SATRIA AJI ANDIKA Bin ISMAIL EFENDI dengan pidana MATI;

Ariesta Turisia (PT Sinar Mutiara Sempurna) ;Bahwa pada dalil no. 10 yang menuliskan angka angka kerugian itubukanlah kesalah Tergugat karena itu adalah kesalahan Turut Tergugat yangmerupakan pemilik dari semua perusahaan tersebut, dalam hal itu kewajibanpajak atas nama PT Sinar maju Sempurna dan PT Sinar Mutiara Sempurnasebelum Tergugat mengundurkan diri dan keluar kerja dari perusahaantersebut, Tergugat telah memberikan informasi kepada Turut Tergugat(pemilik perusahaan) bahwa KONSEKWENSI ikut TAX AMNESTI

penutupanpendaftaran bakal calon;g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterPemerintah;nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi sanksi adat;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yangdiancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecualitindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti

No. 3168/Pdt.G/2019/PA.Dpk10.11.12.13.14.15.Terlawan Tersita juga seorang professional di bidang perpajakan danperumus Tax Amnesti serta juga memiliki bisnis;Bahwa Pelawan bertemu dengan Terlawan Tersita, kemudian menceritakankeinginan dari lou NAMA yang mencari rekan bisnis dan memiliki modalsebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Terlawan Tersitamenanggapi bahwa nama Ibu NAMA tidak asing buat dirinya.

KARYAPUTRA LOKATIRTA TIDAK TAAT PAJAKuntuk mengikuti UU TAX AMNESTI No. 11 Tahun 2016;e.

Bahwa saksi diperlihatkan bukti T5 dan menyatakan benar danpinjaman tersebut cair;Bahwa Kredit untuk modal usaha satu kali dicairkan, sedangkanpinjaman karyawan 4 kali pencairan;Bahwa ada kesepakatan PHK antara buruh dengan Kopegiel, yaitu 3(tiga) bulan gaji;Bahwa kridit pinjaman untuk modal usaha macet dan dari pihak bankada peringatakan sebanyak 2 kali, yang akhirnya ada kebijakan daripihak bank, yaitu dikembalikan pokoknya saja;Bahwa soal pajak, besarnya beban pajak adalah 1,5 Milyar, namundapat amnesti

sebagai peluang bagi penguatan integrasinasional jika masingmasing pihak memiliki persepsi dan penafsiran yangsama terhadapmaksud isi MoU tersebut dan tetap memiliki Komitmen yangteguh untuk menghargai nilai kesepahaman tersebut guna mewujudkanperdamaian permanen di tanah Aceh dalam satu perahu NKRI yangdemokratis dan berkeadilan.Dalam nota kesepahaman tersebut setidaknya disepakati enam poinperdamaian damai, yaitu menyangkut: (1) Penyelenggaraan pemerintahan diAceh; (2) Hak Asasi Manusia; (3) Amnesti

Putusan Nomor 30 P/HUM/2018Pasal 13 huruf g UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan;19) Bahwa terhadap norma pembatasan syarat pencalonan,perkembangan konstruksi hukum yang dibangun berdasarkanYurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi diawali denganpemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam PemerintahRevolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta(PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sertaditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung

dan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppkHalaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.pusat dan daerah yang masih ada asn terkena tipikor tetapi belum di PTDHmaka diberi waktu Sampai bulan Desember dan dasar hukum SKB ini hanyahimbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan ini berlaku sampai denganTanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansi yang tidakmelakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang mengatakan kebijakan bersifat amnesti

PALBahwa ada kesepakatan PHK antara buruh dengan Kopegiel, yaitu 3(tiga) bulan gaji;Bahwa kridit pinjaman untuk modal usaha macet dan dari pihak bankada peringatakan sebanyak 2 kali, yang akhirnya ada kebijakan daripihak bank, yaitu dikembalikan pokoknya saja;Bahwa soal pajak, besarnya beban pajak adalah 1,5 Milyar, namundapat amnesti jadi sisa pajak adalah 700 juta rupiah sampai denganMaret 2017, harus dibayar;Bahwa kalau sampai Maret 2017 pajak tidak terbayar, kemungkinannyaasset disita;Bahwa sekarang

Bahwa saksi diperlihatkan bukti T5 dan menyatakan benar danpinjaman tersebut cair;Bahwa Kredit untuk modal usaha satu kali dicairkan, sedangkanpinjaman karyawan 4 kali pencairan;Bahwa ada kesepakatan PHK antara buruh dengan Kopegiel, yaitu 3(tiga) bulan gaji;Bahwa kridit pinjaman untuk modal usaha macet dan dari pihak bankada peringatakan sebanyak 2 kali, yang akhirnya ada kebijakan daripihak bank, yaitu dikembalikan pokoknya saja;Bahwa soal pajak, besarnya beban pajak adalah 1,5 Milyar, namundapat amnesti

67 di RUU KUHP, ternyata Pidana itu akan dibuat fleksibel karenaterpidana mati bisa tidak jadi dieksekusi tanpa harus mendapat grasi, syaratnya,terpidana tersebut harus berkelakuan baik dan tidak melakukan kejahatannyakembali, maknanya seorang terdakwa bisa dijatuhi hukuman mati, dankemudian di penjara dia berkelakuan baik, bertobat, maka berubah hukumannyaHalaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2020/PN Mdnjadi seumur hidup, hal yang selama ini kondisinya seperti itu jika dapat grasiatau amnesti

Hal ini belum termasuk denda amnesti pajak atasbiaya balik nama atas lahan dan bangunan di JI. W. Mongonsidi No. 3638Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 608/Pdt/2019/PT MDNMedan, di JI. Mongonsidi Baru No. 1 dan JI. Mongonsidi No. 1 dari atas namaAlm. Saginah Br. Napitupulu menjadi atas nama Perusahaan Fa. Viat Sing,sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).15.

Engineering 1 faktur, dan Total29 faktur;eBahwa cara saksi membayar faktur tersebut dengan cara di transferBank;@ Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada saksi;@ Bahwa saat ini semua faktur pajak sudah infkatur, Semua sudahmelakukan pembetulan SPT, Tax amnesti tahun 2015, dan tahun 2017hanya pembetulan biasa;@ Bahwa semua pembayaran tanggalnya bedabeda, tapi terakhirdibayar tanggal 18 Oktober 2018;@ Bahwa perusahaan milik saksi PT Duta Anugra indonusa sudahmelakukan perbaikan dan pembayaran

puluh lima) tahun pada waktupenutupan pendaftaran bakal calon;sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangandokter Pemerintah;nyatanyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;berakhlak mulia,jujur,amanah dan adil;tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatanyang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telahmendapat amnesti

berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;J. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancamdengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidanamakar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangmempunyal kekuatan hukum yang tetap;!.

dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang mengatakan kebijakan bersifat amnesti

Bahwa saksi membenarkan jawaban saksi pada BAP nomor 19 sbb :Kementerian Kehutanan pada tahun 2012 pernah mengeluarkanamnesti untuk mengatasi permasalahan seperti itu bahwa bila tenadiperbedaan peruntukan dimana menurut RTRW Kabupaten /Provinsisuatu areal dinyatakan bukan kawasan hutan, sedangkan menurutKementerian Kehutanan areal tersebut dinyatakan sebagai kawasanhutan, maka Kementerian Kehutanan saat itu mengeluarkan PP No. 60Tahun 2012 yang mana perusahaan atau Bupati/Walikota dapatmengajukan amnesti

tetapi 5 tahunan, tidak bisa setiapsaat;Bahwa benar untuk 5 tahunan yang melalui Gubernur, tetapi kalau untukyang parsial, itu melalui Bupati, namun itu tetap panjang prosesnya;Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 144 dari 334halaman Bahwa (terkait PP Nomor 60 Tahun 2012, yaitu yang sudah menanamperkebunan tetapi wilayahnya masih wilayah hutan), setahu saksimemang dulu ada pelanggaran, namun saksi lupa bagaimana persisnya,dan yang benar itu yang ada di BAP saksi;Bahwa benar pernah ada amnesti

, dan seingat saksi, selama saksimenjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak tahun 2009 sampai dengantahun 2014 belum ada perusahaan yang mengajukan amnesti tersebut;Bahwa (dibacakan oleh Penuntut Umum, BAP saksi nomor 27 : Padatahun 2012 Kementerian Kehutanan pernah menerbitkan semacamketentuan amnesti untuk mengatasi permasalahan seperti itu bahwa bilaterjadi perbedaan peruntukan dimana menurut RTRWKabupaten/Provinsi suatu areal dinyatakan dengan warna putih atau APLatau bukan kawasan hutan, sedangkan

Namunsampai PP No. 60 Tahun 2012 selesai, setahu saya tidak adaperusahaan yang mengajukan amnesti ini).

Bahwa saksi membenarkanketerangan saksi tersebut;Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Menteri Kehutanan, amnesti itudinyatan selesai, dan setelah itu saksi tidak tahu apakah ada dilanjutkanlagi atau tidak, apakah ada kesepakatan lainnya atau tidak, saksi sudahtidak mengikuti lagi;Bahwa saksi tidak tahu dengan PP nomor 104 tahun 2015;Bahwa saksi pada tahun 2015 sudah bukan Menteri Kehutanan lagi, jadisudah tidak mengikuti lagi;Bahwa pada tahun 2015 saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai MenteriKehutanan

orangtuaPemohon; Bahwa setahu saksi akibat dari terjadinya perselisinan danpertengkaran tersebut, kKemudian Pemohon pergi meninggalkan rumahkediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua sejak bulan Oktobertahun 2016; Bahwa setahu saksi hingga sampai sekarang Pemohon danTermohon berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itupula Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun kembali;; Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2016 ketika Termohon datangke tempat kerja Pemohon untuk mengurus tax amnesti

Amnesti;h. Terdakwa tidak dapat menghadiri sidang (Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 tahun 1980 tentang Pasal 16 UndangUndang Nomor14 Tahun 1970 dan Prejudiciee! Gesschief);Sedangkan dalam prakteknya macam Putusan Pengadilan (Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, hal. 347358), antara lain :a.

Bahwa Amnesti adalah pengampunan terhadap seseorang atau kolektifyang diberikan oleh Presiden, sebelum dilakukan proses hukum, namunharus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa Abolisi adalah pengampunan terhadap seseorang atau kolektifyang diberikan oleh Presiden saat proses hukum sedang berlangsung,tetapi dihentikan dan harus mendapat pertimbangan dari DewanPerwakilan Rakyat.