Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah ayahan desa (PKD)dengan Nomor SPPT 51.04.006.019.0000062. 7;Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 154 K/Pdt/2019Atas nama: Pacung;Luas: 2.000 m?:Klas: A 36;Letak: Taro Klod;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan Eksekusi:;2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan Eksekusi yang benar dan jujur;3.

Bahwa sebagai sebuah Desa Adat, Desa Adat Semate juga memilikikekayaan berupa tanah maupun bangunan, yang salah satunyakekayaan Desa Adat (Druwen Desa) berupa Karang Ayahan Desa atauyang umum dikenal juga dengan nama tanah Pekarangan Desa (PKD),Vide Pasal (Pawos) 35 angka 1 Awigawig Desa Adat Semate..

( tanahsengketa) sebagai tanah pekarangan desa ;Bahwa dari sejak dahulu tana Desa Adat atau tanah milik Desa Adat(Pekarangan desa, ayahan desa) tidak dipungut Pajak, namun terikatte pada kewajiban ngayah bagi warga yang menguasai ataumenggunakannya, demikian pula ada ditentukan dalam Peraturan DaerahBali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman ; sedangkan tanahpeninggalan almarhum NYARIKAN tersebut di atas sejak dahulumerupakn obyek Pajak (IPEDA kemudian menjadi PBB) , jelas bukantanah Pekarangan Desa

bahwa dari keterangan ahli Prof.DR.Wayan P.Windia,SH., Msi. telah menyebutkan yang dimaksudkan dengan tanahkarang Desa ada dua yaitu tegak desa tempat krama desa untukmendirikan tempat tinggal/ rumah tinggal tradisional dan laba desayaitu tanah desa diluar karang desa berupa tanah produktif bisasawah atau ladang, dan tanah pekarangan desa adalah milik dariDesa Adat yang bisa dikuasai oleh krama desa adat berdasarkanpersetujuan dari masyrakat Desa Adat dan yang berhak menempatiatau menguasai tanah ayahan

PembangunanDaerah) atas nama NYARIKAN sejak tahun 1973 s/d 1984; Bukti T.LILII15 membuktikan bahkan sebelum ditetapbkan sebagaiobyek IPEDA, tanah sengketa telah ditetapkan sebagai obyekPajak Hasil Bumi (berdasarkan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No.11 tahun 1959) atas nama NYARIKAN sejaktahun 1964 s/d 1972;Bahwa bukti P4 yaitu Berita Acara tentang Pengelolaan tanah PKDtertanggal 29 Oktober 2016 adalah surat yang dibuat olehPenggugat/Terbanding sendiri yang mengklaim tanah sengketa sebagaitanah ayahan

desa (dalam hal ini penggugat secara rancu memakaiistilah semula tanah pekarangan desa dan kemudian tanah ayahan desa,padahal istilahistilah tersebut berbeda satu sama lain makna dan isinya);maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk keuntunganPenggugat/Terbanding sebab justru yang harus dibuktikan adalah apakahbenar tanah sengketa adalah tanah PKD;Bahwa bukti P5, Peta Lokasi tanah PKD Desa Adat Semate;Penggugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan siapa yang membuatdan dari mana diperolehnya,

Penggugat tidak lagisebagai krama adat karena sudah cerai lepas ; Bahwa sesuai dengan bukti P4, Putu) Suradnya dengan Tergugatmembuat perjanjian pelepasan hak guna pakai untuk ayahan desa BanjarAdat Tegal, yang tanahnya terletak di Jalan Pahlawan RT 12 KelurahanBanjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; Bahwa saat dibuat perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat masihsuami Istri;Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Padt.G/2017/PN SgrBahwa tanahnya adalah milik adat sedangkan

danpelepasan tanah tersebut untuk keperluan pertanian atau keperluan lain yangmemerlukan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dilakukan denganpenyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu atau apabila tidakHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Padt.G/2017/PN Sgrdipergunakan lagi/ditelantarkan maka penggunaan selanjutnya harus dilakukanberdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat;Menimbang, bahwa keberadaan tanah ulayat di Bali yang dikenal denganistilah Tanah Ayahan

Desa (AYDs), secara umum masih ada dan tetap diakuikeberadaanya yang pengaturannya secara umum ada pada norma adat yangberlaku, berupa awigawig desa pakraman setempat atau setidaknya melaluiPararem Desa (hasil rapat desa);Menimbang, bahwa dari pengertian hak ulayat tersebut diatas dan dariadat istiadat yang berlaku di Bali, penguasaan tanah ayahan desa lebihmenekankan pada kewenangan pemanfaatan tanah atau hak penguasaan atastanah namun bukan hak untuk dimiliki secara personal sebagaimana hal hakmilik

atau gunakaya yang dapat dimiliki secara kuat dan penuh;Menimbang, bahwa dengan sifatnya yang demikian, Tanah Ayahan Desatidak bisa dijadikan sebagai gunakaya krama (warga adat);Menimbang, bahwa sejalan dengan aturan tersebut, terhadappengelolaan tanah ayahan desa yang ada di Banjar Adat Banjar Tegal, olehsaksi Disamarkandijelaskan bahwa berdasarkan awigawig, jika terjadiperceraian, tanah dan bangunan tersebut tidak bisa dibagi sebagai harta gonogini.

Saat menguasai tanah dan bangunan, krama tersebut dikenakankewajiban adat berupa urunan krama adat.Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang bersesuaian dengan normaadat yang berlaku di Banjar Adat Banjar Tegal, maka baik Penggugat danTergugat tidak bisa menjadikan tanah ayahan desa tersebut sebagai harta gonogini (gunakaya) ;Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Padt.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa dengan demikian, obyek sengketa (4), bukanmerupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

disebabkankarena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak cukupmemenuhi kebutuhan Tergugat seharihari, sejak 2012 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orangtua Tergugat kuranglebin 6(enam) tahun sudah tidak tinggal bersama;Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak dan mengajak pulang kembali Tergugat untuk tinggal bersamakembali namun Tergugat tetap pada kemauannya untuk tetap cerai ;Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan ayahan

cukupmemenuhi kebutuhan Tergugat seharihari, sejak 2012 Tergugat pergiHalaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Padt.G/2018/PN.Bli.meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orangtua Tergugat kuranglebin 6(enam) tahun sudah tidak tinggal bersama; Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak dan mengajak pulang kembali Tergugat untuk tinggal bersamakembali namun Tergugat tetap pada kemauannya untuk tetap cera ; Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan ayahan

Pdt/2014Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadiladilnya sesuaidengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Ex A quo EtBono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi;Bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena kekurangan subyek,di mana Bendesa Adat Desa Pekraman Catur tidak diikutsertakan sebagai pihakTergugat oleh Para Penggugat sebab tanah yang menjadi objek sengketaadalah Tanah AYDS (ayahan

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juni 2014 dankontra memori tanggal 10 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Bangli tidak salah dalam menerapkan hukum, sudah tepatdan benar dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa obyeksengketa a, b dan c bukan merupakan tanah Ayahan

; Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat sampai sekarangbelum mempunyai anak 52 Bahwa penyebabnya cerai karena sering cecok dan penyebab cecoknyakarena Tergugat sering pinjam uang sama temannya tanpa sepengetahuanPenggugat dan tidak terbuka sama Penggugat ; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih1 % (satu setengah ) tahun ; Bahwa kalau dulu Tergugat biasa diajak kepura, ngayah di Banjar tetapisetelah terjadi percecokan Tergugat tidak pernah lagi melakukan ayahan

disimpulkan pada pokoknya telah terbukti bahwa Gusti PutuHalaman9 dari 12 Putusan NO. 175/PDT/2021/PT DPSBawa telah diangkat sebagai anak oleh Gst Made Tanggeh dan GstBiyang Ceriti almarhum, sesuai dengan Adat Bali dan Agama Hindu ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Adat di Bali yangberkembang bahwa Hukum Adat Waris di Bali disamping mewarisi Hartabenda juga ahli waris diwajibkan untuk mewarisi kKewajiban yang ada yangharus dilakukan oleh ahli waris dalam hal ini Gst Putu Bawa , misalnyamelakukan ayahan

ayahan di Banjar dan memelihara sanggah Pemujaanmilik 1 Gst Made Tanggeh dan Gst Biyang Ceriti almarhum;Bahwa buktibukti Terbanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh buktibukti yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvensi,sehingga karena itu pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yangmenyatakan bahwa Gusti Putu Bawa adalah anak angkat Gusti Biyang Ceritidan Gusti Made Tanggeh adalah dapat dibenarkan

Putusan Nomor 625 K/TUN/2018dan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena keberatan dari Desa AdatTista yang menyatakan kelima bidang tanah yang dimohon Para Penggugatadalah tanah Ayahan Desa (AYDS).

Dinas Munggal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan;Bahwa saksi tahunya Tergugat tinggal dirumah Penggugat hanya1 (Satu) tahun saja selebinnya Tergugat kebanyakan tinggal di rumahnya.Sedangkan dikampung Penggugat dan saksi banyak ayahayahan Adatsedangkan Tergugat tidak ada di rumah terus tidak ada yang ngayahinAdat, saksi ditegur oleh Adat kenapa menantunya (tergugat) tidakpernah ngayah, terus saksi cari Tergugat kerumahnya dan Tergugatbilang tidak mau kembali terlalu ribet karena banyak ayahan

Kabupaten Tabanan;Bahwa saksi tahunya Tergugat tinggal dirumah Penggugat hanya1 (Satu) tahun saja selebinnya Tergugat kebanyakan tinggal di rumahnya.Sedangkan dikampung Penggugat dan saksi banyak ayahayahan Adatsedangkan Tergugat tidak ada di rumah terus tidak ada yang ngayahinAdat, saksi ditegur oleh Adat kenapa menantunya (tergugat) tidakHal 6 dari 14 Hal Putusan No.14/Pdt.G/2018/PN Tabpernah ngayah, terus saksi cari Tergugat kerumahnya dan Tergugatbilang tidak mau kembali terlalu ribet karena banyak ayahan

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon , berstatus Bujangberumur 34 tahun;Orang tua Pemohon I: Ayah: ayah dan Ibu: ibu;sedangkan Pemohon Il, berstatus Janda berumur 30 tahun;Orang tua Pemohon II:Ayah: ayahan Ibu: ibu;4. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darahdan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku;5.

Bahwa saksi diberitahuoleh keluarga Nang Runtun, bahwa pada saat Nang Runtun memilikiuang maka SPPT dibayar oleh Nang Runtun, dan pada saat NangRuntun tidak memiliki uang maka Nang Runtun meminta NangKarmi/Wayan Jembir untuk membayar SPPT.Bahwa tukar ayahan diperbolehkan, asalkan pengayah pokok/pemiliktanah memperbolehkannya.

(almarhum).o Bahwa, Jero Gunung bersaudara kandung dengan Nang Runtun.o Jero Gunung sebagai anak perempuan berstatus Sentana Rajeg,sehingga Jero Gunung dan Nang Rajeg sama sama berstatus sebagaiahli waris dari orang tuanya.o Bahwa, Jero Gunung mendapatkan pembagian warisan dari orangtuanya berupa 3 bidang tanah yakni obyek sengketa .o Bahwa Tanah sengketa telah digarap dan dimiliki oleh Jero Gunung danketurunannnya sampai sekarang digarap oleh Penggugat.o Bahwa, segala ayah ayahan ( kewajiban ) adat

Widnyana, yang walaupun saksi tersebut hanyasatu saksi akan tetapi dengan adanya fakta bahwa Wayan Gunung telahmemperoleh nama Jero Gunung yang membuktikan ia kawain keluar , makaketerangan saksi DRS Wayan Widnyana ini dapat diterima.Hal 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT DPSMenimbang, bahwa terkait bukti bukti pihak penggugat baik itu suratsurat maupun keterangan saksi saksi tentang penguasaan dan yangmengerjakan tanah sengketa dan memang terbukti bahwa penggugat telahmelakukan ayah ayahan

Disamping itu bagi anggota desaadat juga dapat penyuruh orang lain untuk menggantikan ayahan (kewajiban )di desa adat yang disebut pengayah Penyela (Pengganti),semisal anggotaDesa Adat yang bertugas diluar desa bahkan bertugas diluar daerah, maka haltersebut sudah lumrah ia menunjuk Pengayah Penyela (Pengganti).Menimbang, bahwa oleh karena Jero Gunung telah kawin keluar makatiga bidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah jatuh pada AlmarhumNang Runtun, dan sekarang ini yang berhak adalah keturunan

Justru sebaliknya dari suratsurat bukti yangdiajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding tertanda Tl sampai dengan T12 maupun surat bukti tertanda P3, meskipun memang benar ada perjanjianantara I Ketut Balik alias Men Rosi dengan Tergugat atas tanah ayahanKarang Desa tersebut bukan merupakan obyek sengketa sebab tanah ayahanKarang Desa yang diperjanjikan tersebut telah ditempati oleh Para Penggugatsejak tahun 1979 sampai dengan sekarang, sedangkan yang ditempati olehTergugat merupakan tanah Karang Desa ayahan

tahu ada SPPT tanah sengketa tersebut dan atas namaPak Nuriman ; Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Pak Gde MadeDerajat Nugroho ; Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat atas nama Pak Nurimandan sertifikat pengganti atas nama Pak Gde Made Derajat Nugrohokarena pernah diperlihatkan oleh Pak Anton ( Penggugat ); Bahwa selama ini yang berikatan Dinas di Br Ulundesa adalah pakAnton dan beliau juga yang melaksanakan hak dan kewajibannya diBanjar dan Desa serta Pak Anton juga yang beli ayahan

dananakanaknya beragama Kristen ;Bahwa istri almarhum Pak Nuriman meninggal di Jawa ;Bahwa Almarhum Pak Nuriman berasal dari Desa Pandak Gede ;Bahwa saksi mengetahui rumah yang di desa Pandak Gede karenasaksi yang bantu bersihbersih ;Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Padt.G/2017/PN TabBahwa saksi mengetahul dirumah yang di Desa Pandak Gede adaMerajan;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Pak Nurimanmebanjar adat di Desa Pandak Gede;Bahwa dulu almarhum Pak Nuriman melakukan ayahan

belum rapatbanjar sudah ada alat berat ditanah sengketa setelah itu kamimengetahui bahwa ada 2 sertifikat ditanah sengketa tersebut sehinggaPengurus Banjar tidak bisa melanjutkan ;Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa dan rumah yang ada didalam tanah obyek sengketa adalah anaknya almarhum Pak Nurimanyaitu Pak Anton ( Penggugat ) dan keluarganya ;Bahwa saksi mengetahui apabila Pak Anton ( Penggugat ) beragamaKristen serta aktif dalam kegiatan di Banjar Ulundesa dan apabilaberhalangan beliau beli ayahan

milik Pak Sumantra dan sungalBahwa ditanah yang menjadi obyek sengketa ada rumah dibangun olehPak Nuriman, kurang lebih luas rumah 4 are;Bahwa luas tanah obyek sengketa secara global seluruh warisan sekitar62,5 are, kemudian luas tanah sengketa yang bagian Pak Nurimansekitar Luas 31 % are ;Bahwa almarhum Pak Nuriman membangun rumah sekitar tahun 1990 ;Bahwa setelah almarhum Pak Nuriman pindah ke Banjar Ulundesamasih meadat di Pandak Gede;Bahwa status almarhum Pak Nuriman di Banjar Ulundesa belli ayahan

banyak mempunyai tanah, dari SPPTyang saksi terima sekitar ada 4 sampai 5 tanah ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanahtanah tersebut masih milikPak Nuriman atau sudah dijual;Bahwa saksi mengetahui Gde Made Derajat Nugroho ( Tergugat )beragama Hindu karena saksi pernah melihat Gde Made DerajatNugroho ( Tergugat ) sembahyang ;Bahwa saksi mengetahui awigawig Desa Adat;Bahwa setahu saksi di dalam awigawig tidak ada selain yangberagama Hindu yang mendapat warisan;Bahwa almarhum Pak Nuriman beli ayahan

mengatakan kontrak kerja Penggugat di New Zelandmengalami perpanjangan setiap tahun ;Bahwa saksi mengatakan Penggugat pulang terakhir dari New Zeland padabulan Nopember 2014 5n nono non no cence nnn nn enna nn nnnsBahwa kedua anak mereka selama Penggugat berada di luar Negeri diasuhdan tinggal bersama tergugat ; 222 o none nn nn ne anneBahwa saksi mengatakan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggalserumah / pisah ranjang 5 nnonane nnn nnn nnn nnnBahwa saksi mengatakan tergugat sangat berat melaksanakan ayahan

Bahwa sebagai sebuah Desa Adat, Desa Adat Semate juga memilikikekayaan berupa tanah maupun bangunan, yang salah satunyakekayaan Desa Adat (Druwen Desa) berupa Karang Ayahan Desa atauyang umum dikenal juga dengan nama tanah Pekarangan Desa (PKD),Vide Pasal (Pawos) 35 angka 1 Awigawig Desa Adat Semate..

( tanahsengketa) sebagai tanah pekarangan desa ;Bahwa dari sejak dahulu tana Desa Adat atau tanah milik Desa Adat(Pekarangan desa, ayahan desa) tidak dipungut Pajak, namun terikattt tepada kewajiban ngayah bagi warga yang menguasai ataumenggunakannya, demikian pula ada ditentukan dalam Peraturan DaerahBali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman ; sedangkan tanahpeninggalan almarhum NYARIKAN tersebut di atas sejak dahulumerupakn obyek Pajak (IPEDA kemudian menjadi PBB) , jJelas bukantanah Pekarangan

Putusan No. 723/Pat.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat padapokoknya ialah : Bahwa Penggugat yang mewakili masyarakat Desa Adat Semate, KelurahanAbianbase, Kecamatan Mengwi, Badung telah memiliki kekayaan berupatanah maupun bangunan yang salah satunya kekayaan Desa Adat berupaKarang Ayahan Desa atau Tanah Pekarangan Desa (PKD) sebagaimanatelah tertuang di dalam Pasal 35 angka 1 Awigawig Desa Adat Semate; Bahwa Tanah Pekarangan Desa tersebut dulunya dikuasai oleh Nyarikanyang

dan pada tahun1966 Semir transmigrasi ke Sulawesi dan meninggalkan tanah tersebutdalam keadaan kosong dan sejak ditinggal oleh Semir lalu tanah tersebutdikuasai oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill; Bahwa saat ini diatas tanah obyek sengketa didirikan bangunan kostkostanoleh Tergugat , sebagaimana kondisi yang dilihat pada saat pemeriksaansetempat; Bahwa berdasarkan awigawig Desa Adat Semate telah disebutkan bahwasalah satu kekayaan Desa Adat adalah berupa Tanah Pekarangan Desaatau tanah ayahan

Wayan P.Windia,SH.Msi telah menyebutkan yang dimaksudkan dengan tanah karang desa ada 2yaitu tegak desa tempat krama desa untuk mendirikan tempat tinggal/rumahtinggal tradisional dan laba desa yaitu tanah desa diluar karang desa berupatanah produktif bisa sawah atau ladang, dan tanah pekarangan desa adalahmilik dari Desa Adat yang bisa dikuasai oleh krama desa adat berdasarkanpersetujuan dari masyarakat desa adat dan yang berhak menempati ataumenguasai tanah ayahan desa atau tanah pekarangan desa

Hubungan dan komunikasipun sangat lancar dan baik, namun sejak 2 (dua) bulan perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat denganTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :@ Penggugat menolak untuk menjalankan ayahan Tanah pekarangan orang tua Tergugat berhubung Penggugat adalah anak lakilaki satusatunya di keluarga Penggugat dimana berkewajiban melanjutkan ayahan Tanah pekarangan orang tua Penggugat sendiri

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010, di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (Satu) orang anak perempuan, yang pertama bernama anak penggugat dan tergugat, lahirpada tanggal 11 Maret 2011 ;Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bercerai adalah Orang tua/Bapaknya Tergugat mendatangi Penggugat, disuruh Penggugat ngayahan karang Desa namun Penggugat tidak mau ngayahan karena Penggugat sudah punya karang ayahan

Karena telahdiberikan tanah pekarangan (kapaica karang bahasa Bali) oleh DesaAdat Tabola maka Tergugat 1 (Satu) dibebani "ayahan karang" diBanjar Lantang Katik Undisan yang merupakan bagian wilayah DesaAdat Tabola. Adapun pekarangan yang diberikan oleh Desa AdatTabola adalah seluas 1300 M2, kepada I Gusti Nyoman Geria.

adat dan oleh desa adatdiberikan kepada krama desa (warga desa) yang membutuhkantempat tinggal; Bahwa dasar hukum karang camput diatur secara tertulis dan adayang tidak tertulis, yang secara tertulis diatur dan awigawigsedangkan secara tidak tertulis diatur melalui kebiasaankebiasaan yang sudah diakui oleh masyarakat adat; Bahwa syarat menempati karang camput adalah;e Termasuk krama mipile Diberikan hak dan bertanggung jawab terhadap puraTri Kahyangan Bahwa status tanah objek sengketa adalah tanah ayahan

desa; Bahwa karena Para Tergugat sudah sejak lama menempati tanahtersebut berarti sudah termasuk atau memenuhi kriteria untukmenempati karang camput; Bahwa yang menempati tanah ayahan desa adalah sekeheSesabu dan ada kewajiban bagi warga masyarakat yangmenempati labe pura yaitu bila ada upacara adat wargamengeluarkan bahanbahan seperti beras, kelapa, pisang danlainlainnya; Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan Para Tergugatmenempati tanah tersebut;5.

dikesampingkan;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban perkara Konvensidiajukan pula gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan rekonvensi ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah menyatakan sahpenguasaan atas objek sengketa karena orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berasal dari luar desa adat Tabola pda tahun 1955 diberikantanah pekarangan oleh desa ada Tabola dan wajib atau dibebani ayahan

Secara kehidupan adat dan kehidupan beragama membuat wargaDesa Pakraman Perangsada dilema dan bingung dalammenentukan ayahan adat karena krama (warga) Desa PakramanPerangsada yang menempati wilayah yang sekarang ditetapkansebagai wilayah Desa Saba adalah dulunya merupakanwewidangan/wilayah Desa Pakraman Perangsada/wilayah DesaPering;2.

Sisi Pascima Desa Adat Blangsinga;Pawos 1 Palet 1.3:Desa Adat Punika kewangun antuk Karang Ayahan Desa MiwahKarang Gunakaya;7.

Sedangkan yang menjadi objek gugatandalam perkara a quo adalah menyangkut batas Desa Pering, bukanbatas Desa Pakraman Perangsada;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa akibatdikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara in Ilitis, telahmenimbulkan kerugian sebagai berikut: Warga Desa Pakraman Perangsada dilema dan bingung dalammenentukan ayahan adat karena Desa Pakraman Perangsadayang menempati wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai wilayahDesa Saba adalah dulunya merupakan wewidangan

Terkait dengan ayahan krama Desa Pakraman Perangsadayang berada diwilayah Desa Saba, maka sepanjang krama tersebutmerupakan warga krama Desa Pakraman Perangsada, tetapmelakukan ayahayahan ke Desa Pakraman Perangsada;Dalil Penggugat mengenai kerugian materi akibat keputusan TataUsaha Negara in litis sangatlah tidak mendasar karena berdasarketentuan Pasal 10 ayat (1) Paraturan Daerah Provinsi Bali No. 3Halaman 13 dari 37 halaman.

Tujuan pemberian hak tersebut adalahdalam konteks mitra kerja agar Raja dengan mudah mendapatdukungan tenaga kerja suatu saat diperlukan, in casu ada kegiatankeagamaan di Puri (Keraton), atau karena dilekati ayahan (kewajiban)ngemong Pura (penanggung jawab keberlangsungan pura/Merajan),dan lainlain sebagainya, dan faktanya leluhur Para Tergugat adalahorangorang yang ditugaskan oleh Raja untuk mengurus/ngemongMerajan Panti tempat persembahyangan keluarga Raja yang saat inisudah dirubah namanya oleh

No.177/PDT/2018/PT.MTR(ayahan) untuk memberikan dukungan tenaga kerja suatu saatdiperlukan oleh pihak Puri, in casu ada kegiatan keagamaan di Puri(Keraton), atau karena dilekati ayahan (kewajiban) ngemong Pura(penanggung jawab keberlangsungan pura/Merajan), dan lainlainsebagainya.

SAKSI I, yang memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi mengaku kenaldengan Pemohon I dan PemohonII, karena saksi saudara iparPemohon II ;e Bahwa setahu saksi Pemohon Idan Pemohon II mengajukanisbath nikah karenapernikahannya tidak tercatatdalam regester nikah di KantorUrusan Agama kecamatan Arosbayae Bahwa Pemohon I dan Pemohon IIadalah suami isteri sah,menikah tanggal 12 Juni 2000,yang menjadi wali nikah = ayahan nomor 0026/pdt.p/2011/pa.bkl, Penetapan nomor0026