Bahwa tentunya TERLAWAN I sebagai Lembaga Perbankanberkewajiban untuk membina pengusaha agar tetap mampu bersaing danberusaha membantu untuk dapat berhasil, namun dalam kenyataannyamalah melakukan eksekusi lelang yang akan berakibat hilangnya barangHalaman 3 dari 9 Halaman putusan Nomor 158/PDT/2016/PT SBYjaminan / tempat tinggal PARA PELAWAN dan pasti akan menjaditambahnya jumlah gelandangan yang ada di Wilayah KabupatenLamongan ini;9.

Hal tersebut seringkalimemicu perselisihan dan pertengkaran karena keinginanTermohon tersebut tidak bisa dipenuhi Pemohon karena menurutPemohon, membuka usaha di daerah Prembun mempunyaipeluang lebih besar dibanding jika Pemohon membuka usaha kainkorden di Purwokerto karena harus bersaing dengan banyakDEAdAGANG nne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn cence ennneeb.

Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terouka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terouka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yangmemenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehatdiantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteriatertentu. berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan.2.

PengadaanLangsung.e Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 35 Tahun 2011, pada :Pasal 1 ayat 32 menjelaskan pada pokoknya bahwa Pengadaan Langsungadalah Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/PenunjukanLangsung.Pasal 5 pada pokoknya menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa menerapkanprinsipprinsip sebagai berikut :e 6Efesien;e = Efektif;e = Transparan;e = Terbuka;e Bersaing

2012 pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang sebesarRp 41.394.880, (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapanratus delapan puluh rupiah) dan pada Pekerjaaan Belanja Cetak stiker ParkirBerlangganan yang dananya dari PAK APBD 2012 pada Dinas Perhubungan danKomunikasi Kabupaten Jombang sebesar Rp 52.020.000, (lima puluh dua juta duapuluh ribu rupiah), yang mana hal ini bertentangan dengan PrinsipPrinsip Pengadaanyakni Efesien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing

PengadaanLangsung.e Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 35 Tahun 2011, padae Pasal 1 ayat 32 menjelaskan pada pokoknya bahwa Pengadaan Langsungadalah Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/PenunjukanLangsung.Pasal 5 pada pokoknya menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa menerapkanprinsipprinsip sebagai berikut :e Efesien;e = Efektif;e = Transparan;e = Terbuka;e Bersaing

Hal 19 dari 73puluh ribu rupiah), yang mana hal ini bertentangan dengan PrinsipPrinsip Pengadaanyakni Efesien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif,danAkuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan(mark up) sehingga didapatkan selisih harga

Hal 63 dari 73puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) danpada Pekerjaaan Belanja Cetak stiker Parkir Berlangganan yang dananya dari PAK APBD2012 pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang sebesar Rp 52.020.000,(ima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah), yang mana hal ini bertentangan dengan PrinsipPrinsip Pengadaan yakni Efesien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidakdiskriminatif,dan Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal

98.350.000,padahal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa seharusnyatidak menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/Jasa yangmengerjakan kegiatan pengadaan pupuk organik dari CVCV itu apabilaternyata kepemilikkan CVCV itu dimiliki oleh 1 (satu) orang karena akanbertentangan dengan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 danperubahannya Perpres 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang mengatur Pengadaan barang/jasawajib menerapkan prinsipprinsip: efisien, efektif, transparan,terbuka, bersaing

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang PerubahanKelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwapengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip prinsip : efisien,efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif danakuntabel;2.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahankelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwapengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip prinsip : efisien,efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif danakuntabel ;Bahwa dokumendokumen yang berhubungan dengan pengadaan barangyang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan Keppres Nomor 80 Tahun 2003dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, selanjutnya di buat Surat

.; Bahwa alasan Terdakwa membuat pita cukai palsu adalah karena akhirakhir ini produksi PR Makmur tkidak bisa bersaing di pasaran, sehinggaTerdakwa berinisiatif untuk membuat sebuah program beli 5 bungkus rokokgratis 1 bungkus rokok yang selanjutnya untuk 1 bungkus rokok gratisdilekatkan pita cukai palsu yang telah Terdakwa buat sendiri.; Bahwa Terdakwa membuat pita cukai palsu dengan menggunakan alatberupa laptop, printer scanner untuk mencetak, Cutter dan penggaris untukmemotongdan lem untuk melekatkan

Bahwa alasan Terdakwa membuat pita cukai palsu adalah karena akhirakhir ini produksi PR Makmur tidak bisa bersaing di pasaran, sehinggaTerdakwa berinisiatif untuk membuat sebuah program belli 5 bungkus rokokgratis 1 bungkus rokok yang selanjutnya untuk 1 bungkus rokok gratisdilekatkan pita cukai palsu yang telah Terdakwa buat sendiri.; Bahwa Terdakwa membuat pita cukai palsu dengan menggunakan alatberupa laptop, printer scanner untuk mencetak, Cutter dan penggaris untukmemotong dan lem untuk melekatkan

Tidak ada warna akrogram pada hologram pita cukai yang tidak dilekatidan yang melekat pada sigaret merek SENSASIONAL dan PATREM EMAStersebut.Sehingga secara keseluruhan 34(tiga puluh empat) keping pita cukai yangbelum dilekatkan dan 2(dua) keping pita cukai yang melekat pada sigaret merekSENSASIONAL dan PATREM EMAS bukan produk Konsorsium Peruri(pitacukai palsu).Bahwa alasan Terdakwa membuat pita cukai palsu adalah karena akhirakhir ini produksi PR Makmur tidak bisa bersaing di pasaran, sehinggaTerdakwa

Sehingga tindakan ParaTerlawan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum danseharusnya lelang eksekusi tersebut dibatalkan;Bahwa tentunya Terlawan sebagai lembaga perbankan berkewajiban untukmembina pengusaha agar tetap mampu bersaing dan berusaha membantuuntuk dapat berhasil, namun dalam kenyataannya malah melakukaneksekusi lelang yang akan berakibat hilangnya barang jaminan/tempattinggal Para Pelawan dan pasti akan menjadi tambahnya jumlahgelandangan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang

Bahwa pemohon tidak bermaksud untuk tidak menerima nama dari pemberianorang tua kandung pemohon, melainkan hanya menambahkan nama di depandan dibelakangnya sehingga InsyaAllah akan memberikan rasa percaya diripemohon dan mampu bersaing bukan hanya di daerah tetapi juga di tingkatSS. Bahwa pemohon bermaksud menambahkan nama yakni semula dariSUPARMAN menjadi ARMAN SUPARMAN GATRA PREMANA SAWMNAYO ;.

49paragraf ke1, ke2 dan ke3 sama sekali keliru karena faktanya TERGUGATKonvensi/ PENGGUGAT Rekonvensi/PEMBANDING sama sekali tidakterlambat merespon keinginan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGATRekonvensi/TERBANDING karena bukti P4 yang disampaikan PENGGUGATKonvensi/TERGUGAT Rekonvensi/TERBANDING hanya berupa NotulenRapat tanggal 13 April 2010 yang isinya PENGGUGAT Konvensi/TERGUGATRekonvensi/ TERBANDING sejak tahun 2010 telah mengusulkan alih fungsiPlaza Posindo menjadi hotel karena Plaza Posindo kalah bersaing

Shopping Center sesuai dengan Perjanjian Kerjasamasesungguhnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau gagal, dan faktanyaberdasarkan bukti P7 pada tahun 2010 pengelolaan Plaza Posindomengalami kerugian mencapai Rp. 791.072.411, (Tujuh ratus sembilan puluhsatu juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).Bahwa oleh karena itu kKemudian sesuai dengan bukti P4, P5 dan bukti P6,Terbanding sejak tahun 2010 telah mengusulkan alih fungsi Plaza Posindomenjadi hotel, karena Plaza Posindo kalah bersaing

Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi Setelah pekerjaan selesai 100%(seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadapengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Peraturan Presiden RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif

(satu perseribu) per hari darinilai kontrak.Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barangmilik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Pasal 205 ayat 3 yang berbunyi Lampiran dokumen SPPLS. untukpengadaan

(satu perseribu) per hari darinilai kontrak.Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara / Daerah, yaitu : Pasal 11 yang berbunyi Pengadaan barang milik negara/daerahdilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparandan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Pasal 205 ayat 3 yang berbunyi Lampiran dokumen SPPLS. untukpengadaan

Hal ini berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 4 Tahun2015 yang mengamanatkan bahwa pengadaan barang/Jasa harusmenerapkan prinsip antara lain Prinsip efisien, efektif, transparan,terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, itu berartiPokja ULP Harus memperlakukan semua peserta lelang dengan carayang sama, prinsip bersaing yang berarti harus dilakukan dengancara bersaing yang sehat tanoa dipengaruhi oleh keinginan PPK atauKPA.

Prinsipbersaing yang berarti harus dilakukan dengan cara bersaing yang sehattanpa dipengaruhi oleh keinginan PPK atau KPA.25TERMOHON dapat menjelaskan sebagai berikut :Bahwa CV.

menerapkan prinsip prinsip :Halaman 27Putusan Pengadilan TipikorNo : 96/Pid.Sus TPK/2015/PN.MdnEfisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakandengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untukmencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapbkan dan dapat memberikanmanfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yangditetapkan ;Terbuka dan bersaing

Terbuka bersaing berarti pelaksanaan DAK bidang Pendidikanharus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhipersyaratan dilakukan melalaui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/kriteriatertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan ;4.

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3, pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip prinsip :oOEfisien, berarti pengadaan barang / jasa harus diusahakandengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untukmencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;Efektif, berarti pengadaan barang / jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapbkan dan dapat memberikanmanfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yangditetapkan ;Terbuka dan bersaing

Terbuka bersaing berarti pelaksanaan DAK bidang Pendidikanharus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhipersyaratan dilakukan melalaui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/kriteriatertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan ;4. Transparan berarti menjamin adanya keterbukaan yangmungkin, masyarakat dapat mengetahui dan mendapatakaninformasi mengenai pengelola DAK bidang pendidikan ;5.

terdapat jasa manajemen pemasaran atau jasalainnya yang diberikan Dealer/toko kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), maka pemberian diskon display tersebut tidak terutang PPhPasal 23;5 Bahwa dalam surat keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berpendapat tidak ada jasa yang dilakukan ataupekerjaan yang dilakukan oleh Dealer dalam memajang produk TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena tujuan daripemberian discount tersebut adalah untuk bersaing

Pemohon Banding) denganpihak Dealer/toko;b Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), kerjasama tersebutdituangkan dalam bentuk perjanjian kesepakatan kerjasama produkdisplay;c Bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengadakan perjanjian kesepakatan kerjasama produkHalaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/2013display tersebut adalah agar produk Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat bersaing

diperlukan kebersamaan, soliditas dan efektifitas fungsi dari seluruhstake holder perusahaan sehingga dapat dicapai produktifitas, efisiensi danefektifitas gerak produksi yang unggul dan kompetitif.Bahwa namun demikian dalam kenyataannya perkembangan perusahaanPenggugat justru mengalami kemunduran dan penurunan yang terusmenerus, Sampai kemudian tingkat kerugian yang diderita sudah tidak lagidapat ditoleransi oleh Penggugat.Bahwa faktorfaktor yang menyebabkan perusahaan Penggugat menjadiberat dalam bersaing

dikarenakan terganggunya suasana hubunganindustrial antara perusahaan dengan beberapa pekerja/karyawan sehinggasemakin hari menjadi semakin kurang baik.Bahwa merendahnya produktifitas dari para pekerja perusahaan Penggugatterlinat dari tidak sungguhsungguhnya para pekerja termasuk Tergugatdalam melaksanakan kewajiban bekerjanya, cenderung ceroboh sertasering melakukan kesalahan/pelanggaran.Bahwa hal yang demikian ini sudah tentu semakin mempersulit ataumemperberat posisi perusahaan Penggugat untuk dapat bersaing

terhadap ketentuanmengenai kerahasiaan ini ;12.Bahwa dalam Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012,TERGUGAT juga telah secara tegas menyatakan bahwa TERGUGATtidak akan bekerja baik secara langsung atau tidak langsung diperusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama denganperusahaan PENGGUGAT dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejakditandatanganinya Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari 2012 ;Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1Februari 2012 Perihal Jangka Waktu Tidak Bersaing

Haltersebut juga membuktikan bahwa selain TERGUGAT telah lalai/ingkar (wanprestasi) untuk mematuhi isi ketentuanketentuanyang telah disepakati dengan PENGGUGAT, TERGUGAT jugatelah beritikad tidak baik untuk menyelesaikan permasalahannyadengan PENGGUGAT ;BERDASARKAN DALILDALIL YANG TELAH PENGGUGAT SAMPAIKANTERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA TERGUGATBEKERJA DI PERUSAHAAN PESAING PENGGUGAT DAN TERGUGATTELAH LALAI / INGKAR JANJI (WANPRESTASI) UNTUK MEMATUHIKLAUSUL TENTANG JANGKA WAKTU TIDAK BERSAING

cakap.Cc.Suatu hal tertentu : Bahwa dalam Perjanjian Bersama Tanggal 1Februari 2012 terdapat hal tertentu yang dibahas yakni mengenaiklausul larangan bagi TERGUGAT untuk bekerja baik secara langsungatau tidak langsung di perusahaan lain yang bergerak di bidang yangsama dengan Perusahaan PENGGUGAT dalam jangka waktu 2 (dua)tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Bersama Tanggal 1 Februari2012.Hal tersebut termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Bersama Tanggal 1Februari 2012 Perihal Jangka Waktu Tidak Bersaing

Bahwa dailildalil yang disampaikan oleh TERGUGAT pada angka 6sampai dengan angka 8 Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut sangattidak berdasar hukum dan mengadaada, karena TERGUGAT telahsalah menafsirkan dan menggantikan kalimat "Tidak Bersaing" pada dalilPENGGUGAT yang dikaitkan dengan kewenangan dari KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan perselisihanpersaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 butira UU No. 5/1999.

dibuat dan di awali dengan surat pernyataan Tergugat selaku karyawanPenggugat sebagai mana tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 1Februari 2012, dimana tergugat secara tegas telah menyatakan bahwatergugat tidak akan bekerja baik secara langsung atau tidak langsung diperusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dengan Penggugatselama jangka waktu 2 Tahun dan akan menjaga kerahasiaan dagangpenggugat ;Bahwa kemudian tergugat telah lalai/ingkar janji untuk mematuhiklausul,jamgka waktu tidak bersaing

bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat denganmemori banding dari Pembanding/Penuntut Umum bahwa sifat dariperbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pidana beratkarena menyangkut anak di bawah umur;Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala desa sudah seharusnyasebagai pelindung anakanak di bawah umur yang ada di wilayahnya,mempersiapkan masa depan mereka agar menjadi generasi penerus bangsayang tangguh, yang akan membawa Indonesia, bersaing

secaratertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum asset tersebutdilelang pada tanggal 25 Januari 2012, dimana tempat lelangnya, jamberapa, berapa harga limitnya dan bagaimana syaratsyarat lelangnyasehingga Penggugat mengetahuinya dan dapat mempersiapkan calonpembeli bila ada keluarga atau teman dagang yang bersedia untukmembelinya sehingga bias ikut sebagai peserta lelang untuk dapatdiharapkan lebih banyak pesertalelangnya lebih bagus sehinggatercipta pelelangan secara terbuka (transfarant), bersaing

Bahwa maksud pembentuk undangundang menentukan palingsedikit 2 (dua) orang peserta lelang adalah peserta lelang yangindependen yaitu antara peserta lelang yang satu tidak dibawahpengaruh atau control dari peserta lelang yang lainnya, sehinggadapat diharapkan atau tercapai harga yang tertinggi dengan carapenawaran naiknaik secara adil dan fair, bersaing secara sehat, tidakdiperbolehkan adanya persekongkolan untuk mengatur pemenanglelang agar barang yang dilelang dibeli itu dengan harga serendahrendahnya

Azasazas lelang tersebut terpenuhi dantercermin dari setiap tahapan pelaksanaan lelang antara lain prosespengumuman lelang untuk menarik minat sebanyakbanayaknya calonpembeli untuk bersaing bebas menawar hargalelang;e.

(tiga milyar tiga ratus enam jutadelapan ratus tiga puluh ribu rupiah), merupakan penawar terendah dari3 (tiga) peserta lelang yang mengupload dokumen penawaran ;Bahwa dalam mengumumkan pemenang lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Efisien, Efektif, Transparan,Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif dan Akuntabel ;Bahwa yang dimaksud dengan EFISIEN berarti Pengadaan Barang/jasaharus diusahakan dengan menggunakan

terkesan terlalumengadaada dalam =memberikan alasan ketidaksempurnaanpenggugat dalam evaluasi dokumen penawaran pada lelang pekerjaanpembangunan sarana dan prasarana MTQ provinsi Sumatera Utara diKabupaten Dairi , Sehingga terlalu memaksakan penggugat untukdigugurkan ;Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 91/G/2017/PTUNMDN16.17.18.19.Bahwa sebagaimna peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa pemerintahan pasal 5 bagian pertamapengadaan adalah Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing

Adil/Tidak diskriminatif dan Akuntabel, dengan menerapkan prinsipprinsip tersebut akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadapproses pengadaan Barang/Jasa karena dapat dipertanggung jawabkankepada masyarakat dari segi Administrasi, Teknis dan keuangan ;Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak melakukan evaluasi sesuaidengan peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan Barang/Jasa pemerintah pasal 5 bagian pertama prinsipprinsip pengadaan adalah Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka,Bersaing

. ;20 20 2 nono nn nn ne nonce neeBahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun2010 yang lalu di rumah orang tua Termohon.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diFUMa@aN BerSaING, ~~~ nm nnn nnn nnn nnn enn nnnnnenenanBahwa Pemohon dan Termohon selama menikah dan sudah dikaruniaiSONG Ap nn en nenBahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dandamai namun sejak 1 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai goyah atau sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan