.;2 MESDI;3 WAGIMON;Ketiganya kerwarganegaraan Indonesia, masingmasing sebagaiPengurus Serikat Buruh DPP F HUKATAN SBSI dan Korwil KSBSIProvinsi Kalimantan Selatan, beralamat kantor di DPP F HUKATANSBSI, Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, JakartaTimur 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi

Arum Raya adalah sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banjar, maka tindakan Tergugat yang tidak mengakuidan merespon surat dari pengurus komisariat PK FSB HUKATAN PT. ArumRaya telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh;Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini denganhormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikanputusan sebagai berikut:Hal. 5 dari 11 hal.

Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Kehutanan,Perkayuan, dan Pertanian DPP FSB HUKATAN tidak berhak dan berwenangmelakukan gugatan pada perkara Buruh Angkutan karena tidak termasuk FSBHUKATAN, buruh angkutan punya federasi sendiri dan tidak bisa dikaitkan ataudihubungkan dengan FSB HUKATAN, sehingga sangat jelas FSB HUKATANtersebut sangat tidak relevan;Bahwa yang berhak atau berwenang mewakili selaku penerima kuasa berperkaradi pengadilan/persidangan;e Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum;e Ada

Arum Raya, sehingga DPP FSBHUKATAN KSBSI tidak mempunyai Jegal standing dengan Pemohon Kasasi dandengan Termohon Kasasi, karena DPP FSB HUKATAN KSBSI tidak mempunyaianggota dari unsur pekerja;Bahwa permohonan kasasi diajukan telah sesuai tenggang waktu yang ditentukanundangundang, namun ternyata FSB HUKATAN SBSI sebagai kuasa Para Penggugatbukan Serikat Buruh atau Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKSBSI) SektorPertambangan dan Energi PT.

Dengan demikian karena Pengurus FSB HUKATAN SBSI bukanserikat buruh yang berhak bertindak sebagai kuasa para pekerja anggota serikat buruhyang bekerja pada PT. Arum Raya maka tindakan Pengurus FSB HUKATAN SBSImerupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 atau tidak memiliki legal standing sebagai kuasa, sehingga gugatan tidakmemenuhi syarat formil atau formil tidak dapat diterima;Hal. 9 dari 11 hal. Put.

PetalingMandra Guna, membentuk Serikat Buruh dalam hal ini bergabung denganFederasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan(F HUKATAN SBSI) sekaligus memilih pengurus;Halaman 2 dari 16 hal.Put.Nomor 959 kK/Pdt.SusPHI/20177.Tanggal 30 Juni 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMuaro Jambi mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Pengurus KomisariatFederasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan PerkebunanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FHUKATAN SBSI) PT.

Petaling MandraGuna, dengan Nomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 5 September 2015Ketua PK F HUKATAN SBSI PT. PetalingMandra Guna Robi Ariandidi mutasikan dari PT. Petaling Mandra Guna UnitPKS ke PT. Petaling Mandra Guna Unit Kebun Ladang Panjang;Tanggal 6 September 2015Karena Pengurus organisasi dan anggota merasaada upaya intimidasi dari Pihak Tergugat, maka dilakukanlah rapat pengurusdan anggota PK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna (PT.

Bahwa segala upaya telah dilakukan Pengurus Komisariat F HUKATAN SBSI11PT. Petaling Mandra Guna, untuk merundingkan agar Ketua organisasi tidakdi mutasikan dari pekerjaan semula, namun pihak Tergugat tetapmenginginkan agar mutasi tetap dilaksanakan. Oleh karena tidak ada titiktemu perundingan,ymaka PK F HUKATAN SBSI PT.

Petaling Mandra Gunapada tanggal 9 September 2015 menyampaikan pemberitahuan mogok kerjakepada pihakpihak terkait (perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan pihakkepolisian), Waktu mogok kerja ditentukan tanggal 16 September 2015 danditanda tangani oleh anggota sebagai bukti persetujuan mogok kerja dengantuntutan: Kembalikan ketua PK F HUKATAN SBSI PT.

Petaling Mandra Gunake tempat semula dan pembayaran upah kekurangan jam kerja lembur;.Tanggal 14 September 2015 Dinas tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muaro Jambi dalam hal ini di wakili oleh Mediator PHI danPegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta mengundang Korwil KSBSIJambi dan PK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna untukmelakukan perundingan di kantor pabrik PT. Petaling Mandra Guna untukmencegah agar mogok kerja tidak terjadi.

EASTMARK INTERNASIONAL INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sarbini No. 288Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepadaEko Wardoyo, bertempat tinggal di Jalan SarbiniNo. 288 Temanggung ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi /Tergugat ;melawan :SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan BanjaranRt. 02/Rw. 04 Walitelon Utara Temanggung, dalamhal ini memberi kuasa kepada Jamhari PimpinanKomisariat SBSI Hukatan PT; EastmarkInternasional Indonesia, bertempat tinggal diNgimbrang At. 01/Rw.

Eastmark Internasional Indonesia telahberdiri PK Hukatan SBSI sejak 21 Februari Tahun 2004berdasarkan SK DPC Hukatan SBSI, berdasarkan SK No.SKEP01/DPC HUKATAN SBSI/02/04. Dan Penggugat adalah merupakansalah satu anggota ;Bahwa PT. Eastmark Internasional Indonesia telahdibuat PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Nomor: PKB/001/EIISP/II1/2005 ;Bahwa awal terjadinya sengketa yaitu Penggugat padatanggal 6 November 2007 terlihat oleh Manager PT.

Di sisiyang lain ditegaskan Terlawan bahwa Terlawan principal (pemberikuasa) adalah anggota FSB Hukatan KSBSI ;. Bahwa sesuai namanya, KSBSI merupakan Konfederasi tempatberhimpun sejumlah federasi serikat buruh. Mencermati uraian gugatanPara Terlawan/Penggugat, FSB Hukatan tercatat sebagai anggotaKSBSI;. Bahwasesuai Pasal 1 angka5 UU No. 21 tahun 2000, yang dimaksuddengan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabunganfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

MengingatKorwil KSBSI Kalimantan Barat bukan sebagai struktur organisasi dariFSB Hukatan maka,siapapun dari Korwil KSBSI Kalimantan Barat,tidak memiliki alas hak bertindak sebagai kKuasa untuk mewakilianggota FSB Hukatan, khususnya dalam perkara a quo;D.

Kabupaten Sintang, diberi tanada bukti P/T53;Fotokopi Tanda bukti Pencatatan Federasi Serikat Buruh Hukatan KabupatenSintang, diberi tanda bukti P/T54;Fotokopi Tanda bukti Pencatatan Serikat Buruh Hukatan (SBH) PT.

Sesuai surat kuasa Penggugat/Terlawan, surat kuasauntuk mewakili Para Terlawan/Para Penggugat, selain diberikan kepadaKSBSI Kalimantan Barat, pada surat kuasa yang sama, kuasa untukmewakili di PHI diberikan juga kepada Federasi Hukatan KSBSI. Sesuai68faktanya, KSBSI maupun Federasi Hukatan KSBSI tidak pernah berdiri ataudidirikan di dalam perusahaan Pelawan. Dengan kata lain, KSBSI maupunFederasi Hukatan KSBSI tidak memiliki pengurus unit kerja di dalamperusahaan Pelawan.

Seandainya Korwil KSBSIsebagai jenjang struktur organisasi FSB Hukatan di Kalimantan Barat,berdasarkan Pasal 8 hal itu baru memberinya hak menerima kuasa daripemberi kuasa. Mengingat Korwil KSBSI Kalimantan Barat bukan sebagaistruktur organisasi dari FSB Hukatan maka,siapapun dari Korwil KSBSIKalimantan Barat, tidak memiliki alas hak bertindak sebagai kuasa untukmewakili anggota FSB Hukatan, knususnya dalam perkara a quo;.

Petaling MandraGuna, membentuk Serikat Buruh dalam hal ini bergabung dengan FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (FHUKATAN SBSI) sekaligus memilih pengurus.Tanggal 30 Juni 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten MuaroJambi mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Pengurus Komisariat FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (F HUKATAN SBSI) PT.

Petaling Mandra Guna,dengan Nomor : 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSVPTPMG/VII/2015;Tanggal 5 September 2015Ketua PK F HUKATAN SBSI PT. Petaling MandraGuna Robi Ariandidi mutasikan dari PT. Petaling Mandra Guna Unit PKS kePT. Petaling Mandra Guna Unit Kebun Ladang Panjang;Tanggal 6 September 2015Karena Pengurus organisasi dan anggota merasaada upaya intimidasi dari Pihak TERGUGAT, maka dilakukanlah rapatpengurus dan anggota PK F HUKATAN SBSI PT.

Bahwa segala upaya telah dilakukan Pengurus Komisariat F HUKATAN SBSIPT. Petaling Mandra Guna, untuk merundingkan agar Ketua organisasi tidak dimutasikan dari pekerjaan semula, namun pihak TERGUGAT tetapHalaman 3 dari 34 halaman Putusan No. 7/G/2017/PHI.Jbi.11.12.13.14.menginginkan agar mutasi tetap dilaksanakan. Oleh karena tidak ada titik temuperundingan,maka PK F HUKATAN SBSI PT.

Petaling Mandra Guna padatanggal 9 September 2015 menyampaikan pemeritahuan mogok kerja kepadapihakpihak terkait (perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan pihak kepolisian),Waktu mogok kerja ditentukan tanggal 16 September 2015 dan ditanda tanganioleh anggota sebagai bukti persetujuan mogok kerja dengan tuntutanKembalikan ketua PK F HUKATAN SBSI PT.

Petaling MandraGuna, membentuk Serikat Buruh dalam hal ini bergabung denganFederasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian danPerkebunan (F HUKATAN SBSI) sekaligus memilih pengurus;Tanggal 30 Juni 2015 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muaro Jambi mengeluarkan Tanda Bukti PencatatanPengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Industri Umum,Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh SejahteraIndonesia (F HUKATAN SBSI) PT.

Petaling Mandra Guna, denganNomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 14 Agustus 2015 : Korwil KSBSI Jambi bersama dengan KetuaPK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna Sdr.

Robi Ariandi(Penggugat ) dan Firman Mendrofa (Penggugat II ) mewakili anggotamelakukan silaturahmi dengan management perusahaan dan sekaligusmenyampaikan keberadaan organisasi di perusahaan tersebut;Tanggal 30 Agustus 2015: Firman Mendrofa (Penggugat Il) dimutasikan ke Kebun Sei Gelam tanpa ada alasan yang jelas;Tanggal 5 September 2015 : Menyusul Ketua PK F HUKATAN SBSIPT.

Hal inilah yang tidak masuk di akal, sedangkan FirmanMendrofa yang di mutasi ke kebun sampai turun surat mutasi Robiariandi posisi Firman belum jelas kerjanya pindahpindah karenatidak ada posisi;Tanggal 9 September 2015: karena sudah mentok/gagal dalamperundingan sebagaimana pada pasal 140 (1) UU Nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan PK F HUKATAN SBSI PT.

KorwilKSBSI Jambi dan PK F HUKATAN SBSI PT.

Bahwa adalah tidak sah surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat terhadapLBH HUKATAN SBSI, sebab Tergugat tidak membuktikan bahwa dirinyaadalah Anggota Serikat Pekerja Federasi HUKATAN SBSI, ... bahwa suatuHal. 5 dari 11 hal.Put.No. 215 K/Pdt.Sus/2012lembaga khusus diberi ijin Kewenangan khusus, dan tidak bisa menagani halhal diluar kekhususan tersebut.

Bahwa adalah tidak sah surat kuasa yang diberikan oleh Tergugatterhadap L B H F HUKATAN SBSI, sebab Penggugat/Termohon kasasibukan anggota serikat pekerja Federasi HUKATAN SBSI;2.

Anugerah Abadi Multi Usaha (bukti T3) yang telah terdaftardi Kantor Disnaker Trans Kabupaten Paser dengan NomorPencatatan: 011/SBPerkebunanNll/2012 pada tanggal 11 Juli 2012(bukti T4);Bahwa TERGUGAT sebagai anggota bersamasama TERGUGAT IIIsebagai pengurus Serikat Buruh (PK F HUKATAN SBSI PT.AAMU)yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga kerja dan TransmigrasiKabupaten Paser dengan Nomor Pencatatan: 011/SBPerkebunanNlI1/2012 pada tanggal 11 Juli 2012 (bukti T4)sebagaimana diamanatkan UndangUndang

Agus Eko Widodo(TERGUGAT ) yang hadir, oleh karenanya terhadap dalil PENGGUGATpada Point (7) patut di kesampingkan;Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Point (7)dan Point (8) terkait adanya Perintah "Slow Down" dari PARATERGUGAT adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut adalah murniKegiatan Organisasi PK F HUKATAN SBSI yang fungsi dan tugasnyatelah diatur sesuai Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 (bukti T5)tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan;1) Ketentuan Undangundang

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Point (7) danPoint (8) tentang adanya Perintah "slow down dari PARA TERGUGATadalah tidak benar, karena kegiatan "slow down" tersebut adalah murnikegiatan PK F HUKATAN SBSI dan hasil kesepakatan bersama yangbersifat Demokratis" karena diambil melalui suara terbanyak pesertaRapat yang hadir, namun hal ini perlu dicatat bahwa kegiatan "slowdown" dilakukan oleh seluruh Karyawan pada kebun PENGGUGAT bukanhanya oleh Karyawan Pemanen hal itu dikarenakan

jawabannya mendalilkan telahterjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentukpenandatanganan Surat Perintah Kerja Lokal (SPKL) No.34/SPKL/AAMUANE/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014, sedangkan untuk Tergugat Il, Penggugatmengakui bahwa Tergugat Il adalah merupakan karyawan Harian Lepas yangbekerja pada Kebun Penggugat, dan untuk Tergugat Ill merupakan PengawasLapangan (mandor) yang bekerja pada Kebun Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Ill merupakan pengurusSerikat Buruh (PK F HUKATAN

,dan kawankawan, para Pengurus DPP F HUKATAN SBSI dan DPC FHukatan SBSI, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33,Jatinegara Jakarta Timur dan DPC HUKATAN SBSI, KabupatenPasuruan, beralamat di Jalan Raya Ketapan, Desa Pekoren, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal7 Desember 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang

membayar upah bulan Nopember dan Desember 2012 serta Kekuranganpembayaran THR tahun 2012 karena THR dicicil tiga kali;Bahwa tanggal 21 Desember 2012 terjadi perundingan antara karyawan denganTergugat dengan kesepakatan yaitu:Upah bulan Nopember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 15 Januari 2013dan upah bulan Desember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 20 Januari 2013dan pekerja diliburkan dan masuk kerja kembali setelah hakhaknya diberikan;Bahwa para Penggugat masuk serikat buruh Federasi hukatan

Hukatan SBSI & DPC. Hukatan SBSI Kab. Pasuruandapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mewakili anggotanya yangmempunyai kedudukan legitima persona standi in judicio dalam perkara aquo, akan tetapi yang perlu dicermati dalam pembentukan Serikat Kerja yangmengatasnamakan PT. Surabaya Rending Plastik adalah mengandung cacathukum, karena tidak ada seorangpun karyawan PT. Surabaya Rending PlasticHal. 11 dari 14 Hal.

Bahwa Penggugat mengaku dirinya adalah Pengurus Serikat BuruhSejahtera Indonesia, maka untuk itu. kewajiban hukum Penggugat(berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata) T3 harus memberikan penjelasanPengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahtraIndonesia dan pengurus cabang FSB Hukatan SBSI Kabupaten Tanah Lautitu apa ?

Tidak jelas apakah yang dimaksud dengan pengurus KoordinatorWilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtra Indonesia dan penguruscabang FSB Hukatan; apakah Konfederasi Serikat Buruh SejahtraIndonesia ini sama dengan yang disebut Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia ? jika sama mengapa cara penulisan kata Sejahteraharus diubah menjadi Sejahtra?? dan apakah pengurus cabang FSBHukatan SBSI ?

apakah FSB Hukatan SBSI adalah Federasi Sepak BolaSBSI yang merupakan persatuan kegiatan keolahragaan di bidangsepakbola SBSI ? dan apakah SBSI ini ? Apakah akronim dari Sepak BolaSeluruh Indonesia atau bisa juga adalah Sumbangan Buruh SeluruhIndonesia.

Anggota Satpam/Anggota FSB Hukatan SBSI PTIndoraya Everlatex;Alamat : Jalan Jembatan Lama RT. 001 Ds. Pasir Putih,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan;Menimbang bahwa oleh karena didalam surat kuasa maupun didalamgugatannya Penggugat mencantumkan identitas nama Hamdani denganjabatan Ex. Anggota Satopam/Anggota FSB Hukatan SBSI.

Anggota Satpam/Anggota FSB Hukatan SBSI PT IndorayaEverlatex sama jabatan yang diajukan dalam memori kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Judex Facti menulis yangmenjadi dasar dalam putusan Judex Facti pada halaman 18. jabatanPemohon Kasasi/Penggugat adalah Ex Anggota Satpam/Anggota FSBHalaman 14 dari 24 hal. Put. No. 145 K/Pdt.Sus.PHI/2017Hukatan SBSI.

Tanjung Jabung Barat.Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :PARULIAN SIANTURI, SH, Presiden Dewan Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh sejahteraIndonesia ( DPP FSB HUKATAN SBSI ) dan ROIDA PANE, SH, sertaYOSUA JT. SITUMEANG, SH Koordinator Wilayah Konfederasi SerikatBuruh sejahtera Indonesia Propinsi Jambi ( KORWIL KSBSI Propinsi Jambi ),masing masing berkewarganegaraan Indonesia berdomisili hukum d/a KantorDPP FSB HUKATAN SBSI Jin.

perbuatan TERGUGAT bertentangan denganhukum yaitu bila dilihat redaksi PKB pasal 66 ayat 3 huruf (c) , maka hal tersebutadalah persoalan hukum tentu didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap , sehingga kontradiktif PKB pasal 66 ayat 3 huruf (c) dijadikan dasarmelakukan PHK, karenanya patutlah PHK tersebut ditolak .Bahwa dari rangkaian proses PHK tersebut , TERGUGAT tidak pernah merundingkanPHK tersebut dengan memberitahu kepada Pengurus Serikat Buruh dalam hal iniPengurus PK FSB Hukatan

.1.425.500 = Rp.11.404.000, (sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah ) ;7 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi danatau perlawanan /verzet (uitvoerbar bij vorrat) ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo etbono ).Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapan untuk itu telah hadirkuasa pengugat yaitu PARULIAN SIANTURI.SH.dan ROIDA PANE.SH. dan YOSUAJT SITUMEANG berdasarkan surat kuasa : No.10/KUASA KHUSUS/DPP HUKATAN

LPPPI dengan Serikat Pekerja Demokratisdan Pengurus Komisariat FSB HUKATAN PT. LPPPI Priode 20112013, yang bertandaP1 ( Tidak ada diserahkan dipersidangan ).Foto copy salinan gaji bulan Juni 2011 an. Linda telah diperiksa sesuai dengan aslinya.Lalu diberi tanda P 2.Foto copy surat keputusan No 191/LP/ERHRD/SK/VII/2011 Tertanggal 09 Agustus2011, tanpa diajukan aslinya lalu diberi tanda P 3.4.

LPPPI priode 2011 2015 berangkat dari Jambi ke Jakarta tanggal 18 Pebruari 2011 tanpa diajukan aslinyadiberi tanda P 5.Asli Perjanjian kerja bersama P.T.LPPPI dengan Pengurus Fsb Hukatan pasal 66 ayat 3Huruf (c). telah diperiksa sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P 6.Surat keputusan Nomor : 249/LPPPI/PERS/SK/IV /96 tentang penggangkatan SaudaraLinda dari Jabatan Operator menjadi karyawan terampil telah diperiksa sesuai denganaslinya lalu diberi tanda P 7.Surat Keputusan Nomor : 623/LPPPI/PERS

yaitu tentang gaji yang akanditerima nantinya, jabatan ditempat baru, perumahan dan lainlain) ;Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009, Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Nomor Surat No.25/SBPHRD/PBHK/X/2009, dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu bahwa Penggugattidak mau melaksanakan mutasi ke Medan ;Bahwa dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugatmelimpahkan masalah tersebut kepada Pengurus Serikat FSB HUKATAN

KSBSI yang beradapada perusahaan Tergugat untuk mewakili Penggugat dalam melakukan perundingan bipartit atashakhak Penggugat yang telah di PHK oleh Tergugat ;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 telah dilakukan bipartit antara Tergugat denganPenggugat yang diwakili oleh PK FSB HUKATAN KSBSI, namun tidak ada kesepakatan danTergugat menyatakan tidak mau memberikan pesangon kepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 dilakukan kembali perundingan bipartit antaraTergugat dengan Penggugat, namun

MUHAMMAD, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diDesa Anjir Serapat Timur, KM 14 Kecamatan Kapuas Timur,Kabupaten Kapuas, kesemuanya diwakili oleh DedySiswanto, selaku Ketua Pengurus Komisariat FederasiSerikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, Industri Umum, danPertanian (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia PT Usaha Handalan Perkasa dan Ambran, selakuKetua Pengurus Komisariat Federasi Serikat BuruhKehutanan, Perkebunan, Industri Umum, dan Pertanian(Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh

Gaol, selaku Ketua DPC Kabupaten Kapuas, FederasiSerikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, Industri Umum, danPertanian (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia, berkantor di Jalan Patih Rumbih, Gang 4, Nomor129, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi KalimantanTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Februari 2018;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bekri, KabupatenLampung Tengah;Masuk kerja/masa kerja : 11 Maret 1999/910 tahun;Upah/bulan > Rp 874.000,;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PARULIANSIANTURI, SH, dan kawankawan, adalah Pengurus DPP FSBHUKATAN SBSI dan DPC FSB HUKATAN SBSI Kabupaten OganKomering Ilir (OKI) beralamat di Jalan Kelelawar No. 44, Kedaton,Tanjung Karang, Badar Lampung;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;melawan:PT.

Jamsostek CabangPalembang;Bahwa sebagaimana adanya kebebasan hak dalam berserikat yang telahdiatur dalam UUD 1945, UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2008 sepakatmembentuk Serikat Buruh yang bernama Pengurus Komisariat Federasi SerikatBuruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(PK FSB HUKATAN SBSI) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI

No.573 K/Pdt.Sus/2010K/PHI/2006 .HUKATAN SBSI dan telah memberikan kuasa penuh kepada Pengurus SBSI(DPP FSB HUKATAN dan DPC FSB HUKATAN SBSI Kab. OKI) dan telahdidaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dengan Nomor. /G/2009/ PHLPLG adalah sah dan sesuaidengan pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, dalam hal ini yangdigugat adalah PT.

Danterhadap tuntutan ini, wajar dan patut diberikan oleh TermohonKasasi/Tergugat akan tetapi tidak diberikan;3.Tuntutan tunggakan iuran Jamsostek selama 48 bulan (November 2004 s/dSeptember 2008) sebesar Rp 19.556.467,52 (sembilan belas milyar limaratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga koma lima puludua rupiah );S.Bahwa ke 3 tuntutan tersebut sudah dilakukan prosedur perundingan bipartiteoleh Pengurus Komisariat PK FSB HUKATAN SBSI PT.

DAHLIANI, jabatan Waker/Sekretaris FSB Hukatan SBSI PTPola Kahuripan Inti Sawit, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Kuranji RT 05, RW 02 Kintapura, KecamatanKintap, Tanah Laut.2. JAMHARI, jabatan Waker/Anggota FSB Hukatan SBSI PTPola Kahuripan Inti Sawit, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Kuranji RT.016 Kintapura, Kecamatan Kintap.3. ARIYANI, jabatan Waker/Anggota FSB Hukatan SBSI PT PolaKahuripan Inti Sawit, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Komp.

Bahwa wewenang kuasa Penggugat tidak sesuai seperti yang diaturoleh UndangUndang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh &Serikat Pekerja Pasal 23 : Pengurus serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secaratertulis kKeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya;Bahwa sampai gugatan ini diajukan, DPC FSBSI Hukatan tidakpernah memberitahukan secara tertulis ke pihak perusahaan sebagaimitranya

Bahwa keanggotaan Penggugat tidak jelas di DPC FSBSI Hukatanhal ini karena kuasa Penggugat tidak ada melampirkan buktikeanggotaan Penggugat sebagai anggota dari DPC FSBSI Hukatan,Penggugat dan Kuasa Penggugat tidak cermat sesuai yang diaturdalam UU.No.21 Tahun 2000 pasal 12 s/d 17;Berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatasmaka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi yang diajukan Tergugat dan untuk itumenyatakan gugatan Penggugat

Truk08/10/201225 Maret 2020Rp.2.523.172 +450.000Telang Baru RT.02 Kec.Paju epatKab.BaritoTimur Kalimantan TengahNATALENAIndonesiaTAMPA, 21031987Karyawan PT.Senamas EnergindoMineralAdm.RoadNaibtenance05/08/201031Maret 2020Rp.3.346.857 +1.179.000 =Rp.4.525.857DesaJawetan RT.03 No.11Kec.DusunTimur Kab.BaritoTimurKalimantan TengahHalaman 2 dari 50 Putusan PHI Nomor 10/Padt.SusPHI/2020/PNPIkDalam hal ini di wakili oleh Kuasanya M.JUNAEDI L.GAOL KoordinatorDaerah Kalimantan Tengah Serikat Buruh Federasi Hukatan

KonfederasiSerikat Buruh Seluruh Indonesia (F Hukatan KSBSI), berkantor di JalanPatin Rumbih Gang IV No.129 Kelurahan Selat Barat Kecamatan SelatKabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret2020 dan 18 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT;lawanPT.

SANTI Pekerjaan,Karyawan PT.Pantai Timur Jaya yang beralamat Jalan Sriwijaya No.25Palu; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IIEPara Penggugat diwakili oleh Kuasanya, NI PUTU DARMAWATISH, KARLAN S.LADANDU dan ABDUL HALIK, semuanya Pengurus DPC FSBHukatan SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejatra Indonesia ( LBH KSBSI ) Propinsi SulawesiTengah pada Kantor DPC FSB Hukatan SBSI Kota palu yangberalamat Di Jalan Sriwijaya Nomor : 25 Palu, baik bersama sama maupun sendiri

17 Desember 2014;Bahwa selama bekerja pada Tergugat di mana Para Penggugat selalumenjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidak pernahmelakukan kesalahan yang merugikan Tergugat yang mana ParaPenggugat tidak pernah menerima sanksi dalam bentuk apapun dariTergugat;Bahwa Para Penggugat adalah benar karyawan pada kebun Tergugatyang tergabung dalam keanggotaan Pengurus Komisariat FederasiKehutanan, Perkayuan, Industri Umum, Pertanian dan PerkebunanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia ( PK F HUKATAN

Tidak mendapatkan Upah sesuai UMSK Kabupaten Paser;Bahwa Pengurus Komisariat Federasi Kehutanan, Perkayuan, IndustriUmum, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF HUKATAN SBSI) PT. Anugerah Abadi Multi Usaha telah menyampaikanpengaduan kepada Disnakertrans Paser berdasarkan surat Nomor023/PKSBSI/F Hktn/AAMU/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014 perihalpengaduan terkait :a. Upah karyawan di bawah UMK/UMSkK;b. Adanya karyawan yang tidak mendapatkan THR tahun 2014;c.

AAMU), untuk menindak lanjutipermasalahan hubungan industrial tersebut, maka Pengurus Komisariat(PK F HUKATAN SBSI) telah melaksanakan perundingan Bipartit padahari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dengan Tergugat, namun tidaktercapai kesepakatan;Bahwa dikarenakan penyelesaian hubungan industrial melalui Bipartittidak menemui jalan penyelesaian.

Maka Para Penggugat yang diwakilidan atau dikuasakan kepada Dewan Pengurus Cabang FederasiKehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan PerkebunanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F HUKATAN SBSI), karenanyamemilin untuk diselesaikan di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Paser, dan Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Paser telah mengeluarkan Anjuran Nomor:565.5/351/DTKT, bahwa Diktum pada angka kedua dalam AnjuranDisnakerTrans Kabupaten Paser menyatakan

Wahyuni Mandira KecamatanSungai Menang, Kabupaten OganKomering llir ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Karyawan PT Wahyuni MandiraLevel 5 (Ketua Pengurus KomisariatFederasi Buruh Hukatan Serikat BuruhSejahtera Indonesia PT WahyuniMandira ;Pemohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2008 sampai dengan tanggal 27Desember 2008 ;2.

Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai ketua serikatburuh ( Ketua Pengurus Komisariat FSB Hukatan SBSI PT. WachyuniMandira ) menyampaikan aspirasi anggota dengan mengajukan 7 tuntutanke perusahaan PT. Wachyuni Mandira, 3 (tiga) diantaranya menyangkutnilai uang yang akhirnya membuat gagalnya perundingan, tuntutantersebut :1.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangantanggal 10 Februari 2009 adalah tegas menyebutkan identitasTerdakwa YUCE HENGKI SADOK BIN THIMOTIUS LASBAUN adalahKetua Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Hukatan SerikatBuruh Sejahtera Indonesia PT. Wahyuni Mandira dan dipertegaslagihuruf c .

Wahyuni Mandira level 5 ( Ketua Pengurus KomisariatFederasi Buruh Hukatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.