ampun atau wewenanguntuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa; Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, Majelis Hakim akanmengkomparasikannya dengan ketentuanketentuan lain dalam KUHP yang memiliki korelasi terhadapketentuan pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam Buku KesatuBab, VI mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoriitis, dibagi dalam 3 (tiga) bentukPerbuatan, yakni concursus idealis (pasal 63 KUHP), voorgezette handling

Majelis Hakim akanmenguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (concursusidealis), pasal 64 KUHP (vorgezette handling), pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP (concursus realis),dengan uraian sebagai berikut :Tentang Concursus Idealis :1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidanayang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanyaaturan pidana saja.

No. 22 tahun 2009 ; Tentang Vorgezette Handling : 1. Bahwa didalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatanPidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan Pidana, perbuatan tersebut salingberhubungan dan dipandang sebagai perbuatan berlajut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebutcukup dikenakan satu aturan pidana saja.

Bahwa yang menjadi substansi Vorgezette Handling ini yakni adanya beberapa perbuatan yangsaling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatanperbuatan tersebutmelanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuatimperative menyebutkan kalimat harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

tahun, maka apabila perbuatan pidana serupa atau bukan beberapa perbuatan pidana/gabungan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang satu tidak diantarai oleh suatu putusan pidanadengan perbuatan pidana yang lain atau bukan pengulangan tindak pidana (recidive), maka terhadapperbuatan pidana tersebut tetap dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang masuk salah satu syaratdalam ketentuan pasal 76 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Pebuatan terdakwa tersebuttermasuk dalam kaidah voorgezette handling

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),pada tanggal 21Desember 2015 sebesar Rp. 40.997.000, (empat puluh juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah), diterima secara tunai oleh terdakwaSYARIFUDDIN SUPU alias PODDING dari Bendahara Pengeluaran DinasPeternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan ;.

Cat Atap Seng M2 48,00 0,00 () 48,004, Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 unit) :Volume VolNo Uraian Pekerjaan Sat SelisihKontrak RealVolume1 Pek. Galian Tanah M3 14,38 8,34 () 6,04 Halaman 23 dari 104 halamanPutusan Nomor 9PIDTPK2020PT.MKS 2 Pek. Tangga Sapi Kayu Kumea M3 0,41 0,25 () 0,16Pek. Pintu Kayu Kls. Kumea3 (Lengkap) M2 11,25 7,35 () 3,905.

URAIAN KEGIATAN Pembuatan pagar keliling baru (1.600 m) Pembuatan pagar keliling perbaikan (3.067 m) Pembuatan pagar Paddock (4.624 m) Pembuatan sarana bangunan pengelola Cluster(7,5 m x 14 m) Pembuatan sarana bangunan gudang pakan (120 m2) @O1/ 100 P/FPembuatan Holding Graund/Handling Yard/Pintu pengangkut sapi(154,70 m2) 7. Pembuatan Shelter Permanent /tempat makan sapi (5 unit) 8.

Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 unit) :Volume Vol SelisihNo Uraian Pekerjaan SatKontrak Real Volume1 Pek. Galian Tanah M3 14,38 8,34 () 6,042 Pek. Tangga Sapi Kayu Kumea M3 0,41 0,25 () 0,16Pek. Pintu Kayu Kls. Kumea3 (Lengkap) M2 11,25 7,35 () 3,90 5. Paket Pekerjaan Pembuatan Shelter Permanen (5 unit) :Shelter Permanen 1 Volume Vol SelisihNo Uraian Pekerjaan SatKontrak Real Volume1 Pas. Batu Merah M2 18,41 8,00 () 10,41Pek.

Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 Unit) sebesarRp.14.558.831,02 (empat belas juta lima ratus lima puluh delapan ribudelapan ratus tiga puluh satu rupiah koma nol dua sen);7. Paket Pembuatan Sarana Pintu Masuk/ Gerbang Utama (1 Unit) sebesarRp. 8.852.257,58 (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratuslima puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);8.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 51 Alinea ke1 angka 1 :Berdasarkan dokumen berupa IPO untuk pembelian Raw MaterialNomor 10052400, Pemohon Banding melakukan kesalahan jurnaldalam mencatat biaya local handling. Kesalahan tersebut adalahkesalahan mata uang, yang seharusnya dicatat dalam mata uangRupiah ternyata dicatat dalam mata uang Dollar.

Transaksi inisebenarnya adalah biaya local handling terkait impor rawmaterial. Pada saat pencatatan jurnal, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan perhitungankonversi dari USD ke Rupiah terlebih dahulu, sehingga selisihHalaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014yang seharusnya dicatat dengan jumlah sebesar Rp7.232.660 menjadi Rp 66.537.805.239.

Untuk menelusuri invoice biaya local handling,tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya tagihan atas biayalocal handling yang seharusnya sebesar Rp.7.232.660, namuntercatat di sistem sebesar USD 7,232,660.

berupa salah matauang benar benar terjadi dan kebenaran jurnal balik, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) meneliti Kembali GL yangberkaitan erat, yaitu GL akun raw material consumption dan GLakun other variance.Berdasarkan penelitian GL akun raw material consumption,Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) tidakmenemukan adanya transaksi biaya local handling di bulan April2008 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) salah catat sebesar USD 7,232,660 atau

Dalam bukti print screen jurnal balik, terdapat perbedaan nilaitransaksi local handling pada akun other variance, dimana menurutsengketa nilainya sebesar sebesar USD 7,232,660 (Rp66.537.805.239) , tetapimenurut print screen di sistem TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebesar USD7,233,850(Rp 66.548.758.049).

Pemohon Peninjauan Kembali dalamSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP269/BC/2017 tanggal 8 Mei 2017 sesuai dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA116/BC.092/IU/2017 tanggal 8 Mei 2017 yangmenetapkan kembali Nilai Pabean atas barang impor dikarenakanterdapat nilai Invoice barang yang diberitahukan lebih rendah dari nilalsebenarnya atau seharusnya dibayar serta nilai freight serta biayabiayalain yang kurang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,seperti origin handling

this trial version for further 0 days.Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP269/BC/2017 tanggal 8 Mei 2017 sesuai dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA116/BC.092/IU/2017 tanggal 8 Mei 2017 yangmenetapkan kembali Nilai Pabean atas barang impor dikarenakanterdapat nilai Invoice barang yang diberitahukan lebih rendah dari nilalsebenarnya atau seharusnya dibayar serta nilai freight serta biayabiayalain yang kurang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,seperti origin handling

Banding telah mengkreditkan PPN Impor danPPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan ini seharusnyaMemperhatikanMengingatMemutuskandilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPhBadan yang merupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti:harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP.bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse)seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor kepadaindentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Imporadalah tambahan penghasilan bagi Pemohon Banding karena PPhPasal 22 dan PPN Impor yang seharusnya menjadi bebanPemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengancara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Bandingtelah memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut,demikian pula dengan denda administrasi dan PNBP karenatermasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalamDPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impordan Handling

KEP DIR/131/2011tanggal 30 Mei 2011 dan kemudian sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagianCustomer Service dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain ; Bahwa terkait tugas terdakwa sebagai penangungung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk Perbankan serta handling kompalin tanggal13 Maret 2012 terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DOA KRISNAWAN untukmembuka rekening Tabunganku An.

KEP DIR/131/2011tanggal 30 Mei 2011 dan kemudian sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagianCustomer Service dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain ;Bahwa terkait tugas terdakwa sebagai penangungung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk Perbankan serta handling kompalin tanggal13 Maret 2012 terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DOA KRISNAWAN untukmembuka rekening Tabunganku An.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah : yang pertama pelayananterhadap pembukaan rekening produkproduk Perbankan, serta handling komplain. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana tabungan sejumlah nasabah PTBank Mandiri pada bulan Juni 1012 sampai dengan Bulan Nopember 2012 padaPT Bank Mandiri kantor Kas Seririt.

Seririt, KecamatanSeririt, Kabupaten Buleleng dan benar sejak tanggal 21 Mei 2012bertugas dibagian Customer Service Representative dengan tugas dantanggung jawab pelayanan terhadap pembukaan rekening produkprodukperbankan serta handling Komplain.4.

Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Bulelengdan benar sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagian Customer ServiceRepresentative dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain danHalaman 66 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.Sus./2018/PN.

Kreasi Maratindus mulai dilaksanakan dengan prosesbisnis yang selalu sama yaitu pada awalnya Terdakwa Ill akan melakukanpemesanan forwarding (handling ekspor diluar administrasi Kepabeanan)kepada PT.

Vista Kontainer Service yang menghandle masalahpelayaran/pengangkutan barang dari Pelabuhan Tanjung Perak ke luar negeri(Hongkong) serta email kepada pihak yang melakukan handling EMKL(termasuk diantaranya handling administrasi kepabeanan dalam rangkaekspor) yaitu kepada Saksi DENNI AGUSTIAWAN dan Saksi YUNIANTO aliasANTOK dan dikuatkan dengan komunikasi telepon dari Terdakwa III kepadaketiga pihak tersebut;e Bahwa order ekspor yang tertuang dalam email tersebut sudahdituliskan Terdakwa III dengan

Hela Kencana Expressindo dengan PEB nomor 145527 tanggal26 September 2012 dengan container 2 X 40 feet KKFU 7639120 dan KKFU7647492 (Penyidik juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupadokumen yang telah dilakukan penyitaan), Saksi mengetahui hal tersebut,karena memang Saksi melakukan handling pekerjaan sebagai freelance ;39e Bahwa sdr. KOKO yang dibantu oleh sdr.

YUNIANTOmeminta kenaikan biaya handling ekspor menjadi Rp 27.500.000,00sehingga SAKSI meneruskan kepada sdri. LAILA dengan meminta kenaikandari Rp. 31.000.000,00 per container sesuai kesepakatan awal menjadi Rp.33.500.000,00 yang disetujui oleh sdri. LAILA (sdr. ANTOK meminta kenaikanbiaya handling ekspor sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan alasan bahwa sdr.KOKO meminta kenaikan harga). sdr. KOKO merupakan EMKL yangmenjalankan/mendapat penerusan order dari sdr. ANTOK.

Vista KontainerSevice yang menghandel masalah pelayaran/ pengangkutan barang dariPelabuhan Tanjung Perak ke luar negeri ( Hongkong), serta email kepadapihak yang melakukan handling EMKL yaitu kepada Denni dan / atau kepadaYunianto alias Antok dan dikuatkan dengan komunikasi telepon dariTerdakwa Ill kepada pihak PT.

Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepada pemeriksaatas cara gross up PPh pasal 22 Impor dan atas pernyataan pemeriksa bahwabukti tidak memadai, pemeriksa mengakui bahwa dalam tahun 2009 kegiatanusaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakili perusahaan lain untukmelakukan impor (Handling Impor) dan Pemohon Banding mendapatkansejumlah

fee / komisi dari customer atas jasa handling impor tersebut;bahwa atas temuan Pemeriksa mengenai penyetoran PPh pasal 22 Imporsehubungan dengan pembelian impor atas nama Pemohon Banding sendiriyang juga dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk menetapkan penyerahanterutang PPN, Pemohon Banding tegaskan bahwa ada dua hal yangmemberatkan Pemohon Banding, Pertama : bahwa temuan ini tidak bisa untukmenetapkan penyerahan PPN karena penyerahan terutang PPN berhubungandengan penjualan sedangkan penyetoran

Banding) pada SPT Masa PPN.Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menyatakan bahwa terdapat penyerahanyang terutang PPN yang belum dilaporkan tersebut diperolehdengan cara menggross up penyetoran PPh Pasal 22 importahun 2009 dengan alasan tidak adanya buktibukti memadaidan terdapat indikasi adanya transaksi impor yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sedangkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan hanya handling

JmaahUmroh, dan dalam pemberangkatan Jamaah Umroh tersebut Tergugat tetapikut sebagai coordinator terhadap 36 orang Jamaah yang dikoordinir Tergugat;Bahwa kesepakatan biaya Umroh yang harus disetorkan Tergugat kepadaPenggugat untuk setiap 1 (Satu) orang calaon Jamaah Umroh antara lain: Biaya pemberangkatan yaitu. biaya tiket pesawat Domestik danInternasional; Biaya Akomodasi yaitu biaya Hotel untuk kelas Hotel Bintang 3 atauBintang 4 yang jaraknya 100 meter atau 200 meter dari Masjidil Haram; Biaya Handling

Demikian juga mengenai Hotel yang disediakan Penggugat hanyalahpenginapan sekelas Losmen atau Wisma yang jaraknya lebih dari 500 meterdari Masjidil Haram yang seharusnya sesuai kesepakatan awal sebelumberangkat Hotel yang disediakan adalah kelas Hotel bintang 3 atau Bintang 4dengan jarak 100 meter atau 200 meter dari masjidil Haram;Bahwa selanjutnya mengenai Handling (pengurusan koper Jmaah Umroh)semula disepakati menjadi tanggung jawab Penggugat.

Namun ternyataPenggugat beserta cruwnya tidak mengurus Handling tersebut sehinggaTergugat yang mengurusnya dan harus mengeluarkan biaya untuk mengurusHandling tersebut;Bahwa dengan fasilitas Akomodasi / penginapan yang tidak sesuaikesepakatan yang seharusnya kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyataPenggugat hanya menyediakan Penginapan sekelas Losmen atau Wisma Halinit juga berpengaruh terhadap menu makanan yang seharusnya menumakanan kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyata hanya mendapatkanmenu

ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00merupakan pembayaran atas biaya berupa Inbound (Cases),Handling Inbound, Inbound Trucks, Outbound (cases),Handling Outbound, Outbound Trucks, Storage Chrg in PLTS,Warehouse Rental, dan Operating Cost, bahwa transaksi dengan PT.

Atas 34 (tiga puluh empat) PIB tersebutsemuanya disebabkan karena nilai freight serta biayabiaya lain yangkurang diberitahukan, seperti origin handling, origin pick up.

Atas 34 (tiga puluh empat) PIBtersebut semuanya disebabkan karena nilai freight serta biaya biaya lainyang kurang diberitahukan, seperti ongin handling, ongin pick up.Sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalamrangka impor sebesar Rp210.480.000,00, yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena in casu barang impor yang diberitahukan denganPemberitahuan Impor Barang

dalam tindakankarantina pemeriksaan tumbuhan / media pembawa impor, sedangkan untuk PTOcean Buana Logistik melayani handling dalam tindakan karantina pemeriksaantumbuhan / media pembawa ekspor.Bahwa atas prioritas penempatan Petugas POPT di PT Sentrajasa LogistikIndonesia dan PT Ocean Buana Logistik oleh terdakwa tersebut, seluruh pemilikmedia pembawa impor maupun ekspor telah melakukan handling untuk tindakankarantina pemeriksaan tumbuhan di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PTOcean Buana Logistik

OBLhanya mengurusi soal pemeriksaan komoditas eksport;Bahwa untuk biaya handling, pihak OBL melakukan pungutan sebesar adalahRP. 200.000, perkontainer 20 dan Rp. 250.000, untuk container 40.14. Saksi CISILIATRI WIDIANTI Binti Y.

OBL menarik biaya handling sebesar Rp. 220.000 perkontainerberukuran 20 dan Rp. 275.000, umtuk container berukuran 40, termasuk PPN;Bahwa biaya handling tersbeut ditarik untuk jasa persiapan pemeriksaankarantina;Bahwaataspenarikan tersebut PT. OBL mendapatkan keuntungan tidak lebihdari 30%;Bahwa jumlah container yang masuk setiap bulannya ratarata antara 500 sampaidengan 700 kontainer;Bahwa PT.

Uang itu setiap bulannya disetorkan oleh Karyawan saksi yangbernama GEDRI MATARAM;Bahwa penetapan biaya handling adalah berdasarkan harga pasar;Bahwa besaran biaya handling yang ditarik oleh PT. OBL adalah atassepengetahuan terdakwa ;Bahwa pada saat berlangsungnya penilaian PT. OBL sebagai IKT memangsempat ada beberapa syarat yang belum dipenuhi dan harus dipenuhi.

dalam tindakan karantinapemeriksaan tumbuhan / media pembawa impor, sedangkan untuk PT Ocean BuanaLogistik melayani handling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / mediapembawa ekspor.Bahwa atas prioritas penempatan Petugas POPT di PT Sentrajasa Logistik Indonesiadan PT Ocean Buana Logistik oleh terdakwa tersebut, seluruh pemilik mediapembawa impor maupun ekspor telah melakukan handling untuk tindakan karantinapemeriksaan tumbuhan di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean BuanaLogistik

Cargo handling > USD 2,75/MTFee2. Freightand Fuel : /USD3,59/MT3.

Cargo handling Fee Rp 106.089.036.363,002. Freight and Fuel Rp 138.494.414.743,003. Pajak ekspor Rp 44.953.353.082,004. Jumlah Rp 289.536.804.188,00 Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 315/B/PK/PJK/2014 26bahwa berdasarkan perhitungan di atas diperoleh harga penjualanyang wajar kepada PT.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:Halaman 106 Alinea ke6 dan 7: bahwa yang membedakan hasil akhirnya adalah faktor penyesuaianharga, Terbanding hanya memperhitungkan kualitas batubaraberdasarkan kandungan kalori saja dan melakukan penyesuaian atasCargo Handling Fee, Freight and Fuel serta Pajak Ekspor atasbatubara.

Sedangkan Pemohon Banding memperhitungkan kualitasbatubara yang lebih menyeluruh meliputi kandungan kalori, kandunganabu, kandungan belerang dan melakukan penyesuaian biaya barging,biaya sampling dan testing, biaya kehilangan saat barging serta biayacoal handling/transhipment;bahwa berdasarkan tata cara perhitungan untuk menetapkanHarga Acuan Batubara di atas, Majelis berpendapat dalam penentuanharga batubara sangat dipengaruhi oleh kualitasnya yakni yang utamaadalah kandungan kalorinya namun bukan

Cargo handling Fee Rp 106.089.036.363,002. Freight and Fuel Rp 138.494.414.743,003.

Koreksi atas Air Cargo Handling Charges in Jakarta sebesar Rp. 4.660.259.943 2.) Koreksi atas Import Cost (Custom) sebesar Rp. 76.405.959 3.) Koreksi atas Courier Charges sebesar Rp. 1.920.777 4.) Koreksi atas Insurance (Asuransi Mitsui) sebesar Rp. 989.394.278 5.) Koreksi atas Sea Cargo Handling Charges in Jakarta sebesar Rp. 285.585.133 6.) Koreksi atas Material Transportation & Others sebesar Rp. 2.066.984.277 7) Koreksi atas Inland Charges Overseas and Others sebesar Rp. 338.567.404 8.)

Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalam dalam menerapkan hukum), karena Judex Facti telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa Perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, yaituStandard Ground Handling

Indonesia wajib digunakan dalamNota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara,Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga Swasta Indonesia atauperseorangan Warga Negara Indonesia;Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat perusahaan yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, oleh karenanya Perjanjian yangdibuat dan disepakati seharusnya/wajib menggunakan Bahasa Indonesiasebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009tersebut:Bahwa oleh karena Standard Ground Handling

Klausul supervisi fee dan/atau handling fee;4.

Karbindo Abesyapradhi) berkewajibanmenunjuk pihak pertama (PBM DUT Cabang Teluk Bayur)sebagai PBM dalam kegiatan B/M batu bara milik pihak keduadan pihak kedua membayar handling B/M yang dilaksanakanpihak pertama (PBM DUT Cabang Teluk Bayur) sesuaiketentuan tarif yang berlaku dan membayar handling fee sebesarRp1.250,00/Ton untuk pengeluaran barang dari stockpile ketempat lain;Pihak kedua menyanggupi throughput minimum 20.000Ton/bulan dan apabila minimum throughput tidak terpenuhi,maka pihak kedua

Oriental Resources diwajibkan membayar handling fee sebesarRp1.250,00/Ton berdasarkan dokumen barang/manifest?;e. Perjanjian Penyewaan Lahan PT. Pelindo Il dengan PT. EMKL PantaiBarat Daya (vide bukti T.13):Pasal 7:Kewajiban Pihak Kedua (PT. EMKL Pantai Barat Daya):(1) ..5(2) 2.5(3) Membayar handling B/M yang dilaksanakan oleh pihak pertama(PBM DUT PT. Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur) sesuaiHal. 62 dari 83 hal Put.

Inowo Karya Abadi) membayar handling B/Myang dilaksanakan pihak pertama (PBM DUT PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia Il Cabang Teluk Bayur) sesuai denganketentuan tarif yang berlaku atau membayar handling feesebesar Rp1.250,00/Ton bila kegiatan B/M dikerjakan oleh pihakketiga atau PBM lain yang ditunjuk oleh pihak kedua (PT.

Perusahaan penyewa lahan akandikenakan biaya supervisi dan handling fee, yang notabene merupakanbiaya tambahan, apabila menggunakn PBM lainnya.

Handling charge, nilai ini merupakan objek PPh Pasal 4 (2) dan oleh Rp 4.254.169,00Pemohon Banding sudah dikenakan pajake. Service charge, nilai ini merupakan objek PPh Pasal 4 (2) dan oleh Rp = 7.324.483,00Pemohon Banding sudah dikenakan pajakf.

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangkamenjalankan pemerintahan secara umum;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp727.805.121,00berdasarkan hasil equaliasi onzet PPh Badan dengan DPP PPN;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalahjasa pengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baiklewat darat, laut maupun udara dengan memungut fee atas

Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/20168.10.11.12.Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPTPPh Badan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihatketimpangan, karena yang merupakan objek PPNhanyalahpendapatan yang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak(handling fee, mark up biaya atas nama Customer, dan biaya bukanatas nama Customen);Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya reimbursement yaitupenggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu olehpemberi jasa atas nama penerima jasa

Bahwa data yang ditunjukkan sebesarRp26.039.970,00 merupakan dokumen yang terkaitdengan Terminal Handling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukanoleh pihak vendor, untuk selanjutnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menagihkan Terminal Handling Charge kepadaCustomer,14.9.3.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat, lautHalaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/201610.maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan.Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yangdimintakan oleh penyedia jasa Freight forwarding.Bahwa

dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenamya, karena didalamnyatermasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biayabiaya yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditaginkan kepada Customer.Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling

dan selisih lebihbiaya yang ditagihkan.Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan,karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masukdalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling fee, mark up biaya atas namacustomer, dan biaya bukan atas nama customer).Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya reimbursement yaitupenggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasaatas nama penerima

Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp22.936.535,00merupakan dokumen yang terkait dengan Terminal HandlingCharge.Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2016Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukan olehpihak vendor, untuk selanjutnya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menagihkan TerminalHandling Charge kepada customer.14.9.3.

Application Detail tanggal 15 Desember 2011 sebesar USD 49,280.00;Fotokopi Payment/Accounting Voucher Nomor: PV14/12/11 BASF tanggal 14 Desembesebesar USD 49,280.00;Fotokopi Sea Import Invoice Nomor: SI 17051723 tanggal 30 Januari 2012;Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000340 tanggal 30 Januari 2012;Fotokopi Official Receipt Nomor: 120104270 tanggal 10 Januari 2012;Fotokopi Sea Import Invoice Nomor: SI 17051722 tanggal 30 Desember 2011;Fotokopi Invoice Nomor: 99009 tanggal 10 Januari 2012 (Handling

Cost);Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000063 tanggal 10 Januari 2012;Fotokopi Invoice Nomor: 99014 tanggal 11 Januari 2012 (Handling Cost);Fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00000068 tanggal 11 Januari 2012;Fotokopi Faktur Penjualan/Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00003332 tanggal 12 Januari 2'Fotokopi Faktur Penjualan/Faktur Pajak Nomor: 010.00012.00003210 tanggal 12 Januari 21Fotokopi Statement of Account PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Rekening 1097440102 (USD) periode Desember 2011