bukan sematamata sebagai pembalasanterhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaansehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari,namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasakeadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat,bangsa dan negara;Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yangdijatunkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwaserta dampaknya bagi rasa keadilan di kehidupan bermasyarakat,berbangsa

bukan sematamata sebagai pembalasanterhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaansehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari,naum demikian pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasakeadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat,bangsa dan negara;Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkanoleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagirasa keadilan di kehidpan bermasyarakat, berbangsa

tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan manaTerdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhikebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi;Maka tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anakanak generasimuda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untukhidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Pendidikan KabupatenNgawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDKdan PSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Pendidikan KabupatenNgawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK danPSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran2009/2010;Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam halmencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaanpendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehinggaanakanak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, danketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

No.1914 K/Pid.Sus/2011hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwatersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimaldan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 maupunTahun Pelajaran 2009/2010;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan

pidana tentunya selaindirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi terdakwa yang terampaskemerdekaannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidakmengulangi perbuatan dikelak kKemudian hari, sebuah penyelesalan sedemikianrupa sehingga harus pula dipandang lebih merupakan sebuah social therapies,Page Sof7agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknyakonstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasaaman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa

Dari sisi kehidupan berbangsa danbernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacitabangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakkekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upayaperlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janindalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

tanggal 16 April 2020 yang lalu,meskipun belum memenuhi syarat batas usia sesuai Undang undang yaitu 19(sembilan belas) tahun, harus mendapat Dispensasi Kawin untuk menikah dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun, dari Pengadilan Agama, bukan sebaliknyajusteru setelah melangsungkan pernikahan mengajukan isbat / pengesahan nikahuntuk memperoleh Kutipan Akta Nikah (agar tercatat pernikahannya di KUA);Menimbang, bahwa demi terlaksananya tertid hukum dan administrasi dalamtatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa

sebagai berikut ;Menimbang, bahwa beradasarkan bukti P.1 berupa kartu keluargaberikut bukti P.2 dan P.3, berupa surat keterangan dari Desa dan KUA.setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, Pemohon danPemohon II statusnya adalah kepala keluarga dan istri, hal mana telahmembuktikan bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah memiliki telahmemiliki kartu. keluarga dan/atau secara kependudukan telah diakuistatusnya sebagaimana selayaknya rumah tangga yang dapat berdiri sendiridalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Akan tetapi sebagaiWarga Negara yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa danbernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikutiperaturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia, salahsatu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA sebagaimana maksudpasal 2 ayat (2) Undangundang no.1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) KHI,yang dibktikan dengan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat danpenegasan Penggugat didepan sidang, membuktikan bahwa perkawinanPenggugat

Penetapan Nomor 0001membuktikan bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah memiliki telahmemiliki kartu. keluarga dan/atau secara kependudukan telah diakuistatusnya sebagaimana selayaknya rumah tangga yang dapat berdiri sendiridalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang secara devacto juga telah mendapat pengakuan dari masyarakat setempat meskipunbelum bias menunjukkan bukti resmi berupa buku nikah sebagai suami istriyang sah menurut ketentuan hokum yang berlaku.

sebagai berikut ;Menimbang, bahwa beradasarkan bukti P.1 berupa kartu keluargaberikut bukti P.2 dan P.3, berupa surat keterangan dari Desa dan KUA.setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, Pemohon danPemohon II statusnya adalah kepala keluarga dan istri, hal mana telahmembuktikan bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah memiliki telahmemiliki kartu. keluarga dan/atau secara kependudukan telah diakuistatusnya sebagaimana selayaknya rumah tangga yang dapat berdiri sendiridalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat pbermohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 547/Padt.P/2020/PN Mtrpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta

dikemudian hari dalam memperoleh haknya untukhidup sebagai warga negara, bermasyarakat, berbangsa danbernegara karena Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyaibukti autentik pernikahannya tersebut, dan hal tersebutsesuai dengan kaidah Fighiyyah yang diambil sebagaipendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkaraini, yang berbunyi sebagai berikutWlacttl ule Glo rseo awleol!

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat pbermohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

No.754/Pat/2017/PT.DKI.bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."4. Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankanhak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepadapembatasan yang ditetapkan dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan sertapenghormatan atas hak dan kebebasan orang laindan untukmemenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatumasyarakat demokratis.5.

No.754/Pat/2017/PT.DKI.asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

itu.Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangansuami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakinikeabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percayadengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa aktanikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanyapernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahantersebut, hal inilan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecilsuatu negara, jika rumahrumah tangga suatu negara itu teratur, harmonis,bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

alasanalasan memori banding yang dimajukan oleh Terdakwa dan kontra memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;oo Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa mengatakan bahwa perbuatantersebut dilakukan tanpa ada paksaan atau disuruh oleh orang lain dan tidakmengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan UndangUndangPemilu, tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatanterdakwa tersebut selain merusak tatanan Demokratisasi yang sedang dibangundalam kehidupan berbangsa

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomsegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat pbermohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan Dalam Pasal

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau, dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 dan butir 17UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrsiKependudukan, perubahan identitas (nama) pemohon merupakan PeristiwaPenting yang wajib dicatat dalam Register Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) PencatatanPerubahan identitas (nama) pemohon harus

itu.Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangansuami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakinikeabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percayadengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa aktanikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanyapernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahantersebut, hal inilan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Hal ini Karena rumah tangga merupakan unit terkecilsuatu negara, jika rumahrumah tangga suatu negara itu teratur, harmonis,bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

itu.Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangansuami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakinikeabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percayadengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa aktanikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanyapernikahan dan setiap warga negara wajidb percaya dengan adanya pernikahantersebut, hal inilan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecilsuatu negara, jika rumahrumah tangga suatu negara itu teratur, harmonis,bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

luar biasa bagi kelangsungan hidupberbangsa dan bernegara, di Samping dapat menghancurkan masa depan parapemuda, calon penerus bangsa, narkoba bisa menghancurkan daya kreatifitaspara generasi bangsa, dan juga Narkoba dapat menciptakan generasipelanggar hukum yang berdampak pada kehancuran bangsa dan negara dimasa depan;Menimbang, bahwa memperhatikan kenaikan persentase peredarandan penggunaan Narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun secaraekonomis berpengaruh pula terhadap kelangsungan hidup berbangsa

Banding memperhatikan fakta fakta hukum di persidangandikaitkan pula dengan alat bukti Serta barang barang bukti dalam perkara a quoyang dihubungkan pula dengan perbuatan para terdakwa yang telahmenerima dan menyerahkan barang barang bukti yang telah diajukan jaksapenuntut umum dalam perkara a quo, yang jumlah nya sangat signifikan, makaMajelis berkesimpulan pada diri para Terdakwa dan perbuatan para Terdakwadi masyarakat kelak berpotensi dapat menghancurkan masa depan dan sendisendi kehidupan berbangsa