• none nn nnn non enn nee nee nnn one eeea. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama "HOTEL SOLIS"berlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

  hukum bahwa seluruh objek sengketa berupa: a. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama HOTEL SOLISberlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

  objekSENOKETA DEPP as see tere rrr ar nala. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama HOTEL SOLISberlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

• (lima ribu dua puluh sembilan meter persegi), terletak di DesaPasarbanggi ; Bahwa setahu saksi syaratsyarat permohonannya berupa foto copy sertipikat, fotocopy KTP sesuai nama di sertipikat dan foto copy KTP pemohon ; Bahwa setahu saksi proses permohonan masuk dari KPPT diajukan ke BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah kemudian diadakan Rakor setelah itu keluarrekomendasi.

  (lima ribu dua puluh sembilan meter persegi)e Bahwa setahu saksi proses pemecahan terlebih dahulu dilakukan di KPPT lalu keBKPRD. untuk mendapatkan rekomendasi lalu ke Kantor Pertanahan ;e Bahwa setahu saksi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tanggal 13 Juli2012.Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatmenyatakan tidak ada hal hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan, lalumenyerahkan kesimpulan tertanggal 29 April 2013 dan memohon putusan ;Menimbang, untuk mempersingkat

• Muhamad Syah (SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008)pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum DaerahMalingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Sdr. M.

  Muhamad Syah(SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 diRumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN BinMURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Sdr.

  Muhamad Syah(SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 diRumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN BinMURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ; Sdr.

• sertifikat tanah tersebutkepada Penggugat.Bahwa setelah selesaianya pengurusan Akta jual beli dan setelah Turut Tergugatmenyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat, Penggugat kemudianmengajukan permohonan mendirikan bangunan Ruko berlantai III Kepada Kantorpelayanan perizinan terpadu kota sungai penuh, atas permohonan penggugattersebut pada tanggal 9 Agustus 2012 Kantor pelayanan perizinan terpadu kotasungal penuh memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Penggugatdengan nomor : 648/65/KPPT

  Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor648/65/KPPT/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, Tentang izin mendirikan bangunan.Bukti ini membuktikan bahwa bangunan rumah ruko diatas tanah objek perkaraadalah bangunan Ruko yang dibangun oleh Penggugat, bangunan tersebut dibangundiatas tanah bersertifikat Nomor 199 atas nama penggugat Hattarudin sebagaipemilik.Bahwa bukti kepemilikan Penggugat di atas diperkuat atau didukung dengan buktisurat dari Turut Tergugat yaitu : Bukti TT1 Buku Tanah

  Bahwa Pembanding semula Penggugat kemudian mengajukanpermohonan mendirikan bangunan Ruko berlantai III kepada Kantor pelayananperizinan terpadu kota Sungai Penuh, atas permohonan penggugat tersebutpada tanggal 9 Agustus 2012 Kantor pelayanan perizinan terpadu kota SungaiPenuh memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Pembandingsemula Penggugat dengan nomor : 648/65/KPPT/2012;2: Bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak kandungPembanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding II semula Tergugat

  bukti P1 merupakan sertifikat Hak Milik atas namaPembanding semula Penggugat sebagai Pembeli;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dihubungkan dengan buktiTT3 bahwa Pembanding semula Penggugat telah dilakukan proses balik nama dariPenjual kepada Pembeli yaitu Hatarudin/Pembanding semula Penggugat, dimanaproses jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Fedy Kesaria.SH,M.Kn;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu No. 648/65/KPPT

• Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 + tentang PPendelegasian sebagian WewenangPenandatanganan Perizinan Kepada Kepala KantorHalaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut :Dalam Pasal 2 disebutkan :(1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Perizinan olehPemerintah Daerah Dilaksanakan oleh KPPT,(2) Untuk menyelenggarakan PTSP di bidang perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupatimendelegasikan

  sebagian wewenang penandatangananperizinan kepada Kepala KPPT ;(3) Pendelegasikan sebagian wewenang penandatangananperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :a.

  Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 tentang Pendelegasian Sebagian WewenangPenandatanganan Perizinan kepada Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadau Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut : Berdasarkan pendelegasian sebagianwevenang penandatanganan Perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala KPPT wajibmelaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian perizinandengan berpedoman pada peraturan perundangundangan,Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016

  Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 + tentang = Pendelegasian sebagian wewenangPenandatanganan Perizinan Kepada Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati berbunyisebagai berikut : Pembenan atau penolakan izin di KPPTdilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KPPT;Berdasarkan ketentuan sebagaiman dimaksud pada Pasal 2 ayat(2), ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun2014 maka pemberin atau penolakan izin khususnya TDUPmerupakan kewenangan Kepala

• sebelum pembangunan rumah dilakukan oleh adik kandung dariPenggugat pada tanggal 19 Juni 2010 terlebih dahulu ROSMI adik KandungPenggugat mengajukan PERMOHONAN IMB ke Kantor Pelayanan TerpaduKota Bukittinggi untuk mendirikan RUMAH Milik ROSMI yaitu kaumPenggugat di atas tanah tanah objek perkara dengan mengajukan persyaratanyang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi dan dimanapembangunan rumah tersebut sedang berjalan tahap penyelesaian;Bahwa sesuai dengan Pengumuman No.438/PIMB/KPPT

  dengan bantuan pihak keamanan (yangberwajib);Menyatakan Para Tergugat beserta kaumnya yang berasal dari PasukuanKoto Surau Gadang yang sesuai dengan Ranji keturunan kaum ParaTergugat;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orangorang yang di bawahkekuasaannya patuh dan taat pada putusan pengadilan;Menyatakan IZIN WALIKOTA Bukittinggi dengan No.521/XII/2010 tanggal17122010 atas nama ROSMI adik dari Penggugat dengan Lokasi Jn.Manunggal /objek perkara sesuai dengan Papan Pengumunan No.438/PIMB/KPPT

  Manunggal /objek perkara sesuaidengan Papan Pengumunan No.438/PIMB/KPPT/k.010 adalah sah, kuat dan berharga;Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 11, menurut majelis hakim hampirsama dengan petitum gugatan angka 5, bahwa Izin Walikota Bukittinggi juga merupakansuatu produk pejabat Tata Usaha Negara yang berada dalam yurisdiksi Peradilan TataUsaha Negara, oleh karena itu harus pula ditolak dan dikesampingkan;Petitum Ke12 :Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 12 MenyatakanMenghukum Tergugat

• 1 (satu) buah SIUP Kecil No. 503/SIUP.K/3743/ KPPT/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah Ijin Gangguan No. 503/IG.R/6867/ kppt/2012 a.n. Ida Nursanti.
• 1 (satu) buah SITU No. 312/KPTS/SITU/1996.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Ramadhan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

• Ali (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

• Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
• Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
• Menetapkan barang bukti berupa:
1. FC Surat Persetujuan Prinsip Investasi dari Bupati Tanjab Timur Nomor : 503 / 2859 / PLY / KPPT, tertanggal

   FC Surat Persetujuan Prinsip Investasi dari Bupati Tanjab TimurNomor : 503 / 2859 / PLY / KPPT, tertanggal Muara Sabak,23 Juli 2015(terlegalisir).2. FC Surat Izin Perinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 2/15/1PPL/ PMDN / 2015 , tertanggal Jambi 20 Agustus 2015(terlegalisir).3. FC Surat Surat Pemberian Izin Lokasi sesuai Keputusan BupatiTanjab Timur Nomor : 426 tahun 2015, tertanggal Muara Sabak 21 Agustus2015 (terlegalisir).4.

   ErasaktiWiraforestamatersebut Bupati Tanjung Jabung Timur mengeluarkan suratNomor : 503/2859/PLY/KPPT tanggal 23 Juli 2015tentang persetujuan prinsipInvestasi yang pada prinsipnya menyetujul rencana PT. EWF untukmelaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasidengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit di WilayahKecamatan Mendahara dan Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur.

   ErasaktiWiraforestama tersebut Bupati Tanjung Jabung Timur mengeluarkan suratNomor : 503/2859/PLY/KPPT tanggal 23 Juli 2015 tentang persetujuan prinsipInvestasi yang pada prinsipnya menyetujul rencana PT. EWF untukmelaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasidengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit di WilayahKecamatan Mendahara dan Kecamatan Muara Sabak Timur KabupatenTanjung Jabung Timur.

   ErasaktiWiraforestamatersebut Bupati Tanjung Jabung Timur mengeluarkan suratNomor : 503/2859/PLY/KPPT tanggal 23 Juli 2015tentang persetujuan prinsipInvestasi yang pada prinsipnya menyetujui rencana PT. EWF untukmelaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi denganusaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit di Wilayah KecamatanMendahara dan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung JabungTimur.

• .:305 Tanggal 13 Maret 2015, Kepentariaan PNPalembang338/CV/2015/PNPLG, Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.612.031.4307.000, Surat Izin Walikota Palembang: 503/IG.R/2149/KPPT/2015,Surat Izin Usaha Perdagangan : 03/SIUP.K/1153/KPPT/2015, TandaDaftar Perusahaan: 06.06.346.213.79.5.Satu unit mobil Isuzu PantherGrand Touring tahun 2008, No. Rangka: MHCTBR54F8K292708, No.Mesin: E292708.6.Satu unit Mobil Truck double Mitsubishi PS100 tahun1995, No.

• Izin Prinsip Nomor 503/2981/KPPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;d. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3240/IPKTM tanggal 3September 2009:e. Izin Prinsip Nomor 503/2982/K.PPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;f. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3241/IPKTM/KPP T/2009tanggal 3 September 2009;g. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1009/IPKTM/KPP T/2010tanggal 9 April 2010;i.

  SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1009/IPKTM/KPP T/2010tanggal 9 April 2010;i.

  Izin Prinsip Nomor 503/2981/KPPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;d. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3240/IPKTM tanggal 3September 2009:e. Izin Prinsip Nomor 503/2982/K.PPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;f. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3241/IPKTM/KPP T/2009tanggal 3 September 2009;Hal. 34 dari 87 Hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2016g. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h.

• Berkat Marisa Nomor49, tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris HasnaMokoginta, S.H. di Gorontalo;Kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) NomorO704/KPPT/IZ/PK/XI/2009 dan kopi Legalisir Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 320114500396;Kopi legalisir Completion Report Proyek Pembangunan StorageTank Minyak Goreng Curah PT.

  Berkat Marisa Nomor49, tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris HasnaMokoginta, S.H. di Gorontalo;Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/201810) Kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) NomorO704/KPPT/IZ/PK/XI/2009 dan kopi Legalisir Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 320114500396;11) Kopi legalisir Completion Report Proyek Pembangunan StorageTank Minyak Goreng Curah PT. Berkat Marisa yang dibuat olehPT.

• copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh UD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;- Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal 25 Januari 2017;- Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyar tertanggal 26 / 27 Mei 2016 beserta Lampiran-lampirannya;- Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT

  /2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas nama Muhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;- Foto copi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;- Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;- Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Muhammad Adam tertanggal 30 April 2015;- Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Muhammad Adam;- Foto copi Berita Acara

  Foto copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan olehUD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal19 Juni 2015;e Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari HutanHak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal25 Januari 2017; Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyar tertanggal 26 dan 27Enam 2017 beserta Lampiranlampirannya;e Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT

  /2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas namaMuhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dpu34Foto copi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihnan atas namaMuhammad Adam tertanggal 30 April 2015;Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

  /2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas namaMuhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;Foto copi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihnan atas namaMuhammad Adam tertanggal 30 April 2015;Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas namaMuhammad Adam;Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran

  ;e Foto copi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan olehUD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal19 Juni 2015;e Foto copi Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari HutanHak yang ditandatangani oleh Rusman selaku pemilik Hutan Hak tertanggal25 Januari 2017;e Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Rakyar tertanggal 26 / 27 Mei2016 beserta Lampiranlampirannya;e Foto copi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 174/IMM/KPPT

  /2014 tentang Izin Menimbun dan Mengecer Kayu atas namaMuhammad Adam tertanggal 28 Februari 2014;e Foto copi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 929/SIUP/KPPT/PMK/2016 tertanggal 27 Juni 2016;e Foto copi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 27 Juni 2016;e Foto copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas namaMuhammad Adam tertanggal 30 April 2015;e Foto copi Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas namaMuhammad Adam;e Foto copi Berita Acara Hasil

• .:305 Tanggal 13 Maret 2015, Kepentariaan PNPalembang338/CV/2015/PNPLG, Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.612.031.4307.000, Surat Izin Walikota Palembang: 503/IG.R/2149/KPPT/2015,Surat Izin Usaha Perdagangan : 03/SIUP.K/1153/KPPT/2015, TandaDaftar Perusahaan: 06.06.346.213.79.5.Satu unit mobil Isuzu PantherGrand Touring tahun 2008, No. Rangka: MHCTBR54F8K292708, No.Mesin: E292708.6.Satu unit Mobil Truck double Mitsubishi PS100 tahun1995, No.

• Herlambang, S.E;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin UndangUndang Gangguan;Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018o7.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang);Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV.

  Herlambang, S.E;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin UndangUndang Gangguan;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang);Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV.

• No. 81 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa kedudukan Penggugat sebagai tenaga kerja asing terusdiperpanjang oleh Tergugat hingga ke perpanjangan kedua yaituberdasarkan Surat ljin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing NomorKep.569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 yang berlaku sejak 31 Juli2011 hingga 31 Juli 2012;Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja asing padaTergugat, Tergugat tidak pernah melengkapi Penggugat dengan perjanjiankerja.

  waktu tertentu yang terjadi harusdianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana ditentukandalam Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mana justru bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan olehTergugat sebagai tenaga Konsultan Chiropraktik sebagaimana tercantumdalam Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT

  UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesiahanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu,sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap masukke dalam perjanjian kerja waktu tertentu;Bahwa dengan tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat danTergugat maka jangka waktu hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah sesuai dengan Surat ljin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT

  Adapun prosesini telah dipaparkan pada halaman 7 memori peninjauan kembali ini;Bahwa Majelis Hakim Judex Juris dan Majelis Hakim Judex Factitidak mempertimbangkan dengan cermat Bukti P2 Surat IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT, dimana pada lembaran berikutnya alat bukti ini(halaman 3) terdapat slip setoran Dana Pengembangan KeterampilanKerja Departemen Tenaga Kerja (DPKK Depnaker) yangmencantumkan 12 bulan (31 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2012);Bahwa untuk

• Muhamad Syah(SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember262008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping PemerintahProvinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luarterhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang = dalamkesimpulannya menerangkan sebagai berikutLuka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang,sekemungkinan disebabkan benturan benda tumpul :Sdr.

  MuhamadSyah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yangdalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinaneodisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr. M.

  Muhamad Syah (SIP.503/07 SIPDU/KPPT/2008 ) pada tanggal 12 Desember 2008 di RumahSakit Umum Daerah Malingping Pemerintah ProvinsiBanten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sadr.M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannyamenerangkan sebagai berikut luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinansedisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr.

  RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit danluka di kening dan pipi bawah mata sebelah kirimengeluarkan darah ; sebagaimana Surat KeteranganVisum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Muhamad Syah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008 ) padatanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum DaerahMalingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasilpemeriksaan luar terhadap Sdr.

• Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Nomor 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentangIzin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) PT Malisya Sejahtera (ObjekSengketa) sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap (in kraacht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUPB) PT Malisya Sejahtera (Objek Sengketa):3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin UsahaPerkebunan Budidaya (IUPB) PT Malisya Sejahtera (Objek Sengketa);4.

• Dari Pelayanan PerijinanTepadu (Legalisir);Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor : 301/KPPT/II/2011tanggal 3 Maret 2011 dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

  (Legalisir);Foto Copy Surat Izin Domisili nomor : 302/KPPT/II/2011 tanggal 3 Maret2011(Legalisir);Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 15 Maret2011(Legalisir);Foto Copy 38 lembar Grosse/turunan akta SURYA, SH tanggal 1 September2005 Nomor 01 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Legalisir);Foto Copy Kepmen Hukum dan Ham RI Nomor C03778 HT.01.01.111.2006tentang Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum danHam RI tanggal 19 Februari 2005 (legalisir);Foto Copy Surat

  Dari Pelayanan PerijinanTepadu (Legalisir);Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor : 301/KPPT/HI/2011 tanggal3 Maret 2011 dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

  (Legalisir);Fotokopi Surat Izin Domisili nomor : 302/KPPT/II/2011 tanggal 3 Maret 2011(Legalisir);Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 15 Maret 2011(Legalisir);Fotokopi 38 lembar Grosse/turunan akta SURYA, SH tanggal 1 September2005 Nomor 01 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Legalisir);Fotokopi Kepmen Hukum dan Ham RI Nomor C03778 HT.01.01.111.2006tentang Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum danHam RI tanggal 19 Februari 2005 (legalisir);21111213141516171819Fotokopi

• Berdasarkan Rekomendasi No. 503.1/3944/KPPT TentangPerumahan GREEN PURI ASRI IP di Desa PurwosariKecamatan Comal, yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalangtertanggal 28 Oktober 2010;4.2. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang No. 503.10/202/2011,Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Green Puri Asri Il di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, KabupatenPemalang, tertanggal 20 September 2011 ;4.3.

  Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Pemalang tersebut di atas, bahwa (Alm)HENDRO SETIAWAN lah yang mengurus perijinan, khususnyaRekomendasi No. 503.1/3944/KPPT Tentang PerumahanGREEN PURI ASRI IP di Desa Purwosari Kecamatan Comal,yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober2010 yang berarti bahwa surat tersebut dikeluarkan sebelumpendirian perseroan Komanditer CV Anugrah Setiawan lahir(belum di bentuk) sehingga tidak mungkin Penggugat yangmengurus

• PPC, yang berada di Blok Selatan areal KPPT. MAS selaku pemegang ijin ;Bahwa mesin bor (drelling) milik PT.