Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00;Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayarankembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksanakegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di KotaTual sebesar Rp120.000,00;Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayarankembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepadamasyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil danmenengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p.

MICHELRENYAAN sebesar Rp35.454.545, 00;Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayarankembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkankepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pbengembangan usaha kecildan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p.

Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohonMAHMUD RAHAWARIN:Dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual:Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dalam Persidangan oleh PenuntutUmum kepada MAJELIS HAKIM: Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitasi pengembanganusaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 di ruangan Kepala DinasHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018dan di rumah saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN selakuBendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan

Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut: Terdakwa, bersama Jismi Reubun, A.Ap., saksi Fransina Andayani Rahajaan,saksi Abdul Gani Tamher, dan Samuel Karmomyaman, S.Sos., terbukti telahbersamasama melakukan perbuatan dengan peranan masingmasingsehingga pencairan dana kegiatankegiatan fasilitasi pengembangan UKM TA2014 yang telah merugikan kKeuangan negara Pemda Kota Tual sebesarRp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratussembilan puluh dua ribu rupiah) dapat terlaksana

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa. (Foto Copy yang di Legalisir);
2. Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan OlahragaNomor: 1459 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan SEKMENPORA Nomor : 0482 tahun 2015, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa.

Sumsel Nomor : 0225.178/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya Tahun 2015. (Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

(Foto Copy yang di Legalisir);

ROSMIN TUTUPOHO, S.H, Selaku PPK Pekerjaan Fasilitasi PerjalananWisata Keesaan Ke Arab saudi, Jerusalem dan India,beralamat di Kantor Gubernur Maluku Jalan Raya PatttimuraNo. 1 Ambon ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Morton FarFar, S.H, Hendrik Herwawan, S.H.,M.H, Nurhayati, Hatala,S.H, Jerold . D. Leasa, S.H, David Watutamata, S.H,Magdalena A. A. Trona, S.H, Ely Marthen Luther A. S.

Bahwa pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalil angka 1dilaksanakan oleh Tergugat dengan berpedoman pada DokumenPengadaan Nomor : 002/DPJL/POKJA01/1I/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017Paket Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan Ke Arab Saudi, Jerusalem danIndia, yang ditetapkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan ProvinsiMaluku Tahun Anggaran 2017. Dokumen Pengadaan Nomor : 002/DPJL/POKJA01/11/2017 Tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya dalam Gugatanini Penggugat sebut Dokumen Pengadaan.3.

48 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012.Pekerjaan dalam perkara a quo adalah berupa Fasilitasi Perjalanan WisataKeagamaan termasuk City Tour dari JakartaArab Saudi pp; JakartaJerusalem pp; Jakartaindia pp dengan HPS sebesar Rp. 5.400.000.000,00adalah pekerjaan yang sederhana hanya Fasilitasi Perjalanan Wisatadengan jenis kontrak lumpsum yang dalam RAB nya tidak terdapatketentuan penggunaan = spesifikasispesifikasi teknis tertentu yangHalaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G

G/201 7/PN.Amb 3) Barang/Jasa Pelaksana Pekerjaan Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan keArab Saudi, Jerusalem dan India, dengan uraian singkat pekerjaan berupaFasilitasi Perjalanan Wisata Keagamaan termasuk City Tour dari JakartaArab Saudi pp; JakartaJerusalem pp; Jakartaindia pp, danmenandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan Turut Tergugat dengannilai Kontrak yang sama dengan nilai Penawaran Penggugat, yaitu sebesarRp. 5.300.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus juta rupiah).

Foto Copy Dokumen Pengadaan No. 002/DPJL/POKJA01/1/2017, tanggal27 Februari 2017, Paket Fasilitasi Perjalanan Wisata Keesaan Ke ArabaSaudi, Jerusalem dan India, diberi tanda T5 ;6. Foto Copy Surat Perintah Tugas, No. 04/SPT/POKJA/AdPembLPBJP//2017, tanggal 17 Januari 2017, diberi tanda T6 ;7. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor 002/BAHP/POKJA01/11/2017, tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda T7 ;8.

Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraanyang menjadi (Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan obyek sengketaberupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF125, WarnaHitam, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MH1JB9121BK758272,Nomor Mesin JB91E2750692, Nomor Polisi BK 6632 QAC; Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia

(PERKAPOLRI) Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang PengamananEksekusi Jaminan Fidusia, Karena Pelaku Usaha dalamMengambil/Menarik Unit Kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan)atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usahakepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari Internal danDebt Collector yang seharusnya menggunakan tenaga KepolisianRepublik Indonesia.2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 TentangMenjalankan Putusan atau Bagian VV RBg yang dimulai dari Pasal

200Tentang Menjalankan Putusan Karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan Pengambilan/penarikan Unit Kendaraan yang menjadi(Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenagadari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaanya melaluiperantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatansecara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan PermohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi).Halaman 3 dari

KisHonda Supra NF125, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, NomorRangka MH1JB9121BK758272, Nomor Mesin JB91E2750692, NomorPolisi BK 6632 QAC atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu Kepada Konsumen dengan kondisiunit kendaraan (Barang Jaminan) sebelum ditarik/diambil oleh PelakuUsaha;8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan dendatunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, Penarikan dan Penggudangan;9.

Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200Tentang Menjalankan Putusan Karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan Pengambilan/penarikan Unit Kendaraan yang menjadi(Barang Jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan olehPelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenagadari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaanyaHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 115/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

Agincort Resources dimana awal musyawarah tersebut di bukaoleh Pimpinan Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel Ir. SUALIAN SABBIH SITUMORANGkemudian diserahkan kepada Ketua FKALAM (Forum KomunikasiAlam) Drs.ZULFIKAR SIREGAR dan Drs. FAHRAN SIREGAR selaku Ketua Marga SiregarSiagian untuk menyampaikan paparan dan setelah selesai Tim Fasilitasi meminta kepadaPT.

AR, Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel ;e 1 (satu) buah Pulpen merk Faster ;e 1 (satu) buah buku Notes Harian Pagi Waspada ;Dikembalikan kepada Ahmad Cerem Meha ;4 Menetapakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 56/PID.SUS/2012/PN.PSP. tanggal 03 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Stevi Thomas C. alias Stevi tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak

AR,Tim Fasilitasi Pemkab Tapsel ;e 1 (satu) buah Pulpen merk Faster ;e 1 (satu) buah buku Notes Harian Pagi Waspada ;Dikembalikan kepada Ahmad Cerem Meha, S.T. ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Hal. 3 dari 11 hal. Put.

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan OlahragaProvinsi Menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.1 (Satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019tahun 2018 tanggal 19 November 2018.1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitasi PekanOlahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterimatanggal

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga ProvinsiMenuju SEA Games 2019 Tahun 2018.1 (Satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019tahun 2018 tanggal 19 November 2018.1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitasi PekanOlahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterimatanggal

Agenda In.149 tanggal12 Februari 2018 tentang Laporan Dana Fasilitasi untuk KONI Pusat(Laporan).1 (satu) bundel Lembar Disposisi Menpora No.

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan OlahragaProvinsi Menuju SEA Games 2019 Tahun 2018.1 (Satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi No. 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games2019 tahun 2018 tanggal 19 November 2018.1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitasi PekanOlahraga Provinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/MNPO/2018, Asal Surat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat,Diterima tanggal

masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadflan Negeri Serang, "dengan sengajadan meiawan hukum memiliki barang sesuatu) yang seluruhnya atauHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN.SRGsebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukankarena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Berawal ketika sebelumnya terdakwa bekerja kepada saksi Sukamanahuntuk berjualan ayam potong kurang lebih selama 2 (dua) bulan,dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa di fasilitasi

Sukamanah untukberjualan ayam potong kurang lebih selama 2 (dua) bulan dandalam pekerjaan tersebut terdakwa di fasilitasi berupa 1 (satu)unit SPM merk Honda Scoopy wama merah putih nopol : A4983 VY, dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap sdri.Sukmanah, kemwiian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016sekitar pukul 03.00 wib pada saat sepedamotor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sepeda motortersebut terdakwa bawa di dalam vila kosong yang berada di VilaMarina Ds. Cinangka Kab.

Sukamanah untuk berjualan ayampotong kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan dalam pekerjaantersebut terdakwa di fasilitasi berupa 1 (satu) unit SPM merkHonda Scoopy wama merah putih nopol : A4983 VY, dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap sdri.Sukmanah, kemwiian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016sekitar pukul 03.00 wib pada saat sepedamotor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sepeda motortersebut terdakwa bawa di dalam vila kosong yang berada di VilaMarina Ds. Cinangka Kab.

Sukamanah untukberjualan ayam potong kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan dalampekerjaan tersebut terdakwa di fasilitasi berupa 1 (satu) unit SPMmerk Honda Scoopy wamamerah putih nopol : A4983 VY, dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap sdri.Sukmanah, kemwiian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016sekitar pukul 03.00 wib pada saat sepeda motor tersebut ada dalampenguasaan terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa bawa di dalamvila kosong yang berada di Vila Marina Ds. Cinangka Kab.

Sukamanah untuk berjualan ayampotong kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan dalam pekerjaantersebut terdakwa di fasilitasi berupa 1 (satu) unit SPM merk HondaScoopy wama merah putih nopol : A 4983 VY, dikarenakan terdakwamerasa sakit hati terhadap sdri. Sukmanah, kemwiian pada hari Jumattanggal 25 November 2016 sekitar pukul 03.00 wib pada saat sepedamotor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sepeda motor tersebutterdakwa bawa di dalam vila kosong yang berada di Vila Marina Ds.Cinangka Kab.

Putusan Nomor 406 K/TUN/2012(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasanterhadappelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota,pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desadan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; danc. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan.Peraturan

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pbengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan;a. Pengelolaan ketatausahaan inspektorat;.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2008Pasal 2Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadappelaksanaan urusan pemerintah di daerahPasal 3Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Inpektorat mempunyai fungsi:Perencanaan program pengawasan;Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugaspengawasan;Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pbengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugaspengawasan;d. Pengelolaan ketatausahaan inspektorat;Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 406 K/TUN/2012e.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;d. Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat; dane.

53 tahun/O2 Mei 1961 ; 92222 one ooJenis kelamin = LAKIIAKI ~2nno nn nnn nn nnn nen nrennnnnnn en nnnennnnnnnnnanacsKewarganegaraan : Indonesia ; 220 renee nnn nnn nnn nnn eneTempat Tinggal : Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; Agama 1 ISlaim; = $2 22222 nnn nn nnn nn nnn nn nnn en nee eeePekerjaan : Wiraswasta j nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nee scenePenahanan : Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,00 tersebut di atasterinci untuk kegiatankegiatan sebagai berikut : 1.Fasilitasi

Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 ; 2nne anna eee nc eee cee cece encePutusan Perkara No. 28/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 43. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru PerumahanSwadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ; 4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilaipagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ; 5.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) PerumahanSwadaya,nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ; Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatanFasilitasiPembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, KabupatenTimor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumahcetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS1 dan TTS2 dan kedua pakettersebut dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahandan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 ;2. Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00 ; 3. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru PerumahanSwadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 ;4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilaipagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 ; 5.

Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) PerumahanSwadaya,nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 ; Putusan Perkara No. 28/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 18> Bahwa dari anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 untuk kegiatanFasilitasiPembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, KabupatenTimor Tengah Selatan (TTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp11.878.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembangunan 500 unit rumahcetak dalam dua paket pekerjaan yaitu TTS1 dan TTS2 dan kedua pakettersebut dikerjakan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Tengku Nisfaruddin Syah Alias Sipai selakupelaksana kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2014 secara bersamasamadengan saksi Andi Khairuddin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kabupaten Batubaradalam kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2014

Nomor 535 K/PID.SUS/2017Sosial Kabupaten Batubara dalam kegiatan Fasilitasi dan Stimulasipembangunan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Batu BaraTahun Anggaran 2014 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :e Bahwa Terdakwa Tengku Nisfaruddin alias Sipai selaku pelaksanakegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurangmampu di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2014 terhadap 6(enam) kecamatan;e Bahwa Terdakwa Tengku Nisfaruddin Syah alias Sipai yangmelaksanakan pekerjaan belanja paket

PBJ/Und/PL/2014 tanggal 22 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Lima Puluh Nomor0004/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Suka Nomor0005/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan tentang Penetapan

Nomor 535 K/PID.SUS/201724.25.26.Zt28.29,30.31.32.33.34.35.36.Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Sei Balai Nomor0007/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Tanjung Tiram Nomor0008/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy

Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Air Putin Nomor0009/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan HPS untukKegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan perumahanMasyarakat Kurang Mampu untuk Kecamatan Talawi Nomor0010/PPK/TAPHPS/Pg.L/Dinsos/2014 tanggal 26 Mei 2014;Copy Surat Penawaran Belanja Paket Bantuan BBR CV UbanMas Nomor: 034/CV.UM/V

Isra Baly, NRPPTT:24.1.0056521 dokter Umum padaPuskesmas Kokar;Bahwa setelah kejadian tersebut, antar Saksi dan keluargaTerdakwa sudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Kepala DesaAlor Besar;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwamembenarkannya.;SITJUBAIDAH HASAN, dibawah sumpah/ janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak adahubungan keluarga dengan para Terdakwa.

B/2015/PN.kIb.Bahwa setelah kejadian tersebut, antar korban dan keluarga Terdakwasudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Kepala Desa Alor Besar;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.;Terdakwa ll. Kadir Kasim Duru;Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan denganpemukulan yang dilakukan Terdakwa dan saudarasaudara Terdakwa yaituTerdakwa . Muhamad Murais, Terdakwa Ill.

Isra Baly,NRPPTT:24.1.0056521 dokter Umum pada Puskesmas Kokar;Bahwa setelah kejadian tersebut, antar koroban dan keluarga Terdakwasudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Kepala Desa Alor Besar;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.;Terdakwa Ill. Darmawan Adi Putra alias Noe;Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan denganpemukulan yang dilakukan Terdakwa dan saudarasaudara Terdakwa yaituTerdakwa . Muhamad Murais, Terdakwa Il.

Isra Baly,NRPPTT:24.1.0056521 dokter Umum pada Puskesmas Kokar;Bahwa setelah kejadian tersebut, antar korban dan keluarga Terdakwasudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Kepala Desa Alor Besar;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut, antar koroan dan keluarga paraTerdakwa sudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Kepala Desa AlorBesar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Kib.Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis

adalah perbuatan melawa hukum dan bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Khususnya Tentang Klausula Baku;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan HakMilik Secara Fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakatibersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraanyang menjadi (Barang Jaminan) atas fasilitasi

dengan objek sengketaberupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Dump Truck FE HDV (4x2) M/T,wara kuning, tahun pembuatan 2012, Nomor RangkaMHMFE74PCK063823, Nomor Mesin 4D34TGGY923, Nomor Polisi BK9716 CN;Adalah perbuatan melawa hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang PengamananEksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalammengambil/menarik unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan)atas fasilitasi

pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usahakepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internaldan debt collector yang seharusnya menggunakan tenaga KepolisianRepublik Indonesia;2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentangMenjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telahmelakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi(barang jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan

Putusan Nomor 1005 kK/Pat.SusBPSK/2016gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007,Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 9394tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karenaPelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitasi

Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yangmenjadi (barang jaminan) berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi DumpTruck FE HDV (4x2) M/T, warna kuning, tahun pembuatan 2012, NomorRangka MHMFE74PCK063823, Nomor Mesin 4D34TGGY923, Nomor PolisBK 9716 CN atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh PelakuUsaha kepada Konsumen, yaitu kepada Konsumen dengan kondisi unitkendaraan (barang jaminan) sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha;Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus

olehTim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

tahap tahun anggaran 2014 Desa RancabangoKecamatan Patokbeusi tertanggal 11 Juli 2014 yang ditandatanganioleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

(selaku Camat Patokbeusi) ;38.1 (satu) lembar catatan hasil penelitian daftar rincian kegiatan alokasi danaDesa Rancabango Kecamatan Patokbeusi tertanggal 9 Mei 2013 yangditandatangani oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri. MUMUN MULYATI,S.H, M.Si (selaku Sekretaris Camat) dan Sdr.

ditandatanganioleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sdri.

Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitasi Dalam Akun Barang LainnyaUntuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Untuk BantuanPeningkatan Kapasitas kelembagaan Komite Olahraga NasionalIndonesia Pusat Tahun 2018 Nomor BA116/D.1V2/ VER/VIII/2018 tanggal30 Agustus 2018;66.4.

Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Fasilitasi Dalam Akun Barang NonOperasional Lainnya Untuk Dukungan Administrasi Komite OlahragaNasional (KONI) Pusat Tahun 2018, Nomor BA117/D.IV2/VER/VIII/2018,tanggal 30 Agustus 2018;74.4.

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEAGames 2019 Tahun 2018;1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi Nomor 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun2018 tanggal 19 November 2018;1 (satu) bundel Proposal KONI PUSAT Program Fasilitasi Pekan OlahragaProvinsi menuju Sea Games 2019 Tahun Anggaran 2018;1 (satu) lembar Lembar Disposisi Menpora, Agenda: 11131/ MNPO/2018, AsalSurat: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Diterima tanggal

Hal: Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Provinsi Menuju SEAGames 2019 Tahun 2018;1 (satu) bundel Lembar Disposisi ASDEP Olahraga Prestasi Nomor 1989tentang Fasilitasi Pekan Olah Raga Provinsi Menuju SEA Games 2019 tahun2018 tanggal 19 November 2018;Halaman 81 Puts.

Nomor 230 PK/Pid.Sus/201774.79.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik (Shilaturahmi MasyarakatBengkulu di Jakarta) sebesar Rp56.000.000,00;Kegiatan Halal Bil Halal tanggal 13 Oktober 2012 sebesarRp44.000.000,00;SPJ Up.

Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaan layanan public, sebesarRp66.000.000, 00;282. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05734/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran sertamasyarakat bengkulu dalam pembangunan, sebesarRp12.350.000,00;283. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05735/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaHal. 27 dari 84 hal. Put.

Kegiatan fasilitasi/poembentukanperkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebasarRp12.500.000,00;317. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 08217/019/SP2DTU/BL/IX/2012tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi forumkomunikasi pimpinan daerah, sebesar Rp30.000.000,00;318. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 08324/019/SP2DGU/BL/IX/2012tanggal 24 September 2012 GU.

Kegiatan fasilitasi/oembentukan kerjasamaantar daeran dalam penyediaan pelayanan public, sebesarRp12.500.000,00;284. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05755/019/SP2DGU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan rapat koordinais pejabatpemerintah daerah, sebesar Rp8.000.000,00;285. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 05756/019/SP2DTU/BL/VII/2012tanggal 24 juli 2012 TU.

Kegiatan fasilitasi/oembentukanperkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, sebesarRp20.000.000, 00;336. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 10235/019/SP2DTU/BL/X1I/2012tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakatBengkulu sejabodetabek, sebesar Rp13.000.000,00;337. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 10736/019/SP2DLS/GJ/X1I/2012tanggal 14 Nopember 2012 LS.

Dan selanjutnyasebagai hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan BupatiNganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desadari Gubernur Jawa Timur telah disampaikan kepada Bupati melaluisurat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6108/013.4/2021 tanggal 24Maret 2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan BupatiNganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa, sebagaimana (Bukti T16).Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf g, makaPenyusunan Peraturan Bupati Nganjuk

Nomor 11 Tahun 2021tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalamproses penyusunannya tidak terouruburu dan bahkan sudahdilakukan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur serta disebarluaskankepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Peraturan BupatiNganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana (Bukti T17).

Sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan perundangundangan mulai dari pembahasan, Fasilitasi ke Gubernur JawaTimur, penetapan, pengundangan, sosialisasi danpenyebarluasan.2.

Fotokopi Surat Permohonan Fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur (Bukti T9);16. Fotokopi Surat Gubernur Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupatitentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti T16);17. Fotokopi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11Tahun 2021 (Bukti T17);18. Fotokopi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti T18);19.

Dan selanjutnya sebagai hasilfasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari GubernurJawa Timur telah disampaikan kepada Bupati melalui surat GubernurJawa Timur Nomor 188/6108/013.4/2021 tanggal 24 Maret 2021Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana(vide bukti T16).Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut terbuktibahwa Peraturan Bupati Nganjuk

PARMAN, dibawah sumpah memberiketerangan pada pokoknya;Bahwa pada hari SENIN tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kantor desaSucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, saksi korban di pukul terdakwadi bagian muka sebanyak kalie Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban di latar belakangi ,terdakwa dan saksikorban mau menyelesaikan masalah pembelian tanah di kantor desa Sucopangepok,yang di fasilitasi oleh Kepala kampung dan saksi selaku Kepala Desa,e Bahwa waktu di kantor Kepala

MAHFID , dibawah sumpah memberiketerangan pada pokoknya;e Bahwa pada hari SENIN tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kantor desaSucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, saksi korban di pukul terdakwadi bagian muka sebanyak 1 kalie Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban di latar belakangi ,terdakwa dan saksikorban mau menyelesaikan masalah pembelian tanah di kantor desa Sucopangepok,yang di fasilitasi oleh saksi selaku Kepala kampung dan pak Kepala Desa,e Bahwa waktu di

Unsur Melakukan PenganiayaanMenimbang bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu; padahari SENIN tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kantor desa Sucopangepok,Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, terdakwa memukul saksi korban di bagian mukasebanyak kali, perbuatan terdakwa terhadap saksi di latar belakangi ,terdakwa dan saksi maumenyelesaikan masalah pembelian tanah di kantor desa Sucopangepok, yang di fasilitasi olehPak Kepala kampung dan Pak Kepala Desa,, waktu di

Sedangkan berdasarkan ketentuan perundangundangan, Termohon memiliki kewenangan untuk melakukanpenundaan dan memerintahkan fasilitasi sebagaimana kamimohonkan;Bahwa tindakan Termohon itu telah merugikan Pemohon selaku CalonKepala Desa Bukit Tigo, hal mana selain menyalahi ketentuanperundangundangan yang berlaku (/.c.

penyelesaian permasalahan yang Pemohon ajukan, danselanjutnya hasil fasilitasi itu dapat diajukan oleh Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati sebagai pelaporanpelaksanaan dan bahan evaluasi, sesuai dan berdasarkan perintahBupati (/.c. Termohon).

Dalam hal ternyata dari hasil fasilitasi ituterbukti adanya pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan olehPanitia Pemilihnan Kepala Desa Bukit Tigo dan Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kecamatan Singkut, maka demi hukum,seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang khusus di TPSTPSyang bermasalah, yaitu di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;Prosedur Yang Harus Ditempuh Termohon;Bahwa prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon dalam perkaraini, adalah memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa TingkatKabupaten

Mewajibkan Termohon untuk mengeluarkan keputusan dan/atautindakan terhadap apa yang pemohon ajukan dan memerintahkanPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sarolangun untukmelakukan fasilitasi dalam hal didapati pelanggaran dalam pemilihanKepala Desa Bukit Tigo dan melakukan pemungutan suara ulang diTPSTPS yang bermasalah;2.

Bahwa gugatan pemohon dalam Petitum gugatan agar Termohonmemerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat KabupatenSarolangun untuk melakukan fasilitasi dalam hal didapati pelanggarandalam pemilihan Kepala Desa Bukit Tigo dan melakukan pemungutan suaraulang di TPSTPS yang bermasalah.

Mulyadi dkk, tertanggal 25November 2019 dilakukan musyawarah/fasilitasi di tingkat kampung olehBAPEKAM, kemudian sekitar tanggal 27 November di pagi hari juga dilakukanfasilitasi oleh pihak Kecamatan antara Penghulu Terpilih dengan paraHalaman 8 dari 71 halaman Putusan No. 4/G/2020/PTUN.PBRPenyanggah/Keberatan dan dikarenakan keberatan Sdr.

Sadam, S.Si sebagai calon terpilin dengan suara terbanyak,tetapi perlu juga diperhatikan kebenaran materil dimana dari fakta bukti dansaksi dalam fasilitasi sanggahan/keberatan yang tidak terbantahkan dan diakuisendiri oleh Sdr. Sadam, S.Si telah terjadi pelanggaran norma dasar yaitu jujurdan adil;11.

(fotocopy sesuai dengan asili);: Berita Acara Fasilitasi Tingkat Kampung PerselisihanPILPUNG Kampung Benteng Hulu Tahun 2019, tertanggal 25November 2019. (fotocopy sesuai dengan asli);: Fotocopy Surat undangan Rapat Fasilitasi PerselisihanPemilihan Pemilihan Penghulu Kampung Benteng HuluKecamatan Mempura.

Bukti T.ll. 5: Berita Acara Fasilitasi Tingkat Kampung Perselisihnan PilpungKampung Benteng Hulu Tahun 2019, tanggal 25 November2019 (fotocopy sesuai dengan copy);: Berita Acara Fasilitasi Perselisihan Pemilihan PemilihanPenghulu Kampung Benteng Hulu Kec.

Mempura tanggal 27November 2019 (fotocopy sesuai dengan copy);: Berita Acara Fasilitasi Keberatan/Sanggahan Hasil PemilihanPenghulu Benteng Hulu Kecamatan Mempura oleh TimPengawas Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2019, tanggal19 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan copy);: Surat Pengawas Pemilihnan Penghulu Serentak Kab.

Januari s/d Juni, bulan Juli s/d Desember, Pengadaan Sarana dan Makan Minum Kegiatan beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;

Masyarakat Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;

13.000.000,00 8.300.000,00 8.300.000 4.700.000,00Pendidikan Siswa ,00Berprestasi2.3.4 Penunjang 49.800.000,00 49. 134.000,00 666.000,00 49.800.00Kegiatan 0,00Pendidikan2.3.5 Fasilitasi Kegiatan 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000Bidang Kesenian ,00dan KebudayaanMasyarakat2.3.6 Fasilitasi Bidang 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000Keagamaan ,002.4 Bidang 47.637.000,00 47.637.000,00 47.637.00Pemberdayaan 0,00Masyarakat2.4.1 Peningkatan 4.637.000,00 4.637 .000,00 4.637.000Kapasitas Bagi ,00BPD2.4.2

(satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang PembinaanKemasyarakatan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan BidangPendidikan bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan NotaBelanja Barang;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang PembinaanKemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi Bidang Kesenian dan KebudayaanMasyarakat Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota BelanjaBarang;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang PembinaanKemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi

(Tiga puluh dua juta delapan ribu dua ratus rupiah) dan dari pengakuan terdakwa,uang sebesar Rp. 32.008.200,00. tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluanpribadi terdakwa;Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes MadakKecamatan Subah dianggarkan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan SiswaBerprestasi dalam bentuk barang kepada siswa di SDN 17 Semeriuk, SDS Talenta,Sungai Kajang, dan SDN 4 Karangan sebesar Rp. 13.000.000,00.

(Tiga belas jutarupiah) dan oleh terdakwa Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Siswa Berprestasi tersebutdilaksanakan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00. tersebut yangdapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,00. akan tetapi yang dapatdipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak KecamatanSubah adalah sebesar Rp. 8.300.000,00.

,00KegiatanPanitia HariBesarNasional2.3.2 Penunjang 23.900.000,00 23.475.000,00 425.000,00 23.900.000Kegiatan ,00Kesehatan2.3.3 Kegiatan 13.000.000,00 8.300.000,00 8.300.000, 4,700.000,00Fasilitasi 00PendidikanSiswaBerprestasi2.3.4 Penunjang 49.800.000,00 49.134.000,00 666.000,00 49.800.000Kegiatan ,00Pendidikan2.3.5 Fasilitasi 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,Kegiatan 00BidangKeseniandanKebudayaanMasyarakat2.3.6 Fasilitasi 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,Bidang 00Keagamaan2.4 Bidang 47.637.000,00