Ditemukan 401 data
59 — 29
HUKUM:Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 142/Pdt/2017/PT.PdgMenimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat bandingPembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Judek
Terbanding/Tergugat : Direktur BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL atau BPJS
77 — 61
Bahwa Judek Facty Pengadilan Negeri Manado Tidak bertindaksecara Teliti,Jeli, adil dan benar dalam menerapkan PutusanAquo sebagaimana dengan bukti dan saksisaksi fakta dalampersidangan,sehingga tidak patut dihargai dan dihormati danpatut untuk Dibatalkan.3.
Bhawa Judek Facty hanya mempertimbangan Posita danPetitum Gugatan tanpa melihat pokok perkara,padahal dalamHalaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT MNDSuatau gugatan pokok perkara antara penggugat dan Tergugatadalah tentang ketidakprofesional Terbanding/Tergugat yangtidak memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat tentangPajak Progresif yang tidak sesuai Peraturan Hukum danmenimbulkan akibat hokum,hal ini juga tercantum dalamPetitum Gugatan yang pada dasarnya merugikanPembanding/Penggugat
kesesuaian, Perkaraaquo sesungguhnya mengenai perbedaan pendapat, atausengketa mengenai penerapan pajak progresif, atauketidakrelaan Pembanding (semula Penggugat) untukdikenakan Pajak, apakah pajak penghasilan yang akan diterimaPembanding (semula Penggugat) dari Jaminan Hari Tua (JHT) inidikenakan potongan pajak sebesar 25% atau dikenakanpotongan pajak sebesar 5%;Bahwa, Pembanding (Semula Penggugat) telah memberikan penilaianterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, denganmenyebutkan, bahwa : Judek
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagi akta di bawah tangan, maka sudah sepantasnyaMajelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut karena tidakdapat dipertanggung jawabkan pada hukum;10.Bahwa judex facti Mahkamah Syariyah Takengon dan Mahkamah Syariyah11Aceh melanggar hukum dan melampaui batas wewenang pertimbanganmengarahkan kepada sengketa milik antara para Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi Il, Hakim hanya mengkonstatir dan memberikanpertimbangan hukum antara para Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi Il;.Bahwa judek
tersebut milik Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi I sedangkanyang menguasai tanah objek perkara bukan Termohon Kasasi II termasukTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, III dan IV dan kapasitas TermohonKasasi , Ill dan IV bukan /egal standing dalam perkara ini yang harusdiberikan pertimbangan hukum dan telah melanggar asas audi et alterampartem dan asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan (Vide Pasal178 ayat (2) HIR Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv);13.Bahwa Majelis Hakim judek
126 — 67
demikian tidak sesualdengan fakta persidangan (vide Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2020) yangakan berimplikasi dengan status Pemohon, sehingga kuasa Pemohon harusdicantumkan pada identitas dalam putusan karena menyangkut dengan Legalstanding Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatudengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah SyariyahAceh Nomor 107/Pdt.G/2020/MS Aceh tanggal 1 Desember 2020, untukselanjutnya kepada Majelis hakim yang ditunjuk sebagai judek
181 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judek Facti (Majelis Hakim Nomor41/Plw.Pailit/2012/PN.Niaga Sby Pengadilan Negeri Niaga Surabaya) tidakada mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang sah atautidaknya tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Pemohon PK, sehinggaputusan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon PK (Turut Terlawan)untuk tunduk pada putusan pengadilan tersebut dan memerintahkanmembayar biaya perkara secara tanggung rentang dengan pihak terlawandalam perkara asal adalah tidak berdasar
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 815K/Pdt/2011Mahkamah Agung berpendapat:mengenaialasankasasi pertama dan kedua :Bahwa alasan alasan Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan karena Judek Fakti tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa Terlawan selaku isteri dari Terlawan II harusturut bertanggung jawab atas hutang suaminya dankarenanya Harta Bersama in casu objek sengketa dapatdisita untuk pelunasan kewajiban Terlawan Il, lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judek Facti tidak memberikanpertimbangan yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 97 ayat(1) huruf "f KUHAP, yang menentukan Hakim harus rnempertimbangkantentang halhal yang meringankan dan halhal yang memberatkanpemidanaan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan,oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum,karena tidak memberikan pertimbangan sama sekali terhadap
Terbanding/Penuntut Umum : AKHMAD IRIYANTO SUDARYONO, SH
18 — 11
Juni 2021, sedangkan permintaan banding Penasihat hukumTerdakwa diajukan pada tanggal 10 Juni 2021 dan karena itu permintaanbanding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal233 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syaratformal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasihat hukum Terdakwamengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atasputusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut : Bahwea judek
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rachman Saleh sebagai pihak didalamperkara a quo, maka sudah selayaknya jika oleh Majelis Hakim Agungmenyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adanya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan kasasi Bahwa judek facti sudah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutustuntutan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat I/Pemohon Kasasi; Bahwa keberatankeberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena bersifatpengulangan dari jawaban
10 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judek facti dalam amar putusannya pada poin 7, yang berbunyi:Menetapkan hutang mahar Tergugat kepada Penggugat sebesar 4 (empat)mayam emas 24 karat dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepadaPenggugat.
44 — 24
Bahwa Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/MIL/2002tanggal 13 Februari 2002 menyatakan : Bahwa pemidanaan yangMenimbangMenimbangMenimbang6diberikan Judek Facti (Mahkamah Tinggi Milliter) tidakmemperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat,sebab sikap penyesalan Terdakwa atas perbuatannya sebagai halyang meringankan, sehingga anasir yang mencakup ketertibanmasyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimanayang telah dipertimbangkan Judex Factie, sehingga keputusanMahkamah
95 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judek Facti adalah telah salah dan keliru dalam memutuskan bahwaperkara Permohonan Keberatan terhadap putusan Badan PenyelesaianSengketa Kota Tasikmalaya ini bukan merupakan kewenangan pengadilanNegeri Garut;2.
VISI IDOLA PUTRANTI, SH
Terdakwa:
HASAN BISRI
36 — 4
PUTUSANNomor :514/Pid.B/2017/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkaraperkara pidana padapengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HASAN BISRI;Tempat lahir : Pamekasan;Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 Nopember 1977;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Dusun Judek Desa Tlogorejo RT.007/RW.004 Kec.Pagak, Kabupaten Malang;Agama
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
panggilan dikeluarkanJurusita Pengganti pada Jumat tanggal 23 Agustus 2013 telah memanggilPemohon Kasasi semula Tergugat untuk hadir bersidang di PengadilanNegeri Medan pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib.Kemudian Putusan perkara a quo di putus oleh Majelis Hakim tanggal 07Januari 2014 dan jelas waktu pemutusan perkara bertentangan denganketentuan Pasal 103 tersebut diatas.Berdasarkan ini mohon putusan perkaraa quo dibatalkan/ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa judek
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Tingkat Pertama lokasi lahanyang digugat yaitu diatas Areal Hak Guna Usaha Nomor 56/HGU/BPN/2003, saat itu mestinya Termohon Kasasi I/Terbanding l/Tergugat menunjukan juga lokasi tanah yang telah dibebaskannya tersebut di lokasiareal Hak Guna Usaha Nomor 16 dan Hak Guna Usaha Nomor 34 tetapimalahan mengatakan bahwa sama pada lokasi lahan sengketa a quo,Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan dalam putusanJudex Facti tingkat pertama halaman 101 dan 102, sebab bagaimanamungkin Judek
Pertama telah keliru dan tidak menilaiatas fakta hukum yang terungkap dilapangan sehingga menjadikan buktipembebasan lahan di Hak Guna Usaha Nomor 16 dan Hak Guna UsahaNomor 34 milik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat di alihkan dandipakai sebagai bukti pembebasan lahan di Hak Guna Usaha Nomor 56(tanah objek sengketa a quo);Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pertimbangan dalam putusanJudex Facti tingkat pertama halaman 97 yang menyebutkan tidak jelas danrinci mengenai objek yang diperjanjikan Judek
Nomor 3072 K/Pdt2016Pertanian Pemohon Kasasi seluas 340 Hektar yang terletak di Ulak Nagodalam areal Hak Guna Usaha Nomor 56/HGU/BPN/2003 berupa alas hakdengan bukti P.1.1 s/d P.27.1;Pertimbangan Judek Facti hanya berdasarkan pada bukti P.129.2 dan buktiT.1.1 berupa Surat Kesepakatan 3 Mei 1999 saja, tanpa menilai danmenguji bukti P.1.1 s/d P.27.1 dan bukti P.29.17 dan P.29.18 yangdiserahkan oleh Pemohon Kasasi;Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaituPasal 1365 KUHPerdata
Bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b disebutkan dalam menilaikebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi dengan alat buktilain dalam hal ini Judek Facti sama sekali tidak memberikan pertimbanganhukum terhadap persuaian antara keterangan saksisaksi dengan buktiHalaman 46 dari 50 hal.Put.
51 — 14
Pembandinguntuk pemeriksaan ulang perkara a quo telah diajukan masih dalam tenggatwaktu banding dan cara serta yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pulapermohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan(Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan bandingPembanding dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiPengadilan judek
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh
73 — 28
Objek gugatan sama dan apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhimaka suatu perkara atau perkara tersebut tidak dapat dinyatakannebis in idem;Bahwa Judek Faktie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalampertimbangannya halaman ke 13 menyatakan gugatan Penggugat Ne bisIn Idem di hubungkan dengan Putusan perkara No. 2/Pdt.G/2014, tanggalHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 58/PDT/2019/PT BNA.14 Juli 2014, jo.
Bahwa Judek factie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalampertimbangannya halaman ke 16 menyatakan gugatan Penggugat Nebis InIdem dihubungkan dengan gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PNBnatangal 17 Januari 2018 Jo Putusan Perkara Nomor 35/Pdt/2018/PTBNA,tanggal 11 Juli 2018 Jo Putusan Perkara Nomor 3535K/PDT/2018 tanggal16 Januari 2019 adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau kelirudalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya karena;a.
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum harus dikabulkan, dan putusan Judek Facti(Pengadilan Negeri Donggala) yang membebaskan Terdakwa dari dakwaanPenuntut Umum, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 378jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, sehingga oleh karena itu Terdakwa harusdijatuhi hukuman berupa pidana bersyarat, yaitu pidana penjara selama 1 (satu)bulan dengan masa percobaan
Pembanding/Terdakwa : HERTZA FEBRIAN BIN ROBERT Diwakili Oleh : TRI IRMA FEBRIANTI SH dan REKAN
Terbanding/Penuntut Umum : DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
50 — 34
ParaTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracaraserta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telahmengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yaitu mengenai tindakpidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maupun dengan pidanayang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena judek
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARMIYATEN, (istri/janda Almarhum Komar Sukamto),bertempat tinggal di Dusun Judek Rt 10 Rw 04, DesaSerikaton Sambi, Kabupaten Kediri, dalam hal ini jugamewakili dari anakanaknya, bernama: 1.FATKUR ROHMAN,2. SUSIATI, 3. KANAPI, 4. SUKAR, 5. WASINGAH,6. SOPINGI, 7. DJULAIKAH, 8. SOLIKAH, 9. ISNAN,2. MANAN, bertempat tinggal di Dusun Plosokursi Rt 01 Rw 02,Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar,Halaman 1 dari 10 hal. Put.