Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Validasi:42216080920469105109, Nomor Porsi: 1000889213, atas nama SaktiDivano Wiharja, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementeriaan AgamaKabupaten Garut tertanggal 09 Agustus 2016, bermeterai cukup yang olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberitanda T.15;16.

Kementeriaan Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan,beralamat di Jalan STM Kelurahan = Sitirejo Il,Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II;Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mdn3.

Bahwa berdasarkan Surat Kementeriaan Energi Dan Sumber Daya MineralRI Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017 Hal Finalisasi PenataanIUP Mineral dan Batubara (Mineral), yang ditujukan kepada PARAGUBERNUR di seluruh Indonesia. Bahwa intinya Surat Menteri Energi DanSumber Daya Mineral tersebut yang ditujukan kepada Para Gubernur adalahuntuk melakukan penataan dan penertiban terhadap izin izin IUP baik yangbaru maupun sudah berjalan;.

Bahwa pembayaran Pesangon kepada Para Penggugat akan dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Hubungan Kerjatersebut dikeluarkan, hal ini dikarenakan Tergugat selaku Badan Usaha MilikNegara harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Badan UsahaMilik Negara (Kementeriaan BUMN) Republik Indonesia untuk mencari solusiserta merumuskan darimana pengambilan alokasi anggaran untuk pembayaranuang Pesangon para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)

Seluruh petunjuk yang diberikan olehbeberapa instansi pemerintahan, termasuk dan tidak terbataspada BKPM, sebagaimana tercantum pada Notulen 11 April 2019,telah Penggugat tindaklanjuti secara patut dan nyata melaluikegiatan:(i) Penggugat melakukan aplikasi Surat PersetujuanEkspor dari Kementeriaan Perdagangan dan telah terbitakun aplikasi INATRADE sebagaimana dinyatakan dalamBerita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Asli PerusahaanPendaftaran INATRADE No. 065/UPP.DAGLU/V/2019tertanggal 10 Mei 2019;(

olehTermohon Banding di persidangan, karena sudah menjadi fakta hukumTeguh Santoso, ST yang mengaku sebagai Ahli Teknis dari PU Prov.Kalbar, dalam persidangan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkanSertifikat Kompetensi Keahlian sebagaimana Surat Edaran MenteriPekerjaan Umum tentang kualifikasi Ahli Teknis Nomor : 06/SE/M/2010diantaranya mengatur kompetensi tenaga ahli yaitu Kompetensi tenaga ahlisekurang kurangnya adalah pejabat fungsional tata bangunan danperumahan atau Pegawai Negeri Sipil Kementeriaan

hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Pada tahun 2010, saksi sebagai Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara;Bahwa Sumber dana untuk biaya embarkasi dan debarkasi penyelenggaraanHaji tahun 2010 atau penyelenggaraan Haji lokal, bersumber dari danaPemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dan tanggungan masingmasing calon Jamaah Haji;Bahwa saksi mengakui pada tahun 2010, pernah mengeluarkan ataumenerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementeriaan

Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah(PPIHD) Propinsi Maluku Utara, dan sudah termasuk kewenangan Panitia,makanya pada pelaksanaanya tidak dilaporkan kepada saksi;Bahwa Keberangkatan calon jamaah haji dibagi dalam 3 (tiga) kloter;Bahwa Dana Haji tahun 2010, yang bersumber dari Pemerintah DaerahPropinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan tanggunganmasingmasing calon jamaah Haji, disetorkan langsung ke rekeningBendahara panitia yang mana bendahara panitia melekat pada BendaharaKanwil Kementeriaan

Gugatan kurang pihakBahwa gugatan penggugat kurang pihak mengingat Tergugat selainmenghibahkan tanah kepada Tergugat Il dan kepada Tergugat III, makaTergugat juga telah menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum danHAM (Sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasyarakatan) danTergugat dalam menghibahkan kepada Kementeriaan Hukum dan HAM(sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasyarakatan), bahwa lokasitanah milik Kementerian Hukum dan HAM lokasinya merupakan satuhamparan dengan tanah milik Tergugat

PenggantianNilai tegakanPasal 1 ayat 2Jenis dan tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementeriaan Kehutanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah;Pasal 4Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, danpenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku PadaKementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan MenteriKehutanan setelah mendapat pertimbangan dari menteri Keuangan;5.

d). 1 (Satu) Buah Buku Paket/cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Perbukuan Kementeriaan Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Muhammad Ali Mashar dan Dwinarhayu. e). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan.

/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VIIIX,Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, BukuSekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan VIII untuk Kelas VIII SMP/Mts, Pusat PembukuanKementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE),Penulis Dwi Sarjiyanto dan Sujarwadi.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/cetak Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),Pusat Perobukuan Kementeriaan

TPK/2018/PN Mks.).1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan VIII untuk Kelas VIII SMP/Mts, Pusat PembukuanKementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE),Penulis Dwi Sarjiyanto dan Sujarwadi.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/cetak Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP),Pusat Perbukuan Kementeriaan Pendidikan Nasional, BukuSekolah Elektronik (BSE), Penulis Muhammad Ali Mashar danDwinarhayu.. 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak

Bahwa berdasarkan ketentuan Bab Pasal 1 angka 18 BendaharaPengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uanguntuk keperluan belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementeriaan Negara/ Lembaga.8.

Keputusan Bupati MadiunNomor : 188.45 /38/KPTS / 402.031 / 2011 tentang Penunjukkan PejabatHal 82 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara danPembantu Bendahara pada badan, Dinas, Kantor, bagian dan kecamatanlingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaranadalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementeriaan

Kementeriaan Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKNSumatera Utara.

INDOPIPE yangberkedudukan di Kawasan Industri Gresik, Jalan KIG RayaSelatan, Blok D No. 12A26, Desa Randuagung, KecamatanKebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Akta No. 81 tertanggal21 April 2016 oleh Notaris Devi Chrisnawati, S.H. di Surabayasebagaimana telah disahkan oleh Kementeriaan Hukum dan HakAsasi Manusia No. AHUAH.01.030042519 tertanggal 22 April2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPT. INDOPIPE;Dalam hal ini memberi kuasa kepada1. H. Syaiful Maarif, S.H., CN., M.H.;2.

dan monitoring saksimemberikan petunjuk kepada Gapoktan agar penyimpanganpengelolaan dana BLM PUAP tersebut segera diselesaikan karenapermasalahan penyimpangan pengelolaan tersebut bisamenyebabkan rekom pengajuan dana tidak disetujui olehKementerian Pertanian.Bahwa dana BLP PUAP Tahun 2011 yang dikelola oleh GapoktanLanggeng tersebut merupakan aset keuangan negara hal tersebutterlihat masih adanya monitoring dan pelaporan pengelolaan danaHal. 57 Putusan Perkara Nomor: 64/Pid.susTPK/2019/PN Sby.ke Kementeriaan

Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilakukan tanpa izin dari DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi pada Kementeriaan Pendidikan Nasional, yangseharusnya tanpa ada izin terlebih dahulu belum berhak melakukan penerimaanmahasiswa dan melaksanakan proses perkuliahan ;Menimbang, bahwa selama proses pelaksanaan perkuliahan dimaksudpihak tim pengelola USBM Teluk Dalam yang diketuai oleh saksi Sozisokhi Sihura,SE, M.Ec.

Magdalena Bago,S.Pd, MM, MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.Pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilakukan tanpa izin dari Direktorat JenderalPendidikan Tinggi pada Kementeriaan Pendidikan Nasional, yang seharusnyatanpa ada izin terlebih dahulu belum berhak melakukan penerimaan mahasiswadan melaksanakan proses perkuliahan sebagaimana dari keterangan saksisaksi,ahli dan barang bukti untuk itu;Menimbang, bahwa selama proses pelaksanaan perkuliahan dimaksudpihak tim pengelola USBM

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.24 tgl.12 Januari 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris RANDY HERJANTO. S.H dan Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No 12 tgl.22 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris ESTHER P.E.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No.24 tgl.12 Januari 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris RANDY HERJANTO. S.H dan Nusantara pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris LINDA HERAWATI.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundle Akta No 12 tgl.22 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Notaris ESTHER P.E.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.

MUHAMMAD MENOS ERRY, MM dalam memimpin mediasi atau sebagaimediator, bahwa secara tegas dan jelas menempatkan posisi lokus delikti terjadi tindakpidana adalah di kantor Wilayah Kementeriaan Hukum dan HAM (KanwilKementeriaan) bukan di Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat, dengan demikian jikadinilai perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa dalam lokus di Kanwil Hukum dan HAMKalimantan Barat, sangat jelas tidak terhadapat alasan hukum kuat bahwa Terdakwamelakuan tindak pidana dalam unsur perbuatan melawan

S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0097313 tgl.09-11-2016.

S.H. dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0014016 tgl.13 Januari 2017.

., M.Kn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dari Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0206476 tgl 28-12-2017.