Tergugat-IV) tersebut,adalah mengandung cacat hukum dan oleh karena itu tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk apapun;

Tanah yang diperbuat oleh NARWIN WS selaku KepalaLingkungan XII, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tersebut, nyataHalaman 5Putusan Perdata Nomor 784/Pdt.G/2019/PN Mdn20.21.2223%24.nyata adalah mengandung cacat hukum, sebab ternyata Tergugat samasekali tidak memiliki hak dalam bentuk apapun atas tanah terperkara sertatidak memiliki legal standing untuk menerbitkan surat kepemilikan dalambentuk apapun atas tanah terperkara;Bahwa demikian juga dengan TergugatIl sewaktu menerima pengalihan hakatas

dan Tergugatlltersebut adalah sangat bertentangan dan bahkan melanggar ketentuan hukumyang berlaku, oleh karenanya adalah sebagai perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad);Bahwa demikian juga tindakan Tergugat IIl yang menerima pengalihan hakatas tanah terperkara dari Tergugatll dan TergugatIV yang menerimaperalihan hak atas tanah terperkara dari Tergugatlll, adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad);Bahwa akan halnya TergugatV selaku lembaga yang seharusnya bertugasuntuk mengawasi dan

Menghukum dan memerintahkan Tergugat s/d V, danatau pihak ke3(tiga) yang memperoleh hakatas tanah terperkara atas dasar perintahdanatau kuasa dari Tergugat! s/d V, baik sendirisendiri maupun secarabersamasama, untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaanbaik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat diusahai dan dikuasalsebagaimana layaknya pemilik yang sah, tanpa suatu hambatan atauhalangan dalam bentuk apapun;9.

TergugatIV)tersebut,adalah mengandung cacat hukum dan oleh karena itu tidak sah sertatidak memiliki Kekuatan hukum dalam bentuk apapun beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Petitum Poin 8 yangMenghukum dan memerintahkan Tergugat s/d V, danatau pihak ke3 (tiga) yangmemperoleh hakatas tanah terperkara atas dasar perintah danatau kuasa dariTergugat s/d V, baik sendirisendiri maupun secara bersamasama, untukmenyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepadaPenggugat

Menghukum dan memerintahkan Tergugat s/d V, danatau pihak ke3 (tiga)yang memperoleh hakatas tanah terperkara atas dasar perintah danataukuasa dari TergugatI s/d V, baik sendirisendiri maupun secara bersamasama, untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosongkepada Penggugat untuk dapat diusahai dan dikuasai sebagaimana layaknyapemilik yang sah, tanpa suatu hambatan atau halangan dalam bentukapapun;8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;9.

Putusan Nomor 652 /B/PK/PJK/2012dan Bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur (sesuai AktaNo. 25 tanggal 2 September 2009);Bahwa persetujuaan Pemekaran Usaha dengan Nilai Buku telah diperolehdari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besarberdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP19/WPJ.19/2010 tanggal3 Februari 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha;Penggugat mengajukan Permohonan SKB PPh Final Atas Pengalihan HakAtas Tanah

Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan YangSeharusnya Tidak Terutang dari Penggugat, dengan alasan sesuai Pasal5 PP No. 71/2008 bahwa pemekaran usaha tidak disebutkan dalam objekpajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutanPPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan;Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor : S236/WPUJ.12/KP.0509/2010tanggal 27 September 2010 yang menolak Permohonan PengembalianPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas

Bahwa Gugatan atas Surat Penolakan Permohonan PengembalianPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas Tanah dan/atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang Nomor:S236/WPJ.12/KP.0509/2010 tanggal 27 September 2010, yang diajukanPenggugat, dikabulkan seluruhnya oleh Majelis dengan dasarpertimbangan beberapa sub point terkait data yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), yaitu :8.1.

Ostd. ... dstDi samping pengecualian pada butir 3.1 di atas, adabeberapa ketentuan khusus sehubungan denganpengenaan PPh atas penghasilan dari pengalhan hakatas tanah dan/atau bangunan, yaitu :a. ... dstb. ... dstc.

Putusan Nomor 652 /B/PK/PJK/2012terutang Pajak Penghasilan dari pengalihan harta tersebuttermasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunan;. Bahwa ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Pajak Penghasilan, sedangkan sengketagugatan mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UndangUndangPajak Penghasilan, yang memberikan pengertian khususmengenai penghasilan;.

Indofood CBP Sukses Makmur, makaPenggugat melakukan pembayaran PPh Final dengan SSP tanggal 5 Juli2010 sebesar Rp. 720.378.150,00;4 Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan PengembalianPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas Tanah dan/atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang keTergugat dengan Surat Nomor SKE.047/TAX/ISM/VII/2010 tanggal19 Juli 2010 dan ditolak oleh Tergugat dengan Surat Nomor S1346/WPJ.10/KP.1007/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang PenolakanPermohonan

yangSeharusnya Tidak Terutang dari Penggugat, dengan alasan tidak diaturlagi pengecualian dari kewajiban pembayaran PPh atas penghasilan daripengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangkapenggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sesuai PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009;Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor S1346/WPJ.10/KP.1007/2010tanggal 26 Agustus 2010 yang menolak Permohonan PengembalianPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas

atau Bangunan yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);b Bahwa Surat Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditolak dengan Surat NomorS1346/WPJ.10/KP.1007/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tersebut, olehkarena nyatanyata tidak terdapat peristiwa hukum yang menyatakan adanyakelebihan pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas

Pengecualian dan ketentuan khusus:1 Pengecualian dari kewajiban pembayaran ataupemungutan PPh diberikan kepada:a... dst;b.... dst;c..... dst;dsa... dst;2 Di samping pengecualian pada butir 3.1 di atas, adabeberapa ketentuan khusus sehubungan denganpengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan, yaitu:... dst;... dst;Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran

Putusan Nomor 636/B/PK/PJK/20122 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang PPh tidakmensyaratkan adanya keuntungan atas transaksi pengalihan hakatas tanah dan/ atau bangunan;3 Bahwa transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ataubangunan dalam rangka pemekaran usaha tidak termasuk yangdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutanpajak penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Pasal 2 b PeraturanMenteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;4 Bahwa

Penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1MENETAPKANMengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Memberi izin kepada WALDI untuk bertindak mewakilikepentingan anaknya yang masih di bawah umur yaituEDWARD CHRISTOPHER, dalam hal menjual terhadap :Sebidang tanah berdasakan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor :1602 BADAN PERTANAHAN' NASIONAL PROPINSISUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI, seluas 30 m2(Tiga puluh meter persegi), terletak dalam Propinsi Sumatera UtaraKota Tebing Tinggi, Kelurahan Badak Bajuang, Pemegang Hakatas

pasal 48, 50 UU Nomor tahun 1974 ;MENETAPKAN1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Memberi izin kepada Pemohon yang bernama WALDI untukbertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawahumur yaitu: EDWARD CHRISTOPHER, dalam hal menjual :Sebidang tanah berdasakan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor :1602 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI, seluas 30 m2(Tiga puluh meter persegi), terletak dalam Propinsi Sumatera UtaraKota Tebing Tinggi, Kelurahan Badak Bajuang, Pemegang Hakatas

Penggugat) sebesar Rp 100.000.000, ( Seratus juta rupiah) dengan angsuranPokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran ma singmasingsebesar Rp. 3.977.800, (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapanratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambatlambatnya tanggal 10 tiapbulannya pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjamantersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/ataubangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas

penjualan lelang tersebutdigunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat & Il kepadaHalaman ke 13 dari putusan Nomor 28/Padt.G.S/2019/PN.Mre.Penggugat, menurut Hakim tunggal oleh karena para Tergugat telah dinyatakanwanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankanpada jaminan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor432/KEC.GLB/SPHAT/2005 terdaftar atas nama Patoni seluas 5.842,5 M2,dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas

terdaftar atas nama Patoniseluas 15.000 M2 (Vide bukti surat P4 dan P5), maka terhadap tuntutanPenggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumGugatannya pada angka 4 (empat) yaitu menyatakan atas obyek agunan denganbukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor432/KEC.GLB/SPHAT/2005 terdaftar atas nama Patoni seluas 5.842,5 M2,dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas

dengan sita jaminan,maka terhadap petitum pada angka 4 (empat)Penggugat patutlah untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumGugatannya pada angka 5 Memerintahkan kepada Tergugat & Il atau siapa sajayang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunandengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor432/KEC.GLB/SPHAT/2005 terdaftar atas nama Patoni seluas 5.842,5 M2,dan/atau bangunan dengan bukti kKepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas

Putusan Nomor 01/PK/TUN/2016kesepakatan para pihak yang berkepentingan." ayat (3) "penempatan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hakatas tanah yang bersangkutan." juga telah bertentangan dengan Pasal 18ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah yang berbunyi sebagai berikut : "Penetapan batas bidang tanah yangsudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudahterdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya

penunjukkan batas oleh pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh parapemegang hak atas tanah yang bersangkutan, juga terhadap penerbitansertifikat hak milik yang merupakan obyek sengketa a quo telahbertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya adalah sebagaiberikut : " Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hakatas

Tuty Vifiyanti, juga jelasjelas telah melanggar atau bertentangandengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1) yang bunyinyasebagai berikut : "Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalankeputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusanpemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah". ayat (2) yangbunyinya sebagai berikut : " Pembatalan

hak atas tanah sebagimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacad hukumadministratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hakatas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap."

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.101825.99/2015/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret 2016, tentang Tanggapan Permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hakatas

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret 2016, tentang Tanggapan Permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hakatas

Menyatakan bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI menguasai tanpa hakatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan bahwa segala suratsurat, akta dan segala bentuk peralihanlainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama TergugatTergugatadalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6.

2012Bahwa berdasarkan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (KUP) dan UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak (PP), Penggugatmengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S372/WPJ.19/KP.02/2010tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Penolakan Permohonan PengembalianPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanahdan/atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang yang menolak PermohonanPengembalian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas

Oleh karenanya, indukperusahaan tidak terutang Pajak Penghasilan dari pengalihan hartatersebut, termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunan;Bahwa sesuai SE45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan PemonitoranPelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentangPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan,Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya : Point 19 angka 3Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku

Dan/Atau Bangunan, mengatur 2 jenispengecualian yaitu :Pengecualian yang melekat pada PP No. 48/1994 s.t.d.t.d PP No. 71/2008tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan juncto PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan MenteriKeuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayarandan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hakatas

Tanah dan/atau Bangunan juncto PER30/PJ/2009 tentang Tata CaraPemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau PemungutanPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan;Pasal 2 ayat (1) dan (2) PER No. 30/PJ/2009 memberikan pengecualianpembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan untuk :a Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawahPenghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012ditindaklanjuti dengan penagihan kembali Pajak Penghasilan atas pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan yang seharusnya tidak dibebaskan tersebut;1 Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor: S1484/WPJ.19/2010tanggal 1 September 2010;Pertimbangan menurut Majelis Hakim;a Bahwa surat tersebut adalah mengenai Penyampaian Risalah TimPembahas Tingkat Kanwil atas Hasil Pemeriksaan Pajak a.n. PT.

Notaris di Ciputat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotip dan KabupatenTangerang;Akta ini menyebutkan telah terjadi jual beli dari Insinyur KISTRANGGONOatas tanah sebagian Hak Milik No. 1080/Babakan seluas 12.570 m2 danyang dimaksud dalam akta jual beli ini adalah 375 m2 yang beralih hakatas tanah kepada Tan Parkdede Tanu Saputra sebagai pembeli; : Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 1997 No. 047/004/SERPONG/1997 yangdibuat oleh dan dihadapan TAHIR KAMILI, S.H.

Notaris di Ciputat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotip dan KabupatenTangerang;Akta ini menyebutkan telah terjadi jual beli dari Insinyur KISTRANGGONOatas tanah sebagian Hak Milik No. 1080/Babakan seluas 12.570 m2 danyang dimaksud dalam akta jual beli ini adalah 250 m2 yang beralih hakatas tanah kepada Hajjah Suryati Burhanuddin sebagai pembeli; : Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 1997 No. 050/007/SERPONG/1997 yangdibuat oleh dan dihadapan TAHIR KAMILI, S.H.

Notaris di Ciputat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotip dan KabupatenTangerang;Akta ini menyebutkan telah terjadi jual beli dari Insinyur KISTRANGGONOatas tanah sebagian Hak Milik No. 1081/Babakan seluas 10.680 m2 danyang dimaksud dalam akta jual beli ini adalah 1.060 m2 yang beralih hakatas tanah kepada Tjoe Tek Kiong sebagai pembeli;: Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 1997 No. 053/010/SERPONG/1997 yangdibuat oleh dan dihadapan TAHIR KAMILI, S.H.

Notaris di Ciputat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotip dan KabupatenTangerang;Akta ini menyebutkan telah terjadi jual beli dari Insinyur KISTRANGGONOatas tanah sebagian Hak Milik No. 1081/Babakan seluas 10.680 m2 danyang dimaksud dalam akta jual beli ini adalah 1.640 m2 yang beralih hakatas tanah kepada Tan Parkdede Tanu Saputra sebagai pembeli; : Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 1997 No. 059/016/SERPONG/1997 yangdibuat oleh dan dihadapan TAHIR KAMILI, S.H.

Notaris di Ciputat selakuPejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotip dan KabupatenTangerang;Akta ini menyebutkan telah terjadi jual beli dari Insinyur KISTRANGGONOatas tanah sebagian Hak Milik No. 1086/Babakan seluas 4.970 m2 danyang dimaksud dalam akta jual beli ini adalah 8900 m2 yang beralih hakatas tanah kepada Benny Susanto; : Akta Jual Beli tanggal 21 Januari 1997 No. 051/008/SERPONG/1997 yangdibuat oleh dan dihadapan TAHIR KAMILI, S.H.

Bahwa dengan telah diakuinya adanya Surat Penyerahan HakAtas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang ditanda tangani olehPenggugat sebagai saksi telah membuktikan telah terjadi jual belliantara Penggugat Il (ic. Lydia Berliana Purba) dengan alm.dr.PartahiTulus H. Aritonang yang diketahui oleh Penggugat I.

Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Penyerahan HakAtas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 9 Desember 2013 ,Penggugat dan Penggugat II menyerahkan objek sengketa kepada alm.dr.Partahi Tulus H. Aritonang berikut Sertipikat Hak Milik No. 925 tanggal31 Maret 1998 atas nama Chatarina Br. Sitorus , Akte Nomor 16 , tanggal18 Februari 2011, tentang HIBAH dari Chatarina Br. Sitorus kepada LydiaBerliana Purba (ic.

Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika peralihan hakatas objek gugatan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah DenganCara Ganti Rugi tanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan dalam bukudaftar yang dipergunakan untuk itu oleh Gordon Eliwon Harianja, SH.,Notaris di Medan pada tanggal 06 Desember 2016 dinyatakan sah danberkuatan hukum ;12.

Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Penyerahan HakAtas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 9 Desember 2013, Tergugat dr. / Penggugat dk. dan Tergugat II dr./ Penggugat II dk. menyerahkanobjek sengketa kepada alm. dr.Partahi Tulus H. Aritonang berikutSertipikat Hak Milik No. 925 tanggal 31 Maret 1998 atas nama Chatarina Br.Sitorus , Akte Nomor 16 , tanggal 18 Februari 2011, tentang HIBAH dariChatarina Br. Sitorus kepada Lydia Berliana Purba (ic.

Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika peralihnan hakatas objek gugatan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah DenganCara Ganti Rugi tanggal 9 Desember 2013 yang didaftarkan dalam bukudaftar yang dipergunakan untuk itu oleh Gordon Eliwon Harianja, SH.,Notaris di Medan pada tanggal 06 Desember 2016 dinyatakan sah danberkuatan hukum ;11.

istrasi Tata Usaha Negara yang dalammenjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturanperundangan yang berlaku.Bahwa gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBlora adalah salah alamat dan tidak benar, karena terbitnyasertipikat Hak Milik Nomor. 887 Desa Gondel KecamatanKedungtuban telah sesuai ketentuan dan mendasar pada PPNomor. 24/1997 Bagian Keempat Pasal 31.Bahwa penggugat didalam menyampaikan gugatannya kepada paratergugat tidak jelas mengenai status kepemilikan sertipikat HakAtas

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur danbuku tanah hak yang bersangkutan.(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas

tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatudesal kelurahan secara individual atau massal.Peraturan Menteri Agraria 1 Ka BPN Nomor. 3/1997pasal 86 sid 87 mengenai pengumuman data Fisik dandata yuridis tentang bidang tanah yang diajukan gunapenerbitan sertipikat hak atas tanah dimaksud, tujuanpengumuman adalah memberi kesempatan pada pihakpihak yang berkepentingan untuk =mengajukan keberatanpada Kepala Kantor, jika selama pengumuman ada pihakyang merasa keberatan dan dirugikan atas pendaftaran hakatas

Bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut dan penjelasan yang kamisampaikan diatas telah cukup jelas dan tidak satupun alas anmaupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa sertipikat hakatas tanah atas nama tergugat tidak sah, dengan ini Tergugat VIIImohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora untukmemutuskan := Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.= Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkarayang

atas nama SYAMSUARNI yang saat ini telahdibalik nama atas nama MURNIWATY berdasarkan Surat Sertifikat HakAtas Hak Milik No:16292 tanggal 10 Juni 2010 dan 923 tanggal 9Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.: 1164/2010 dh5349/1983 dengan batasbatas:e Sebelah Utara dengan Tanah Sunariati............ 233.06 Me Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut...........170.00 Me Sebelah Timur dengan Tanah Sihi.................. 106,08 Me Sebelah Barat dengan Tanah Satin................. 90.00 M5.

berdasarkanSurat Tugas Pengukuran No. 1531/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yangterletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, KecamatanTampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukan batasbatas bidangtanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahuisebahagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hakatas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen PendidikanNasional (TERGUGAT I) seluas 9.280 M?

1164/2010 dh5349/1983, terdaftar atas nama SYAMSUARNI (PENGGUGAT II) yang saat initelah dibalik nama atas nama MURNIWATY(PENGGUGAT III) berdasarkanSurat Tugas Pengukuran No. 1530/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yangterletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, KecamatanTampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukan batasbatas bidangtanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahuisebahagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hakatas

atas nama SYAMSUARNI yang saat ini telahdibalik nama atas nama MURNIWATY berdasarkan Surat Sertifikat HakAtas Hak Milik No.: 16292 tanggal 10 Juni 2010 dh 923 tanggal 9Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.: 1164/2010 dh5349/1983 dengan batasbatas:e Sebelah Utara dengan Tanah Sunariati..............:::0006 233,06 Me Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut.............:.00+ 170.00 M Sebelah Timur dengan Tanah Sini.............

Seluas 810 M2 berdasarkan Surat Surat pelepasan Hakatas tanah adat dari Tergugat tanggal 13 Agustus 2006.e. Seluas 800 M2 berdasarkan Surat Surat pelepasan Hakatas tanah adat dari Tergugat tanggal 07 Nopember2006.Bahwa dua bidang tanah sesuai Posita angka 4 dan angka 5milik alm.

Tanah Adat seluas 2000 m2 atas nama Karlos Sokoy kepada AndiIrwansyah tetanggal 12 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda buktiP.5.1;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidangtanah seluas 25 m x 80 m oleh Andi Irwansyah kepada Karlos Sokoysebesar Rp 35.000.000 tertanggal 12 Juni 2006, yang selanjutnya diberitanda bukti P.5.2;Halaman 22 dari45 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Jap10.11.12.13.14.15.16.Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah

Adat seluas 30 m x 27 m atas nama Karlos Sokoy kepadaAndi Irwansyah tetanggal 13 Agustus 2006, yang selanjutnya diberitanda bukti P.6.1;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidangtanah seluas 30 m x 27 m oleh Andi Irwansyah kepada Karlos Sokoysebesar Rp 14.500.000 tertanggal 13 Agustus 2006, yang selanjutnyadiberi tanda bukti P.6.2;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Adat seluas 40 x 20 m oleh Karlos Sokoy kepada AndiIrwansyah tertanggal

7 November 2006, yang selanjutnya diberi tandabukti P.7.1;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidangtanah seluas 20 x 40 m oleh Andi Irwansyah kepada Karlos Sokoysebesar Rp 20.000.000 tertanggal 7 November 2006, yang selanjutnyadiberi tanda bukti P.7.2;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Adat seluas 50 x 20 m oleh Karlos Sokoy kepada Sutrisnotertanggal 12 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8.1;Fotokopi dari sesuai dengan

aslinya Kwitansi Pembayaran sebidangtanah seluas 50 x 20 m oleh Andi Irwansyah kepada Sutrisno sebesarRp 20.000.000 tertanggal 15 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tandabukti P.8.2;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Adat seluas 50 x 20 m oleh Karlos Sokoy kepada Sutrisnotertanggal 12 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9.1;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran sebidangtanah seluas 20 x 50 m oleh Andi Irwansyah kepada Sutrisno

Dalam suratTergugat dimaksud dilampiri dengan copy surat Tergugat Nomor : 582/041/RJK/2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan copy Surat Pernyataan Melepaskan HakAtas Tanah tanggal 3 Nopember 1992 yang dilegalisir oleh Turut Tergugat ,disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat5. Bahwa yang bertandatangan di dalam Surat Pernyataan Melepaskan HakAtas Tanah tanggal 3 Nopember 1992, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat , dandisaksikan oleh Turut Tergugat Il tersebut adalah Tergugat Il.

Bahwa rekayasa dalil adanya pelepasan hak atas tanah milik Penggugatberkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum semakin menjadi jelas danterang karena di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebuthanya menyebut nama Ny.Anggraini/Alex Tanudjiwa, tanpa menyebutkankapasitas dan kedudukan hukum Tergugat II dalam melakukan pelepasan hakatas tanah milik Penggugat.

Gereja dansaat melintas / melewati lahan/tanah tersebut saksi korban melihat diatastanah /lahan milik saksi korban dan suami korban (Hulman Hutapea) telahdibangun/didirikan tembok yang terbuat dari batu bata yang tinggi + 1 (satu)meter yang kemudian diketahui saksi korban bahwa terdakwa yang telahmendirikan/nembangun tembok tersebut bertujuan untuk menetapkan/menyatakan tanah/lahan tersebut telah terdakwa kuasai dan terdakwa adalahpemilik sah tanah/lahan tersebut padahal terdakwa tidak memiliki alas hakatas

SUYOKOe Bahwa saksi tahu , Pemohon mau mengajukan permohonan ijin menjual hakatas tanah milik suami pemohon yang telah meninggal dan anak pemohonmasih ada yang belum dewasa ;e Bahwa suami Pemohon yang bernama RUKANI BIN YASTRO PARDItelah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2006 karena sakit;e Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan RUKANI BIN YASTRO PARDImempunyai 2 orang anak, yaitu ANISTYA LILIK ERYANA lahir di Kuduspada tanggal 29 Desember 1989 dan MUHAMMAD SYAIFUL ANAS lahirdi Kudus pada tanggal

KARMANIBahwa saksi tahu , Pemohon mau mengajukan permohonan ijin menjual hakatas tanah milik suami pemohon yang telah meninggal dan anak pemohonmasih ada yang belum dewasa ;Bahwa suami Pemohon yang bernama RUKANI BIN YASTRO PARDItelah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2006 karena sakit;Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan RUKANI BIN YASTRO PARDImempunyai 2 orang anak, yaitu ANISTYA LILIK ERKANA lahir di Kuduspada tanggal 29 Desember 1989 dan MUHAMMAD SYAIFUL ANASLAHIR dI Kudus pada tanggal

atas nama Suroto yangtelah dibalik nama menjadi atas nama Suhartono dengan berdasarkanpengakuan hak C.1238/93/D.II yang merupakan milik dari Tergugat (SumiatiYati Asri alias Sumiati Binti Kaslan) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Ill yang menerima pendaftaran hakatas tanah berdasarkan pengakuan hak C.1238/93/D.II atas nama SumiatiYati Asri sebagai alas hak terbitnya sertifikat tanah SHM Nomor 1480 DesaHadiwarno luas 464 m?

Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Ill yang menerima pendaftaran hakatas tanah berdasarkan pengakuan hak C.1238/93/D.II atas nama SumiatiYati Asri sebagai alas hak terbitnya sertifikat tanah SHM Nomor 1480 DesaHadiwarno luas 464 m? atas nama Suroto sebagaimana telah diubahmenjadi atas nama Suhartono adalah perbuatan melawan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan Hakatas tanah seluas 16 m x 20 m tertanggal 25 Maret 1997 Nomor:118/Kec.Lahat/1997, yang ditanda tangani oleh Camat Lahat;4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah seluas 16m x 22 m tertanggal 25 April 1997 Nomor:122/Kec.Lahat/1997, yang ditanda tangani olen Camat Lahat;5.

Bahwa pertimbangan Peradilan tingkat pertama mengenai bukti tertulisTermohon adalah keliru karena, pertimbangan Peradilan tingkatpertama terhadap bukti tertulis Termohon dan Termohon Il hanyamempertimbangkan bukti surat berupa pernyataan melepaskan hakatas tanah No.118/Kec.Lahat/1997, tanggal 25 Maret 1997. Serta suratpernyatan jualbeli tanggal 25 April 2011 dari saksi Daman Hurikepada Amrillan Dahlan. Dan bukti tertulis Termohon Il suratpernyataan melepas hak atas tanah No.122/Kec.

Menyatakan Batal atau tidak sah :2.1 Surat Tergugat Nomor 454/20035.78/I/2018 tertanggal 25 Januari2018, dengan lokasi tanah di Kelurahan Lontar KecamatanSambikerep Kota Surabaya, Perihal Permohonan Pendaftaran HakAtas Tanah atas nama K.H.

Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa;3.1 Surat Tergugat Nomor 454/20035.78/I/2018 tertanggal 25 Januari2018, dengan lokasi tanah di Kelurahan Lontar KecamatanSambikerep Kota Surabaya, Perihal Permohonan Pendaftaran HakAtas Tanah atas nama K.H.