Ditemukan 108 data
78 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1695 K/Padt/2015Terbantah IV (Vide halaman 13 bantahan Para Pembantah);Bahwa sepengetahuan Terbantah 34 Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pasca krisisekonomi tahun 1998 yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan danrestrukturisasi Perbankan Nasional agar kembali sehat, dimana badana quo dibentuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;Bahwa dengan demikian lewat jangka waktu tersebut Badan PenyehatanPerbankan Nasional a quo telah dibubarkan sebagai
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
380 — 284
Prinsip ini secara harfiah dapatditerjemahkan adalah bila ada Kepentingan maka disitu boleh adaGugatan, dengan demikian Hak menggugat baru muncul kalau adasuatu kepentingan yang ingin dilindungi, oleh karena itu suatutuntutan hak harus mempunyai kepentingan Hukum yang cukupsebagai dasar untuk dapat dikabulkan Gugatan tersebut.Bahwa Prinsip tidak ada hak bagi orang atau Badana Hukum yangtidak mempunyai kepentingan dimaksud bersumber dari ketentuanPasal 53 Ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun 1986 sebagaimanatelah
83 — 70
Subsidaireen Bahwa terdakwa I NURILAHA,S.Pd dan terdakwa IIT SUPRIADIN,S.Pd pada bulanNovember 2010 atau setidaknya pada suatu hari tahun 2010 bertempat di Kantor Badana 6Kepegawaian Kabupaten Sumba Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu ,telah menggunakan jjazah,sertifikstKompetensi gelar Akademik,Profesi,dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yangtidak memenuhi persyaratan.Perbuatan mana dilakukan oeh para terdakwa
1.Sahabudin
2.Ramli
3.H. Saidi
Tergugat:
1.Hj. Sipakyah
2.Saodah alias Saudah
3.H. Zainal
4.Madli
5.Ilham
6.Loq Ahman
7.Hasanain
8.Loq Safi'i
9.H. Muktamil
Turut Tergugat:
BPN/ATR Kabupaten Lombok Barat
98 — 74
tanda P11;12.Fotocopi Akta Notaris No.12 tanggal 24 Juni 2021 berupa SuratPernyataan yang dibuat oleh Sahabudin, diberi tanda P12;13.Fotocopi Akta Notaris No.11 tanggal 24 Juni 2021 berupa SuratPernyataan yang dibuat oleh Sahabudin, Ramli dan H Saidi diberi tandaP13;14.Fotocopi Akta Notaris No.12 tanggal 24 Juni 2021 berupa SuratPernyataan yang dibuat oleh Asmirin, diberi tanda P14;15.Fotocopi Surat keterangan yang dibuat oleh Mustiadi tanggal 25 Juni2021, diberi tanda P15;16.Fotocopi Surat dari Badana
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
111 — 57
Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tulberukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (Satu) pipet plastikberwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (Satu) pipet plastik berwarna putihyang berukuran 1,5 (Satu koma lima) CM dan 1 (satu) hendphon SamsungSMB310E berwarna putih terpasang 1 (Satu) kartu simpati.10) Saksi dan saudara AZIS RENUAT menyaksikan dari awal hinggaakhir jalannya penggeledahan tehadap saudara FADLI MOZAD AliasRIMAN, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saatpenggeledahan badana
50 — 22
surat uji RBT (Rose Bnegal Test) di Laboratorium;Il Standar Khusus:1 Sifat Kualitatif1WarnaBetina : berwarna merah, lutut kebawah berwarna putih,pantat putih berbentuk setelah bulan, garis punggungberwarna hitam, ujung ekor hitam;Jantan : berwarna hitam atau merah bata, lutut kebawahberwarna putih, pantat putih berbentuk setengah bulan,ujung ekor hitam;TandukBetina : bentuk kepala panjang, halus dan sempit, leherramping;Jantan bentuk kepala lebar, leher kompak dan kuat, dadadalam dan lebar;1 Bentuk Badana
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagaimana dengan dasar SKP PPh Badana quo yang diterbitkan apakahterkaitdengan SKP a quo untuk PPh Badan ?Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mempunyaiHak untuk mendapatkan semua informasi tersebutsebagaimana yang sudah Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butirbutir di atas.
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
543 — 209
(lanjutan) pemanfaatan ruang BKPRD Kabupaten Indramayu,hari: Senin, 12 Januari 2015. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten 236.Indramayu Nomor : 01/SekreBKPRD/2015, tanggal 12 Januari2015.2 (dua) lembar fotocopy legalisir daftar hadir Rapat Badana Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) KabupatenIndramayu Kegiatan Fasilitasi Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD), hari : Senin, 12 Januari 2015.