yang didahului denganperingatan tertulis":Bahwa setelan mengetahui hal tersebut, Penggugat selanjutnya berusahauntuk mengetahui legalitas perijinan yang dimiliki oleh Tergugat dalam bentukPerusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan atau menjalankanusahanya di Indonesia khususnya dalam hubungan sewa menyewa denganPenggugat, halmana Penggugat berusaha meminta klarifikasi terhadap haltersebut ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRl) dan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan (BPMP

) Provinsi Bali,termasuk meminta bantuan Ombudsman Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan BadanPenanaman Modal Dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali, diketahui Tergugatmemiliki Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 165/11/PMA/2003, tanggal 24 Juli 2003 untuk Bidang Usaha Jasa ManajemenHotel International berlokasi di Kabupaten Gianyar Propinsi Bali dandisebutkan dalam lampiran Surat

10.10.1.17.00903, tanggal 06 Juli 2017 ;Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usahaindustri bubur kertas, kertas dan papan kertas bergelombang denganmenggunakan bahan baku kertas daur ulang murni merupakan perusahaanindustri kertas dengan investasi modal sepenuhnya bersumber dari dalamNegeri Republik Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) dan telah mendapat Izin Usaha Industri berdasarkan KeputusanBadan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Subang Nomor503/008/BPMP

Bahwa Penggugat sudah meyakini dengan tegasperusahaannya bergerak dibidang usaha industri bubur kertas,kertas dan papan kertas dengan Akta Pendirian PerseroanTerbatas Nomor 9 tanggal 15 September 2008 denganmendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU92830.AH.01.01Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008, dan sudah memilikiSurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Badan PenanamanModal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang Nomor503/0429/BPMP/PK/BJ/IV/2013 tanggal

Eco PaperIndonesia ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Terbatas (PT)dengan Nomor TDP : 10.10.1.17.00903, tanggal 06 Juli2017 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya );Keputusan Badan Penanaman Modal Dan PerijinanKabupaten Subang Nomor : 503/008/BPMP/XII/2012,tanggal 27 Agustus 2012 dikeluarkan oleh BadanPenanaman Modal Dan Perijinan Pemerintah KabupatenSubang ( Foto copy dari foto copy );Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan PerijinanTerpadu Provinsi Jawa Barat Nomor25/32

Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan UsahaP erkebUnan) 7 2 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee nnn nen nnn nne neBahwa surat permohonan tersebut diteruskan kepada Assisten IlSetdakab Tulang Bawang dan oleh Assisten Il Setdakab TulangBawang di disposisikan kepada Kepala Badan Perizinan danPenanaman Modal Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 3 MeiAtas disposisi yang di sampaikan oleh Asisten Il Setdakab TulangBawang diterima balasan Nota Dinas dari Kepala BPMP

(BadanPenanaman Modal dan Perizinan) Kabupaten Tulang Bawangtanggal 3 Mei 2013 kepada Asisten Il Setdakab Tulang Bawangyang menyampaikan bahwa Izin Usaha Perkebunan tidak termasukjenis perizinan yang menjadi kewenangan BPMP (BadanPenanaman Modal dan Perizinan) Kabupaten Tulang Bawangsesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.9 tahun 2012tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinankepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten TulangBawang (untuk selanjutnya disebut Perbup

Daya Gawi Sabumi Nomor: 510 / 2435 /BPMB / 2008, tanggal 29 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan dari BPMP KotaBanjarbaru a.n. PT. Daya Gawi Sabumi Nomor 161117100358 tanggal 29Oktober 2008 yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar copy Surat jin Tempat Usaha (SITU) dari CamatBanjarbaru Utara a.n. PT. Daya Gawi Sabumi tanggal 25 Agustus 2008yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Sdr. PAIMAN denganSdr.

Daya Gawi Sabumi Nomor: 510 / 2435 / BPMB /2008, tanggal 29 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan dari BPMP Kota Banjarbarua.n. PT. Daya Gawi Sabumi Nomor 161117100358 tanggal 29 Oktober 2008yang telah dilegalisir;1 (Satu) lembar copy Surat jin Tempat Usaha (SITU) dari Camat BanjarbaruUtara a.n. PT. Daya Gawi Sabumi tanggal 25 Agustus 2008 yang telahdilegalisir;1 (Satu) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Sdr.

Daya Gawi Sabumi Nomor: 510 / 2435 /BPMB / 2008, tanggal 29 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;e 1 (Satu) lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan dari BPMP KotaBanjarbaru a.n. PT. Daya Gawi Sabumi Nomor 161117100358 tanggal29 Oktober 2008 yang telah dilegalisir;e 1 (Satu) lembar copy Surat jin Tempat Usaha (SITU) dari CamatBanjarbaru Utara a.n. PT. Daya Gawi Sabumi tanggal 25 Agustus 2008yang telah dilegalisir;e 1 (Satu) lembar Surat Pengikatan Jual Beli antara Sdr. PAIMAN denganSdr.

SubangELLA LAELA yang bertuliskanISTRI DARTA di tempeli kertas kuning bertuliskan ISTRIDARTA PENGEN KE DINKES. 13. 1 (satu) map bermotif batik bertuliskan arsip pencabutanwewenang BPMP, yang berisi:a. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keputusan BupatiSubang Nomor: 503/ Kep. 298BPMP/ 2016 tertanggal19 Halaman 4 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2018/PN Bdg Agustus 2016 tentang pencabutan Keputusan Bupati Nomor:503/ KEP.568BPMP/ 2013.b. 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan BupatiSubang

Nomor: 503/ KEP.568BPMP/ 2013 tentangpendelegasian kewenangan penanda tanganan perizinan dannon perizinan dari Bupati Subang kepada Kepala BPMP Kab.Subang tertanggal 31 Desember 2013. 14.2 (dua) lembar fotocopy suratGubernur Jabar Nomor: 131/1761/ Pem.Um perihal penugasan Wakil Bupati SubangSelaku PIT Bupati Subang tertanda tangani Gubernur JabarAHMAD HERYAWAN tanggal 25 April 2016. 15.1 (satu) lembar fotocopy surat Kemendagri Nomor:065/4147/OTDA perihal penulisan nomenklatur padapenandatangan Naskah

, yang dijawab oleh Saksi , Nggak nantiSaja;Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Darta terkait dengan perizinanPT Alfa dan PT Pura;Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi nomor 7 yang menjelaskansebagai berikut:Secara prosedur, izin prinsip maupun izin lokasi memang menjadikewenangan Kepala BPMP. Ada pun izin prinsip merupakan bentukpintu masuk dalam hal izin pengusahaan.

Bahwa seperti telahSaya jelaskan bahwa kewenangan mengeluarkan izin prinsip maupunizin lokasi adalah kewenangan Kepala BPMP, yang dijabat oleh Sari.ELITA. Namun kemudian karena pada saat itu Sdri. ELITA setahu Sayamemilki masalah hukum dengan Kepolisian, maka Saya pun mengambilkewenangan yang dimiliki Kepala BPMP, sehingga penandatangananIzin Prinsip dan Izin Lokasi pun menjadi kewenangan Saya selakuBupati Subang.

.b. 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan Bupati SubangNomor: 503/ KEP.568BPMP/ 2013 tentang pendelegasiankewenangan penanda tanganan perizinan dan non perizinandari Bupati Subang kepada Kepala BPMP Kab.

Bukti T8 berupa foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.664/15/BPMP atas nama Hendri Suhendar, tertanggal 23 Februari 2010;9. Bukti T9 berupa foto copy Laporan Kerusakan Kendaraan bermotor,tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PT.

(Diberi tanda T5);10Foto copy Surat Izin Nomor : 503.536/SK.1812IG/BPMP/2011 tentang IzinGangguan. (Diberi tanda T6);Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27Desember 2011. (Diberi tanda T7);Foto copy sertifikat Hak Milik No. 353. (Diberi tanda T8);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2008. (Diberi tanda T9);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2008.

., M.Si, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaandengan Terdakwa;Bahwa saksi adalah PNS sebagai Kepala badanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Minahasa (BPMP);Bahwa saksi juga merupakan Ketua Tim Kordinasi PNPMKabupaten Minahasa dan kuasa Pengguna Anggaran (KPA)PNPMMP;Bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yangmasuk dan dikelola PNPMMP Kecamatan Tombuu dariAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 80 %

TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 12 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2013 di bawahregister perkara nomor : 6/G/2013/PTUNKPG, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ADAPUN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH :Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa NobiNobi

Dengandemikian kegiatan pertambangan di Kabupaten Karangasem izinyadikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme izin satu pintu pada BadanPenanaman Modal dan Perizinan (BPMP), setelah mendapat izinlingkungan dari Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinanserta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis.yang boleh ditambang dalam Kegiatan pertambangan dilakukan atassumber daya alam yang tak terbarukan berupa Mineral dan Batubarayang

Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkankesepakatan jual beli mesin tertanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana yangtercantum didalam kwitansi yaitu menyerahkan surat ijin celup atas mesintersebut, akibatnya mesin tersebut tidak dapat dioperasikan, agar mesintersebut dapat dioperasikan maka Tergugat telah melakukan pengurusan ijincelup yang terdiri dari pengurusan SPPL yangh dibuat pada tanggal 22 Agustus2012 nomor 667/360/B.P.L.H (bukti 2 T1) dan surat ijin Bupati Bandung nomor533/A.074/BPMP

., 6.5. dan 6.6. selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diterima;3 Bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut dijatuhkan tanpamempertimbangkan kesimpulankesimpulan sebagai jawaban atas permohonandari Terlawan (Pemohon Informasi Publik) di antaranya:1 Untuk memenuhi permohonan Pemohon (Terlawan), Pelawan (Termohon)masih menunggu petunjukpetunjuk dari Bupati sebagai atasan Pelawan(Termohon);2 Informasi tentang kegiatan BPMP & KB Kabupaten Sumenep dapat dilihatdi

Dharma Jaya Tahun Buku 2010 dan 2011Badan Pengawas melakukan langkahlangkah sebagai berikut : Wembuat suratditujukan kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Prop. DKIJakarta sebagai pembina BUMD yang intinya berisi laporan hasil audit BPK.

Dharma Jayauntuk direktur Utama keperluan koordinasi dengan BPMP Bapak Sukri senilaidua puluh lima juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 04 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayauntuk Plt. Direktur Adm dan Keu keperluan pembayaran kartu kredit BNIsenilai sembilan ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 07 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayauntuk Plt.

Direktur Adm dan Keu keperluan koordinasi dengan BPMP untukaduan TL senilai satu juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayauntuk keperluan wartawan Pak Navis senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayauntuk direktur Utama keperluan koordinasi dengan MUI senilai satu juta rupiahdan 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2010 dariPD.

bulan Januari 2015, pada saatproyek tersebut berakhir dan pekerjaan tersebut telah diserah terimakankepada PPK, terbukti dari adanya surat serah terima pertama pekerjaantersebut, yang menyerahkan kontrak tersebut adalah Istri Saksi GEDE GITAGUNAWAN;Hal 103 dari 195 Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2018/PN.DpsBahwa saksi tidak mengenal istri Saksi GEDE GITA GUNAWAN, yangberhubungan dalam proses kegiatan ini adalah staf saksi;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana spesifikasi pekerjaan biogas padapada BPMP

,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014;Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan;Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Kuasa Pengguna Anggarandalam kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkungtahun 2014, saksi hanya tahu dari kontrak bahwa Kuasa Pengguna Anggaranbernama Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH, SH namun saksi tidakpernah bertemu dengan yang bersangkutan sebelumnya, saksi baru bertemudengan saksi Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH, SH pada hari ini diKantor Kejaksaan

GEDE GITA GUNAWAN sempat menyampaikan kepada saksibahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Nusa Penida namun saksitidak mengetahui lokasi yang pasti, saksi juga tidak mengetahui dan tidakpernah disampaikan berapa jumlah biogas yang diadakan dalam kegiatan ini;Bahwa Dokumendokumen tersebut dikirim lewat email oleh staf saksi;Bahwa Saksi GEDE GITA GUNAWAN tidak pernah memberitahukan kepadasaksi bahwa ia dengan menggunakan nama perusahaan saksimemenangkan tender kegiatan pengadaan biogas pada BPMP

,KB,PDKabupaten Klungkung tahun 2014, saksi baru mengetahui dan kaget setelahdikabarkan terdapat uang masuk ke rekening perusahaan terkait uang mukakerja kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung,karena seingat saksi, saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontraksebelumnya;Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran dilakukan oleh SatuanKerja dalam pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung,saksi tidak pernah membuat permohonan pembayaran pekerjaan kepadasatuan

kerja terkait pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD KabupatenKlungkung tahun 2014;Dapat saksi jelaskan berdasarkan rekening koran Bank BPD Bali CabangKarangasem Nomor Rekening 022.01.000.000.5599 atas nama CV.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan SuratKeputusan Bupati Sarolangun No. 329/BPMP/2016 tentangPenetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang tanggal 10Juni 2016, Khusus Sdr. SYAIFUL ADRI kolom (3) nomor 14, telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan asasasasumum pemerintahan yang baik; 4.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan BupatiSarolangun No. 329/BPMP/2016 tentang Penetapan PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DalamKabupaten Sarolangun Gelombang tanggal 10 Juni 2016, KhususSdr. SYAIFUL ADRI kolom (3) nomor 14, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik;15.

sekitar bulan Januari 2015, pada saatproyek tersebut berakhir dan pekerjaan tersebut telah diserah terimakankepada PPK, terbukti dari adanya surat serah terima pertama pekerjaanHal 112 dari 214 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PN.Dpstersebut, yang menyerahkan kontrak tersebut adalah Istri saya Gede GitaGunawan;Bahwa saya tidak mengenal istri Saya Gede Gita Gunawan, yangberhubungan dalam proses kegiatan ini adalah staf saya;Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana spesifikasi pekerjaan biogas padapada BPMP

,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014;Bahwa saya tidak mengetahul jangka waktu pelaksanaan;Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa Kuasa Pengguna Anggarandalam kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkungtahun 2014, saya hanya tahu dari kontrak bahwa Kuasa Pengguna Anggaranbernama Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH namun saya tidak pernahbertemu dengan yang bersangkutan sebelumnya, saya baru bertemu dengansaya Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH pada hari ini di KantorKejaksaan Negeri

,KB,PD Kabupaten Klungkungtahun 2014, saya baru mengetahui dan kaget setelah dikabarkan terdapatuang masuk ke rekening perusahaan terkait uang muka kerja kegiatanpengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung, karena seingatsaya, saya tidak pernah menandatangani dokumen kontrak sebelumnya;Bahwa saya tidak mengetahui proses pembayaran dilakukan oleh SatuanKerja dalam pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung,saya tidak pernah membuat permohonan pembayaran pekerjaan kepadasatuan kerja

terkait pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD KabupatenKlungkung tahun 2014;Dapat saya jelaskan berdasarkan rekening koran Bank BPD Bali CabangKarangasem Nomor Rekening 022.01.000.000.5599 atas nama CV.

desa klumpu dapat alokasi 14 unit biogasBahwa bagaimana mekanisme serta kriteria masyarakat yang menerimabantuan tersebut seperti apa saksi tidak mengetahui.Bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaandalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten;Bahwa terhadap bantuan biogas tersebut yang lebih mengetahui adal Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pagu dan kontrak kegiatanHal 126 dari 214 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps25.pekerjaan biogas pada BPMP

PERsedangkan pembuatan jalan yang sepanjang lebih kurang + 71 Km di peruntukan untukpengangkutan Batubara kapasitas 30, ton;e Bahwa ada pihak yang mengaku dariPT.WKS ada PT.WKS, tapi tidak ada suratsuratnya;e Bahwa adapun izin yang sudah di terbitkanuntuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga adalahe Izin prinsip Penanaman Modal Nomor : 07/1500/IP/I/PMDN/2012 tanggal 12Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala BPMP dan PPT. Prop. Jambi An. Dr. H SAYIDSYEKH, SE, M.

INDO HASASI TEXTILES Nomor : 666/Kep. 005/IPBL/BPMP/2014, tanggal 21 Juli 2014 dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Bandung.

Jombang cair sebesarRp. 50.000.000 ternyata uang tersebut tidak dibagi langsung oleh SUBROTO hinggasaat ini dana yang dibagi baru Rp. 7.500.000 yang sisanya sebesar Rp. 42.500.000masih dibawa oleh SUBROTO ; Saksi menerangkan saat ini untuk sisa dana bantuan dari BPMP Kab.

Hal tersebut sesuai dengan amanat UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antaralain mengamanatkan izinizin usaha pertambangan di daerah ditarik dariPemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.Dengan demikian kegiatan pertambangan di Kabupaten Karangasemizinya dikeluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme izin satu pintu padaBadan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), setelah mendapat izinlingkungan dari Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan UmumProvinsi