pertanahan KotaJayapura (Turut Tergugat II) melakukan pengukuran sebagaimana hasilnyadalam surat ukur tanggal 03112010 No. 41/Tobati/2010 luas 20.000 m2,kemudian Turut Tergugat II menerbitkan Sertpikat Hak Milik No. 00040, ProvinsiPapua, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Desa Tobati, dengansurat ukur tanggal 03112010 No. 41/Tobati/2010 luas 20.000 m2, atas

assetasset berupa properti milik PENGGUGAT diatas namakansecara melawan hukum oleh TERGUGAT lberdasarkan dokumen maupunsertifikat sertifikat tanah;Bahwa terdapatnya itikad tidak baik dan halhal yang tidak wajar menjadialasan yang tepat dan cukup menurut hukum untuk membatalkan AktaAktasebagaimana dimaksud hal ini disebutkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 663/K/Sip/1971 tertanggal 6 Agustus 1973 menyatakan :"Bahwa meskipun jual beli tanah sengketa dilaksanakan menurutprosedur perundangundangan agrarian