Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapatmengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugatmenyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatanini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor :800/379/BKPSDMD

Dengan demikian, MajelisHakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,dan telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya Nomor800/379/BKPSDMD Tahun 2020, tanggal 2 Oktober 2020, sesuai ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, makaMajelis

Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan SuratKeterangan Ghaib dengan Nomor 260/KPC/V1/2021, yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Paccinongang, tertanggal 17 Juni 2021.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar, Nomor 862/2945/BKPSDMD

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaanKetua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar Nomor 862/2945/BKPSDMD/V/2021, yang ditandatangani oleh Drs.Andi Siswanta, Plt Kepala BKPSDMD Tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian, tanggal 07 Mei 2021;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan sarankepada Penggugat agar kembali rukun

Surat Keputusan Buapti Kerinci Nomor : 800/542/BKPSDMD Tahun 2020tentang Pemberian izin perceraian yang dikeluarkan Bupati kerincitanggal 20 Mei 2020. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 11 Maret 2011 tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, bukti tersebut tidak dibantaholeh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa Bukti P.2 (Surat Keputusa Bupati Kerinci) Penggugatsebagai Pegawai negeri Sipil telan mendapatkan surat izin dari atasan,berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sugai Penuh Nomor800/298/BKPSDMD

BuktiT4 : Fotokopi Surat dari Bupati Tanjung Jabung TimurNo.800/883/BKPSDMD. Tanggal 2 April 2018 Perihal :Mohon Pertimbangan Teknis Status Pegawai NegeriSipil an. Parno, S.H., dkk., yang ditunjukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara RepublikIndonesia (BKNRI) u.p Direktur Pengawasan danPengendalian Kode Etik Disiplin Pegawai.

(Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Undangan Rapat Nomor : 005/1912/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Juli 2018, Berita AcaraRapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018 tanggal18 Juli 2018 dan Daftar Hadir Rapat Tim StatusHukum PNS Di lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur tanggal 18 Juli 2018.

Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yangkemudian telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukumtetap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (videbukti P7=T1):Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi, tanggal 28 Februari 2014, telahberkekuatan hukum tetap (vide bukti P7=T1);Bahwa pada tanggal 02 April 2018 Tergugat mengirimkan suratkepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia(BKNRI) dengan Nomor Surat 800/883/BKPSDMD

Parno,S.H., dkk (vide bukti T5);Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor: 800/1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, SekretarisDaerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNSdan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi an. Parno,S.H.

,dkk (13orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri SipilMenimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalamBerita Acara Rapat Nomor 800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabutanggal 18 Juli 2018, yang ditembuskan kepada Tergugat (vide bukti T7);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara RapatNomor 800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018(vide bukti T7) merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal iniadalah Sekretaris

;Subsider :Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.BuolApabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap di persidangan;Bahwa Penggugat adalah seorang Xxxxxxx XXXXXxX XXxxx yeng telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buol atas nama Penggugat Nomor 873.4/09.01/BKPSDMD

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol atas nama Penggugat NomorXXxx.4/xx.01/BKPSDMD/2021 tentang Pemberian izin Melakukan CeraiBupati Buol, tanggal 5 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PemerintahXXXXXXXXX XXXX ataS nama Bupati Buol, Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai denganP.1;2.

Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, makaHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Buolmajelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa,dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telan datang menghadap dipersidangan;Bahwa Penggugat adalah seorang Xxxxxxx XXXXXxX XXxxx yeng telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buol atas nama Penggugat Nomor 873.4/09.01/BKPSDMD

Dari pemeriksaantersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimanaKeputusan Bupati Donggala Nomor: 800.09/BKPSDMD/49/I/2020 tanggal 29Januari 2020.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMERHIm. 2 dari 12 hilm., Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Dgl1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaaspanggilan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Dgl, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secararesmi dan patut melalui media massa sedang ternyata bahwa ketidak hadirannyatersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Donggala telah menyerahkan Surat Keputusan BupatiDonggala Donggala Nomor: 800.09/BKPSDMD

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinyang dikeluarkan Walikota Makassar dengan Nomor:800/5219/BKPSDMD/XII/2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/5219/BKPSDMD

T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri JambiNomor : 42/Pid.Sus/TPK/2013( fotokopi kutipan putusanpengadilan) ;Fotokopi Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (A.S.N) pasal 87 ayat 4 huruf b(fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil pasal 250 huruf b (fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur No.800/883/BKPSDMD

Parno, SH.dkk (fotokopidari fotokopi) ;Fotokopi Undangan Rapat Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Jambi Nomor : UND 747/ITPROV1.1/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Undangan Rapat Nomor : 005/1912/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Daftar hadirRapat Tim Status Hukum PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal18 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor : 574 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan

Nomor : 542Tahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor : 67 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara DariJabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Dan Pengaktifan Pegawai NegeriSipil atas nama Ramalif Abadi, S.Pt., tanggal 31 Desember 2014 (videBukti P6) ;Halaman 18 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBI Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengirimkan surat kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI) dengansurat Nomor : 800/883/BKPSDMD

Parno, S.H., dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, tanggal 18 Juli 2018, yangditembuskan kepada Tergugat (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara RapatNomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T7)merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalahHalaman

PA Sgm.79/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 6 Agustus 2019 yangdisampaikan melalui Radio Republik Indonesia cabang Makassar, sehinggaTergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan suratgugatannya dengan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianPengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor862/4764/BKPSDMD

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan AgamaSungguminasa untuk mengadili.Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan surat gugatannya dengan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota MakassarNomor 862/4764/BKPSDMD

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor800/90/BKPSDMD/2017, tertanggal 03 Juli 2017, oleh karenanya telahterpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;11.

Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; Asli Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 800/90/BKPSDMD/2017,tentang Pemberian Izin Perceraian An. Lilis Istiyani,SE. Bukti tersebutolehketua Majelis diberi tanda P.2;Hal. 4 dari 14 Put.

hukum.SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadirsendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir dianggil secara resmidan patut sesuai denga relas panggilan tanggal 22 April 2020 tidak hadir sendiri ataukuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS telah menyerahkan SuratKeputusan Bupati Donggala Nomor : 800.09/BKPSDMD

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangansesuai dengan relas tanggal 22 April 2020 tidak pernah hadir sendiri atau melaluikuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpakehadiran Tergugat;Menimbang, bahwa karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil, Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian dari Keputusan BupatiDonggala Nomor : 800.09/BKPSDMD

Putusan No.0895/Pdt.G/2019/PA.Soglt..cerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 188.45/180.B/BKPSDMD/2019, yang di keluarkanoleh Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tertanggal 25 Juni 2019, dengandemikian Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai PegawaiNegeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapatdilanjutkan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harusmenyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil diPuskesmas Air Bara Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan,yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian denganTergugat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.45/180.B/BKPSDMD/2019, yang di keluarkan oleh Bupati KabupatenBangka Selatan Tertanggal

Put.No.843/Pdt.G/2017/PA Palsurat Nomor 474.2/371/BKPSDMD/2017, yang mengacu pada laporan hasilpemeriksaan Nomor 862.1/625/BKPSDMD/2017 tanggal 9 Mei 2017 yangdikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Staf PNS dantelah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:962/4388/BKPSDMD/IX/2020. Tertanggal 18 November 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama MakassarHal. 2 dari 10 Hal.

Putusan No.2224/Pdt.G/2020/PA.Mksatasan langsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaiman telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, berdasarkan Surat Kepala Badan KepegawaianPengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Makassar Nomor :862/4388/BKPSDMD/IX/2020, bertanggal O09 September 2020, bahwapemohon telah memperoleh Surat Izin perceraian dari atasan langsungpemohon, olehnya itu maka proses perceraian pemohon dengan termohondilanjutkan;Menimbang, bahwa

berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPenggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izincerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 472.23/828/BKPSDMD

Putusan No.0337/Pdt.G/2020/PA.Sglt..Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bangka Tengah,yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian denganTergugat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 472.23/828/BKPSDMD/2020, yang di keluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Bangka Tengah, tertanggal 29 April 2020, dengan demikianberdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yangtelah diubah

Rahman Bando, S.P,M.Si. dan selanjutnya Pemerintah Kota Makassar BadanKepegawaian dan Pengembangan SDM kota Makassar telahmenerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor862/3066/BKPSDMD/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 oleh Pit.Kepala BKPSDMD atas nama Dr.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan GugatCerai Telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor:848/046/BKPSDMD/2018 tertanggal : 28 Februari 2018.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny! :PRIMER1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor848/046/BKPSDMD/2018 tangal 28 Pebruari 2018 yang dikeluarkan olehSekda Kabupaten Tojo UnaUna (bukti P.2);Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi masingmasing :1.Winda Ferina Binti Djufri Bido., umur 27 tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KelurahanAmpana Kota Kecamatan Ratolindo , Kabupaten Tojo UnaUna.

tentang statusPutusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 8 dari 17Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apakah perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang tata cara percaiansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 848/046/BKPSDMD

yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satuba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil, di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telahmendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMakassar, Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiadaeran Kota Makassar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:862/4935/BKPSDMD

halhal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Badankepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah KotaHal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.MksMakassar, Nomor: 862/4935/BKPSDMD

Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimanasurat Nomor 800/91.12/BKPSDMD

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yangsah;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimanasurat Nomor 800/91.12/BKPSDMD

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudahmemiliki Surat izin dari atasan untuk mengurus perceraian oleh KepalaHal 1 dari 15 hal Putusan No 183/Pdt.G/2017/PA.SpnKantor Diknas Nomor.800/465/BKPSDMD/2017 yang dikeluarkan padatanggal 13 Juni 2017;2.

Adapun Termohon tidak pernah hadir dan tidakpula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap kepersidangan;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri sipil (PNS), telahmemiliki Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh BupatiKerinci Nomor.800/465/BKPSDMD/2017, tanggal 13 Juni 2017;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya dapatmempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon dengantanpa harus memilih satusatunya cara memutuskan ikatan perkawinan

Penuh yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam sebagaimanadibuktikan dengan Relas panggilan Termohon dan atau tidak terdapatperlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensimengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan Agama SungaiPenuh;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri sipil(PNS), telah memiliki Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh Kepala Diknas Nomor.800/465/BKPSDMD