tidak benar jelas melanggarhukum, yang meyebabkan kerugian terhadap Penggugatdengan terblokirnya rekening dan tidak terbayarnya danasimpanan Penggugat padahal tidak tern yata bahwa Tergugatadalah nasabah terafiliasi dan debitur Tergugat"Perintah pemblokiran oleh Bank Indonesia terhadaprekening Penggugat jelas bertumpu pada atau akibatadanya laporan menyesatkan yang atau dalam istilahperbankan Tergugat melakukan laporan yang sifatnya"Window dressing" karena itu Tergugat kar enakesal ahannya ini harusa

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2016/PA.Bm.tahun 2007 adalah harta bersama harusa a5. Uang pensiun Penggugat setiapMenimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugatmemperoleh pensiun setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,( satu juta enam ratus ribu rupiah ) diserahkan seluruhnyakepada Tergugat.

secara langsung suatu tindak pidana,melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidanasebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karenapadanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak tidaknya unsurkesalahannya ditiadakan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut sertamelakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatuperbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan32pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut sertamendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harusa

R .dari Luar Daerah Pabean P P Rp d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean Rp 19.648.025.920 Rp = 293.012.543 Rp 19.355.013.377d.4 Pemungutan Pajak oleh PemungutPPN PP BP " Rp d.5 Kegiatan Membangun Sendiri Rp Rp 2 Rp d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut TujuanSemula Tidak Untuk Rp Rp Diperjualbelikan Rpd.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 ataud4 atau d.5 atau d.6) Rp 19.648.025.920 Rp = 293.012.543 Rp 19.355.013.3772 Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harusa dipungut/dibayar

penyebutan letak tanah dan batasbatas obyek sengketadalam suatu surat gugatan tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka,sehingga pada surat gugatan dengan tidak terlebin dahulu melakukaninvestigasi terhadap obyek sengketa tersebut, padahal mengenai letak danpenyebutan letak dan batas batas dalam obyek sengketa merupakan notoirfeiten, Oleh karena sedemikian pentingnya penyebutan letak dan batasObatas dalam obyek sengketa berupa tanah maupun benda tidak bergeraklainnya dalam surat gugatan yang harusa

850. 000,Rp. 3. 500. 000,Rp. 1. 500. 000,Rp. 1. 150. 000.Rp. 31. 000. 000,a prosedur pencairan dan DAD tersebut adalah pertamaintahan desa dengan BPD mengadakan musyawarah desa tentanga apa saja yang akan dilakukan desa, kemudian hasil rapatgkan dalam DURK ( Daftar Usulan Rencana Kerja ), setelah sepakat. tersebut dituangkan dalam LK (Lembar Kerja) dan diajukan ke/OKU apabila disetujui maka dana DAD tersebut cair dan digunakandengan LK yang ada ;setelah dana DAD digunakan, lalu pemerintah desa harusa

pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam halini penyuruh dipidana sebagai orang yang bertindak,sedangkan yang disuruh melakukan tidak dipidana karenapadanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaktidaknyaunsur kesalahannya ditiadakan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut sertamelakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatuperbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan' denganpelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut sertamelakukan tindak pidana pelaku utamanya, jadi dalam halini harusa

tindak pidana, sedangkan Putusan Perkara Pidana Nomor 331 /Pid.Sus/2016/PN Pli(Narkotika) Halaman 16 dari 24sabusabu juga telah dinyatakan Positif sebagai Narkotika Golongan (satu) yangdilarang oleh Undangundang, maka kesadaran dalam persekongkolan Terdakwabersama dengan Saksi Hanafi tersebut telah dapat dikatakan sebagai suatupermufakatan jahat;Menimbang, bahwa oleh karena permufakatan jahat merupakan salah satukomponen unsur dari Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, maka yang harusa

secara langsung suatutindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam halini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yangdisuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsurkesalahan atau setidak tidaknya unsur kesalahannyaditiadakan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut sertamelakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatuperbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan denganpelaksanaan suatu' tindak pidana dimana ia turut sertamendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harusa

Terhadap Eksepsi angkaMenimbang, bahwa terhadap' eksepsi angka 1 dariTergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau tak jelas (obscuurLibel ) 3 ere e e r e e e e eeeeeeeMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 5tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan bahwa syarat syarat yang harus63dimuat dalam suatu gugatan untuk layak = diajukan diPengadilan Tata Usaha Negarayaitu eaM Wes ese ceene ceceae = ere seni ener Sonera eee Reet eee Seren eee Sere(1) Gugatan harusa

secara langsung suatu tindak pidana,melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidanasebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karenapadanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak tidaknya unsurkesalahannya ditiadakan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukansuatu. tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu' perbuatan yangdilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindakpidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadidalam hal ini harusa

Ekspor Rp 28.879.543.025 Rp 28.879.543.025Penyerahan yang PPNnya harusa.2. dipungut Rp 641.657.070 Rp 641.657.070Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh ans. Pemungut PPN Rp Rp a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 10.682.327.750 Rp 10.682.327.750 Penyerahan yang dibebaskan dari 25. pengenaan PPN Hip Rpa.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a4+a.5) Rp 40.203.527.845 Rp 40.203.527.845b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak R Rterutang PPN p pc.

rupiah) yang dihitung sejak batas waktu bulanAgustus 2008 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatandan membayar uang ganti rugi immaterial secara tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyard rupiah) karena para Tergugat telah membohongi Penggugat denganmemberikan pernyataan pernyataan yang tidak benar ke dalam Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli tersebut .Dengan demikiam jelas jelas para Tergugat telah melakukan ingkar janji danberdasarkan PPJB tersebut para Tergugat harusa

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Dengandemikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut adalah sebagaiberikut; Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sebuah gugatan itu jelas atau kabur,dasar acuannya adalah Pasal 56 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi olehsuatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa gugatan harusa

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.44+a.5) 17.523.130.921,00 17.767.152.953,00Atas Penyerahan Barang danb, Jasa yang tidak terutang PPN 0,00 6,00Jumlah Seluruh Penyerahan a.3. 0,00 0,00a.4. 0,00 0,00C. 17.523.130.921,00 17.767.152.953,00(a.6+b)5 Penghitungan PPN Kurang/(Lebih)BayarPajak Keluaran yang harusa. dipungut/dibayar sendiri (tarif x 25.869.848,00 25.869.848,001.a.2 atau a.d.7)b. Dikurangi:b1. PPN yang disetor dimuka dlm 0,00 0,00 Masa Pajak yg sama Halaman 2 dari 39 halaman.

secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruhorang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak,sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada35unsur kesalahan atau setidak tidaknya unsur kesalahannyaditiadakan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukansuatu. tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yangdilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindakpidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadidalam hal ini harusa

menginginginkan agar adanya putusan provisi adalah tidakberdasar menurut hukum,sehingga gugatan Para Penggugat patutuntuk ditolak ;13.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 dan 9 butirangka 27 dan 29 yang intinya menyatakan Tergugat melakukanpelanggaran berdasarkan pasat 155 ayat (2) Undang Undang No.13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ....dst dan meminta agarTergugat melaksanakan kewajibannya adalah dalil yang kontradiksi,karena bilamanadiimplementasikan dengan benar, seharusnya Para20Penggugat harusa

Putusan Nomor 1549/B/PK/PJK/2016Alamat Domisili : Jalan Diponegoro Nomor 7 PadangNPWP : 01.229.806.3.201.000Terdaftar sejak : 31 Desember 1983Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak : 01.229.806.3.201.000Dikukuhkan sebagai PKP sejak : 1 Mei 1986Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) bulan Mei 2009 terdiri dari: A.1 Ekspor Rp38.905.223.060Penyerahan yang PPNnya harusA.2 dipungut sendiri Rp 1.745.810.930Penyerahan yang PPNnya tidakA.4 dipungut Rp21.276.689.150Jumlah Penyerahan Rp61.927.723.140 Tidak ada

ada perundingan;Bahwa saat itu PKB masih berlaku;Bahwa untuk periode 2007 2009 sampai denan Agustus 2010;Bahwa ada Perpanjangan ;Bahwa di dalam PKB, mengatur bagaimana Prosedur mogok yaitu dalam Pasal 70mereka harus mengajukan surat permintaan perundingan secara tertulis;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya dari perusahaan menanyakan suratperundingan ituBahwa Pasal 70 menyatakan mengenai Pemberitahuan pertama, Kedua dan Ketiga;Bahwa didalam PKB itu diatur langkah langkah mogok itu prosedurnya, harusa

Diantara harta gonogini selama perkawinan harusa. Sebuah bangunan rumah berdiri diatas tanah milik mertua/orang tuaTergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi menuntut hak atasbangunan tersebutb. Barangbarang gonogini lainnyadiantaranya :1). 1 buah kulkas 2 pintu merk LG ;2). 1 buah televisi 16 inci merk LG ;3). 2 buah kipas angin merk Maspion ;4). 1 buah DVD merk POLITRON ;5). 1 buah rak piring/lemari piring ;6).